Perempuan dan Lingkungan Masih Isu Pinggiran

Pada Debat Publik Kandidat Cagub dan Cawagub

Muhlis Suhaeri, Borneo Tribune
Minggu malam (11/11). Sebuah ruangan telah penuh oleh orang. Beragam atribut dan simbol partai, menanda pada baju yang mereka pakai. Ada warna kuning, putih, merah, unggu, hitam dan lainnya.

Hari itu, sebuah hajatan penting sedang berlangsung. Debat publik calon gubernur dan wakil gubernur. Ini agenda yang dirancang sebagai rangkaian penutup kampanye yang telah dilaksanakan, 29 Oktober-10 November 2007. Pemilu gubernur bakal berlangsung 15 November 2007, dan diikuti 2,9 juta orang pemilih dari 4,9 juta penduduk di Kalbar.

Acara dipandu presenter Sandrina Malakiano, mantan penyiar di Metro TV. Acara debat publik dimulai pukul 20.00 WIB di Hotel Santika, Pontianak. Ada lima panelis. Mereka para akademisi dari Universitas Tanjungpura. Ada guru besar dan dosen. Prof. DR. Hj. Redatin Parwadi, guru besar Fisipol. DR. Aloysius Mering, bidang pendidikan. DR Fariastuti, masalah ekonomi. Prof DR Herujono, kehutanan dan lingkungan. DR Hermansyah, masalah hukum.


Setiap pasangan mendapat pertanyaan sesuai dengan keahlian dari panelis. Setiap pertanyaan diberi kesempatan menjawab selama dua menit. Pertanyaan dibagi dua putaran dengan waktu debat selama 2 jam.

Pertanyaan dari panelis berkisar bidang korupsi, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, hukum, gender, budaya, ekonomi, pengangguran, kesehatan, kemiskinan, gender, pemberdayaan perempuan, konflik, dan masalah lingkungan. Terutama mengenai Protokol Kyoto.

Ada yang menjawab pertanyaan dengan gaya retorika saja. Jawaban tidak tepat. Tidak menguasai masalah. Menjawab dengan cerdas dan tajam. Menjawab dengan berpedoman terus pada buku program yang dibawanya. Masing-masing dengan gaya dan kemampuannya. Nah, inilah jawaban masing-masing kandidat sesuai dengan nomor urut para kandidat, tersebut.

Usman Ja’far dan LH Kadir
Usman berkata, selama pemerintahannya masalah pendidikan sudah ditingkatkan. Angka buta aksara telah turun. Sudah ada pondasi ekonomi yang dibangun. Dari segi pendidikan, sudah ada Fakultas Kedokteran dan Pemerintahan yang dibangun di Untan. Selain itu, masalah keamanan terjaga dan tidak ada konflik.

Dalam rangka menanggulangi korupsi, sudah ada badan yang mengawasinya. Yaitu, Inspektorat Daerah. Penanganan masalah kemiskinan, ia berkata semasa pemerintahannya sudah mengalami penurunan.

Dalam bidang pendidikan, salah satu cara meningkatkannya dengan mencukupi tenaga guru dan membuat sertifikasi guru. Sehingga mutu guru lebih baik. Kualitas guru 70 persen, perlu ditingkatkan. Memperbanyak pembangunan gedung. Menurutnya, sekarang ini jumlah SD banyak, tapi gedung SMP sedikit. Memperbaiki kurikulum dan memasukkan muatan lokal, di mata pelajaran sekolah. Juga, memperbaiki sistem pendidikan. Namun, masalah kualitas pendidikan tidak luput dari masalah pendanaan.

Masalah kemiskinan, salah satu kategorinya adalah, dengan melihat berapa asupan makanannya sebulan. Standarnya, asupan makanan berjumlah Rp 134 ribu/bulan. Semasa pemerintahannya, bisa menaikkan pendapat masyarakat dari Rp 5,6 juta pertahun, menjadi Rp 9 juta pertahun. Namun, pemerataan pembangunan mesti dilakukan.

Semasa pemerintahannya, Usman dan Kadir juga melakukan pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah asap, penambangan emas tanpa ijin (PETI) dan illegal logging, juga menjadi masalah krusial di Kalbar. Asap muncul karena Kalbar, tanahnya bergambut. Masalah PETI, diatasi dengan membuat Perda yang membatasi peredaran mercuri.

“Mercuri tidak menganggu lingkungan, karena berat jenisnya lebih berat daripada air,” kata Usman.

Namun, panelis berkata, masalah lingkungan hidup bisa dilihat pada kejadian di Teluk Minamata Jepang. Pembuangan limbah mercuri yang terjadi di teluk tersebut oleh berbagai perusahaan, terjadi pada 1910. Efek dari limbah baru terjadi pada 1960-an. Generasi Jepang pada 1960-an, mengalami berbagai mutasi gen dan kelainan dan cacat fisik.

Usman berkata, masalah pemanasan global (Global Warming), bukan sesuatu yang berpengaruh di Kalbar. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari hutan di Kalbar yang masih hijau. Dalam menangani masalah lingkungan, Kalbar paling susah untuk mendapatkan Amdal. “Pemanasan global juga disebabkan oleh pesawat yang ada di udara dan HP yang dipakai,” kata LH Kadir.

Dalam masalah hukum, Usman berkata, bisa dilaksanakan dengan membuat berbagai pengetahuan tentang hukum. Membuat Perda. Penegakan hukum. Selain itu, di luar institusi gubernur dan berusaha di lingkungan. Juga, melakukan berbagai pembinaan masalah hukum. Melakukan pembinaan di masyarakat melalui paguyuban dan menghargai perbedaan.

Dalam masalah gender, Pemprov telah membentuk Bapora. Bahkan, ada dua perempuan yang menjadi kepala dinas. Pemprov juga telah membentuk Kerukunan Anak bangsa dan Forum Kerukunan Beragama. Peningkatan budaya dilakukan melalui berbagai even dan kegiatan. Penegakan hukum dilakukan dengan membuat hukum yang adil.

Ketika ditanya tentang, apa yang membuatnya lebih baik dari yang lain dan kalau kalah, oleh Sandrina, Usman menjawab, “Saya telah sukses memimpin Kalbar. Juga memiliki pondasi ekonomi yang baik. Dan, saya akan mendukung sang pemenang.”

Osman-Lyong
Ketika pertama kali menjawab panelis, Osman menjawab dengan merendah, bahwa ia adalah orang yang baru memulai. Tapi, kalau ia menjadi gubernur, cukup 5 tahun saja. Hal pertama yang bakal dilakukan bila menjadi gubernur adalah membebaskan masalah pendidikan dan kesehatan. Itulah tolak ukur pembangunan di Kalbar, dan belum tertangani. Isu selanjutnya masalah infrastruktur. Ia berkata, hal itu bukan sekedar wacana. Tapi harus bisa memasukkan anggaran lebih besar melalui melalui APBD, dan harus bisa memasukkan investor ke Kalbar.

Rakyat sudah tahu visi dan misinya. Sekarang ini, hanya memperjelas saja. Rakyat membutuhkan realitas. Menurutnya, tidak ada kesungguhan dari pemerintahan sekarang, untuk menyejahterakan rakyat. Lapangan pekerjaan harus dibuka di Kalbar, sehingga bisa mengatasi masalah tenaga kerja dan pengangguran.

Menanggapi mengenai masalah korupsi, ia berkata dengan keras. Bahwa, tidak bolah ada di pemerintahannya. Aparat hukum harus berani menyelesaikannya.

Dalam meningkatkan pendidikan, pemerintah tidak pernah bicara dan memenuhi kualitas guru. Harus ada langkah kongkrit, sehingga tidak ada keluhan. Kemampuan orang tua atau guru, tidak memenuhi, sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya. “Antara pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan,” kata Osman.

Dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan dan siapa yang harus dientaskan terlebih dulu, harus menggunakan perangkat desa. Dalam hal ini, kepala desa. Mereka yang tahu warganya yang miskin. Karenanya, hubungan gubernur dan kepala desa harus sinergi.

Dalam menanggapi masalah pemanasan global, Osman bakal melakukan pembangunan dari pedalaman menuju pesisir. Ada replantasi dan penamaman kembali di hutan tidak produktif. “Juga bisa dilakukan dengan reboisasi,” kata Lyong.

Masalah hukum tidak jelas, karena hukum di Indonesia warisan dari Belanda. “Namanya, penjajah, tentu membuat hukum yang menguntungkan bangsanya. Ketika ditanya mengenai cetak biru dalam bidang hukum, “Kita serahkan pada Bapeda, dan buat sistemnya,” kata Osman. Lyong menambahkan, dalam masalah hukum masih terjadi simpang siur. Untuk sektoral, harus menyesuaikan dengan UU No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal konflik di Kalbar, orang sebenarnya sudah capek dan tidak ingin terjadi kerusuhan lagi. Konflik tidak menguntungkan. Bukan peran orang yang membuat Kalbar menjadi aman.
Bidang pemberdayaan perempuan, hanya mereka yang punya koalisi dengan partai yang dipimpin perempuan. Masalah budaya meski abstrak, tapi harus melaksanakan dan mempertahankan budaya. Sehingga budaya menjadi perekat semua orang.

Mengatasi masalah kemiskinan dilakukan dengan membangun infrastruktur, sehingga roda ekonomi bisa bergerak. Ia akan meningkat APBD Kalbar menjadi Rp 5 triliun. Tidak hanya Rp 1,2 triliun. Sehingga bisa melaksanakan pembangunan.

Namun, hal ini ditepis oleh Usman Ja’far. Menurutnya, APBD tergantung dari potensi, jumlah warga, dan potensi daerah Kalbar. “Saya sendiri maunya APBD Kalbar, bisa Rp 10 triliun,” kata Usman.

Dalam menangani masalah pemanasan global, ia berpedoman pada program yang berisi 10 mandat yang harus dilakukan. Hukum dengan kebijakan. Penegakan hukum harus jelas. “Tegakkan hukum sehingga rakyat akan mendukung,” kata Osman.

Mengenai kelebihan yang dimilikinya, Osman mengaku telah didukung oleh rakyat. Hal itu bisa dilihat dari berbagai dukungan yang diperolehnya selama mengadakan kampanye dan kunjungan ke daerah.

Namun, saat ditanya tentang kesiapan mengenai menang dan kalah, Osman dengan diplomatis menjawab, bahwa nomor urut dua berarti lambang perdamaian dan kemenangan. “Kami cinta rakyart kalbar. Saya tidak terpikir untuk kalah. Kalau jadi, jangan sampai ada prasangka, bahwa program itu tidak bisa dilaksanakan,” kata Osman.

Akil-Mecer:
Mengenai visi dan misi sudah terjabar dalam program. Ada 9 program prioritas. Yaitu, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infratruktur, dan pengembangan kawasan perbatasan. Penduduk Kalbar 17,4 persen tidak tamat SD. Dalam rangka meningkatkan SDM rakyat, harus ada program wajib belajar 12 tahun. SD-SMA gratis. Membangun gedung sekolah, memberikan kesejahteraan pada guru, dan buku bermutu.

Sarana kesehatan dengan pendirian berbagai fasilitas kesehatan, memperbanyak dokter, mengurangi kematian ibu dan anak. Dari segi infrastruktur dengan membangun jalan, jembatan, listrik dan sarana air bersih.

Prinsip pembangunan daerah perbatasan. Dalam bidang good governance, dengan transparanci, partisipasi dan partisipasi atau keikutsertaan warga dalam bidang pemerintahan. Dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan perempuan, karena sebagian besar warga miskin adalah perempuan.

Masalah korupsi bisa ditangani dengan good governance. Juga, mengadakan kerja sama dengan KPK, kepolisian dan penegak hukum lainnya, dengan memberikan berbagai penyuluhan tentang masalah korupsi, dan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Masalah kemiskinan bisa diatasi dengan pemberian kredit bergulir, meningkatkan sektor informal dan ekonomi kerakyatan.
Pendidikan dengan melaksanakan amanat UUD 45, harus memberikan 20 persen anggaran buat pendidikan. APBN dan APBD sejumlah 20 persen harus untuk pendidikan. Peningkatan kualitas guru harus dilakukan dengan peningkatan kesejahteran bagi para guru. Peningkatan buku dan kurikulum bermutu. Bila itu dipenuhi akan meningkatkan kualitas murid.

Mengentaskan kemiskinan harus dengan data yang jelas. Kemiskinan bisa dilihat dari indek prestasi (IP), atau masalah kesehatan. Penuntasan masalah kemiskinan tidak cukup dengan masalah faktor makanan di keluarga. Harus ada konsepsi menangani masalah ini. Strategi masing-masing sektor kemiskinan, kesehatan dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Mengatasi masalah lingkungan harus ada pelibatan di masyarakat. Juga memasukkan masalah lingkungan di mata pelajaran sekolah. Nilai lokal harus dipelihara. Ada penegakkan hukum yang berkeadilan. Ada pemetaan partisipatif. Sehingga ketika dilakukan hal tersebut, masyarakat sudah siap dan jelas.

Isu lingkungan hanya Akil dan Mecer yang mengangkat isu ini. Padahal isu lingkungan merupakan isu sentral sekarang ini di dunia. Seiring dengan makin memanasnya suhu di permukaan bumi karena efek rumah kaca.

Bidang hukum, ada lima kewenangan dari pusat yang tidak didelegasikan di daerah. Salah satunya masalah hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah harmonisasi peraturan dengan pemerintah pusat. Keputusan di daerah harus singkron dan memberikan regulasi

Kalbar aman karena orang sudah jenuh dengan pertikaian. Kalau bicara mengenai harmonis di Kalbar sekarang ini, tidak juga harmonis. Karena orang tdiak bisa kembali. Pemerintah harus punya desain yang membuat itu jadi aman. Harus ada pelibatan tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi.

Harus ada perlindungan terhadap perempuan, dan peraturan yang mengatur tentang hal itu. Menempatkan perempuan, karena sebagian besar masyarakat adalah perempuan.

Bicara masalah budaya, zaman globalisasi tidak bisa ditolak. Nilai budaya harus tetap dipelihara. Menjuga budaya dengan melindungi. Pelestarian budaya. Sektor pengembangan budaya harus menjadi sektor prioritas. Mecer menambahkan, “Saya sudah berkecimpung selama 20 tahun di kebudayaan.”

Kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu segi saja. Kepala desa harus memberdayakan masyarakat. Masalah pengangguran bisa diatasi dengan pemberian berbagai kredit dan bantuan modal keuangan. Melalui CU tidak kurang dari 2000 orang tenaga kerja telah terserap di bidang ini.

Bidang lingkungan, menurut Akil, isu lingkungan tidak hanya masalah pemanasan global. Itu hanya salah satunya. Masalah lingkungan antara lain, illegal logging, sampah perkotaan, asap. Pembalakan hutan bisa diatasi dengan penegakan hukum yang kuat. Protokol Kyoto bisa dijembatani dengan Perda. Pembangunan harus dikembangkan masalah keharmonisan dengan hukum.

Masalah hukum, terkadang tumpul kepada aparat, tapi tajam terhadap masyarakat. Kultur budaya juga harus dikembangkan dalam menangani suatu masalah. Harus ada kepentinagn hukum dan sosial. Harus ada perlindungan dan sertifikasi. Dan ia sudah memiliki pemetaan itu. Harus ada produk hukum di pemerintahan melalui Perda.

Ketika ditanya tentang, kenapa rakyat harus memilihnya, Akil mengatakan, “Kita yang terbaik. Kita memberi janji dan bukti. Sudah 20 tahun bekerja. Saya datangi masyarakat di seluruh pelosok Kalbar. Ada 1300 desa dari 1460. Saya tahu apa yang mereka rasakan,” kata Akil.

Cornelis-Christiandy:
Pasangan ini memiliki vivi masyarakat Kalbar yang cerdas, sehat dan sejahtera. Caranya dengan menyiapkan pembangunan berkelanjutan. Pembenahan aparatur daerah. Menciptakan supremasi hukum. HAM. Lapangan pekerjaan. Infrastruktur. Dan pemanfaatan tata ruang.

Dalam pemberantasan kemiskinan, mesti ada komitmen dari pemimpinnya. Pengentasan kemiskinan mesti dilihat dulu, apakah kemiskinan struktural atau absurd. Kalau kemiskinan karena manusianya, karena infrastruktur tidak berkembang dengan baik, sehingga ekonomi tidak berkembang.

Dalam masalah pemberantasan korupsi, harus ada komitmen dari pemimpinnya. “Seperti di RRC. Siapkan dulu satu peti mati bagi pemimpinnya,” kata Christiandy.

Masalah pendidikan kualitas masih jadi persoalan. Menurut Christiandy, bisa dilakukan dengan cara menanggulangi dan meningkatkan kualitas pengajar dan kesejahteraan guru. Perlu program yang baik dalam menangani masalah pendidikan. Bagaimana bisa sekolah dengan baik, kalau gedungnya saja bocor. Perlu gedung baik dan fasilitas sekolah memadai. Perlu diperbanyak gedung sekolah sehingga anak-anak tidak perlu jauh sekolahnya. Kualitas guru harus ditingkatkan dengan pendirian kampus bagi pendidik.

Masalah kemiskinan, yang menentukan masalah ukuran dan masalah kemsikinan bukan gubernur. Tapi pemerintah pusat. “Makanya, ada sensus ekonomi,” kata Cornelis. Kemiskinan ada dua. Kemiskinan absolut dan struktural. Cara mengatasinya dengan peningkatan pertanian, perkebunan, pertambangan dan lainnya.

Penanganan masalah lingkungan dilakukan dengan pengembangan daerah aliran sungai (DAS), penanggulangan bencana asap, PETI. Pengembangan SDM. Pengelolaan, pendekatan yang dilakukan ada pemanfaatan SDA yang berkeadilan dan tidak merusak lingkungan. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan kepala daerah hal tertentu, dan melakukan aturan-aturan yang berlaku.
Masalah konflik, sebenarnya orang sudah capek. Harus ada rasa keadilan. Peningkatan kemitraan. Tidak ada diskriminasi. Masalah gender bukan masalah perempuan saja. Ini jadi persoalan semua. “Dalam bidang budaya, sudah ada di program kita,” kata Cornelis.

Kemiskinan bisa ditanggulangi dengan membuka lapangan kerja. Tergantung daerahnya di mana. Ini untuk mengtasai masalah pengangguran. Masalah kepemimpinan tidak bisa diciptakan dalam jangka waktu pendek.

Masalah hukum berjalan dengan baik. Tapi kalau masyarakat tidak bisa ditertibkan, bisa saja dilakukan dengan cara keras. “Dan tak apa-apa melakukan hal itu. Tidak boleh terlalu lembut dan tergantung dengan situasinya,” kata Cornelis.

Mengenai kelebihan yang dimiliki, Cornelis berkata, ia telah berpengalaman di pemerintahan selama 30 tahun. Ia bekerja untuk kesejahteraan berdasarkan demokrasi dan peraturan rakyat Kalbar.

Cornelis mengaku siap menang dan kalah. Menang dengan terhormat dan kalah juga dengan terhormat. Tapi kalau dicurangi, akan digugat ke pengadilan.□

Foto Muhlis Suhaeri