Ruang Kelas Hancur

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Sebanyak 3.820 ruang sekolah dasar di Kalimantan Barat, hancur dan rusak. Situasi itu terjadi di hampir setiap kabupaten dan kota di Kalbar. Dari total ruang kelas SD sebanyak 21.465, dan ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 4.435 unit. Sebanyak 3.151 ruang kelas alami kerusakan sedang. Sebanyak 2.627 ruang kelas rusak ringan.

Ini berita yang membuat banyak orang merasa miris. Tapi, juga bukan sesuatu yang baru, karena memang pembangunan gedung-gedung sekolah ini, sejak pelaksanaan Inpres zaman Orde Baru.

Proyek tersebut diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973, tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Karenanya, sekolah yang didirikan juga dikenal sebagai SD Inpres.


Bisa dibayangkan, selama puluhan tahun sejak didirikan, tak ada pemeliharaan dan pembangunan ulang, tentu saja banyak dari bangunan yang sudah ada, tak terawat dan menjadi rusak.

Ini tentu sesuatu yang ironi. Bagaimana generasi sebuah bangsa bisa maju, kalau sarana pendidikannya tidak layak dan rusak. Terlebih, sebuah dinas atau institusi pendidikan yang menjadi institusi bagi para generasi penerus bangsa, tidak bisa mendapatkan sarana belajar yang layak.

Kerusakan juga terjadi pada ruang kelas tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Jumlahnya mencapai ratusan kelas. Begitu juga untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah. Ironisnya, berbagai bangunan megah dan mewah terus tumbuh, untuk menaungi berbagai gedung pemerintah yang mengurusi masalah pendidikan ini.

Inti dan jantung dari sebuah sistem pendidikan, ada pada berbagai fasilitas dan perlengkapan sekolah yang memadai. Bukan pada gedung departemen atau dinas yang megah.

Ini menunjukkan, masih rentannya sektor pendidikan, dilihat sebagai sesuatu yang harus ditingkatkan, dan menjadi prioritas bagi sebuah pembangunan suatu bangsa.

Itu baru bicara mengenai sarana dan prasarana. Belum mengenai suatu sistem atau manajemen yang harus diterapkan, dalam sistem pendidikan di tanah air ini. Semua masih serba semrawut dan ruwet.

Banyaknya guru honorer yang belum diangkat. Insentif yang kurang bagi guru yang di tempatkan di pedalaman. Sehingga mereka lari dari daerah tersebut. Syarat yang tak realistis dan diterapkan bagi para pendidik ini. Makin membuat sistem pendidikan carut marut.

Dengan naiknya angka anggaran bagi pendidikan, apakah bisa menjawab berbagai permasalahan yang seolah tak bisa diputus tersebut. Mari kita lihat, awasi dan perhatikan bersama.

Edisi cetak ada di Borneo Tribune 8 April 2009

Baca Selengkapnya...

Pendidikan Gratis, Kenapa Tidak?

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Hildi Hamid mengatakan, akan membebaskan biaya pendidikan bagi anak sekolah dari SD-SMA di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan para wartawan di Pontianak, Sabtu (18/5).

KKU merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama di KKU, Hildi Hamid berpasangan dengan Muhammad Said. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati KKU pada 2008, pasangan nomor urut dua ini memenangkan Pilkada dengan perolehan 27.460 suara atau 60,31 persen. Pasangan nomor urut tiga, Ibrahim Dahlan dan Djumadi Abdul Hadi Hamid memperoleh 11.584 suara atau 25,44 persen. Pasangan nomor urut satu, Citra Duani dan Adi Murdiani mendapat 6.485 suara atau 14,25 persen.


Dalam Pilkada KKU, Hildi Hamid dan Said membawa isu pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ia akan membuktikan janjinya itu di KKU.

Menurutnya, hal paling dasar yang harus dilakukan bagi kemajuan KKU atau daerah lainnya di Kalbar, peningkatan SDM. Sekarang ini, KKU kurang dari segi SDM, secara kualitas maupun kwantitas atau jumlah.

Dari lima kecamatan dan 43 desa di wilayah KKU, sarana dan prasarana pendidikan sangat memprihatinkan. Banyak anak putus sekolah, karena di daerah itu tak ada fasilitas pendidikan. Kalaupun ada, kondisinya memprihatinkan. Bila ada anak lulusan SD, ingin melanjutkan pendidikan ke SMP atau SMA, sulit dilakukan. Kalaupun mau melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan, harus ke kota kecamatan terdekat. Namun, karena kemiskinan yang menjerat sebagian besar warga KKU, hal itu tak bisa dilakukan.

Ia memberikan contoh. Pada wisuda tahun 2000 di Universitas Tanjungpura yang berjumlah sekitar 1.600 wisudawan, hanya ada tiga orang dari KKU. Sebagai gambaran dasar, dari usia produktif sebesar 61 ribu orang, lulusan SMA ke atas hanya enam persen atau 3.600 orang. Lainya lulusan dibawah SMA.

Sekarang ini, ada sebanyak 18.000 atau 20 persen, dari usia produktif, masih duduk dibangku SD-SMA. Bila pemerintah menganggarkan tiap anak sekitar Rp 500 ribu tiap tahun, jumlahnya Rp 18 miliar. APBD KKU jumlahnya sebesar Rp 125 miliar setahun. ”Pemerintah punya kewajiban memberikan 20 persen bagi dunia pendidikan. Dan hal itu bisa dilakukan di KKU,” kata Hildi.

Selain membebaskan biaya pendidikan, dia juga akan membuat sekolah unggulan atau percontohan. Tujuannya, supaya sekolah-sekolah saling berpacu dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan.

Kalau biaya sekolah bisa digratiskan, kedepannya, SDM yang muncul merupakan orang dengan kualifikasi dan kemampuan yang baik, kata Hildi.

Nah, kalau KKU bisa membebaskan biaya sekolah, kenapa daerah lain tak bisa? Ayo, siapa mau menyusul.□

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 19 Mei 2008
Foto Muhlis Suhaeri

Baca Selengkapnya...

Bahasamu, Harimaumu

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Peribahasa di atas terasa seperti berlebihan. Namun, begitulah adanya dengan fungsi bahasa. Bahasa punya banyak fungsi. Bahasa ibarat mata pedang. Ia dapat membunuh, juga dapat memuliakan pemakainya. Tak heran, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayidina Ali RA pernah berkata, ”Bila kamu tidak ingin terpedaya suatu kaum, kuasailah bahasanya.”

Bahasa adalah identitas. Bahasa menunjukkan suatu bangsa. Betapa pentingnya arti sebuah bahasa itulah, sebuah hajatan berlangsung. Bertempat di Aula Balai Bahasa Kalbar, sebuah seminar bertema Bahasa Dalam Media Massa dilangsungkan, pada Sabtu (15/12).

Ada tujuh organisasi bergabung dalam kegiatan ini. Pusat Studi Bahasa dan Masyarakat Borneo (PSBMB). Balai Bahasa Provinsi Kalbar. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Pontianak. Forum Bahasa Media Massa (FBMB). Asosiasi Bahasa dan Tradisi Daerah (ABSTRAH). Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI). Masyarakat Linguistik Indoensia (MLI) Cabang UNTAN.


Acara ini terdiri dari tiga sesi. Setiap sesi berlangsung selama dua jam. Ada
Sesi pertama terdiri dari Marluwi, dosen STAIN dengan makalah berjudul Bahasa dan Wacana Media: Upaya Memelihara Bahasa Indonesia. Martina, Peneliti Balai Bahasa, makalah Penggunaan Bahasa Inggris dalam Media Cetak. Dewi Juliastuti, peneliti Balai Bahasa, Ambiguitas Berita di Koran. Yeni Yulianti, peneliti Balai Bahasa, Bahasa Sastra dalam Koran. Hardianti, Lembaga Pers Mahasiswa STAIN, Bahasa Sastra dalam Pemberitaan di Media Cetak. Sesi ini dipandu Aris Munandar, dari Media Indonesia, sebagai moderator.

Sesi kedua, sebagai pembicara Ika Nilawati, peneliti Balai Bahasa, Efektivitas Kalimat dalam Media Cetak. Prima Duantika, peneliti Balai Bahasa, Penggunaan Pilihan Kata Di Mana dalam Koran. Irmayani, peneliti Balai Bahasa, Interferensi Bahasa Melayu dalam Surat Kabar. Wahyu Damayanti, Peneliti Balai Bahasa, Interferensi Bahasa Melayu Pontianak terhadap Bahasa Indonesia: Tinjaun Dialog Interaktif di TVRI Kalbar. Dedy Ari Asfar, Peneliti Balai Bahasa, Membina Korpus Data Bahasa Daerah dalam media Cetak: Wahana Memperkaya Bahasa Indonesia. Syarifah Lubna, Peneliti Balai Bahasa, Optimalisasi Perkembangan Bahasa Anak Melalui Media Massa: Suatu Tinjaun Psikolinguistik. Sebagai moderator Hairul Fuad, dari Balai Bahasa.

Sesi ketiga, Nur Iskandar, Borneo Tribune, Berita Kasus Gang 17. Ambaryani, LPM STAIN, Analisis Bahasa Berita dalam Media Cetak. Yusriadi, PSBMB, Etnisitas dan Agama dalam Pemberitaan Media. Sudarsono, Dosen FKIP UNTAN, Kekerasan Bahasa dalam Media Massa. Sebagai moderator Teguh Imam Wibowo dari Perum ANTARA.

Seminar berlangsung dengan semarak. Mesti, jumlah peserta tak terlalu banyak. Hanya ada belasan puluhan peserta. Masing-masing pembicara mengemukakan berbagai pemaparannya tentang bahasa di media.

Bahasa memiliki fungsi yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan identitas, entitas dan sarana komunikasi. ”Dengan bahasa, interaksi sosial bisa dilakukan,” kata Marluwi.

Penggunaan bahasa Inggris yang sering muncul dalam media massa juga menjadi sorotan. Dari beberapa media yang dijadikan subyek penelitian, masih banyak sekali menampilkan bahasa istilah asing dan bahasa Inggris dalam kalimatnya. Hal ini bisa menimbulkan salah pengertian dan pembaca juga tidak tuntas dalam memahami berita yang dibaca. Ada lubang informasi yang mungkin saja tidak diketahui dalam berita tersebut.

Padahal, menulis dan membuat berita di media massa merupakan komunikasi monologis. Tak ada tanya jawab. Sehingga, dalam membuat berita di media massa, seharusnya jurnalis mesti membuat berita dengan jernih. Baik dari segi bahasa maupun berbagai ungkapan dengan kata serapan yang ada dalam kalimatnya.

Pada prinsipnya, membuat berita harus kembali ke hal yang paling sederhana. Begitu juga dengan pemakaian kalimat yang digunakan, sehingga orang paling awam sekalipun, bisa mengetahuinya.

”Adanya interferensi bahasa asing tersebut, dipandang bisa mengacaukan penggunaan bahasa Indonesia yang sudah ada,” kata Martina.

Selain itu, bahasa yang digunakan dalam media massa harus memiliki makna yang jelas. Informasi apa saja yang ingin disampaikan, harus menggunakan bahasa yang jelas. “Bahasa di media massa harus lugas, dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan makna,” kata Ambarwati.

Lalu, bahasa yang baik dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas dalam media itu, seperti apa?

Dewi Yulistuti memberikan jawabannya, ”Bahasa yang baik ialah, baik dalam diksi dan bahasa yang benar ialah, benar dalam penataan kata-kata dan ucapan.”

Bahasa di media juga harus efektif. Dengan bahasa yang efektif, bakal memudahkan pembaca memahami suatu berita. ”Salah satu unsur kalimat efektif adalah, penghematan yang terdiri atas penghilangan bentuk ganda dan penghematan dalam penggunaan kalimat,” kata Ika Nilawati.

Bahasa sastra dalam media massa juga menjadi sorotan para pembicara. Munculnya media massa elektronik, seperti televisi dan radio, memiliki kelebihan tersendiri terhadap media tulis. Media elektronik lebih cepat dari segi pemberitaan. Tampilannya juga lebih atraktif. Orang bisa menyaksikan suatu kejadian dengan gambar hidup dan lebih menarik. Selain itu, orang tidak perlu bayar untuk mendapatkan informasi dari televisi. Kecuali, televisi kabel tentunya.

Meski begitu, ada satu hal yang dimiliki media cetak. Yang bisa membahas suatu isu dengan lebih mendalam. Inilah kekuatan yang tetap dan terus dipelihara para pengelola media, bertahan dari persaingan.

Hal ini membuat pekerja di media cetak memutar otak dalam menghadapi persaingan dengan media elektronik. Selain dibuat dengan mendalam, informasi yang diberikan juga dengan bahasa semenarik sekali. Bahasa yang enak dibaca, menarik dan tidak membosankan. Bahasa tersebut identik dengan bahasa sebuah karya sastra. Seperti, cerpen atau novel. Namun, tentu saja ada batas yang jelas antara jurnalistik dan sastra. Dalam karya jurnalistik, semua yang ditulis harus berdasarkan fakta. Titik.

”Keluwesan bahasa sastra dapat membuat penulis dapat menyampaikan informasi secara mendetail dan mendalam. Namun, tetap memikat,” kata Yanti.

Untuk mengatasi persaingan, media massa juga memasukkan berbagai karya sastra pada halaman medianya. Meski tidak berdasarkan fakta, karya sastra juga memiliki kekuatan tersendiri. Ketika massa rejim Orde Baru membungkam berbagai media massa, maka kekuatan sastra yang bicara.

”Di balik kerendahan hati sebuah karya sastra, tidak jarang terkandung muatan yang melebihi tamparan dan hujatan,” kata Yeni Yulianti.

Interferensi sebagai akibat dari kontak penggunaan bahasa, juga menjadi sorotan. Masuknya berbagai unsur bahasa daerah dalam pemberitaan media cetak, banyak terjadi dan menimbulkan berbagai kerancuan.

”Apabila surat kabar ingin menggunakan kosakata bahasa daerah, akan lebih baik jika kosakata tersebut dimiringkan,” kata Irmayani.

Interferensi bahasa juga terjadi di media elektronik. Banyak dari pejabat yang ketika berbicara dalam suatu acara resmi, menggunakan bahasa lokal. Misalnya, bahasa Melayu Pontianak. ”Seyogianya interferensi dialek Melayu Pontianak, tidak dilakukan secara berlebihan dalam acara-acara yang bersifat resmi, karena akan menjadi rujukan dan panutan masyarakat awam sebagai bahasa yang baik dan benar,” kata Wahyu Damayanti.

Dedi Ari Aspar membuat catatan lain dalam seminar tersebut. Ia berharap media massa membuat semacam korpus dan memberi ruang pada bahasa daerah di media massa. Ia ingin ada semacam kolom kecil yang menggunakan bahasa daerah. Menurutnya, hal itu penting bagi para peneliti bahasa, seperti dirinya. Atau, bagi para pengajar, sehingga bisa menjadi suatu muatan lokal dalam pendidikan.

”Bahasa daerah bisa memberi khasanah dan memperkaya bahasa Indonesia,” kata Dedi. Ia beranggapan, sekarang ini, fungsi peneliti bahasa, terkadang terjebak pada fungsi menerjemahkan saja. Pelestarian bahasa melalui media massa perlu dilakukan. Hal itu penting, karena menurut catatan PBB, sekarang ini ada 6.000 bahasa di seluruh dunia, hilang setiap harinya.

Pentingnya fungsi bahasa membuat orang harus membiasakan diri berbahasa dengan baik dan benar sejak usia dini. “Untuk bisa berbahasa dengan baik, tentu dibutuhkan rangkaian panjang dan tidak berdiri sendiri,” kata Rudi Maryati.

Dalam hal ini, pendidik memiliki peran sangat penting. Begitu juga dengan peran media pada anak kecil. Karena anak kecil (0-8 tahun) memiliki kemampuan yang kuat dalam menyerap suatu informasi. “Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi perkembangan bahasa anak melalui media massa,” kata Syarifah Lubna.

Nur Iskandar menyoroti pemberitaan mengenai seringnya konflik di Kalbar. Menurutnya, konflik biasanya berawal dari hal-hal yang kecil, seperti perkelahian atau tindak kriminal. Salah satunya yang baru terjadi di Gang 17, Pontianak. Ketika akan memberitakan kasus ini, “perang” di dapur redaksi juga cukup alot. Ada yang berpendapat berita ini perlu dimuat atau tidak.

Melalui berbagai pertimbangan, pemilihan narasumber. “Akhirnya berita tersebut dimuat dengan selunak mungkin, sehingga tidak membuat provokasi,” kata Nur Iskandar. Prinsip yang dipakai dalam pemberitaan tersebut mengandalkan kesopanan berbahasa.

Yusriadi menyoroti berbagai pemberitaan media mengenai isu etnisitas dan agama di beberapa media lokal. Ia tertarik dengan dua isu tersebut, karena sedari awal, Kalbar dikenal sebagai daerah yang rawan dan memiliki sejarah dalam masalah etnisitas. “Sekarang ini, meski terlihat damai, ada konflik terselubung yang berdasar pada masalah etnisitas dan agama,” kata Yusriadi.

Masalah etnisitas juga bisa dilihat dari makin maraknya berbagai perkumpulan yang membawa isu etnisitas. Semisal, MABM, MABT, MAD, dan lainnya.

Dalam pemilihan bupati Ketapang, isu agama juga muncul dengan ditemukannya selebaran yang menggunakan sentimen agama. Begitu juga dengan di Sintang. Ketika ada penerimaan PNS, isu tentang agama juga muncul. Ada agama tertentu yang minta jatah diterima sebagai PNS.

Dua isu itu pula yang santer dan memenuhi berbagai pemberitaan media massa, ketika Kalbar melangsungkan pemilihan langsung untuk gubernur periode 2008-2013. Dua isu tersebut digunakan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Program, visi dan misi tidak begitu penting untuk digunakan. “Etnisitas dan agama juga digunakan sebagai bahan untuk menghujat bagi calon dan tim kampanye, dan masyarakat,” kata Yusriadi.

Dalam berbagai pemberitaan yang dilakukan, media memberi porsi cukup besar untuk dua itu tersebut. Antara lain, dukungan yang diberikan satu golongan etnis pada satu kandidat. Dukungan tokoh agama pada satu calon gubernur. Pemberian gelar adat. Penghargaan pada kandidat dari istana. Begitu juga dalam sosialisasi damai yang dilakukan KPUD Kalbar. Simbol etnisitas dan agama muncul dalam acara tersebut. Ada sambutan yang mewakili etnis tertentu.

“Namun, dari berbagai berita mengenai etnisitas dan agama, media memberikan porsi cukup besar untuk berita seruan MUI mendukung salah satu kandidat,” Yusriadi.

Penggunaan bahasa di media massa juga mendapat sorotan tajam dari Sudarsono. Ia beranggapan, kekerasan bisa muncul dari bahasa itu sendiri. Bahasa bisa menimbulkan kekerasan. Kekerasan melalui bahasa, punya efek lebih permanen dari kekerasan tindakan. Kekerasan bahasa terjadi, ketika bahasa itu dikeluarkan. Kekerasan bahasa dari sisi isi, terjadi berdasarkan konteks dan situasi komunikasinya.

Karenanya, seorang filsuf dan tokoh agama seperti Confusius berkata, “Tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam berbahasa.”

Kesewenang-wenangan terhadap bahasa bisa menimbulkan diskursus dalam kekerasan simbolik. Kesombongan dan ketidakpedulian pada situasi yang ada di sekitar, juga suatu bahasa kekerasan. Kekerasan merupakan peringatan dan ancaman dari kekerasan yang lain. Namun, Sudarsono menyayangkan, bahwa pelanggaran terhadap kekerasan bahasa, belum bisa dianggap sebagai delik hukum.

“Sehingga orang yang melakukan pelanggaran dan melakukan kekerasan melalui bahasa, tidak bisa dijerat secara hukum,” kata Sudarsono.□

Edisi cetak ada di Borneo Tribune 16 Desember 2007
Foto Muhlis Suhaeri

Baca Selengkapnya...

Mengawal Desentralisasi dengan Pemberian Beasiswa

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Dalam rangka mengawal pelaksanaan desentralisasi daerah, serta meningkatkan individu dan insitusi, NESO (Netherlands Education Support Office) Indonesia, memberikan beasiswa kepada para kandidat di seluruh Indonesia, untuk mengenyam beasiswa pendidikan ke berbagai universitas di Belanda. Hal itu dinyatakan Wiwin Erikawati, Senior Scholarship Officer NESO Indonesia, di Pontianak, Kamis (13/12).

Pemberian beasiswa dan penekanan pada bidang pendidikan bertujuan untuk mengubah suatu cara berpikir, sehingga lebih baik. Program pemberian beasiswa ini sudah berlangsung sejak tahun 2000. Sejak tahun itu pula, sudah ada 1.343 orang diberangkatkan. Jumlah itu diperoleh dari 4.539 orang pelamar.



Setiap tahun NESO memberangkatkan sekitar 150-200 orang. Pada 2006, ada 120 orang yang diberangkatkan untuk studi di Belanda.

Untuk 2008, NESO telah melakukan sosialisasi dengan keliling ke 22 kota di berbagai pulau Jawa dan di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lainnya. Program sosialisasi beasiswa dilakukan pada 13 November hingga 13 Desember 2008. Pendaftaran beasiswa dibuka pada Januari, sehingga pas pembukaan pendaftaran program, para kandidat bisa langsung mendaftarkan diri.

Sosialisasi dilakukan kepada berbagai institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media. Peminat paling banyak terdapat di Jawa. Yang menerima beasiswa paling banyak dari kalangan akademisi, karena mereka memang membutuhkan jenjang pendidikan lanjutan.

Ada beberapa bidang studi yang punya kaitan erat dengan pembangunan. Seperti, pendidikan, penanggulangan HIV/AIDS, pelestarian lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi, memajukan iklim investasi, pemberdayaan masyarakat dan hak-hak asasi manusia.

Sampai saat ini, kendala utama memperoleh beasiswa adalah di bahasa Inggris. “Hal itu bisa dimaklumi, karena bahasa Inggris memang bukan bahasa sehari-hari,” kata Wiwin.

Program NESO lebih memprioritaskan peminat beasiswa dari luar Jawa. Bahkan, untuk program StuNed, NESO Indonesia memberikan program pra registrasi. Program ini baru berlangsung dua tahun lalu, dan memberikan syarat lebih mudah. Seperti, TOEFL 450 dan IPK 2,75. “Padahal, program beasiswa lain masih memasang syarat IPK 2,90,” kata Wiwin.

Selain itu, ada pelatihan 5 bulan bagi peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, bagi kandidat yang sudah diterima oleh satu universitas di Belanda.

Program ini lebih memberikan peluang bagi para perempuan. Bahkan, untuk masalah umur, perempaun juga diberi waktu lebih lima tahun dari lelaki. Bila batas umur beasiswa bagi lelaki 40 tahun, batas umur perempuan 45 tahun.

Sekarang ini, kuota yang diperoleh juga masih didominasi lelaki. Padahal targetnya lelaki dan perempuan sama, 50 persen. Dari angka itu, ternyata hanya diisi 37 persen perempuan, dan sisanya 64 persen lelaki.

Persyarakat bagi para penerima beasiswa juga lebih ringan. beasiswa StuNed pra-registrasi ini hanya memberikan syarat IPK 2,75.

“Syarat lain, kandidat yang menginginkan beasiswa ini harus memiliki motivasi yang kuat dalam lamaran yang diajukan. Tentunya, bagaimana kandidat itu menjual Anda dalam lamaran Anda,” kata Wiwin.

Pelamar bebas melamar kemana saja Universitas di Belanda. Setelah lamaran lulus dan diterima oleh salah satu universitas, StuNed yang akan membiayainya. Untuk program ini, pemerintah Belanda mengeluarkan 5,5 juta Euro atau Rp 55 miliar per tahun. Bagi kandidat yang diterima, akan mendapat beasiswa sebesar 870 Euro atau sekitar 11 juta.

Meski demikian, sejak program ini diberikan, hanya ada 20 orang penerima beasiswa dari Kalbar. Well, Anda tertarik untuk menambah jumlah tersebut?□

Foto : Muhlis Suhaeri

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 14 Desember 2007

Baca Selengkapnya...

Tiga Kementrian Lakukan Sinergi untuk Program Kepemudaan

Endang Kusmiyati
Borneo Tribune, Pontianak.

Tiga Kementrian, Departemen Pendidikan Nasional, Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, lakukan sinergi kegiatan program-program kepemudaan. Salah satunya adalah kegiatan Arung Sejarah Bahari (AJARI). Program nasional ini telah dilaksanakan 2 kali. Dan untuk Ajari II terpilih Kalimantan barat sebagai pusat kegiatan tersebut.

Koordinator program sinergi Depdiknas dengan kementrian dan lembaga Dr. Didik Sulistyanto mengatakan, kerjasama program yang dilakukan adalah, program yang memiliki visi dan misi sama. Ia mensinyalir, rasa nasionalisme di kalangan pemuda saat ini, mulai merosot.

Untuk mengantisipasinya diperlukan program-program yang dapat membangkitkan nasionalisme pemuda. Caranya, dengan mengenalkan potensi negeri ini, agar mereka mengetahui, betapa Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang luar biasa, untuk dijaga dan dikembangkan.

Salah satu cara untuk mengenalkan kekayaan negeri adalah, dengan kegiatan yang mengenalkan potensi wisata. Cara ini menurutnya lebih memudahkan pemuda untuk mencintai negerinya. ”Kegiatan arung sejarah bahari yang digelarr di Kalimantan Barat, merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan menggali potensi kekayaan alam, mengenal jati diri bangsa dengan mempelajari sejarah-sejarah kebaharian,” kata Didik.

Selain AJARI yang kegiatannya diikuti oleh mahasiswa, kegiatan lain yang telah dilaksanakan program sinergi antara lain, Bina Taqwa Pelajar Indonesia (BPTI). Program ini dilakukan bersama dengan Menegpora dan diikuti oleh pelajar SLTA dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dijelaskan oleh Didik, pada program BPTI yang dilakukan selama seminggu, 210 pelajar berlayar dengan kapal perang KRI Makasar 590. Kapal ini merupakan jenis Landing Platform Dock (LPD). Kapal itu menurutnya dibeli dari Korea Selatan dan tiba di Indonesia pada 14 Mei, lalu.

Kapal dengan panjang 122 meter tersebut, dapat mengangkut sekitar 507 personel, 13 kendaraan tempur tank, 5 helikopter dan menggunakan teknologi khusus serta sejumlah peralatan militer lainnya.

Kapal itu juga dilengkapi dengan meriam 100 mm, ruang Combat Information Center (CIC) atau ruang pusat informasi tempur. Ruang ini untuk sistem kendali senjata yang berfungsi sebagai alat komunikasi, melindungi pendaratan pasukan dan kendaraan tempur, serta pengendalilan pendaratan helikopter.

Sambil berlayar melalui rute Jakarta, Pulau Untung Jawa dan Krakatau, peserta mendapat materi kepemimpinan, semangat kebangsaan dan nilai ketaqwaan.

Dengan kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat menumbuhkembangkan kepemimpinan, nasionalisme kebaharian dan kecakapan hidup (life skill) dalam keberagaman agama dan budaya untuk mencapai manusia yang bertaqwa.

Edisi Cetak ada di Borneo Tribune, 17 Juli 2007

Baca Selengkapnya...

Peristiwa Mandor sebagai Media Pembelajaran

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Mandor

Peristiwa Mandor seharusnya menjadi media pembelajaran bagi generasi muda dan pembentuk nilai-nilai luhur dalam memahami sejarah. Bila tidak, peristiwa Mandor, hanya ritual yang dilakukan setahun sekali. Setelah upacara selesai, Mandor, sepi lagi.

Puluhan wajah belia terlihat serius. Mereka menyimak setiap kalimat yang keluar dari orang di depannya. Tiga orang tua, sedang bercerita tentang sejarah dan tragedi Mandor. Ketiganya, Aswandi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan. Dia menjadi moderator. Paulus Alep Kopin, saksi peristiwa Mandor. Sudarto, pemerhati sejarah Kalbar. Siang itu, Kamis (28/6), mereka berdiskusi dengan sekitar 60 siswa dan guru, dari berbagai SD-SMA se-Pontianak.


“Sejarah itu data, fakta dan interpretasi. Kemampuan kita memotret sejarah, akan memberikan interpretasi terhadap fakta,” kata Aswandi, memulai diskusi.

Ia bercerita, ketika anak-anak Amerika tidak bisa mengerjakan ilmu eksakta dan ilmu alam lainnya, pemerintah tidak langsung memberikan penambahan terhadap ilmu tersebut. Tapi, pemerintah malah memberikan pelajaran ilmu sejarah. Hasilnya, anak-anak itu bisa mengerjakan berbagai ilmu yang diberikan.

Kenapa bisa demikian? Karena sejarah membuat sang anak menjadi bangga dan tahu jati dirinya. Hal itulah yang membuat mereka makin bersemangat mempelajari ilmu lainnya. Demikian, kata sang dekan dari FKIP ini.

Paulus Alep Kopin, 88 tahun warga Anjungan menuturkan, ketika Jepang datang, pasukan Jepang sering mengunjungi pasar Anjungan. Jepang membutuhkan tenaga pemuda desa, untuk mengerjakan berbagai proyek pembangunan pangkalan militernya.

Ia seorang romusha. Tenaga kerja paksa zaman Jepang. Tak ada upah. Makan pun sulit. Jepang mencari pemuda ke berbagai kampung, untuk dipekerjakan pada berbagai proyek. Kalau pemuda tidak mau ikut kerja paksa, ia akan dicari ke rumah, dan keluarganya bakal terancam. Alep pernah kerja paksa di Mempawah. Di sana, ia membabat hutan bakau demi, keperluan perang Jepang.

Semua serba susah. Sanking sulitnya bahan makanan dan sandang, orang harus berjalan puluhan kilometer, menukar hasil kerajinan dan bumi untuk beras.
Namun, sering kali apa yang dibawa, dirampas Jepang hitam –istilah bagi penduduk Kalbar-- yang menjadi kaki tangan dan bekerja bagi Jepang. Akibatnya, beras tak dapat, barang bawaan pun, dirampas.

Ketika itu, ia sering mendengar perbincangan orang di Anjungan, Jepang mulai menangkap orang terkenal, kaya, pejabat pemerintah, pengusaha, dokter, dan keluarga kerajaan dari berbagai daerah di Kalbar.

Saat berada di pasar Anjungan, ia biasa melihat tentara Jepang berkeliaran di sana. Dari sepatu yang dikenakan, ia melihat sepatu bala tentara Jepang, sering terlihat bercak darah.

Menurutnya, ketika Jepang mendapat laporan orang yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya, mereka tidak mengecek dulu sejauhmana kebenaran berita itu. Tapi, tentara Dai Nippon langsung menculik dan menghukumnya. Ia sering melihat lalu lalang truk menuju Mandor. Yang ketika itu masih berupa hutan.

Dia pernah kerja paksa di Mandor. Setiap ada pesawat terbang lewat, ia berlari dan sembunyi. Ia berharap pada generasi muda yang hadir, untuk selalu memperkuat persatuan dan kesatuan. “Bila tidak, kita akan mudah dijajah, oleh siapa pun,” kata Alep.

Murid yang hadir dalam perbincangan, seolah tak mau melewatkan setiap kata dan kalimat yang terucap, terlewat begitu saja. Mereka dengan serius mendengarkan para saksi sejarah ini.

Pembicara kedua, Sudarto. Ia pernah menjadi guru di SMA Paulus selama 30 tahun. Ia pernah meneliti berbagai sejarah di Kalbar. Dari apa yang dipaparkan, ia tahu setiap detail peristiwa dan sejarah di Kalbar.

Menurutnya, terungkapnya peristiwa Mandor, tidak bisa dipisahkan dengan era pemerintahan Gubernur Kadarusno. Ia gubernur Kalbar kelima, tahun 1972-1977. Ia bekas tentara KNIL Belanda. Saat masih menjadi kopral, ia anak buah Sultan Hamid II. Yang ketika itu menjadi perwira militer dan mendapat pendidikan ketentaraan di Belanda.

Saat menjadi gubernur, ia memerintahkan anak buahnya meneliti keberadaan makam yang terletak di Mandor, sekitar 89 arah timur kota Pontianak. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan makam kerangka berserakan di berbagai area di Mandor.

Kadarusno memerintahkan tulang belulang itu dikumpulkan dan dikuburkan kembali dalam 10 makam besar itu. “Saat ini, yang ada di sepuluh pemakaman massal itu, tak lebih dari 800 orang,” kata Sudarto.

Lalu, di mana mayat lainnya?

“Sungai Kapuas,” kata Sudarto. Sungai Kapuas dan Landak, ketika itu menjadi jalur bagi pengangkutan tahanan dari Pontianak ke Mandor. Para tahanan diculik di daerahnya dan dibawa ke Pontianak. Setelah itu, baru dibawa ke Mandor. Dalam perjalanan ada yang sakit. Mereka langsung dilempar ke sungai. Orang yang tidak sakit pun, bisa saja di lempar ke sungai. Sungai menjadi kuburan termurah dan efisien bagi para tahanan. “Karena, tak mungkin Jepang menguburkan satu persatu tahanan. Biayanya akan sangat besar,” kata Sudarto.

Pembunuhan para korban peristiwa Mandor, tidak sekaligus. Namun, bertahap. Pembunuhan itu berawal sejak April 1943, dan berakhir sekitar Juli 1944. Alasan pembunuhan dilakukan pada April 1943, ketika itu di Banjarmasin sudah mulai terjadi pemberontakan melawan Jepang. Ada dua orang dari Banjarmasin dikirim ke Kalbar. Tugasnya, memberitahu permasalahan yang sedang terjadi di Banjarmasin, kepada para pemimpin di Kalbar. Keduanya seorang dokter. Rubini dan Makaliwe.

Dua orang dokter ini, sering bertemu dengan para pemimpin Kalbar di Gedung Medan Sepakat, Jalan Jenderal Urip, Pontianak. Dulunya, gedung itu sering menjadi tempat berkumpul para pejabat, pengusaha, aktivis kemerdekaan, dokter, dan para pembesar kerajaan di Kalbar. Mereka terdiri dari beragam etnis. Sekarang ini, keberadaan gedung ditempati satu organisasi kemasyarakatan.

Dalam berbagai pertemuan itulah, mereka mencari jalan dan berdiskusi untuk melawan Jepang. Caranya, melalui gerakan massa rakyat. Mereka beranggapan, penyebab berbagai kesulitan hidup, akibat penjajahan Jepang. Maka, negeri matahari terbit itu, mesti memperbaiki kondisi di masyarakat.

Saat itu, sulit menemukan keberadaan senjata. Jepang tidak percaya memberikan senjata, meskipun kepada warga Indonesia yang menjadi tentara dan bekerja untuknya.

“Namun, negeri ini memang sarang penghianat,” kata Sudarto.

Para penghianat yang merupakan warga Indonesia sendiri, menambahi berita itu dengan berbagai bumbu dan cerita. Seolah-olah, para pemimpin itu, akan melakukan perlawanan bersenjata pada Jepang. Tentara pendudukan Jepang langsung merespon dengan berbagai penangkapan.

Ada dua hal yang menjadi kekhawatiran Jepang, saat itu. Pertama, pasukan Jepang di berbagai medan pertempuran, mulai terpukul mundur. Bahkan, dalam berbagai pertempuran di lautan Pasifik, Jepang mulai kalah dan terjepit. Misalnya, di Filipina dan berbagai medan pertempuran lainnya. Kedua, orang yang dibunuh, punya massa dan menjadi pemimpin bagi warganya. Bila mereka memerintahkan sesuatu pada rakyatnya, Jepang sangat khawatir, bakal menjadi perlawanan bagi pemerintahan pendudukan Jepang.

Penculikan selalu terjadi pada tengah malam. Setelah diculik, para pemimpin itu disungkup. Kepalanya ditutup dengan karung goni. Para pemimpin itu dibawa ke kantor Kepolisian Residen atau benteng Belanda.

Sekarang ini, bekas benteng itu telah berubah menjadi Pasar Nusa Indah. Ironis memang. Ketika kita berteriak untuk mengabadikan 28 Juni, sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD), melalui berbagai cara atau Perda. Di sisi lain, kita membongkar berbagai monumen sejarah yang berhubungan dengan hal itu. Begitu pun dengan bangunan penjara yang sekarang berubah menjadi Rumah Sakit Antonius.

Pemerintah Pusat mesti memperhatikan peristiwa Mandor. Dari peristiwa ini, ada hal bisa dilihat mengenai perjuangan rakyat Kalbar. “Meski tidak mengalami perjuangan fisik atau revolusi, tapi Kalbar berperan mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia,” kata Sudarto.

Munculnya jumlah angka korban Mandor sebanyak 21.037 orang, karena berita di harian Akcaya. Angka ini masih menjadi kontroversi hingga sekarang. Bahkan, seorang komandan Jepang yang dihukum mati di Kalbar, Yamamoto, juga mengaku tidak tahu.

Menurut Sudarto, hal yang bisa dilakukan sekarang ini, untuk mengetahui jumlah sebenarnya tentang jumlah korban peristiwa Mandor, harus meneliti berbagai dokumen pengadilan perang di Jepang. Sudah ada kebijakan dari pemerintah Jepang, untuk mengakses berbagai dokumen pengadilan itu. Dokumen itu, tentu menggunakan huruf Kanji. “Karenanya, mulai sekarang kita mesti belajar hufuf kanji, bila ingin mengakses berbagai dokumen mengenai peristiwa Mandor,” kata Sudarto.

Pada diskusi itu juga dilakukan acara tanya jawab. Mereka yang mengikuti diskusi, terlihat antusias. Berbagai cerita dari sang narasumber dicatat pada sebuah buku.

Salah satunya, Chamsiah. Ia guru SD 25 Pontianak Kota. Terhadap kegiatan itu, ia memberikan pendapatnya, “Kegiatan seperti ini penting untuk mengenang masa lalu. Rencananya, peristiwa Mandor, akan dimasukkan dalam muatan lokal sekolah.”

Begitu juga dengan Afriyanti, siswa kelas 2/2, SMP 8 Pontianak. Menurutnya, kegiatan seperti ini menarik. Banyak informasi bisa diperoleh. “Kita juga ingin tahu, bagaimana peristiwa itu selanjutnya,” kata Afriyanti.

Ada satu kegelisahan diungkapkan Sudarto tentang peristiwa Mandor. Ia berharap, peristiwa Mandor jangan hanya seremoni dengan mengunjungi makam juang Mandor, setahun sekali. “Tapi, harus dijadikan sebagai media pembelajaran,” kata Sudarto.

Karenanya, di Mandor bisa dibangun berbagai kegiatan yang mendukung sebagai media pembelajaran. Seperti, area camping bagi anak sekolah dan dilengkapi berbagai film dan foto-foto tentang peristiwa Mandor.

Dengan mengetahui peristiwa Mandor, anak sekolah bisa mengetahui sejarah daerah dan bangsanya. Sebab, sejarah merupakan ilmu dasar. “Sebelum belajar ilmu lain, belajarlah sejarah,” kata Sudarto.□

Foto by Lukas B. Wijanarko, "Media Pembelajaran."

Edisi Cetak, Borneo Tribune, 30 Juni 2007.

Baca Selengkapnya...

Pontianak Pertama di Indonesia Masukkan Kespro dalam Pendidikan

Oleh: Muhlis Suhaeri

Dalam rangka mempopulerkan pengetahuan kesehatan reproduksi (Kespro) kepada remaja, Pemkot bekerja sama dengan Diknas Kota Pontianak dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), akan meluncurkan, ”Buku Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Usia 10-14 tahun.” Peluncuran buku bakal dilakukan bersamaan dengan kegiatan Rakernas Apeksi City Expo di komplek A Yani Megamal, hari ini, Rabu (13/6).


Hal paling sederhana mengenai Kespro, misalnya, bagaimana remaja harus membersihkan alat reproduksinya, setelah buang air kecil. Atau, bagaimana mengetahui apa itu haid, kapan datangnya, dan lainnya. Dengan mengetahui Kespro, setelah dewasa dan alat reproduksinya matang, diharapkan orang tidak sembarangan menggunakan alat reproduksinya.

Buku ini memberikan berbagai informasi tentang Kespro. Dengan mengetahui Kespro, remaja punya tanggung jawab dan mengerti fungsi alat reproduksi mereka. Dengan cara ini, remaja dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendidikan Kespro, menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak hanya remaja itu sendiri, tapi juga keluarga. Tak kalah pentingnya adalah unsur pendidik, karena mereka yang paling dekat dengan siswa. Guru menggunakan metode pedagogi ketika mengajar, sehingga nilai keberhasilan dan sosialisasi itu, lebih mengena. Berbicara tentang kesehatan reproduksi, harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.

Pengetahuan Kespro bersifat antisipatif, bagaimana remaja melihat alat reproduksinya sendiri. Cara paling baik, melakukan pencegahan sebelum alat reproduksi itu rusak. Jadi, yang paling susah, tindakan setelah terjadi.

Buku ini berangkat dari suatu kebutuhan dan tingginya minat siswa di Pontianak, terhadap pendidikan info Kespro. Dari berbagai evaluasi dan pengamatan yang dilakukan PKBI di lapangan, ada suatu kebutuhan siswa untuk mengetahui dan berminat terhadap berbagai informasi tentang Kespro.

Sebelum buku itu jadi, ada beberapa tahapan dilalui. “Ada aspek uji coba,” kata Mulyadi, dari PKBI.

Awalnya, PKBI memfasilitasi guru, siswa dan orang tua murid (komite sekolah) dalam workshop penyusunan silabus. Tiga komponen ini, dikumpulkan dalam suatu workshop, bersama tim ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Ada pakar pendidikan. Pakar kesehatan. Instansi pemerintah, dan lainnya.

Setelah itu, PKBI menfasilitsi pertemuan 22 guru sekolah SMP dan 11 SD di Kota Pontianak, untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS). Setiap sekolah mengirimkan satu gurunya. Dari sinilah, tim ahli memberikan panduan, berdasarkan masukan dari tiga kompenen tadi. Kebutuhan siswa dapat diakomodir berdasarkan kebutuhan pendidik dan orang tua siswa. Hasilnya menjadi silabus dan pedoman.

Setelah jadi, guru menggunakan RPP sebagai pembelajaran dan menerapkannya di sekolah. RPP ini disusun untuk jangka waktu tiga bulan sekali. Untuk mengetahui keberhasilan dari RPP, tiap tiga bulan harus ada pelaporan dan evaluasi.

Sebelum RPP diterapkan ke sekolah dalam bentuk pengajaran, dilakukan lagi workshop untuk membahas RPP. Setelah itu, baru diterapkan ke sekolah. Penerapannya tidak bisa langsung. Harus bertahap. Uji coba dilakukan pada semester ganjil dan genap.

Hasil evaluasi untuk mengetahui, sejauhmana keberhasilan metode pengajarannya, mudah atau tidak diterima siswa, dan lainnya. Apa yang dirancang, perlu penyempurnaan. Hasil dari evaluasi, dimasukkan ke tim.

“Buku ini adalah kumpulan dari uji coba itu. Sehingga sangat membantu dan sistematis,” kata Mulyadi.

Isi dari pengajaran, metode, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses pembuatan buku ini, lumayan panjang. Apa yang akan disampaikan, dan bagaimana menyampaikannya. Butuh waktu dua tahun mengerjakan buku ini.

Buku berisi metode pembelajaran info Kespro ini, tidak masuk ke dalam mata pelajaran khusus (monolitik). Pemerintah pusat tidak memperbolehkan penambahan mata pelajaran baru, diluar yang telah ditetapkan. Karenanya, Kespro diselipkan dalam berbagai mata pelajaran yang relefan. Misalnya, ketika guru agama sedang memberi pelajaran, ia bisa menyelipkan pengetahuan Kespro. Atau, ketika guru SD memberi pelajaran sains, ia bisa menyisipkan info Kespro dalam pelajarannya.

Lalu, kenapa pendidikan Kespro itu, dilakukan pada anak usia 10-14 tahun?

“Karena perkembangan psikologi anak pada usia ini,” kata Urai Husna Asmara, profesor bidang pendidikan yang menjadi ketua PKBI Kalbar. Proses kedewasaan dimulai dari SD. Ketika anak SD dasarnya bagus, biasanya, kedepannya juga bagus.

Menurut Husna, sistem ini baru pertama kali di Indonesia. Memberikan panduan kepada guru-guru, mulai dari kurikulum, RPP dan RKS, menjadi pelajaran di sekolah. Ini wajar sebagai inovasi dari pemerintah Kota Pontianak.

Ada satu keinginan, tahun depan mata metode ini bisa diperluas, oleh Pemkot seluruh Indonesia. Sehingga bisa menjadi masukan di tingkat nasional, dalam upaya preventif mengantisipasi makin merebaknya berbagai permasalahan seputar, kesehatan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan, penyebaran HIV/AIDS, dan lainnya.

Menurut Gusti Hersan, pembelajaran kesehatan reproduksi di sekolah sangat penting sebagai awal (preventif) dalam memberikan alternatif dan solusi untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi siswa. Dengan pengetahuan lebih dini, diharapkan anak didik punya wawasan dan pengetahuan melindungi diri, agar dapat terhindar dari berbagai kasus yang tak diinginkan.

“Dengan terbitnya buku ini, akan memudahkan para pendidik dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, kepada pelajar secara terencana, sistematis dan ilmiah,” kata Buchary, dalam kata sambutannya di buku itu.□

Foto by Lukas B. Wijanarko, "Tawa Remaja."

Edisi Cetak, Harian Borneo Tribune, 13 Juni 2007

Baca Selengkapnya...

Harkitnas adalah…..

Oleh: Muhlis Suhaeri

Hari itu, matahari masih sepengalah. Belum terlalu siang. Namun, waktu seolah berputar dengan cepat di Gedung Olahraga (GOR) Pangsuma, Pontianak. Puluhan orang beraktivitas dan hanyut dengan kegiatan masing-masing. Ada yang main futsal, lari pagi, jalan-jalan, atau belajar mengemudi mobil.

Pada satu sudut, deretan orang duduk dan berbincang dalam satu warung. Mereka para instruktur mengemudi. Seorang lelaki muda, nampak serius mengajar muridnya mengemudi. Namanya Wawan. Sudah tiga tahunan ini, dia mencari nafkah di sana. Setiap hari, ia mengajar orang belajar mengemudi. Baginya, kehidupan adalah, sesuatu yang terus berputar. Berubah dan dinamis. Seperti, roda mobil yang selalu ia pijak, tiap hari.

Ketika, ditanya tentang makna dan semangat Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), dengan spontan ia menjawab. “Sekarang ini, belum dikatakan reformasi. Pemimpin masih begitu-begitu saja,” kata Wawan.

Ia mencontohkan, masih banyak masalah di pembangunan. Alhasil, pembangunan kurang berkembang. Ia mencontohkan pembangunan pasar. Sedari dulu, pembangunan pasar kacau dan semrawut.


Menurutnya, Kota Pontianak masih tertinggal dalam bidang pembangunan, karena gaya pemimpinnya kurang tegas. Pemimpin bukan dari orang pemerintahan. “Harusnya dari orang politik, sehingga dalam melakukan pembangunan bisa berjalan,” kata Wawan.

Seharusnya ada kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, pemimpin jarang terjun langsung ke masyarakat. Hal itu dibenarkan Nunung, seorang perempuan paruh baya. Ia sudah 12 tahun berjualan di sekitar stadion Pangsuma.

Bagi Wawan dan Nunung, pembangunan jalan punya arti penting. Sekarang ini, masalah itu kurang tergarap dengan baik. Pembangunan jalan lambat. Di pusat kota, jalan semestinya dilebarkan. Faktanya, hal itu kurang terlaksana. Padahal, jalan merupakan prasarana mempermudah mobilitas penduduk. Jalan penting bagi kelancaran perdagangan, ekonomi, dan kegiatan lain, antar daerah.

Menurut data Kalimantan Barat Dalam Angka (KDA) 2006, luas Kalbar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Luas ini setara dengan 1,13 kali luas pulau Jawa. Sebagian besar luas tanah di Kalbar adalah hutan (42,32%), padang/semak belukar/alang-alang (34,11%), areal perkebunan 1.574.855,50 atau 10,73 persen. Dari luas itu, areal untuk pemukiman berkisar 0,83 persen.

Dari luas wilayah itu, pembangunan jalan masih sedikit. Hingga 2004, pembangunan jalan sekitar 6.147,93 km. Terdiri dari jalan negara 1.575,32 km (9,17%), jalan propinsi 1.517,93 km (16,30%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 4.630 km (69,11%).

Jumlah kendaraan bermotor yang tercatat pada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2004, tercatat 476.698 dari berbagai jenis. Padahal, pada 2003, hanya sebesar 422.854 buah. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 12,73 persen.

Sepeda motor mendominasi jenis kendaraan, dengan persentase mencapai 88,61 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah sepeda motor pada 2004, mengalami peningkatan 14,04 persen. Dengan penambahan kendaraan setiap tahunnya, sementara ruas dan panjang jalan tak bertambah, berakibat pada kemacetan.

Repotnya lagi, pemerintah tidak mengantisipasi hal itu. “Pemerintah hanya memikirkan pembangunan mall saja,” kata Wawan.

Ia mencontohkan akan dibangunnya super mall di gedung olah raga (GOR) Pangsuma, Jalan A Yani, Pontianak. Pembangunan itu menggusur keberadaan gedung olah raga milik KONI. Lagi-lagi, kepentingan masyarakat, tergusur oleh kepentingan pribadi. “Ke mana orang mau berolah raga?” kata Wawan.

Masalah air bersih juga kendala utama di Kalbar. Menurut data dari KDA, laporan dari PDAM seluruh Kalimantan Barat, pada tahun 2004, produksi air bersih mencapai 28.874.446 M3. Produksi itu naik sebesar 0,0043 persen dibanding tahun sebelumnya, 28.873.196 M3. Jumlah pelanggan naik dari 112.559 tahun 2003, menjadi 114.539 pelanggan pada 2004. Atau, naik sekitar 1,76 persen, selama kurun waktu 2003-2004. Padahal, jumlah penduduk di Kalbar, sekitar 4,09 juta jiwa (angka proyeksi), pada 2005.

Toifur, guru honor SD mengemukakan pendapatnya tentang Harkitnas. “Harkitnas sama dengan hari-hari biasa. Paling-paling di sekolahan ada upacara saja,” kata Toifur. Ia menyoroti masalah statusnya sebagai tenaga kerja honorer.

Masalah tenaga kerja masih membayangi Kalbar. Berdasar data KDA, pada 2003, perusahaan industri besar dan sedang berjumlah 117, dan sanggup menyerap 34.171 tenaga kerja. Pada 2004, perusahaan berjumlah 116. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada 2004, tercatat 36.247 orang.

Biaya input yang digunakan dalam proses produksi pada 2004, sebesar Rp 3.869.636 juta. Pada 2003, sebesar Rp 3.726.662 juta. Berarti ada kenaikan sekitar 3,69 persen. Sedangkan nilai output industri besar dan sedang Kalimantan Barat pada 2004, sebesar Rp 8.413.614 juta. Tahun 2003, sebesar Rp. 5.452.529 juta. Terjadi peningkatan nilai produksi sekitar 35,19 persen. Sementara nilai tambah juga mengalami peningkatan/lonjakan cukup besar, 62,02 persen.

Masalah energi listrik bagi rumah tangga dan industri, juga menjadi sorotan. Ada satu rumus, tingkat konsumsi listrik perkapita, dapat menunjukkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Produksi tenaga listrik dewasa ini terus meningkat, sejalan peningkatan permintaan dan konsumsi.

Menurut laporan PT. PLN Wilayah V pada 2005, produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada sebelas lokasi pembangkit, mengalami kenaikan sekitar 3,76 persen, dibanding tahun sebelumnya. Beban puncak juga mengalami kenaikan. Pada 2004, beban puncak 195.455 kWh. Pada 2005 menjadi 204.621 kWh.

Basir Abdul Majid, legiun veteran, ketika ditemui di rumahnya, mengemukakan pendapatnya tentang Harkitnas. “Harkitnas merupakan momen baik, untuk membangun kembali semangat dan cita-cita. Yang diinginkan para pahlawan,” kata Majid.

Menurutnya, sekarang ini, setiap orang selalu mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Pejabat dan pemimpin sering melupakan keberadaan rakyat. Padahal, sejak dulu, rakyat selalu berjuang.

Permasalahan lain adalah perilaku korupsi. Yang telah mengakar dan sulit diobati. Korupsi merajalela, karena penegakan hukum sangat lemah.

Korupsi yang merajalela, tentu saja merobohkan perekonomian. Karena itulah, perlu suatu investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan penanaman modal, akan terjadi penambahan lapangan kerja. Pengaruh penanaman modal, tercermin pada perkembangan Produk Nasional Bruto (GNP) maupun struktur angkatan kerja.

Pada 2005, rencana investasi pemilik penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kalbar, sebesar 9,576 triliun rupiah. Namun, realisasinya baru mencapai 4,096 triliun. Dengan demikian, baru mencapai 42,77 persen dari seluruh rencana. Untuk investasi penanaman modal asing (PMA), dari 1.580 ribu US $, baru terealisasi sebesar 573 ribu US $. Atau kurang lebih sebesar 36,27 %. Dari seluruh investasi yang terealisasi, sektor ekonomi yang menyerap realisasi tertinggi adalah sub sektor perkebunan.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Konsorsium Pancur Kasih, AR Mecer, menanggapi makna Harkitnas. “Kebangkitan nasional jangan hanya slogan saja,” kata Mecer. Orang harus menunjukkan dengan tindakan sederhana. Misalnya berpikir, bahwa orang merupakan bagian dari orang lain.

“Kita adalah bagian dari orang lain. Maka, harus mencintai yang lainnya,” kata Mecer. Setiap orang harus berjuang. Begitu juga dengan pola pikir. Meski tinggal di daerah atau lokal, orang harus berpikir global atau dunia. Ia menyayangkan, ada pihak tertentu ingin menonjolkan masalah suku dan agama, dalam mencapai tujuannya.

Ia berpendapat, sekarang ini orang mulai luntur rasa dan semangat kebangsaannya. Karena itulah, semangat dan rasa nasionalisme, harus dikembangkan. Sudah saatnya, orang menunjukkan rasa nasionalisme dengan hati nurani dan tindakan. Selain itu, mesti bekerja sama dan tidak merusak orang lain.

Menurutnya, untuk menumbuhkan kebangkitan nasional sejati, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, satu cara yang dia lakukan adalah, melalui gerakan koperasi. “Ini merupakan satu gerakan yang bagus. Kita harus memecahkan masalah kita sendiri,” kata Mecer.

Dalam mengisi kemerdekaan dan Harkitnas, “Harus ada kejujuran dalam bekerja sama dan saling membantu. Ekonomi kerakyatan merupakan sesuatu yang nyata,” kata Mecer.

Tuhan menciptakan manusia dengan keragaman. Dan dengan keragaman itulah, lebih bisa memaksimalkan keberhasilan. Syaratnya, harus bisa saling menghargai, satu dengan lainnya.

“Karena, mengembangkan orang lain, pada akhirnya juga mengembangkan diri sendiri,” kata Mecer. Itulah, cara dia memaknai Harkitnas.□

Foto by Muhlis Suhaeri, "Dan Damailah Dunia."
Edisi Cetak, Harian Borneo Tribune, 27 Mei 2007

Baca Selengkapnya...