Wednesday, January 25, 2017

Drs H. Sudarto, Pendidik dan Sejarawan Kalbar
Meninggal Ia Pergi Bersama Kesederhanaan dan Keteladanan

                                         Sudarto (84) merupakan contoh dari sedikit orang yang hidup penuh kesederhanaan sepanjang hidup, bahkan hingga ajal menjemput. Pemahamannya tentang sejarah di Kalbar, ia dalami berdasarkan literasi dan pengalaman empiris semasa hidup di Kalbar, sejak tahun 1960.  Langit mulai terlihat pudar dan redup, ketika saya melangkah menuju rumah kayu di Jalan Selayar, Pontianak Selatan. Rumah beratap seng dengan dinding kayu disusun membujur tersebut, meski terlihat sederhana, tetap terlihat apik. Halaman rumah penuh rimbun tumbuhan. Rumput di halaman selalu terjaga, dipotong dengan rapi. Di bagian dalam rumah, tumpukan majalah dan buku berjajar dengan rapi. Tak hanya di ruang tamu, bagian tengah dan kamar, semua terisi buku. Semua tertata rapi. Berada di ruangan itu, hati dan pikiran langsung terasa rilek. Begitu pun ketika berbincang dengan si empunya rumah. Ada sikap tulus menerima sang tamu. Itu adalah gambaran tahun 2007, ketika saya riset dan menulis beberapa tulisan tentang sejarah Pontianak dan Kalbar. Kemarin, Rabu (25/1), setelah berlalu 10 tahun lamanya, gambaran itu masih terlihat sama. Rumah itu masih terlihat sama bentuknya. Begitu pun dengan halaman rumah. Bedanya, penghuni rumah itu, telah tak ada kini. Beberapa karangan bunga dan ucapan belasungkawa yang berjajar di halaman rumah, menjadi penanda kepergiannya. Siang itu saya bertemu Tono. Ia warga di Jalan Selayar. Tono biasa diminta tolong oleh Sudarto, menebas rumput, perbaiki rumah atau lainnya. Kemarin, Selasa malam, Sudarto minta Tono datang ke rumahnya. Sepagi itu, Rabu sekitar pukul 7 pagi, Tono datang ke rumah Sudarto. Ia lewat bagian samping, agar bisa langsung ke bagian belakang rumah. Begitu sampai di bagian belakang rumah, Tono terkejut bukan kepalang. Sudarto tertidur di lantai rumah. Posisinya masuk ke rumah.  Ia segera memanggil orang untuk datang. Selepas itu, ia bersama yang lain, menggotongnya masuk ke tengah rumah. “Saat digotong perutnya masih terasa hangat. Mungkin kejadian pas subuh. Biasanya jam segitu bapak salat subuh,” kata Tono. Siang itu juga, jenazah Sudarto dikebumikan. Banyak pejabat datang, termasuk Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Tono berseloroh, “Bapak kayaknya sudah tahu kalau bakal meninggal. Buktinya, dia menulis surat wasiat. Surat itu ditemukan di atas meja makan. Di meja itulah biasanya dia nulis.”  Dan, sebelum jenazah diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir, surat wasiat itu dibacakan di hadapan keponakan, anak-anak angkatnya, dan warga yang hadir. Isinya, seluruh buku-buku bacaan, majalah dan lainnya, dihibahkan ke perpustakaan IKIP PGRI. Ada juga yang dihibahkan ke yayasan dan panti asuhan.  Sudarto kelahiran Yogyakarta, tahun 1933. Pada awal 1960, ia hijrah ke Pontianak. Di tempat inilah, ia mendedikasikan diri pada pendidikan. Ia juga begitu peduli dengan pelestarian benda dan sejarah. Hidupnya diberikan untuk dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru di SMA Paulus selama 30 tahun. Guru sejarah di SMA 1 Pontianak dari tahun 1960-1970. Sudarto pun pernah menjadi dosen di IKIP PGRI Pontianak.  Sudarto juga menjadi pegawai di Dinas Pendidikan. Bahkan, hingga pensiun, dinas pendidikan masih menggunakan kemampuannya, menangani berbagai program terkait pendidikan. Sudarto adalah gudang ilmu pengetahuan. Seorang mantan muridnya di SMA 1 Pontianak, Pahrian Siregar menulis di Facebooknya.  “Almarhum H. Sudarto, seorang sejarawan, pendidik dan perencana pendidikan di Kalbar. Semoga lapang jalanmu menghadap Sang Khalik. Banyak sekali pembelajaran yang kau ajarkan kepada kami mengenai dedikasi, kesederhanaan, dan pengabdian pada ilmu pengetahuan. Diskusi-diskusi sejarah dan pendidikan yang kau sajikan padaku, selalu menghadirkan nuansa baru. Pesan, nasehat dan ajarannya mudah-mudahan selalu menjadi kompas bagi kehidupan kami,” tulis Pahrian.  Dalam sebuah tanggapan terhadap tulisan yang pernah menulis, “Beliau adalah mutiara ilmu pengetahuan dan kebijakan. Banyak sekali pengetahuan dan ilmu beliau yang belum terturunkan ke generasi muda.” Selamat jalan Pak Sudarto. Semangatmu memberikan pengajaran pada generasi muda, adalah bara api yang harus kami sambung, untuk generasi selanjutnya. (muhlis suhaeri)  Terbit di Harian Suara Pemred, 25 Januari 2017.


Baca Selengkapnya...

Friday, January 20, 2017

Film tentang Penyair Wiji Thukul, “Istirahatlah Kata-Kata”
Menjadi Buronan itu Jauh Lebih Menakutkan dari.....

Anda pengguna sosial media? Kebebasan berpendapat yang Anda nikmati hari ini, tidak lahir begitu saja. Ia hadir melalui perjuangan dan keberanian orang-orang yang rela menanggalkan kehidupan pribadinya. Dikejar aparat, terbuang bahkan ada yang hilang hingga kini.

Film Istirahatlah Kata-Kata dengan tokoh sentral Wiji Thukul, diperankan secara apik oleh Gunawan Maryanto. Sebagai pemain teater, gestur Maryanto sangat terlihat, saat bermain di film ini.

Adegan film Istirahatlah Kata-Kata dibuka dengan suara panci berisi air yang sedang mendidih. Selanjutnya, adegan beralih ke istri Wiji Thukul, Sipon (diperankan Marisa Anita) berbicara dengan seorang intel, sambil merangkul anaknya (Fitri Nganti Wani).

Sang intel meski berbicara dengan gaya santai, tetapi dengan tujuan dan karakter jelas. Intimidatif. Ia menanyakan keberadaan Wiji Thukul.

Pelarian Thukul berawal ketika Partai Rakyat Demokratik (PRD) dideklarasikan pada 22 Juli 1996. Lima hari selepas deklarasi PRD, terjadi penyerbuan dan pengambilan paksa kantor Partai Demkorasi Indonesia (PDI, kelak jadi PDIP) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Oleh pemerintah Orde Baru, PRD segera dijadikan sebagai kambing hitam atas peristiwa Sabtu Kelabu tersebut. Seluruh pengurus dan aktivis demokrasi di bawah naungan PRD, jadi target operasi. Pemberitaan di berbagai media massa yang ketika itu berada dibawah tekanan pemerintah Orde Baru, menyudutkan PRD. Thukul sebagai aktivis Jakker (Jaringan Kerja Kerakyatan), di bawah naungan PRD, segera jadi target pengejaran. 

Singkat kata, ia tiba di Kota Pontianak. Di kota ini, dia disembunyikan di rumah Sylvester Thomas Daliman (dosen) dan Martin Siregar (aktivis buruh dari Medan yang lari ke Pontianak).   

Selama di Pontianak, Thukul hanya bersembunyi. Ia tidak melakukan aktivitas politik, seperti yang dilakoni di Solo, Tangerang atau Jakarta. Di sinilah, sisi-sisi kemanusiaan dan psikologi seorang Thukul dikupas.

Dalam pelariannya, ia kerap mengalami paranoid dan kekhawatiran dengan suara. Entah itu suara ambulan, sepeda motor, sepatu lars serdadu, atau tangis bocah.

Dalam suatu dialog dengan Martin dan Thomas, Thukul secara bergurau berucap, “Rejim ini bangsat tapi takut dengan kata-kata. Menjadi buronan itu, jauh lebih menakutkan dari menghadapi sekompi Kacang Ijo bersenapan lengkap yang membubarkan demontran.” 

Martin, dalam wawancara dengan saya berujar, saat pertama ke Pontianak, Wiji Thukul sangat paranoid. “Thukul selalu curiga dan takut. Apalagi bila melihat orang berseragam tentara. Thukul bergegar dan gemetar,” kata Martin.

Kondisi itu terjadi, karena Thukul pernah mendapat poporan senjata di wajahnya, ketika mendukung aksi buruh Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Karenanya, Martin harus mengembalikan semangat Thukul, ketika berada di Pontianak.

Dalam film itu digambarkan, karena tak bisa tidur selama berhari-hari, Thomas mengajak Thukul beli tuak. Dengan motor tua, keduanya berboncengan malam-malam mencari minuman keras, khas Kalbar ini.

Eh, tak tahunya ketika hendak masuk ke jalan kampung, seorang gila berlagak serdadu menghadang jalan. Tanya ke Thukul, “Dari mana? Punya KTP?”

Karuan saja keduanya kelimpungan. Untunglah, Thomas yang kenal sang serdadu menetralisir. Thukul adalah temannya. Kenapa harus ditanya KTP-nya segala. Sejak itulah, Thukul dibuatkan identitas baru di Pontianak. 

Kondisi tak kalah sulit dialami Sipon. Sebagai istri aktivis, Sipon kerap didatangi intel serdadu atau polisi. Ia juga kerap mendapat cibiran dari tetangga. Dalam suatu pertemuan dengan Thukul, Sipon ditanya dan bingung menjawab.

“Aku tidak ingin kau pulang, dan tidak ingin kau pergi. Aku hanya ingin kau ada.”

Problem Penindasan Struktural

Menyaksikan film Istirahatlah Kata-Kata, tak sekedar menyaksikan narasi besar sejarah yang dilihat dan dibangun dari arus pinggiran. Ia juga menegaskan problem besar dari permasalahan di Indonesia, bagaimana penindasan struktural dilakukan oleh negara, melalui elemen-elemen pendukungnya. Seperti, militer, undang-undang yang tidak pro rakyat, dan sebagainya.

Sejarah suatu bangsa selalu dibangun para penguasa. Mereka yang menentukan sejarah bangsa, akan dilihat seperti apa. Tak heran bila sejarah yang ada saat ini, tak lepas dari sejarah arus utama. Yang coba dibuat, dijaga dan dicekokkan kepada generasi penerus bangsa. Film ini coba menepis itu.

“Kita tidak boleh melupakan arus pinggiran. Sekarang ini, narasi Indonesia ditulis oleh orang-orang yang berkuasa,” kata Yosep Anggi Noen, sutradara sekaligus penulis film ini.

Padahal, sejarah-sejarah dari arus pinggiran itulah yang turut membangun dan punya andil besar, membangun sejarah di Indonesia. Narasi pinggiran itu, membangun ranah yang bisa jadi lebih intelektual.

Narasi yang dibuat melalui arus pinggiran itu, terlihat dari tema utama yang diangkat. Yaitu, film biografi Wiji Thukul. Kenapa pinggiran? Seperti kita ketahui, Thukul bukanlah seniman arus utama. Yang puisinya merefleksikan arus besar puisi saat itu.

Thukul hanyalah buruh, aktivis, dan seniman yang melihat segala problem yang ada di sekitarnya, dengan kaca mata rakyat biasa. Namun, problem itu dia lihat tidak hanya yang nampak di permukaan saja. Ia gali dan analisis hingga akar masalahnya. Misalnya, ketika Thukul melihat pelacur.

Seorang pelacur, bila dilihat melalui pendekatan moral, tentu saja orang yang dianggap tak memiliki moral. “Pendekatan moral menjamah masalah saja tidak bisa, apalagi menyelesaikan masalah,” kata Martin menirukan ucapan Wiji Thukul.

Oleh sebab itu, setiap persoalan di masyarakat harus dikaji secara struktural. Pelacur itu tidak salah. Bapak atau keluarga pelacur juga tidak salah. Tapi, pembangunan developmentalis itu yang menciptakan kemiskinan, tutur Martin.
 
Permasalahan struktural sangat kental di film ini. Meski tidak dijejalkan, tapi dia nampak dari adegan-adegan yang ditampilkan. Misalnya, permasalahan mendasar tentang listrik. Dalam beberapa adegan di film, mati listrik menjadi problem yang selalu dialami masyarakat, khususnya orang di luar Pulau Jawa.

Listrik mati membuat orang tak bisa bekerja. Anak menangis karena takut dengan kegelapan. Tak hanya di luar Jawa. Problem struktural juga terjadi di Jawa.

Di Jawa, rakyat tidak bisa mengakses perumahan yang layak. Padatnya penduduk di Jawa, membuat rakyat harus berdesakan di lahan-lahan yang sempit. Bahkan, menyediakan MCK (mandi, cuci, kakus) untuk keluarga sendiri pun, masih kesulitan. Alhasil, mereka harus berbagi fasilitas MCK di tempat umum.

Ketika menggunakan fasilitas umum pun, penindasan terhadap anak atau perempuan kerap terjadi. Misalnya, dalam adegan itu, istri Wiji Thukul harus meminjamkan sikat gigi dan odol kepada seorang tetangga.

Adegan yang digambarkan secara parodi tersebut, membuat penonton tertawa. Hal itu sesungguhnya menyiratkan, problem struktural yang terkadang tak kita sadari sepenuhnya.

Begitu pun ketika Sipon harus menemui Wiji Thukul yang baru pulang dari Pontianak. Bagi perempuan, pergi ke hotel untuk suatu keperluan, sesuatu yang diharamkam. Hotel adalah gambaran dan hegemoni relasi yang maskulin. Tak heran bila Sipon dianggap pelacur, ketika ada tetangga melihatnya ke sana.

Problem struktural juga muncul melalui relasi kekuasaan aparatur tentara. Ketika Thukul dan Martin datang ke tukang cukur. Thukul harus mengalah, karena ada anggota tentara yang ingin dicukur duluan. Tak berhenti sampai di situ, aparat ini juga berbincang dengan gaya khas, interogasi.
  
Lalu, kenapa Thukul memilih jalur kebudayaan dalam perjuangannya? Pilihan itu tak lepas dari pemahamannya mengenai sejarah panjang gerakan yang dipahaminya.

Ada tiga fase sejarah gerakan sejak tahun 70-an. Pertama, perubahan sosial tahun 1970-1980, harus dilakukan secara idelogis. Tapi gerakan itu ternyata gagal. Kedua, perubahan sosial tahun 1990, berbasis gerakan sipil. Gerakan itu pun gagal. Karenanya, strategi gerakan selanjutnya, melalui kebudayaan.

“Hal itulah yang diyakini Wiji Thukul, sehingga dia muncul melalui gerakan kebudayaan,” kata Martin Siregar.

Film Istirahatlah Kata-Kata mengingatkan pada pemerintah, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. “Penghilangan terhadap aktivis harus ada yang bertanggungjawab. Apakah nanti mereka rekonsiliasi atau apa terserah. Selama penghilangan ini belum diselesaikan atau tidak ada yang bertanggungjawab, tidak akan bisa diselesaikan,” ucap Thomas Daliman.

Menonton Film Istirahatlah Kata-Kata, adalah melihat sisi lain dari aktivis Wiji Thukul. Bahwa, daya tahan hidup dan kesunyian, juga ruang paling dalam dari suatu perjuangan.*

Terbit di Suara Pemred, 20-21 Januari 2017
Foto adegan dari film Istirahatlah Kata-Kata

Baca Selengkapnya...

Monday, January 16, 2017

Sebuah Desertasi Ilmu Lingkungan dari Pahrian G. Siregar 
Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan dan Habitat Orangutan

Ringkasan Desertas ini untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Lingkungan pada Universitas Indonesia, dan sudah dipertahankan di hadapan Komisi Sidang Akademik Universitas Indonesia, Rabu, 11 Januari 2017, pukul 14.00 WIB. Pemilik gelar Doktor itu adalah, Pahrian Ganawira Siregar.

Pahrian bukan nama asing bagi saya. Meski, saya hanya mengenalnya setahun saja, itu pun empat tahun yang lalu, ketika sama-sama bekerja untuk USAID, KINERJA. Aktivis lingkungan ini, sudah malang melintang di berbagai lembaga Internasional.

Pembawaannya selalu gelisah dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia disiplin dan pintar. Gaya bicaranya lugas dan analisis. Ia selalu memberi konteks terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Namun, ia tidak menggurui, meski paham masalah itu.

Berbicara dengan Pahrian, ibarat bicara pergulatan ide dan pemikiran yang tak kunjung henti. Tak heran bila saya cepat akrab dengan dirinya. Ibaratnya, sumbu ketemu tutup. Klop. Dan, hasil penelitian ini, merupakan bentuk kegelisahan pada apa yang ditekuninya.

Penelitian dari desertasi ini, tujuan utamanya untuk pengembangan konsep pengelolaan lanskap yang lebih baik, menggunakan pendekatan metode gabungan memanfaatkan pemodelan system dynamics, pemodelan multi criteria evaluation, analisis trade off, evaluasi dan pemetaan keberlanjutan lanskap, serta analisis medan daya.

Penelitian ini memperlihatkan, jika terjadi peningkatan permintaan edible oil di pasar internasional, maka pembangunan kelapa sawit yang tidak ramah terhadap orangutan, akan meningkat dan berpotensi melebihi luasan hutan yang tersisa di 2030, dan mengakibatkan 200-900 orangutan kehilangan habitatnya.

“Keberlanjutan di tingkat lanskap terlihat cenderung seimbang, namun terjadi dominasi penguasaan lahan dan kesenjangan pemanfaatan antar sub lanskap. Penelitian ini merekomendasikan beberapa rencana aksi, untuk mewujudkan pengelolaan lanskap berkelanjutan,” tulis Pahrian.

Orangutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Saat ini, jenis kera besar ini hanya ditemukan di Sumatera dan Borneo (Kalimantan), yang 90 persennya di Indonesia.

Populasi orangutan Kalimantan ada tiga kelompok geografi atau sub spesies. Pertama, Pongo pygmaeus pygmaeus. Orangutan ini di bagian Barat Laut Kalimantan, yaitu utara dari Sungai Kapuas sampai ke Timur Laut Sarawak. Kedua, Pongo pygmaeus wurmbii, di bagian Selatan dan Barat Daya Kalimantan, antara sebelah Selatan Sungai Kapuas dan Barat Sungai Barito. Ketiga, Pongo pygmaeus morio, di Sabah sampai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Pahrian menfokuskan penelitiannya pada jenis Pongo pygmaeus pygmaeus.

Mengapa ia tertarik meneliti species itu? Sebab, pembangunan di Indonesia 40 tahun terakhir ini, meluluhlantakkan hutan hujan tropis. Padahal, hutan itu memiliki keanekaragamanhayati. Akibatnya, lanskap-lanskap yang dahulunya didominasi hutan alami mengalami perubahan, akibat eksploitasi kandungan mineral di dalamnya, ekstraksi tegakan kayunya maupun dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman dan infrastruktur, perkotaan, industri serta lahan budidaya masyarakat.

Forest Watch Indonesia (2011) mencatat, luas hutan hujan tropika Indonesia yang mencapai 120,35 juta hektar pada 2008, memiliki laju deforestasi yang tinggi. Yakni: 0,45 juta hektar pada 2009-2011. Bahkan, pernah mencapai 2 juta hektar, pada 1997-2001.

Lalu, bagaimana dengan Kalbar? Provinsi ini mengalami proses pembangunan dengan menopang penggerak pembangunannya, melalui eksploitasi sumber daya hutan. Eksploitasi dilakukan, untuk melayani permintaan pasar global. Harapannya, tentu saja supaya dapat meningkatkan pendapatan negara. Era itu ditandai dengan pemanfaatan kayu pada 1970-1990-an. Selanjutnya, pembangunan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Dominasi Kelapa Sawit 
Pembangunan yang eksploitatif menghadirkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun karena multiplier effect. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung, ternyata tidak serta merta menghadirkan kesejahteraan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013), tingkat kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak berada di bawah garis nasional. Padahal, ketiga kabupaten ini, pemanfaatan lahannya didominasi kelapa sawit.

“Peneliti tertarik melihat dinamika pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya dinamika di tingkat lanskap. Pemilihan pendekatan pada tingkat lanskap dikarenakan pemanfaatan lahan dan pemanfaat dari lahan lebih dapat dilihat dengan cara yang terintegrasi,” tulis Pahrian.

Kegiatan ekstraktif, seperti konversi hutan, intensifikasi pertanian dan penanaman pohon mengakibatkan dampak pada lingkungan, ekonomi dan sosial.

Terkait species Pongo pygmaeus pygmaeus, konservasi keanekaragaman hayati tidak akan efektif, bila perlindungan hanya pada keanekaragaman hayati di kawasan yang dilindungi. Alasannya, kondisi keberlanjutan di kawasan dipengaruhi juga kondisi di sekitarnya.

Hal ini terjadi karena, banyak spesies perlu melakukan migrasi atau perpindahan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak tersedia di dalam kawasan yang dilindungi. Orangutan digunakan sebagai spesies payung di dalam konservasi hutan tropis Kalimantan, karena berperan penting untuk memencarkan biji-biji dari tumbuhan yang dikonsumsinya.

Dari penelitian yang dilakukan, Pahrian memiliki kesimpulan. Berdasarkan hasil pemodelan business as usual, jika terjadi peningkatan permintaan edible oil di pasar internasional, mengakibatkan peningkatan pembangunan kelapa sawit di Kalbar.

Perkebunan kelapa sawit merupakan pemanfaatan lahan yang paling menguntungkan, ditinjau dari potensi keuntungan ekonominya. Namun, kerentanannya yang tinggi pada keberlanjutan orangutan dan keanekaragaman hayati lainnya, dominasi kelapa sawit di lanskap akan mengancam kelestarian keduanya.

Selanjutnya, supaya dapat mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh lanskap yang ada, pemerintah pusat (c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) diharapkan dapat menegakkan, dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan aturan kewajiban pengalokasian luas kawasan hutan, dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30 persen dari luas daratan.

Pemerintah propinsi atas fasilitasi dari pemerintah pusat (c.q. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral), diharapkan dapat mengundang investor dalam pengembangan industri pengolahan biodiesel berbahan baku produk kelapa sawit di lanskap penelitian, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dari perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) diharapkan dapat mempromosikan, meningkatkan kemampuan teknis masyarakat, menyediakan pemodalan bagi masyarakat, mengatur tata niaga dan penguatan industri rumah tangga pengolahan hasil produksi, untuk mengembangkan hutan rakyat dan agroforestri.

Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan koperasi petani kelapa sawit, diharapkan dapat bekerja sama mengembangkan program intergrasi sawit dan sapi, sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit, dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Tak lupa, Pahrian juga mengingatkan, semua pemangku kepentingan di sektor perkebunan diharapkan, dapat memulai dialog mengenai redistribusi aset dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Baca Selengkapnya...

Thursday, August 7, 2014

Brigjen Pol Arief Sulistyanto Lahir untuk Mengabdi

Menjadi kaya dan berlimpah harta itu pilihan. Apalagi bagi orang yang memiliki kapasitas diri, jaringan dan otoritas atau kuasa. Setidaknya, itulah kesan ketika wawancara tiga jam dengan Kapolda Kalbar, Brigjen Arief Sulistyanto. Baginya, harta bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Orang harus punya Positioning, Diferensiasi, and Brand. Dalam bahasa sederhananya, punya karakter dan jati diri. 

Lahir dari keluarga pendidik. Ayah, Mardjono, guru agama di STMD. Ibu, Hj Halimah Saadiyah, ibu rumah tangga. Arief nomor dua dari lima bersaudara.Ia menamatkan sekolah dari SD hingga SMA di Nganjuk, Jawa Timur. Namun, bukan perkara mudah menyelesaikan sekolah. Arief harus tinggal dari satu paman ke paman lainnya. Sebab, pada usia 13 tahun, sang ayah meninggal dunia Arief masih tergolong kecil, ketika sang ayah meninggal dunia.

Tak banyak gambaran tentang sosok ayahnya. Selain, ayah orang yang sabar, tidak pernah marah, dan selalu memberikan nasehat. Karakter ibu, orang yang jujur. “Ibu selalu mengajarkan, orang harus bekerja dengan benar,” kata Arief. Masalah biaya membuat Arief harus berpikir ulang, ketika ingin melanjutkan kuliah.

Karenanya, ketika lulus SMA jurusan IPA, dia langsung daftar ke Akabri. Ketika ambil ijasah SMA di sekolahnya, gurunya berseloroh, “Badan kamu kurus begitu. Mana bisa diterima.” Arief mendaftar di Kodam Brawijaya, Jawa Timur.Dalam test itu, nyatanya, Arief merupakan satu-satunya siswa dari Kabupaten Nganjuk yang diterima masuk Akabri tahun 1987. Semua tak menyangka. Termasuk dirinya.

Ketika itu, empat angkatan masih menyatu. Akabri Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Arief memilih Akabri Darat sebagai pilihan pertama. Pilihan kedua, Angkatan Udara. Ketiga, Angkatan Laut. Keempat, Kepolisian. Arief acak saja dalam memilih. Dia tak memilih Angkatan Laut. Alasannya?

Rumahnya jauh dari laut. Tak ada gambaran tentang laut. Begitu pun dengan Kepolisian. Setelah test selama empat bulan di Magelang, dia diterima di Kepolisian. Arief masuk pendidikan di Akpol, Semarang. Setelah mengikuti pendidikan di Semarang, Arief lulus Akpol, menempati rangking empat.

Ada aturan tak tertulis di Akpol, mereka yang lulus 10 besar, bisa memilih penempatan. Biasanya orang bakal memilih penempatan di kota besar, seperti Jakarta. Karir lebih cepat naik. Namun, Arief memilih bertugas di Jawa Timur. Alasannya, lebih dekat dengan keluarga besarnya. Tugas pertama Arief sebagai polisi, dimulai sebagai Pamapta Polresta Surabaya Selatan. Setahun kemudian, pindah ke Kanit Serse.

Tahun 1999, menjabat sebagai Wakasat Serse. Naik pangkat Lettu (red; saat itu kepangkatan masih sama dengan TNI), Arief dipindahkan ke Malang, Jawa Timur sebagai Kasatserse, Polres Malang. Dia bertindak tegas dan menyapu para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Arief dapat penghargaan.

Kebetulan, tahun 1991, terjadi kerusuhan. Sebuah gereja di Nguling, Sidoarjo dibakar. Jajaran Polres Sidoarjo, mulai dari Kapolres, Kasatserse, dan petinggi lainnya dicopot, karena insiden tersebut. Arief dipindah ke Sidoarjo sebagai Kasatserse. Sebagai Kapolresnya, Sutanto, mantan Kapolri.

Di sinilah, peran Arief sebagai “pemadam kebakaran” terlihat. Ketika peran polisi dianggap lemah di masyarakat, dia berhasil menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan peran polisi di wilayah yang sedang berkonflik tersebut.

Tugas di Sidoarjo dia selesaikan dengan baik.Selanjutnya, 1993, Arief menempati Polres Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Kasat Serse. Tahun 1995, Arief masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta.

Dia lulus dan mendapat rangking lima besar.Setiap lulusan 10 besar, dapat penempatan di Jakarta. Arief sudah membayangkan, bakal di tempatkan di Jakarta. Ternyata, hasilnya jauh panggang dari api. Dia malah diminta mengajar di PTIK. Apa boleh buat. Semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Dan dia menerima itu. 

Kehidupan Keluarga
Ketika mendapat tugas sebagai Kasatserse di Jawa Timur, Arief meminang Niken Manohara. Pasalnya, keduanya sudah pacaran tujuh tahun. “Kalau ditunda lagi, kasihan anak-anak nanti,” kata Arief.

Niken keluarga polisi. Ayah, kakak dan adiknya, semua polisi. Ketika itu, Niken sedang kuliah kedokteran di Surabaya. Setelah menikah, dia pindah kuliah kedokteran di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Anak pertama, Bhredipta Cresti Socarana, tanggal lahirnya sama dengan nama kampus tersebut, 11 Maret.

Niken tipe perempuan yang mengerti tugas suami. Menjadi istri polisi, berarti harus siap nomaden atau pindah-pindah tempat. Karenanya, ketika dia selesai pendidikan sebagai dokter dan menjadi PNS, Arief memintanya melamar sebagai dokter di lingkungan polisi.

Sehingga ketika pindah ke mana pun, keduanya tetap bisa bersama-sama. Arief merasa nyaman dengan tipikal sang istri. Perempuan yang bisa menerima keadaan sang suami. Tidak mau minta sesuatu yang lebih.

Dia merasa cukup dengan gaji sebagai dokter, dan gaji suami sebagai polisi. Keduanya sudah punya komitmen. Menjalani hidup dengan sederhana. Apa adanya.

Sehingga tak perlu mencari sesuatu secara berlebihan. Yang mengakibatkan, suaminya harus melakukan suatu tindakan menyimpang. “Itu yang membuat kita kerja tenang, dan tidak perlu melakukan sesuatu yang menyimpang,” kata Arief.

Dalam mendidik anak, keduanya juga sepakat bahwa, anak harus diberikan dasar agama yang kuat. Sehingga ketika dewasa, tidak perlu kuatir dengan kegiatan anak. Lalu, apa yang dikatakan pada anak, karena harus pindah-pindah tempat mengikuti tugas sang ayah?

Keduanya memberikan pemahaman pada anak, bahwa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, merupakan pengalaman yang tak dimiliki orang lain. “Bumi Allah itu luas, dan kita beruntung karena bisa kenal banyak orang dari berbagai suku bangsa dan bahasa,” kata Arief.

Dalam bekerja, Arief selalu berpegang pada satu hal, selalu menjaga martabat pribadi dan keluarga. Dia juga tidak terbiasa untuk sowan atau meminta jabatan. Semua dijalani dengan apa adanya. Begitu pun ketika mendapat tugas-tugas dalam karirnya.

Masa Transisi
Bertugas pada masa transisi demokrasi tahun 1998, merupakan pengalaman tersendiri. Masyarakat yang sebelumnya terkungkung dalam sistem otoriter, Orde Baru, menjadi terbuka. Kondisi itu memiliki konsekuensi tersendiri. Kepolisian yang dianggap sebagai bagian sistem Orde Baru, menjadi sasaran masyarakat sipil.

Di berbagai tempat, polisi menjadi korban sweeping. Begitu pun dengan kantor polisi. Menjadi sasaran amok massa. Siang itu, 13 Mei 1998, Jakarta bergolak. Begitu pun dengan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kerumunan massa merangsek ke beberapa pusat pertokoan. Mengambil paksa barang di toko. Beberapa toko yang sudah tutup, juga dibongkar paksa. Beberapa polisi dan tentara yang coba mencegah, tak digubris. Letupan senapan ke atas, tak membuat massa takut.

Massa semakin beringas. Markas polisi yang tak jauh dari terminal Pasar Minggu, jadi sasaran. Massa ingin menghancurkan Mapolsek Pasar Minggu.

Arief yang ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Metro Pasar Minggu, Polres Jaksel Polda Metro Jaya, segera memerintahkan anak buahnya mengeluarkan semua senjata di gudang. Sang anak buah bingung. “Pak, senjata kita tidak ada yang bisa digunakan. Itu senjata dari tahun 60-an semua,” katanya.

Arief tak peduli. Pokoknya semua senjata harus dikeluarkan semua. Masing-masing personil disuruh pegang senjata, dan diarahkan pada massa yang mulai merangsek ke Mapolres.

Saat itu, hanya ada dua senjata yang bisa digunakan. Satu pistol dan satu senapan serbu, AK 47. Senjata itu diletupkan ke atas sebagai peringatan. Massa tak jadi merangsek maju. Arief tersenyum. Toh, dengan senjata bohong-bohongan itu, massa akhirnya mengundurkan diri.

Dari kondisi itu, Arief belajar satu hal. “Kehadiran seorang pemimpin di tengah situasi chaos, membuat moral anggota tinggi,” tutur Arief.

Dia juga harus bekerja ekstra, mengamankan wilayahnya supaya tidak dilewati barisan bis demonstran mahasiswa. Maklumlah, dari Depok hingga Pasar Minggu, menjadi pusat dari beberapa kampus besar. Mulai dari UI, Gunadarma, Pancasila, IISIP, hingga ISTN.

Terkadang, Arief 'iseng' memasang mobil ‘molen’ pengaduk semen sebagai barikade. Truk besar itu sengaja di parkir di tengah jalan. Bagian kepala truk disorongkan ke depan, seolah-oleh truk sedang rusak.

Tujuannya tentu saja, supaya rombongan bis demontran mahasiswa, tidak melewati Pasar Minggu. Mahasiwa hanya ngedumel, karena jalurnya terhalang truk.

Mereka harus berputar mencari jalur alternatif. Pengalaman menjadi Kapolsek Bekasi di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, 1996, menjadi sangat berguna menangani masa transisi sebagai Kapolsek di Pasar Minggu.

Selanjutnya, Arief bertugas sebagai Kasubbag Mufi Bag Listik Lab Litlistek PPITK PTIK, Pabda Strajemen Padya Renum Paban I/Ren Sper Polri, Sespri Kapolri, Sespri Waka Polri.

Melindungi Kawan
Ketika menjadi Sespri Waka Polri, Arief mendapat kesempatan ikut pendidikan Sespim, 2001. Wakapolri, Bimantoro, minta lima nama orang untuk direkomendasikan masuk Sespim.

Dia minta teman Arief, menulis lima nama. Satu nama yang diminta Wakapolri termasuk nama Arief. Namun, teman tersebut, tak memasukkan nama Arief.

Hal itu membuat Wakapolri marah. “Ini teman kamu, aku minta nama kamu dimasukkan, ternyata namamu tak ada,” kata Arief, menirukan ucapan Wakapolri.

Meski sudah dicurangi, Arief tetap melindungi temannya di hadapan Wakapolri. Arief diberikan katabelece atau surat rekomendasi untuk mengikuti Sespim. Namun, surat itu tak mau dia terima.

Sang mertua yang juga polisi, juga bertanya, ’’Sudah menghadap siapa untuk Sespim?’ “Menghadap Allah,” jawab Arief. Sang mertua hanya geleng-geleng kepala dengan sikapnya.

Padahal, ketika masuk Sespim, dia dengar dari banyak orang yang ikut Sespim, mereka menghadap ke mana saja untuk ikut pendidikan itu.

Ketika pengumuman peserta Sespim, Arief lolos sebagai peserta dan masuk peringkat satu. Dia langsung menghadap Wakapolri.

Dari peristiwa itu, Arief mengambil suatu pelajaran. Kalau dia jadi ambil katabelece dari Wakapolri, dia bakal dianggap lulus karena surat itu. Arief semakin percaya diri.

Dia berani ambil resiko dalam menghadapi sesuatu. Setelah Sespim, Arief bertugas di Pabanda Strajemen Padya Renum Paban I/Ren Spers Polri. Selanjutnya, menjabat sebagai Kapokdik I Subdit Dana Pemerintahan Dit Tipidkor Korserse Polri, 2001-2002.

Pada masa ini, Arief mendapat beasiswa program Doktoral (S3) di bidang ilmu kepolisian, angkatan kedua. Ketika hendak menyelesaikan tugas akhirnya, dia mendapat tugas sebagai Kapolres di Indragiri Hilir, Polda Riau, 2003. Arief langsung tancap gas.

Kalau kesempatan itu tidak diambil, dia tidak bakal dapat kesempatan lagi. Akhirnya, program doktoralnya ditunda. Sang profesor sempat telepon Kapolri, agar tugas sebagai Kapolres ditunda.

Dia bernegosiasi dengan profesornya. Arief bakal menyelesaikan program doktornya, dan menjadikan tugasnya di Indragiri sebagai bahan penelitian.

Di Indragiri, Arief menjadi ‘pemadam kebakaran’ lagi. Mapolres Indragiri dibakar massa. Terjadi disfungsi polisi. Polisi tidak berani menindak warga. Polisi mau memberikan tilang, warga sudah mengancam.

Arief mendekati para tokoh masyarakat. Mereka didatangi dan diajak bermusyawarah. Setelah itu, ketika terjadi masalah, para tokoh masyarakat inilah yang turut menyelesaikan masalah. Hukum kembali tegak. Fungsi polisi kembali berjalan.

Dua tahun bertugas di Indragiri, Arief bergeser menjadi Kapolres Tanjungpinang. Warga Indragiri ingin, dia tetap bertugas di sana. Setahun di Tanjung Pinang, dia ditarik ke Bareskrim.

Selama menjabat sebagai Kapolres di Indragiri dan Tanjung Pinang, dia menjadikan wilayah yang semula dikenal sebagai pusat perjudian, menjadi nol perjudian.

Selanjutnya, Arief Menjabat sebagai Kasubag Prodsus Bag Biro Analisis, Kanit II Dit II/Ekonomi, Koorspripim Polri. Tahun 2010, dia dipercaya menjabat sebagai Dir II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Bertugas di Bareskrim Ekonomi tantangannya besar.

"Polisi harus berhadapan dengan kejahatan ekonomi. Para pelakunya biasanya pintar, dan hasil kejahatannya besar. Sehingga bisa untuk memperngaruhi para penyidik," kata Arief.

Berkali-kali Arief ditawari uang untuk sebuah kasus yang sedang disidik. Dia kembalikan uang itu, tentunya setelah melapor atasannya. Sehingga tidak ada konflik kepentingan ketika bekerja.

Pada masa-masa inilah, banyak kasus besar yang ditangani. Mulai dari kasus Cicak-Buaya, Rekening Gendut Polri, Gayus Tambunan, terbunuhnya Munir.

Di kasus rekening Gendut Polri, dia bisa menyelesaikan penghitungan yang tidak singkron dilakukan PPATK.

Di kasus Gayus Tambunan, Arief harus mengamputasi para penyidik yang memeriksa Gayus. Dan, Gayus yang semula sudah bebas, harus masuk tahanan lagi.

Dalam kasus Munir, timnya berhasil menerjemahkan secara ilmiah, bagaimana racun yang bekerja di tubuh Munir. Sehingga Pollicarpus yang semula bebas, terbukti sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Arief dan timnya juga berhasil menggulung pejabat Bea dan Cukai di Entikong, Kalbar. Akankah, Arief terus bersikap konsisten dan tegas terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan?

Mari kita dukung sikapnya. Juga, kita awasi bersama-sama. Terbit di Koran Suara Pemred, 30-31 Juli 2014 Foto Maya Wuysang, Antara Kalbar

Baca Selengkapnya...

Wednesday, September 25, 2013

Menakar Akuntabilitas Kerja Timsel KPU Kalbar

Oleh Muhlis Suhaeri - Jurnalis Keberadaan KPU sebagai lembaga negara yang menangani pelaksanaan pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan pemilu bagi pemilihan kepala daerah, menjadi instrumen penting bagi jalannya proses demokrasi yang kita jalani sekarang. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu dituangkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Karenanya, menjadi penting untuk melihat keberadaan para anggota KPU, dalam seleksi maupun tugas-tugas yang mereka jalani. KPU pertama dibentuk melalui Kepres Nomor 16 Tahun 1999. Anggota KPU periode ini berjumlah 53 orang. Terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah. Mereka menjalankan tugas dari tahun 1999-2001. Selanjutnya, terbentuk KPU kedua dengan Kepres Nomor 10 Tahun 2001. KPU ini terdiri dari unsur LSM dan akademisi berjumlah 11 anggota. Menjalankan tugas dari tahun 2001-2007. KPU ketiga dibentuk berdasarkan Kepres 101/P/2007. Anggota KPU periode ini berjumlah tujuh orang dari peneliti, KPU Provinsi, birokrat dan akademisi. KPU untuk periode yang sekarang ini, diisi para mantan ketua atau anggota KPU di tingkat provinsi, akademisi, dan pegiat pemilu. Dalam berbagai pemilukada kerap terjadi sengketa pilkada antara pemenang dan pihak yang kalah dalam pemilihan. Fungsi KPU menjadi penting dalam menangani permasalahan tersebut. Salah dalam menyelenggarakan pemilukada, berakibat pada kekerasan yang kerap muncul, sebagai jalan bagi sumbatnya proses komunikasi yang terjadi.  Karena itu, integritas dan kapasitas Ketua KPU beserta Anggotanya, penting untuk diketahui publik sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang kita jalani sekarang. Proses pengisian komisioner KPU di daerah dimulai dari proses pembentukan tim seleksi (Timsel). Untuk KPU Provinsi kewenangan membentuk Timsel ada KPU RI, sedangkan KPU Kabupaten/Kota kewenangan membentuk Timsel ada pada KPU Provinsi. Pasca diberlakukan UU Nomor 15 tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, pembentukan Timsel tidak lagi melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, sebagaimana ketika UU Nomor 22 tahun 2007 masih berlaku. Semangat yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dengan memberikan kewenangan penuh kepada KPU dalam membentuk Timsel bisa dimaklumi, demi menjaga independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dijamin dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kewenangan membentuk Timsel itu digunakan oleh KPU. Bisakah proses pembentukan Timsel tersebut terbebas dari berbagai konflik kepentingan? KPU Pusat memiliki kewenangan memilih Timsel calon anggota KPU Provinsi. Pemilihan itu dilakukan tanpa keterlibatan pihak manapun. Artinya, KPU sangat punya kewenangan menentukan Timsel. Bagus atau tidaknya Timsel bergantung pada KPU Pusat. Dalam pemilihan Timsel KPU Kalbar, pemilihan Timsel tak banyak diketahui masyarakat. Bahkan pengumuman Timsel pun hanya dilakukan di media nasional. Ini tentu saja sesuatu yang agak ganjil, karena penugasan Timsel di Kalbar tapi masyarakat seolah tak berhak tahu tentang informasi tersebut. Begitu pun ketika terpilih, Timsel kurang membuka diri terhadap publik atau ada proses sosialisasi di daerah. Pada seleksi awal KPU Kalbar ada 59 orang pendaftar.Calon yang lolos adminstrasi berjumlah 32 orang. Setelah tahap seleksi administrasi, Timsel melakukan serangkaian tes terdiri dari tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes wawancara.Timsel kemudian menetapkan 20 orang. Jumlah itu merupakan representasi dari 4 anggota KPU Provinsi dan 6 KPU Kabupaten/Kota. Selebihnya, 10 orang merupakan non penyelenggara atau di luar KPU. Hasil seleksi awal dari 20 besar ke 10 besar sungguh mengejutkan publik. Orang-orang yang selama ini dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas baik dalam penyelenggaraan pemilu, tak masuk seleksi awal.Sementara orang yang tak memiliki tranck record atau punya pengalaman dalam bidang tersebut, melenggang dengan mudah pada tahap ini.Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apa dasar penetapan dan seleksi tersebut? Bagaimana mekanisme seleksi yang transparan dan adil, muncul dalam seleksi para calon anggota KPU Kalbar? Sejauhmana tugas Timsel KPU Kalbar bekerja? Untuk menjawabnya tentu ada beberapa parameter bisa dilihat. Misalnya, dalam seleksi awal, bisa diketahui siapa para kandidat ini dari CV yang mereka miliki. Orang yang memiliki pengalaman atau tidak dalam bidang ini, bisa dilihat rekam jejaknya dari CV yang mereka miliki. Timsel dapat mempublikasikan CV para kandidat, bila memang mekanisme itu harus dilakukan, untuk menjawab pertanyaan publik.Selanjutnya bagaimana mekanisme pemilihan dilakukan dalam seleksi tersebut berjalan dengan transparan. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah, pada tahapan seleksi ada mekanisme pendokumentasian. Ada alat rekam yang digunakan pada tahap ini. Dari alat rekam itulah kita bisa melihat, sejauhmana hasil wawancara dari para kandidat yang ikut seleksi. Paham atau tidaknya para kandidat dalam kerja-kerja penyelenggaran pemilu, bisa dilihat dari hasil wawancara tersebut. Prosedur pendokumentasian telah diatur dan ada dalam tupoksi seleksi para calon anggota KPU.Karena itu menjadi penting untuk melihat, apakah mekanisme ini sudah berjalan dan dilaksanakan dalam seleksi tersebut.Ini tentu saja untuk menghindari dugaan yang berkembang bahwa, pemilihan para anggota KPU penuh dengan rekayasa dan politik gerbong suatu kelompok tertentu. Pelaksanaan seleksi wawancara pada tahap 20 besar, dari informasi para calon ternyata dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik. Jika dibandingkan dengan seleksi KPU Kalbar pada periode sebelumnya (2008 yang lalu), wawancara terhadap calon dilakukan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh publik. Apa yang terjadi dengan wawancara terhadap calon anggota KPU Kalbar pada di tahap 20 besar pada tahun 2013 ini? Apakah publik bisa menyaksikan secara langsung? Apakah standar pertanyaan antara calon yang satu dengan calon yang lain memiliki bobot yang sama? Apakah durasi waktu yang diberikan kepada setiap calon itu sama? Jika terjadi diskriminasi antara calon yang satu dengan dengan calon yang lain, patut diduga telah terjadi penggiringan untuk meloloskan calon tertentu dan “memotong” calon yang lain. Nah, kalau mekanisme dan prosedur itu tidak dijalankan dalam proses seleksi para calon anggota KPU Kalbar, tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya. Bisa jadi dugaan mereka tentang adanya politik gerbong atau pesanan organisasi tertentu dan rekayasa merupakan suatu kebenaran. Karena itu menjadi penting bagi Timsel untuk menjelaskan pada publik, bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur, mekanisme dan aturan main untuk menyeleksi para calon anggota KPU. Timsel harusnya memegang teguh prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum tersebut, sudah sepatutnya KPU Pusat mengambil proses seleksi calon anggota KPU Kalbar dari tahapan yang seleksi yang bermasalah. Hal ini demi menyelamatkan lembaga KPU agar tidak diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel. Karenanya, mari kita lihat bersama kerja yang telah dilakukan para anggota Timsel. Apakah mereka sudah melakukan mekanisme dan prosedur yang transparan dan adil dalam seleksi tersebut? Opini di Pontianak Post, 7 Mei 2013

Baca Selengkapnya...

Friday, October 5, 2012

AJI Jakarta Menolak Outsourcing di Industri Media

Sejak era reformasi 1998, pertumbuhan industri media berlangsung dengan pesat dan membentuk kelompok usaha baru di bidang media. Namun pertumbuhan industri media hingga kini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan status dan keselamatan kerja bagi jurnalis. Selain fenomena pemilik media yang masih menolak keberadaan serikat pekerja pers, kini fenomena pekerja tenaga ahli daya (outsourcing) di industri media semakin berkembang. "Fakta ini sangat terlihat di industry televisi," kata Umar Idris, Ketua AJI Jakarta. Sebagai contoh adalah di stasiun televisi SCTV. Permasalahan outsourcing mencuat ketika manajemen SCTV memberlakukan sistem kerja kontrak per 1 Juni 2012 kepada 42 karyawan mereka yang sebelumnya adalah pekerja tetap di stasiun TV swasta nasional itu. Walaupun mereka telah bekerja selama 7 hingga 19 tahun, status mereka berubah sebagai karyawan outsourcing sehingga mereka dipekerjakan oleh pihak ketiga, yaitu PT ISS. Fenomena outsourcing diduga kuat tidak hanya terjadi di stasiun televisi SCTV saja, namun juga di stasiun televisi lain. Sebuah stasiun televisi berbayar yang memproduksi berita, masih dijumpai beberapa jurnalis dan kameramen yang berstatus outsourcing setelah program siaran mereka sebelumnya diakuisi oleh manajemen baru. Bahkan sebuah kantor berita nasional mempekerjakan banyak wartawan dengan status sebagai pekerja outsourcing dengan menyewakan wartawan itu di kantor pemerintah. Fenomena outsourcing industri media jelas mencemaskan mengingat pekerjaan jurnalis dan pekerjaan lain yang berperan penting dalam proses produksi di media telah dilarang oleh Undang-Undang. Pada Pasal 66 (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dengan jelas bahwa "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi". Sistem kerja dalam status kontrak atau outsourcing terbukti sangat merugikan karena pekerja tidak mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan kepastian hukum dalam jangka panjang. Ia dianggap tak lebih dari sekedar alat, kapan dibutuhkan bisa direkrut dan kapan tidak dibutuhkan mesti siap disingkirkan setiap saat. Pengusaha juga tidak perlu membayar pesangon kepada pekerja yang bekerja dengan sistem ini. Dampak lainnya, tentu saja berimbas kepada menurunnya upah dan kesejahteraan pekerja. Mereka yang bekerja dalam status ini kerap mendapatkan upah yang lebih rendah, tidak mendapatkan jaminan sosial seperti asuransi Jamsostek dan kehilangan berbagai tunjangan lain seperti tunjangan hari raya. Dari sisi posisi tawar, pekerja dalam sistem kontrak atau outsourcing menjadi tidak memiliki daya tawar yang kuat. Hal ini sebagai konsekuensi dari hubungan kerja yang bersifat individual dan sementara. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat permanen dan kolektif. Selain masalah outsourcing, AJI Jakarta juga mencatat, jurnalis non-organik atau yang populer disebut koresponden/kontributor semakin banyak. Koresponden/kontributor merupakan golongan rentan dalam bisnis media. Seringkali koresponden/kontributor bekerja dengan status hubungan kerja yang tak jelas. Celakanya, walau mereka menanggung resiko selama menjalankan peliputan, mereka sering tidak memiliki jaminan sosial, termasuk kesehatan atau keselamatan kerja. Banyak status koresponden/kontributor yang tak jelas meskipun mereka telah bekerja bertahun-tahun. Untuk itu, bersamaan dengan momentum Aksi Tolak Outsourcing pada 3 Oktober 2012, AJI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut: pertama, meminta berbagai perusahaan media cetak online televisi dan radio untuk menghentikan praktik outsourcing di industri media massa, terutama untuk posisi jurnalis dan karyawan lain di bagian redaksi. Kedua, mendesak agar berbagai perusahaan media massa tetap memberikan perlindungan jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi koresponden dan kontributor.

Baca Selengkapnya...