“Menang dengan Bermartabat…..Kalahpun dengan Cara Terhormat

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur baru saja digelar pada 15 November 2007. Gemanya masih terasa. Ada kegembiraan bagi mereka yang tinggi angka pemilihnya. Namun, bagi yang kurang mendapat atau kalah suara, tentu saja lain situasinya.

Nah, bagaimana dengan para kandidat yang ikut bertarung, inilah salah satu kandidat itu. Dalam pemilihan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, periode 2008-2013, Akil Mochtar berpasangan dengan AR Mecer. Pada penghitungan suara hingga hari ini, pasangan tersebut berada di urutan keempat dari empat kandidat.

Ketika diminta pendapatnya tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, ia memberikan komentarnya. Menurutnya, secara formal pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilihat dari pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.


Pertama, masalah politik uang. Hal itu bisa ditemukan di mana-mana. Kedua, munculnya pembunuhan karakter, penyebaran fitnah, isu yang memojokkan dirinya. Dan hal itu luar biasa terjadinya. Ketiga, munculnya politik aliran. Politik yang mengangkat isu tentang agama, etnis, suku, golongan. Keempat, ada intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat, agar memilih salah satu calon. Kelima, banyak warga tidak mendapatkan hak suara.

Isu politik uang diikuti dengan keterlibatan birokrat pada saat kampanye. Bahkan, pada berbagai acara kampanye, ada beberapa kepala daerah ikut kampanye. Ini tentu saja melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Pada Pasal 61 berbunyi, dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional.

Nah, pada beberapa kampanye yang dilakukan, beberapa bupati dan wakil walikota ikut hadir pada kampanye sang incumbent, Usman Ja’far dan LH Kadir. Begitu juga dengan birokrat lain, seperti para kepala dinas. Caranya, dengan terjun langsung ke daerah, dan memberikan janji dengan berbagai proyek. Atau, memberikan tekanan melalui pendanaan. Namun, hal itu tidak ada teguran dari lembaga pengawas Pemilu.

Politik aliran dengan mengangkat isu suku, agama, sara, dan golongan (SARA), juga mewarnai pelaksanaan demokrasi tersebut.

Hal ini bisa dibuktikan dengan perjalanan Akil selama tiga tahun berkeliling Kalbar, namun hilang dalam beberapa hari, karena isu SARA.
Akil mengunjungi masyarakat dan memberikan berbagai pendidikan politik. Ia tidak sekedar mengunjungi, tapi juga menyumbang berbagai pembangunan masjid dan mushola, atau kegiatan masyarakat. “Soal yang diberikan kepada masyarakat itu, kita ikhlas saja, dan saya tidak menyesal,” kata Akil. Artinya, perjuangan dan harapan ideal dan kenyataan yang dihadapi itu berbeda. “Tapi, kita tidak boleh surut,” kata Akil.

Apa yang dilakukan selama tiga tahun, bukan omong kosong. Ia berbuat untuk masyarakat. Akil memberikan berbagai pendidikan politik. Itu yang menjadi penyesalannya. Semua hilang begitu saja dengan isu agama dan primordial, melalui selebaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 21 ormas Islam.

Kesepakatan MUI dan 21 ormas muncul dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (9/11) di Masjid Mujahidin. Dalam pernyataannya, MUI dan 21 ormas Islam bersepakat dan menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota MUI Kalbar beserta ormas Islam Kalbar dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan ranting untuk; mencoblos Nomor urut 1. H. Usman Ja’far & Drs. LH Kadir dalam pemilihan Gubernur Tanggal 15 November. Kedua, menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk mneggunakan hal pilihnya dalam dan menjaga pelaksanaan Pemilihan gubernur tersebut seara damai dan Tertib.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh A. Rahim Dja’far dari MUI Kalbar. Haitami Salim dari Forum Umat Islam (FUI) Kalbar. Gamzah Tawil dari PW Nahdatul Ulama (PWNU) Kalbar. Pabali Musa dari PW Muhammadiyah Kalbar. M Ali dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar. Ilham Sanusi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalbar. A/n Syarif Yusuf Al-Qadri dari Front Pembela Islam (FPI) Kalbar. Asnansyah dari Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Kota Pontianak. Fahmi Putra dari Badan Komunikasi Pemuda remaja Masjid Indoensia (BKPRMI) Kalbar. Ibrahim Salim dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kalbar. Mubarak Abdurrahim dari Forum Arimatea Kalbar. Nasrullah CH dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kalbar. M Arif dari LPPD Khoiru Ummah Kota Pontianak. Zulfadhli dari PW Mathlaul Anwar Kalbar. Didik Nurharis dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Kalbar. Syarif Achmad A. Rachman dari Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Kalbar. Admun Helmy dari Gerakan Usaha Pembaharuan Islam (GUPPI) Kalbar. Arifin Thahir dari Keluarga Besar Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) Kalbar. Hadiah Suaka dari DPD Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Kalbar. Djuwirda dari PW Wanita Islam Kalbar. Rahmanita dari PW Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kalbar. Beberapa dari nama yang tertulis di atas, adalah dari partai pengusung JU-LHK.

Alasan penandatanganan itu menurut Haitami Salim pada Harian Borneo Tribune, Sabtu (10/11), merupakan tuntutan keadaan. “Ya itu tadi, perhatikan kalimat di awalnya. Ini karena perkembangan keadaan,” kata Haitami.

Surat pernyataan itu dimuat secara luas di berbagai media. Pernyataan tersebut, malah disebar di berbagai daerah yang dianggap, kuat dukungan massa Islamnya. Seperti di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang dan lainnya.

Tak hanya itu. Setelah pengumuman surat dukungan tersebut, diikuti dengan gerilya melalui masjid-masjid di daerah tersebut. Para pengurus dan penandatangan terjun langsung berceramah di depan umat. Isinya beragam. Intinya, supaya umat mengalihkan dukungan kepada UJ. “Mereka memberikan berbagai keterangan yang memfitnah tentang saya dan keluarga,” kata Akil. Dia dikatakan sebagai pemeluk agama Kristen. Istrinya dikatakan sebagai anak pendeta, dan sebagainya. Pokoknya pembunuhan karakter. Hal itu juga dilakukan pada berbagai acara halal bihalal. Akil punya beberapa orang saksi tentang hal itu.

“Dalam hal ini, MUI dan ormas Islam bertindak tidak adil pada saya,” kata Akil.

Tindakan MUI menuai protes dari berbagai pihak. Pada Selasa (13/11) MUI membatalkan dukungannya ke UJ.

Pada berita Tribune, Rabu (14/11) PBNU mengeluarkan pernyataan yang tidak mendukung salah satu calon. “NU tidak bisa berpolitik praktis. Pembelaan itu bukan porsi NU, tetapi menjadi porsi partai politik. Jika ada pembelaan, itu adalah kesalahan institusional," kata Ketua PBNU Dr Andi Jamaro, kepada ANTARA di Pontianak menyikapi keputusan Pengurus Wilayah NU Kalbar yang memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur.

Begitu juga dengan berita di Borneo Tribune pada Rabu (14/11), Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kasmir Tri Putra, kepada ANTARA di Pontianak, mengenai sikap Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan kandidat dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013.

Menurut Kasmir yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Lampung itu, Muhammadiyah tidak melarang dukungan dari warga Muhammadiyah terhadap siapapun yang maju dalam pemilihan kepala daerah. "Warga Muhammadiyah dapat menyalurkan aspirasinya kepada calon secara bebas. Namun sebagai organisasi formal, Muhammadiyah jelas tidak berpihak," kata Kasmir.

Menurut Akil, apa yang dilakukan ini merupakan bentuk penggembosan pada massa yang dimilikinya. Massa yang semula memilih Akil, menjadi bingung dan berpindah pada pasangan UJ-LHK.

Pada Minggu (11/11) dalam acara debat yang dilakukan dan disiarkan melalui TVRI dan RRI. Banyak orang bersimpati pada Akil. Jawaban yang diberikan sangat logis, dan tepat, ketika bicara mengenai banyak hal. Inilah yang membuat ratingnya dan popularitasnya naik.

Untuk membendung popularitas Akil, LSI mengeluarkan hasil survey yang dilakukan pada 6-10 November. Survey itu pesanan dari partai pengusung calon nomor satu. Survey dilakukan di kantong-kantong basis massa PDIP dan semasa kampanye berlangsung. Dan hal itu diakui para pelaku survey. Survey dipublikasikan pada Senin (12/11).

Akil menelepon langsung Syaiful Mujani. Ketika meneleponnya, Akil punya beberapa orang saksi yang membenarkan pembicaraan itu. Akil menelepon melalui HP Communikatornya. HP itu diperdengarkan, sehingga suaranya bisa didengar orang lain. Mujani mengakui bahwa survey itu pesanan. Sehari setelah itu, Akil membuat bantahan tentang survey itu di koran. Pada hari berikutnya, Rabu (14/11), Syaiful Mujani juga membuat klarifikasi. Namun, bantahannya tidak keras.

“Mosok dalam waktu sehari, hasil survey sudah bisa dilakukan,” kata Akil.

Padahal, untuk memasukkan data, belum lagi menganalisa, perlu waktu beberapa hari, bahkan minggu. Data yang diambil, jumlahnya sekitar 1500 responden. Hasil survey dibuat berimbang, antara UJ dan Cornelis. UJ 30,02 persen, Cornelis 30,0 persen. Hasil itu membuat orang yang awalnya memilih Akil, akhirnya memindahkan suaranya ke UJ. Akil dianggap sudah tidak ada harapan untuk menang. Pemindahan suara bertujuan membendung suara Cornelis.

Akibat pengumuman survey LSI, pendukung Mecer yang dibina selama bertahun-tahun melalui CU, juga mengalihkan suaranya ke Cornelis. “Semua pendukung saya dan Pak Mecer Habis!” kata Akil. Untuk menangkis isu itu sulit, karena waktunya sudah mepet.

Bahkan, ada pengurus CU dan saudara Mecer yang menelepon dengan menangis. Ia meminta maaf, karena terpaksa mengalihkan suaranya ke Cornelis.

Apa yang dikemukakan Akil, juga saya dapatkan di lapangan. Dari berbagai pendapat orang tentang hasil LSI, sebagian besar berpendapat sama. Lebih baik memindahkan suara dan dukungan Akil ke UJ.

Beberapa orang Pemda yang ketemu dan berbincang dengan saya, juga mengemukakan hal serupa. Begitu pun ketika berobat ke dokter. Ketika berbincang, dokter memberikan alasan yang sama dengan orang Pemda, tentang hal itu.

Kalau golongan berpendidikan dan dianggap sudah memiliki wawasan saja terpengaruh dengan isu tersebut, bagaimana dengan masyarakat biasa? Yang kurang paham dengan berbagai konstelasi politik dan isu SARA?

“Akibat pengumuman survey LSI, mereka tidak pikir, bahwa angka yang dibuat juga membuat solid orang Dayak dan non muslim. Mereka salah hitung dan strategi,” kata Akil.

Di satu sisi benar, mereka menghabisi massa pemilihnya. Di sisi lain, mereka malah membesarkan kekompakan dan semangat bersatu kelompok lain. Dan pemilih nomor 4, tidak hanya orang non muslim. Orang muslim juga banyak yang pilih, karena mereka ini simpatisan PDIP. Artinya, tidak semua teori MUI dan semua ormas itu benar. Hal itu menjadi bumerang.

“Sebuah skenario besar menggilas saya. Berhasil mereka. Tapi, akibatnya fatal. Dan Inilah yang terjadi dari hasil Pilkada di Kalbar,” kata Akil. MUI dan ormas Islam, harus bertanggungjawab dengan hal itu.

Selain itu, politik uang juga membombardir daerah yang menjadi basis Akil-Mecer. Dari tiga orang wakil Dayak, yang paling dihitung adalah massa Mecer. Dia punya basis massa yang jelas. Tak heran bila daerah yang menjadi basisnya, menjadi sasaran perolehan suara. Ada yang diberi uang, pulsa, beras, gula dan lainnya.

“Dan saya tidak melakukan politik uang. Demi Allah tidak ada,” kata Akil.

Lalu, apa pendapat Akil dengan model dan cara politik seperti itu?
“Strategi itu bukan perilaku politik yang benar dan terhormat. Itu lebih kepada perilaku tidak terhormat yang dilakukan dengan target, asal menang. Dan itulah yang dilakukan,” kata Akil.

Salah satu asas dalam Pilkada adalah Jujur. Adil. Terbuka. Nah, bagaimana menerapkan semua itu, semua harus equal atau setara. Dia bukannya tidak mau protes dengan hal tersebut. Namun, apa artinya lembaga pemilu. Akhirnya, terjadi pembiaran terhadap hal itu. Pembiaran bukan berarti takut, tapi juga karena ketidaktahuan.

Oleh karenanya, ia berharap pada pemimpin Kalbar yang baru, harus membangun SDM Kalbar. Kualitas Kalbar masih miskin. Harus mengutamakan pendidikan SDM. Tak bisa membangun SDM, tanpa membangun SDM dan kesehatan yang baik. Juga melakukan pengentasan kemiskinan. “Kita tidak bisa membangun demokrasi, bila tidak paralel dengan membangun pendidikan,” kata Akil.

Inilah kualitas Pilkada Kalbar. Apapun hasilnya, harus diterima. Itulah demokrasi. Rakyat memang belum sepenuhnya tahu tentang hal tersebut.

Tindakan kedepannya? Tentu butuh kesadaran dari diri, untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak melakukan politik aliran, politik uang, dan lainnya. Kalaupun menang dengan bermartabat. Kalaupun kalah dengan cara terhormat. Dan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Namun, bukan berarti yang lain tidak bermartabat. Artinya, semua pertandingan tentu ada yang kalah. Semua sudah dihitung.

Dengan kekalahannya, Akil juga tidak lantas menyalahkan timnya. Ia tentu saja harus menghargai timnya. Mereka sendiri juga punya keterbatasan. Mungkin karena mereka tidak punya biaya dan lainnya.

“Ya, begitulah. Pada akhirnya saya mesti mengambil pelajaran dari Al-qur’an atau Injil. Bahwa, Nabi itu tidak dihargai di negerinya sendiri. Mereka lebih dihargai di tanah orang,” kata Akil.

Ketika ditanya, apa yang bakal dilakukannya aktivitasnya kedepan, ia akan menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Pajajaran Bandung. Selain itu, menyelesaikan sisa masa jabatannya di Komisi III DPR RI, sampai 2009. Paling dasar lagi, ia bisa menjadi pengacara profesional. Ia punya latar pendidikan baik. Dan, ia juga tidak akan kapok datang ke rakyat, karena Kalbar tanah kelahiran.

Meski telah ditinggalkan pendukungnya karena hembusan dan politik aliran, Akil tidak serta merta menghujat para pendukungnya.

“Rakyat tidak salah. Elit politiklah yang salah, karena melakukan hal itu. Dengan hasil Pilkada sekarang, ada hikmah bisa dipetik. Para pemimpin Islam itu, jangan saling memfitnah dan bertengkar sendiri saja,” kata Akil.□

Borneo Tribune, 18 November 2007