Korupsi yang Terus Berlanjut

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Masalah korupsi seolah tak ada hentinya di negeri ini. Berbagai praktek korupsi yang merugikan anggaran Negara, semakin menjadi-jadi. Apalagi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi yang seharusnya menjadi jalan bagi daerah, untuk melakukan percepatan pembangunan dengan kemandirian pembangunan yang dilakukan, nyatanya menjadi kesempatan setiap pejabat di daerah, melakukan berbagai praktek korupsi.

Ditangkapnya para pelaku korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah di Indonesia, nampaknya tak menyurutkan para pelaku, untuk menjarah dan mencari keuntungan pribadi dari setiap wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki.


Masuknya para pejabat, mulai dari anggota DPR RI, gubernur, walikota hingga ke tingkat bupati, semakin menunjukkan praktek ini telah merasuk ke berbagai lini dan sektor.

Tak adanya hukum yang membuat efek jera, turut berpengaruh pada para koruptor, untuk terus melaksanakan prakteknya. Padahal, bila efek jera itu bisa dilakukan, dana pembangunan yang seharusnya bisa dikelola bagi kepentingan bersama, bisa diselamatkan.

Kita bisa mengambil contoh yang baik dari Republik Rakyat China (RRC) dalam penanganan masalah korupsi. China menghukum mati dan menyita semua harta para koruptor. Hukuman ini terlihat kejam. Namun, efek dan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi juga menyebabkan kemiskinan struktural dan membuat banyak orang menderita, karena tak bisa melaksanakan berbagai hak dan fasilitas yang seharusnya bisa mereka miliki.

Akibat korupsi, banyak dana hilang. Pemerintah tak bisa membangun berbagai fasilitas pendukung dan infrastruktur. Yang semestinya dapat dibangun dengan baik, karena adanya berbagai kebocoran dana akibat korupsi.

Hal ini membuat daerah tidak bisa maju dalam melaksanakan pembangunan. Efek selanjutnya adalah, kemiskinan massal yang terjadi pada masayrakat, karena sulit melaksanakan berbagai aktivitas sosisl, ekonomi, dan lainnya, akibat minimnya sarana penunjang ini.

Karenanya, menjadi kewajiban bersama bagi setiap masyarakat, aparat hukum, media massa, untuk sama-sama mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan. Caranya, dengan melihat secara bersama pembangunan itu. Sebab, bila hal itu tak dilakukan, kebocoran dana akibat koruspi akan terus berlangsung.

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 19 Agustus 2009