Pendidikan Gratis, Kenapa Tidak?

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Hildi Hamid mengatakan, akan membebaskan biaya pendidikan bagi anak sekolah dari SD-SMA di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan para wartawan di Pontianak, Sabtu (18/5).

KKU merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama di KKU, Hildi Hamid berpasangan dengan Muhammad Said. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati KKU pada 2008, pasangan nomor urut dua ini memenangkan Pilkada dengan perolehan 27.460 suara atau 60,31 persen. Pasangan nomor urut tiga, Ibrahim Dahlan dan Djumadi Abdul Hadi Hamid memperoleh 11.584 suara atau 25,44 persen. Pasangan nomor urut satu, Citra Duani dan Adi Murdiani mendapat 6.485 suara atau 14,25 persen.


Dalam Pilkada KKU, Hildi Hamid dan Said membawa isu pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ia akan membuktikan janjinya itu di KKU.

Menurutnya, hal paling dasar yang harus dilakukan bagi kemajuan KKU atau daerah lainnya di Kalbar, peningkatan SDM. Sekarang ini, KKU kurang dari segi SDM, secara kualitas maupun kwantitas atau jumlah.

Dari lima kecamatan dan 43 desa di wilayah KKU, sarana dan prasarana pendidikan sangat memprihatinkan. Banyak anak putus sekolah, karena di daerah itu tak ada fasilitas pendidikan. Kalaupun ada, kondisinya memprihatinkan. Bila ada anak lulusan SD, ingin melanjutkan pendidikan ke SMP atau SMA, sulit dilakukan. Kalaupun mau melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan, harus ke kota kecamatan terdekat. Namun, karena kemiskinan yang menjerat sebagian besar warga KKU, hal itu tak bisa dilakukan.

Ia memberikan contoh. Pada wisuda tahun 2000 di Universitas Tanjungpura yang berjumlah sekitar 1.600 wisudawan, hanya ada tiga orang dari KKU. Sebagai gambaran dasar, dari usia produktif sebesar 61 ribu orang, lulusan SMA ke atas hanya enam persen atau 3.600 orang. Lainya lulusan dibawah SMA.

Sekarang ini, ada sebanyak 18.000 atau 20 persen, dari usia produktif, masih duduk dibangku SD-SMA. Bila pemerintah menganggarkan tiap anak sekitar Rp 500 ribu tiap tahun, jumlahnya Rp 18 miliar. APBD KKU jumlahnya sebesar Rp 125 miliar setahun. ”Pemerintah punya kewajiban memberikan 20 persen bagi dunia pendidikan. Dan hal itu bisa dilakukan di KKU,” kata Hildi.

Selain membebaskan biaya pendidikan, dia juga akan membuat sekolah unggulan atau percontohan. Tujuannya, supaya sekolah-sekolah saling berpacu dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan.

Kalau biaya sekolah bisa digratiskan, kedepannya, SDM yang muncul merupakan orang dengan kualifikasi dan kemampuan yang baik, kata Hildi.

Nah, kalau KKU bisa membebaskan biaya sekolah, kenapa daerah lain tak bisa? Ayo, siapa mau menyusul.□

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 19 Mei 2008
Foto Muhlis Suhaeri