Mereka yang Tercerabut

Di pengungsian, mereka berharap bisa membangun jati diri, menghilangkan trauma, memulai hidup baru. Harapan yang hampa.

Oleh Muhlis Suhaeri

SAMBAS, 1999. Api kebencian berkobar. Orang-orang terpanggang amarah. Kerusuhan meledak. Masyarakat Melayu Sambas di satu pihak, etnis Madura di pihak lain. Korban berjatuhan dari keduanya. Anak kehilangan ayah. Istri kehilangan suami. Banyak yang terluka, tak terhitung yang mati.

Bagi yang selamat, tak kalah menderita. Mereka terusir dari tanah, dan tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Tahun 2001, Bakornas PBP melakukan pendataan terhadap mereka. Terungkap, pengungsi sedikitnya berjumlah 58,5 ribu.

Pemerintah memberi mereka lahan di Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Pontianak. Jaraknya sekitar 25 km dari Kota Pontianak. Meski terbilang dekat dari ibu kota propinsi, Tebang Kacang sulit dijangkau kendaraan. Belum lagi lahan yang mereka tinggali melulu tanah gambut. Susah sekali dijadikan lahan pertanian. Kalaupun menghasilkan sayuran, jagung atau buah, sulit memasarkannya.


Infrastruktur menghambat mereka. Orang bisa saja memanfaatkan jalur sungai menuju Pontianak. Tapi, ongkos angkutan tak sepadan dengan barang bawaan.
Anak sekolah juga mengalami kesulitan memperoleh pendidikan. Sebagian besar guru tak sanggup mengajar di sana. Sulitnya transportasi akibat kondisi jalan, menyebabkan guru tidak mengajar, atau enggan datang ke sana. Tak heran, bila di daerah lain ada istilah anak putus sekolah, istilah itu tidak berlaku di Tebang Kacang. Yang ada adalah “guru putus sekolah”.

Tak ada harapan hidup di Tebang Kacang. Sebagian besar pemuda dan pemudi meninggalkan relokasi. Mereka merantau ke berbagai daerah di Kalbar, untuk memperbaiki nasib. Banyak juga yang ke Malaysia dan Arab Saudi. Menjadi TKW di sana.

Kini, sebagian besar penghuni relokasi adalah orang tua dan para janda. Sebuah LSM perempuan menghimpun para janda dalam suatu kegiatan. Mereka bertemu beberapa minggu sekali. Saling menguatkan dan berbagi cerita. Mereka membuat berbagai kegiatan dan ketrampilan. Mereka diikat oleh satu perasaan dan nasib. Nasib orang-orang yang tersingkir dan tercerabut.


KERUSUHAN BERAWAL dari Desa Parit Setia, yang dikenal dengan Tragedi Lebaran Berdarah. Bambang Hendarta Suta Purwana dalam Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999 mencatat, kerusuhan dipicu oleh suatu serangan terhadap warga pada 19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri. Penyerangan ini menyebabkan tiga warga desa itu meninggal dunia, dan dua orang menderita luka.

Ada dua versi awal penyebab peristiwa. Versi orang Melayu Sambas, pada 17 Januari 1999, Hasan bin Niyam, warga Madura, ditangkap dan dipukuli karena dianggap mau mencuri di rumah Amat bin Tajuin, warga Melayu. Setelah ditangkap, Hasan diserahkan pada polisi.

Versi orang Madura, tiga orang mabuk numpang ojek dan diturunkan di Desa Parit Setia. Mereka lantas menggedor rumah dan minta tumpangan. Saat membuka baju, mereka mengeluarkan clurit. Pemilik rumah takut dan berteriak maling. Akibatnya, warga berdatangan. Ketiganya lari. Seorang dari mereka tertangkap dan dihajar massa.

Berbagai pihak mendamaikan peristiwa lebaran berdarah. Ada titik temu. Tapi, di tempat lain terjadi penusukan. Rudi, warga Madura, menusuk Idris, kernet warga Melayu. Rudi tidak mau membayar ongkos, sehingga diturunkan di jalan. Penusukan itu menyulut kembali kerusuhan makin meluas ke berbagai wilayah di Sambas.

Subro, seorang aktifis LSM Mitra Sekolah menuturkan, kerusuhan Sambas hanya soal waktu. Ada prakondisi sebelum kerusuhan meledak. Kerusuhan 1997, waktunya menjelang Pemilu 1998. Kerusuhan 1999, juga menjelang Pemilu 1999. “Kondisi juga dipicu banyaknya kaum pengangguran. Sampai sekarang, kronologi dan penyebabnya tidak tuntas,” kata Subro.

Mabes Polri, sebagaimana ditulis majalah D&R edisi 3-8 Mei 1999, sempat menunjuk Prof. Parsudi Suparlan guna memimpin pakar antropologi, sosiologi, dan psikologi, untuk meneliti akar konflik itu selama 9-20 April 1999. Tim dianggotai Prof. Budhisantoso, Prof. Sardjono Jatiman, Prof. Sarlito Wirawan, dan Prof. Syarif Ibrahim Alqadrie.

Suparlan berpendapat, konflik antarkomunitas etnis di Sambas terjadi karena orang Madura yang ada di Sambas atau di Kalbar, umumnya bersifat ingin menang-menangan. Tidak ada patokan aturan yang mereka ikuti. Sementara itu, orang Melayu seperti orang Jawa, lebih nrimo, mengalah. Orang Melayu lebih senang hidup rukun damai daripada cari perkara. Orang Madura sekiranya ada persengketaan sedikit, langsung cabut clurit. Membacok. Orang-orang Melayu takut. “Karena orang Madura tahu orang Melayu takut, ya, mereka menjadi lebih sewenang-wenang lagi.”

Lalu, dari mana munculnya rasa keberanian anak-anak muda Melayu? Menurut Prof. Parsudi Suparlan, dalam artikel di majalah DR, “Ini adalah akumulasi rasa tertekan bertahun-tahun.”


KETIKA KERUSUHAN di Sambas makin meluas, masyarakat diangkut dengan truk, dan sebagian lagi dengan kapal perang milik TNI AL. “Yang melakukan penjemputan dan penanganan dari awal, orang Madura, dan mahasiswa Madura. Yang lain, mungkin karena sudah terlanjur menjadi stereotip, tidak ada yang bergerak,” kata aktivis Subro.

Masih terjadi perdebatan alot antara Pemda Kalbar dengan mahasiswa, dan tokoh masyarakat Madura ketika pengungsi mendekati Pontianak. Dalam rapat itu, Pemda menolak menempatkan pengungsi di berbagai fasilitas umum, seperti komplek GOR Pangsuma, Stadiun Sultan Syarif Abdurrahman, Stadiun Bulu Tangkis Khatulistiwa, dan asrama haji. “Alasan penolakan sepele saja. Paska penampungan pengungsi tahun 1997, sebagian gedung itu rusak, dan barangnya banyak yang hilang,” kata Subro.

Negosiasi berlangsung di rumah pendopo gubernur Kalbar. Hadir pada acara itu, Gubernur Kalbar Aspar Aswin, beberapa kepala dinas, mahasiswa dan tokoh Madura, H. Sulaiman. Sangking kesalnya dengan sikap pemerintah, ada mahasiswa yang kesal dan berkata, “Ya, sudah. Kalau tidak bisa ditampung, kita biarkan saja mereka di tengah laut.”

Yang selalu dijadikan alasan bagi penolakan adalah bahwa kota Pontianak akan kumuh dan kotor oleh para pengungsi. Tapi akhirnya sikap pemerintah melunak dan menampung pengungsi di tempat umum.

Semua fasilitas olah raga itu dipakai pengungsi. Arus pengungsi terjadi hingga 2000. Dalam penampungan, pengungsi mendapat bantuan makanan dan lauk pauk.
Pengungsi makin banyak, makanan kurang, seiring meletusnya kerusuhan Sampit, Ambon, Poso dan lainnya.

Kerusahan Sambas membuat kerusakan di sana-sini. Rumah terbakar, korban berjatuhan. Mereka yang meninggal mencakup 401 warga Madura, 14 warga Melayu, dan satu orang Dayak. Sedangkan yang terluka meliputi 17 warga Madura, 45 warga Melayu, dan tiga warga Dayak. Ribuan rumah terbakar dan hancur. Rinciannya, rumah terbakar terdiri atas 4.367 rumah orang Madura, 22 rumah orang Melayu, dan 21 rumah lain-lain. Sedangkan rumah rusak terdiri atas 239 rumah warga Madura dan 6 rumah warga Melayu.

Jumlah korban meninggal seperti fenomena gunung es. Yang tercatat secara resmi diduga jauh lebih sedikit ketimbang korban sebenarnya. Banyak orang tidak diketahui rimbanya. Atas nama stabilitas, ada pihak tertentu sengaja memperkecil jumlah. Caranya, menyembunyikan mayat dan menguburkannya di berbagai tempat.


RELOKASI TEBANG Kacang merupakan salah satu relokasi dari puluhan relokasi yang dibangun pemerintah paskakerusuhan antarkomunitas etnis di Sambas. Awalnya, pemerintah daerah dan pusat telah bersepakat, menentukan langkah percepatan dalam menangani pengungsi melalui tiga tahap. Pertama, pengalihan (relokasi). Kedua, pola pemberdayaan. Ketiga, pemulangan (rekonsiliasi).

Tahap pertama pemerintah menentukan relokasi di Tebang Kacang. Lokasi itu semula hutan dan semak belukar. Pembangunan relokasi melalui beberapa tahap. Tahap pertama pada 1999. Relokasi pertama yang dibangun bernama SP (Satuan Pemukiman) 1 di Tebang Kacang. Setelah pemekaran wilayah, SP 1 masuk ke dalam wilayah Desa Mekar Sari.

SP 1 merupakan relokasi percontohan. Pemerintah membangun 500 unit rumah. Daerah ini relatif lebih lengkap sarana dan prasarananya. Ada jalan menghubungkan ke daerah lain, listrik, sekolah, mushola dan masjid. Setiap rumah berjajar menghadap jalan dan terlihat rapi. Rumah itu berukuran lima kali tujuh meter. Dinding rumah terbuat dari papan kayu berukuran dua kali dua puluh centimeter, dan dipasang sejajar menyilang ke samping. Rumah dicat dengan kapur putih. Setiap rumah diberi lahan setengah hektar pekarangan, satu hektar lahan kebun, dan dua hektar lahan usaha. Air diperoleh dari tadah hujan. Sumur digali akan menghasilkan air berwarna merah kehitaman, khas air gambut. Setiap rumah mendapat tandon air 1500 liter dari USAID.

Tanah pekarangan berwarna hitam dan berdebu. Jalan desa berupa tanah dengan lebar sekira 3 meter. Di samping kanan dan kiri jalan ada kanal kecil. Berbagai tanaman tumbuh dan menjalar di sekitar jalan. Sejak dua tahun terakhir, pemerintah membuat jalan dari semen selebar satu meter di atas jalan tanah. Jalan semen hanya melewati jalanan yang dianggap sebagai akses dan jalan utama di desa itu. Kini, dari 500 rumah yang dibangun, hanya ada 385 KK dengan jumlah 2.163 jiwa. Masyarakat memberi nama SP 1 dengan nama Madani.

Selepas tahun 2000, pemerintah membangun beberapa satuan pemukiman, seperti, SP 2, SP 3, Zakia, Rasau 3, dan lainnya. Proyek pembangunan relokasi, sepenuhnya diberikan pada pemborong. Harga setiap rumah terbilang kecil. Amri, anak buah dari Husin Baagil, seorang pemborong di relokasi Zakia mengemukakan, “Proyek pembuatan rumah besarnya Rp 3,5 juta setiap unit,” kata Amri.

Rumah itu diborongkan ke tukang dengan harga Rp 150 ribu per unit. Dalam waktu tiga hari, rumah itu selesai. Untuk mengejar waktu, setiap rumah dikerjakan dengan sembarangan. Sambungan rumah tidak diberi coakan dan langsung dipaku. Istilahnya langsung tancap. Rumah pun didirikan di atas tunggul kayu yang belum sepenuhnya dibabat. Amri mengerjakan proyek pembuatan rumah sekitar 2000 rumah. Proyek pembuatan rumah sebesar Rp 10 milyar.


ADA JUGA proyek pembuatan irigasi. Tujuannya, mengalirkan air Sungai Kapuas menuju pemukiman. Nilai proyek pembuatan irigasi sebesar Rp 6 milyar. Dalam proyek itu, pemerintah membebaskan tanah sekitar 100 ribu hektar. “Sebagian besar tanah yang dibebaskan milik pemerintah, sehingga tidak butuh dana besar untuk proyek relokasi itu,” kata Amri.

Menurut Amri, awalnya pengungsi ingin pindah ke jalan 28 Oktober di Pontianak. Namun, tanah sepanjang jalan itu sudah menjadi milik rakyat, sehingga pemerintah akan mengeluarkan uang besar untuk ganti rugi. Tidak adanya dana, membuat pemerintah menempatkan pengungsi di relokasi Tebang Kacang dan sekitarnya.

Seorang pemborong lain, H. Alawi mengatakan, “Harga rumah untuk pengungsi masih murah, Rp 3 juta dengan ukuran 4,5x5 meter.” Alawi mengerjakan rumah di relokasi SP 3. Hasil keuntungan mengerjakan rumah, ia gunakan membeli tanah bagi penempatan pengungsi lainnya. Di SP 3 ada sekitar 260 hektar. Setiap keluarga mendapat tanah 25x25 meter. Pemerintah menyediakan lahan pertanian seperempat hektar.

Alawi pengungsi juga sebenarnya. Dia mengungsi karena kerusuhan antarkomunitas etnis Madura dan Dayak di Sanggau Ledo, 1997. Alawi kelahiran Pontianak, lebih 50 tahun lalu. Orang tuanya sudah berada di Kalbar sejak tahun 1918. Sekarang ini, orang tua lelaki masih hidup dan tinggal di Desa Banjar Bilah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura. Orang tua pertama kali ke Kalbar untuk berdagang sapi antarpulau dan biasa mendarat di Pemangkat, pelabuhan di Sambas.

Ketika kerusuhan kembali terjadi tahun 1999, pemerintah menempatkan pengungsi di Stadiun Untan, asrama haji, GOR Pangsuma, Kompi B 643, GOR Bulu Tangkis, Marhaban, gudang Wajok, dan gudang beras Syakirin. Pengungsi dihidupi hingga dua tahunan. Setiap orang dapat jatah 3 ons beras per hari. Jatah uang lauk pauk sebesar Rp 1.500. “Kecil memang. Dan kita memahami bahwa pemerintah tidak punya dana banyak untuk itu,” kata Alawi.

Minimnya sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan kebersihan lingkungan, membuat banyak pengungsi mengalami berbagai penyakit, seperti diare, dan penyakit lainnya. Tak sedikit pula yang meninggal dalam penampungan. Memang ada dokter dan mantri. Tapi, sangking banyaknya pengungsi, pelayanan tidak tertangani. Petugas kesehatan kurang, gizi dan makanan juga kurang.

Pemerintah memberikan dua penawaran. Pertama, menempatkan pengungsi di relokasi dengan memberi uang Rp 2,5 juta, rumah ukuran lima kali tujuh meter, seperempat hektar tanah pekarangan dan dua hektar lahan usaha. Kedua, bagi yang tidak mau ditempatkan di relokasi, pemerintah memberi uang Rp 5 juta, setiap KK.

Alawi membujuk warga meninggalkan berbagai penampungan dan pindah ke relokasi. Usahanya menemui kendala. Ada yang setuju. Namun, banyak juga menolak. Alasannya, kehidupan mereka sewaktu di Sambas, sudah enak. Ada jalan, punya tanah sendiri, sapi, dan berbagai barang lainnya. Istilahnya, sudah kaya. Sementara relokasi hanyalah sebuah hutan dan belukar.

Ketika pengungsi pindah ke relokasi SP 1, Alawi termasuk yang pindah pertama kali. Ia tinggal setahun di sana. Tujuannya tak lain, memberi semangat dan kebersamaan. Alawi punya rumah di Pontianak. Saat mengungsi, ia langsung beli rumah di Sepakat 2.

“Alhamdulillah, kami berusaha dengan pemerintah daerah membujuk mereka, sehingga mau pindah. Soalnya, kalau tetap bertahan jadi pengungsi, kapan mau maju lagi?” kata Alawi.

Perpindahan pengungsi tahap awal ke SP 1 pada 1999, kebanyakan dari pengungsi kerusuhan di Sanggau Ledo. Pemindahan itu hampir gagal. Lalu, pendataan dilakukan kembali. Ketika orang mulai meninggalkan tempat pengungsian, yang lain juga menyusul pindah. “Yang pindah itu, orang yang tidak mau lagi tinggal di GOR Pangsuma dan di Stadiun Untan,” kata Alawi.


PENGUNGSI PERTAMA kali Tebang Kacang mendapatkan pupuk. Satu KK mendapatkan 6 karung pupuk: tiga karung urea, dua SP, dan satu KCl. Tapi, warga tidak bisa menggunakan pupuk. Tanah relokasi masih berupa hutan. Karenanya, warga membuang atau menjualnya. “Dulu kita lewat saja sulit, apalagi untuk pupuk. Kalau mau memberi pupuk, ya, sekarang ini,” kata Alawi.

Semua dana penanganan pengungsi berasal dari dana pemerintah pusat dan diambil dari APBN. Ketika itu, pemerintah berjanji, kalau pengungsi pindah ke relokasi, semua sarana dan prasarana, fasilitas jalan, dan lainnya akan diperbaiki. Tapi, pemerintah hingga saat ini tidak melakukan itu. Padahal masyarakat setiap bulan mengusulkannya. Dengan tidak adanya jalan, akhirnya semua hasil pertanian, seperti sayur dan lainnya, sulit dibawa ke Pontianak. Dan kalau pun bisa, mahal harganya.

“Kita sudah minta pada pemerintah propinsi untuk membangun jalan, tapi sampai sekarang belum ditanggapi,” kata Alawi. Alasanya selalu terbentur masalah dana, karena semua daerah memerlukannya. Ia sadar bahwa, Kalbar bukan Tebang Kacang saja. “Tapi, kalau sedikit demi sedikit dibangun, jalan itu akan selesai juga. Dan masyarakat sudah menunggu janji itu, hingga 6 tahun lamanya.

Sebagian besar masyarakat adalah petani. Modal tak ada dan kemampuan hanya bertani. Masalah jalan menjadi kendala hingga sekarang. Kalaupun mengangkut hasil kebun, akan layu karena kelamaan menunggu motor air ke Pontianak.

Sebagai gambaran, bila masyarakat akan memasarkan hasil kebunnya, ia harus naik ojek motor dari pemukiman ke steiger (tempat pemberangkatan perahu motor). Biaya ojek Rp 7.000 untuk satu orang. Bila membawa karung, dikenakan biaya Rp 7.000. Satu karung sekitar 50-60 kilogram. Dari steiger ke Pontianak dengan perahu biayanya Rp 12.500 perorang. Biaya satu karung naik perahu Rp 2.500. Kalau ada modal, bawa 2-3 karung. Menunggu motor air lama sekali, hingga sayuran menjadi layu. Perjalanan ke Pontianak bisa hingga empat jam lamanya.

Waktu pertama kali pindah relokasi Tebang Kacang, Alawi sempat disurati bupati Bengkayang, Yakobus Luna. Dia meminta supaya Alawi dan warga lainnya, kembali ke Bengkayang.

Pemerintah membantu para pengungsi yang akan kembali dan membangun rumahnya. Pemda Bengkayang punya dana untuk itu. Masyarakat menganggap Sanggau Ledo sudah seperti kampung halaman sendiri. Namun, ada kekuatiran di masyarakat. “Iya, kalau bupatinya masih Pak Luna. Kalau bupatinya orang lain bagaimana? Nanti bisa aman ndak?” kata Alawi, menirukan ucapan warga.

Warga SP 1 bisa menyekolahkan anaknya di SD Negeri 67. SD itu hanya punya empat lokal gedung. Jumlah siswa sebanyak 185 orang. Jadi, waktu sekolahnya bergilir. Bila anak kelas 1, 2, 3 masuk pagi, maka anak kelas 4, 5, 6 masuk siang. Idealnya, sekolah harus membangun tiga lokal lagi. Dua lokal untuk kelas. Satu lokal untuk ruang guru. Jumlah guru sendiri enam orang.

Kantor guru berada di gudang. Guru seharusnya juga bertambah menjadi sembilan. Mereka tidak mau tinggal karena air sulit. “Terus terang kita tidak mau memberatkan sesama guru. Siapa saja yang masuk, akan menggantikan yang lain,” kata Isbani.

Guru seminggu empat kali masuk dan digilir liburnya. Dengan cara itu, guru bisa mengerjakan pekerjaan lain. Seperti, memberi les atau pendidikan tambahan bagi siswa. Kalau di kota tentu lebih gampang mencari hal itu.

Ketika pertama kali mengajar pada 2001, Isbani tidak langsung mengajar. Tapi, mencari informasi dari rumah ke rumah dan minta masyarakat menceritakan pengalamannya. “Awalnya, saya mendidik tidak untuk mencari pintar anak. Tapi, untuk menghilangkan trauma,” kata Isbani.

Caranya? Dengan metode bermain sambil belajar, bernyanyi atau melawak. Misalnya, belajar matematika sambil bernyanyi. Dan metode bercerita. Ia menjalaninya dari 2001 hingga 2004. Isbani tidak kerja sendiri. Ada beberapa LSM punya program di daerah relokasi.


SMP SWASTA terdekat berjarak 9 Km dari relokasi SP I. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, siswa harus ke Pontianak. Sekarang ini, di SP 1 ada SMP terbuka. Awalnya, ia merasa ditantang oleh masyarakat, siap tidak untuk menampung lulusan SD. Dengan jerih payah, muncullah SMP Swasta Madani. Murid pertama berjumlah 17 orang. Satu tahun kemudian, ia minta ijin operasional. Ijin tidak turun. Alasannya, SMP tidak layak. Padahal, tujuannya adalah memaksimalkan anak belajar. SMP sudah berlangsung dua tahun.

Untuk mengajar, Isbani dan guru lainnya tidak ada honor. Akhirnya, ia minta bantuan ke dinas pendidikan, dan sekolah itu dijadikan sekolah terbuka, dengan sistem modul. Sekarang ini siswanya ada 40 orang. Supaya siswa tetap mau belajar, Isbani harus berjibaku dengan mendatangi muridnya satu persatu. Ketika ada siswa SMP terbuka kesulitan belajar, dan mendatanginya ketika jam mengajar SD, ia juga dengan terbuka menerimanya.

Isbani berharap pemerintah tidak setengah-setengah memberi perhatian pada guru. Isbani sendiri tak punya tunjangan transportasi dan lainnya. Buruknya sarana dan prasarana jalan membuat masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2004, masyarakat buta huruf di Kalbar, sebesar 131.590. Dari jumlah itu, sebanyak 25.018 terdapat di Kabupaten Pontianak.

Jumlah anak miskin dan putus sekolah, juga banyak. Menurut Kholifah dari LSM Pekka, di Desa Mekar Sekar, SP 3, berjumlah 154 orang. Mereka adalah anak SD dan SMP. Di Desa Zakiyah, ada 38 anak. “Buku harganya mahal, sehingga tidak sanggup beli buku,” katanya.

Lebih parah lagi di relokasi Zakia. Untuk mencapai daerah lain, orang harus menyeberangi sungai dan membayar ongkos Rp 10.000. Kalau anak relokasi di Zakia ingin sekolah SMP, mereka harus menyeberangi sungai. Di Zakia ada SD, tapi guru tidak aktif. Kalau ada libur setengah bulan, bisa menjadi satu bulan, karena gurunya tidak masuk. Warga memprotes guru yang sering bolos itu.


RELOKASI PENGUNGSI di SP 2, kondisinya lebih memprihatinkan. Relokasi itu dibangun sejak tahun 2000. Jumlah KK 420, dan jumlah penduduknya sebesar 2.114 jiwa. Sebagian besar pengungsi berasal dari Kecamatan Sejangkung dan Sekura, Sambas.

Di relokasi ini tidak ada listrik. Padahal, jarak tiang dengan lokasi rumah penduduk cuma satu Km. Kalau ketiang besar, gardu, jaraknya sekitar dua Km. “Dulu, kita memang minta listrik dari pemerintah. Sekarang ini, kita mau membayar, supaya listrik sampai di SP 2. Tapi, sampai sekarang tidak bisa juga,” kata Nihun, orang yang ikut mempelopori masuknya warga pengungsian ke relokasi SP 2.

Warga hidup dengan bertani. Mereka menanam padi, jagung, sayuran, jahe, dan nanas. Nanas pemasarannya agak sulit, karena tidak ada penampungnya. Jadi, tidak kelihatan jumlahnya dan tergantung tempatnya. Jahe merupakan tanaman paling dikembangkan masyarakat. Usia jahe 4-5 bulan. Bibit jahe 50 kg, bisa menghasilkan panen 500 kg. Jahe di pasaran harganya mencapai Rp 5.000 perkilo, bahkan bisa menembus angka Rp 8.000. Sulitnya transportasi membuat harga jahe berkisar di angka Rp 2000 perkilo di relokasi. Di relokasi SP 2, masyarakat bisa menghasilkan jahe hingga berton jumlahnya.

Tapi hasil pertanian susah dijual. Lebih-lebih kalau sudah musim hujan, tidak akan ada pembeli satu pun. Jalan tidak bisa dilewati.

Pemerintah berjanji akan mengusahakan pembangunan jalan. Nyatanya, hingga sekarang tidak ada pembangunan jalan. Alasannya, pemerintah kekurangan dana. SP 2 berjarak 4,2kilometer dari jalan aspal terakhir. Padahal, relokasi ini hanya berjarak 11 Km dari Bandara Supadio Pontianak.

Orang harus bersepeda sekitar lima kilometer untuk menjual hasil bumi ke pasar terdekat. Bisa diupahkan ke orang. Tapi harga upah mahal juga. Satu kilo Rp 400 sampai aspal terakhir. Satu karung biasanya 50 kilo.

Di relokasi SP 2, warga mendapat rumah, dan tanah berukuran 25 meter kali 200 meter. Itu lahan pekarangan. Lahan usahanya sampai sekarang belum dapat. Pemerintah memberikan janji satu hektar bagi setiap KK.

“Kalau ekonomi lancar, boleh dikatakan kita akan melupakan kerusuhan itu. Tapi, ketika menemukan kesulitan, kita akan teringat kembali,” kata Nihun.**

Foto by Nurul Hayat.
Edisi cetak ada di majalah Play Boy Indonesia, edisi Desember 2006.