Jangan Main Api

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Jangan main api. Nanti bisa terbakar. Begitu kata pepatah. Jangan mempermainkan suara di Pemilu. Nanti bisa terjadi pertumpahan darah. Mungkin, pepatah itulah yang saat ini, harus diperhatikan betul, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di Kalbar.

Kita semua menginginkan, Kalbar sebagai daerah yang aman. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai proses demokrasi yang sedang kita jalani bersama ini, menghancurkan berbagai sendi kehidupan dan pembangunan yang sedang dilakukan.

Kejadian terbaru adalah demo puluhan Caleg dari Pontianak Timur, yang menganggap terjadi berbagai kekeliruan, dan kisruh menyangkut distribusi kertas suara, DCT, dan dugaan pelanggaran yang terjadi lainnya.


Ketidakpuasan tak hanya terjadi di Kota Pontianak. Di Sekadau, masalah muncul karena adanya dugaan penggelembungan suara. Tak hanya orang atau Caleg yang bergerak, tapi juga sekumpulan partai. Mereka merasa tak puas dengan kinerja penyelenggara Pemilu, atau terjadinya berbagai permasalahan di lapangan.

Permasalahan memang masih sebatas dugaan. Apakah masalah timbul karena kurang profesionalnya petugas di lapangan. Sehingga terjadi selisih dalam segi jumlah. Artinya, bisa saja hal itu terjadi karena kesalahan dalam pendataan. Atau, memang karena kesengajaan.

Kisruh juga muncul karena kinerja Panwaslu yang dianggap lamban, dan hanya menerima laporan saja. Kondisi itu memunculkan ketidakpuasan. Panwaslu pun, punya dalih dalam menanggapi keluhan itu. Mereka bilang dengan personil yang sedikit, juga logistik yang seadanya, fungsi-fungsi pengawasan yang mereka lakukan, menjadi tidak maksimal.

Bukankah, dalam melakukan mobilitas dan tugas pengawasan, butuh dana operasional yang besar. Sementara, masalah pendanaan, selama ini masih dianggap sebagai kendala, yang membelenggu kinerja Panwaslu. Sebagai wasit yang bertugas memantau dan mengawasi jalannya proses demokrasi, Panwaslu menjadi tidak maksimal.

Ini jelas menjadi masalah bersama. Karenanya, perlu sikap arif dan bijaksana dari semua pihak, untuk menyikapi setiap masalah yang muncul, dengan selalu berpegang pada aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga tidak terjadi tindakan merusak dan merugikan semua pihak. Juga pembelajaran dari proses demokrasi yang sedang kita jalani bersama.

Edisi cetak ada di Borneo Tribune 15 April 2009