Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Inilah tapak sejarah, yang menanda pada alat transportasi
Membentuk ciri dan kekuatannya yang khas
Menampilkan bentuk dan fungsinya,
untuk menjelajah alur dan sungai terpanjang ini.
Dialah para penjelajah Sungai Kapuas
Yang setia dan berbagi dengan lainnya,
Menapakkan punggungnya
pada coklat air yang kian keruh dan berlumpur
Para penjelajah itu, melayani kepentingan
ekonomi, wisata, budaya, pengamanan dan lainnya,
Dari para manusia yang seakan tak pernah putus kepentingannya.
Hingga pada akhirnya, tercipta yang baru dan membuang yang lama.
Begitulah teknologi terciptakan
Dan, Sungai Kapuas menjadi saksi
dari semua Perkembangan itu….
Teks dan Foto: Muhlis Suhaeri
Edisi cetak ada di Borneo Tribune 18 Oktober 2009
Sunday, October 18, 2009
Para Penjelajah Kapuas
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
9:21 AM
0
comments
Links to this post
Labels: Essai Foto
Sunday, October 11, 2009
Kampung Beting
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Seperti juga wajah wilayah lain di negeri ini,
wajah kampung ini, mirip dan sama nasibnya.
Tangan Negara melalui pembangunannya,
Tak menyentuh dan memberikan solusi,
bagi masalah yang sedang terjadi,
begitupun pada apa yang dibutuhkan warganya.
Semua dibiarkan berjalan dan tak ada rambu,
Sehingga menjadi liar dan tak terurus.
Kampung Beting ibarat jamban besar.
Semua yang dibuang dan dimasukkan
menyatu dalam satu wajan perkampungan.
Tak menyisakan nilai kebersihan, dan kesehatan bagi warga.
Padahal, bila Negara punya peran dan memberikan sentuhan,
Beting adalah keindahan. Mahkota yang siap dipoles dan menjadikannya bersinar.
Siap menampilkan pemandangan dan keindahan, dari setiap kelokannya.
Sebuah ciri khas perkampungan pinggir sungai,
dan kehidupan masyarakatnya yang dinamis.
Kampung itu menanti uluran dan penghapusan stigma. Kampung Beting, namanya…..
Teks dan Foto: Muhlis Suhaeri
Edisi cetak di Borneo Tribune, 11 Oktober 2009
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
9:16 AM
1 comments
Links to this post
Labels: Essai Foto
Media dan Kepentingan Publik
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Seperti juga minggu atau bulan sebelumnya, kita sepertinya selalu disibukkan dengan berbagai masalah yang selalu datang dan terus berganti. Begitu cepatnya permasalahan datang silih berganti, kita seolah tak diberi ruang dan jeda untuk bernafas. Apalagi melakukan kontemplasi, perenungan atau melakukan evaluasi, terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Karenanya, kita tak pernah bisa fokus membedah sebuah isu dalam pemberitaan.
Bulan ini, media lokal dan nasional diisi dengan isu seputar Seruan Pontianak, gempa Padang, pemilihan pimpinan Partai Golkar dan isu terorisme.
Dari berbagai isu yang muncul itu, sikap media masih menunjukkan wajah dan prilaku lamanya. Pongah dan sombong. Seolah, dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, media merasa berhak mengeluarkan informasi apapun yang mereka miliki.
Awak media merasa punya hak menjejalkan informasi sepihak, opini, demi kepentingan dan kebutuhan akan sebuah legitimasi di masyarakat. Ini dalam kasus Seruan Pontianak. Demi rating media melakukan apa saja dan klaim sepihak. Ini dalam kasus penyiaran berita gempa. Media mendukung dan memberikan porsi pemberitaan secara berlebihan. demi kepentingan para pemilik media. Ini dalam kasus pemilihan Ketua Golkar. Bahkan, demi kepentingan yang lebih besar atau agenda setting lainnya. Ini dalam pemberitaan isu terorisme.
Orang yang berhubungan dengan media, siapapun itu, mereka yang bekerja atau pemilik media, mesti sadar bahwa media merupakan ruang publik. Berita yang dimuat merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik. Karenanya, ada standar dan kode etik yang diterapkan dalam profesi ini.
Meskipun kita sadari bahwa, ketika orang mendirikan media atau bekerja di media, punya beragam alasan dan kepentingan. Hal itulah yang membuat dialektika sebuah media di masyarakat. Pada perkembangannya, apakah masyarakat jadi percaya dan menerima berita yang disuguhkan? Apakah awak media ketika membuat berita, memenuhi prinsip-prinsip dasar dari sebuah penulisan berita? Tidak melanggar kode etik dan memenuhi prinsip fairness atau keadilan dan memikirkan dampak yang ditimbulkan?
Prinsip dasar itulah yang harus terus dipegang para pekerja dan orang mereka yang berhubungan dengan media. Bagaimanapun, masyarakat harus mendapatkan informasi yang baik, dari permasalahan yang terjadi. Bukan berita sepihak yang dibuat untuk menyudutkan, dan membela kepentingan media sendiri.
Bila prinsip-prinsip itu dilanggar, artinya media sudah melakukan pembohongan publik. Meminggirkan prinsip-prinsip keadilan berita. Menggunakan kekuasaan dan kekuatan media demi kepentingannya sendiri. Bila ini terjadi, masyarakat tentu bisa memetakan dan memilah, bagaimana mereka harus bersikap terhadap media yang bersangkutan.
Sebab, informasi tidak hanya dari media saja. Masyarakat punya banyak alternatif informasi. Yang menjadi jendela bagi mereka, untuk menentukan dan membuat sikap, tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana mereka harus menyikapi.
Media harusnya memberikan informasi yang baik, agar masyarakat bisa menentukan sikap, ketika mereka berhadapan dengan sebuah permasalahan. Sebab, begitulah sebenarnya fungsi media.
Naskah ini diterbitkan di Harian Borneo Tribune, 11 Oktober 2009
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
8:36 AM
0
comments
Links to this post
Labels: Pers
Sunday, October 4, 2009
Tungku Naga
Muhllis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Sebuah tungku menghampar. Puluhan meter panjangnya.
Memanjang laksana naga. Siap memanggang dan mengeraskan,
semua yang bakal masuk. Menjadikannya liat dan keras.
Munculkan produk menawan dan mempesona,
bagi setiap mata yang memandang dan menjadikannya,
peranti pemercantik ruang dan tempat pribadi.
Menjadikannya keindahan yang mematri, bagi setiap mata yang memandang.
Tapi, tungku dan keramik naga itu mulai melemah.
Kurang mendapat tempat dalam pemasarannya.
Tersisih dengan barang sama dan murah yang makin menggempur.
Kini, semua mata harus mulai melihat,
pada geliat naga yang mulai lemah dan kurang tenaga.
Menyelamatkannya dari segala bala dan kehilangan arti keindahan,
Sang Tungku dan Keramik Naga.
Teks dan Foto: Muhlis Suhaeri
edisi cetak ada di Borneo Tribune edisi 4 Oktober 2009
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
10:59 PM
0
comments
Links to this post
Labels: Essai Foto
Sunday, September 13, 2009
Pulau (Kabung) Berkabung
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Semoga saja, ini bukan sebuah kutukan, karena menyandang nama Kabung.
Nama yang terlanjur identik dengan kesedihan, petaka, susah, dan bencana…
Kabung adalah sebuah pulau penuh potensi,
Berada di pinggiran laut yang kaya hasil ikan, Laut Cina Selatan
Namun, Kabung seakan terlupakan dan tercerabut dari wajah pembangunan
Tak terurus dan termarjinalkan…
Pemerintah tak mengulurkan tangannya melalui pemberian berbagai sarana,
pembangunan listrik, dermaga, modal bagan, pengering ikan, sarana air bersih, dan penunjang lainnya.
Buruknya transportasi membuat warga selalu berhadapan dan dicengkram maut
Sulitnya mendapat pendidikan, membuat anak putus sekolah
Potensi ekonomi lokal tak bergerak, karena terhambat minimnya infrastruktur
Tak adanya modal, membuat warga selalu terbelit hutang pada tengkulak
Yang menyungkurkannya pada kemiskinan yang akut dan abadi…
Inilah wajah pembangunan kita
Selalu berpikir tentang sesuatu yang besar,
Namun permasalahan mendasar tak tersentuh dan terabaikan…..
Foto dan Teks: Muhlis Suhaeri
Edisi cetak ada di Borneo Tribune edisi 13 September 2009
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
9:05 AM
0
comments
Links to this post
Labels: Essai Foto
Tuesday, September 8, 2009
Bersikap Tegas terhadap Penyebab Asap
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Permasalahan kabut asap selalu terjadi setiap tahun di Kalbar. Pemerintah dan instansi terkait, seolah tidak berkutik dan tak punya solusi, terhadap permasalahan yang kerap terjadi ini. Permasalahan itu selalu terulang setiap tahunnya. Anehnya lagi, pihak-pihak yang terkait, selalu melempar tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.
Permasalahn asap, tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Dengan adanya kabut asap, semua sektor bakal terganggu. Orang menurun kemampuan dan kinerjanya, karena berbagai penyakit akibat asap. Seperti, munculnya ISPA, dan lainnya. Anak-anak kecil harus hidup menanggung beban penyakit, karena kualitas udara yang mereka hirup.
Kabut asap juga mengganggu sektor ekonomi. Berbagai jadwal penerbangan bisa saja dibatalkan dan membahayakan, bila kondisi itu terus terjadi. Begitu juga dengan perjalanan darat atau laut. Semua terkait dan beresiko, bila ada kabut asap terjadi di Kalbar.
Akibat penundaan dan perubahan jadwal, tentu merugikan semua pihak. Tidak hanya perusahaan, tapi juga pengguna jasa alat transportasi tersebut.
Dengan adanya kabut asap, berapa kerugian yang harus dialami seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung, dari kegiatan segelintir orang ini.
Jangan juga alasan ekonomis, tidak adanya cara mengolah pertanian, menjadi suatu legitimasi bagi orang, untuk melegalkan kegiatan yang mereka lakukan. Juga jangan sampai pihak perusahaan perkebunan, menggunakan kesempatan yang sama, karena pembakaran merupakan cara paling murah dalam melakukan sebuah proses produksi. Tapi berbahaya bagi kesehatan semua orang.
Ini tentu saja perlu perhatian semua pihak. Kalau mau tegas, aparat keamanan juga tidak terlalu sulit mendeteksi dan menentukan, siapa dan wilayah mana terdapat pembakaran hutan dan lahan. Bukankah, semua wilayah tercatat kepemilikannya.
Karenanya, tidak terlalu sulit menentukan dan mengidentifiaksi. Permasalahannya adalah, sejauhmana kemauan dan niat melakukannya. Kita semua tentu setuju dan berharap, ada tindakan tegas aparat secara hukum, terhadap para pembakar hutan dan lahan ini. Sebab, dalam hokum pun sudah jelas sanksinya, bagi para pembakar hutan dan lahan ini.
Karenanya, kita semua sepakat dengan tindakan tegas yang akan dilakukan Polda Kalbar, dalam menyikapi permasalahan ini. Kita juga berharap, hal itu tidak sekedar ungkapan manis dan enak didengar saja.
Prinsipnya, segala tindakan tegas dan bersifat penegakkan hukum, mesti ditegakkan demi berlakunya kesadaran massal semua warga, akan pentingnya saling menjaga dan menghargai kehidupan bersama yang sedang dijalani. Bagaimanapun, cara hukum harus dilakukan, agar ada efek jera pada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 8 September 2009
Posted by
Muhlis Suhaeri
at
9:30 AM
0
comments
Links to this post
Labels: Opini