Mengunjungi Sabuk Penyebaran Islam di Jantung Borneo

Oleh Muhlis Suhaeri
Kabupaten Sambas ibarat sosok penari. Penari yang sudah lupa bersolek. Penari yang telah gontai mengikuti ritme tarian. Padahal dengan sekali gebrakan, segala kejayaan era masa lalu, akan muncul dan bersinar kembali.

Sebuah sore di muara Ulakan, Sambas. Ulakan menjadi pertemuan tiga cabang anak sungai. Sungai Sambas, Subah dan Teberau. Matahari sebentar lagi turun. Awan bergerumbul di batas cakrawala jadi tujuan akhir. Cahaya matahari menerpa air sungai. Memendarkan warna kuning keemasan. Siluet gerbang dan tiang kapal membentuk imaji tersendiri. Kepingan dan untaian pemandangan sore di komplek Kesultanan Alwatzikhoebillah Sambas tersebut, seolah ingin mengatakan sisa-sisa kejayaan masa lalu.

Komplek kesultanan terletak pada areal seluas satu hektar. Ada dua gerbang. Gerbang pertama jadi pintu masuk. Memisahkan jalan raya dengan komplek kesultanan. Terdapat masjid Jami’ Sultan Muhammad Safiuddin II, alun-alun, tiga meriam di bawah tiang bendera berbentuk tiang kapal. Gerbang kedua memisahkan alun-alun dengan istana Kesultanan Alwatzikhoebillah Sambas.

Memasuki lingkungan istana, terlihat lambang Kesultanan Alwatzikhoebillah berupa dua kuda laut bersayap mengapit matahari bernomor 9. Istana terdiri dari tiga bangunan. Bangunan utama di bagian tengah. Bangunan di kanan dan kiri berfungsi menyimpang senjata kesultanan dan tempat tinggal.

Sore itu saya menemui imam masjid Jami’ selepas salat ashar. Rasyidi Mukhtar (66), sosok lelaki bersahaja. Tatapan matanya teduh. Kepala selalu menunduk. Sebuah sikap tawaduk. Khas para hamba Allah yang selalu berserah diri.

Masjid Jami’ berdiri pada 1 Muharam 1303 Hijriah atau 10 Oktober 1885. Sultan Muhammad Safiuddin II diberi nasehat ibunya, Ratu Sabar untuk mendirikan masjid. Warga berpartisipasi. Kesultanan memberi untaian bunga setaman kepada warga yang menyumbang pembangunan masjid. Warga berbondong dan menyumbang.

Arsitektur masjid Jami’ sangat khas. Ada empat menara berbentuk limas melengkung. Bagian atas menyerupai pagoda. “Ada perpaduan dengan bangunan dari Muangthai,” kata Rasyidi.

Masjid beberapa kali alami perbaikan. Tahun 1935 dan 1980. Renovasi tak sampai mengubah struktur masjid. Bagian atas tak pernah diubah. Masjid awalnya satu lantai. Lantai dua hasil renovasi tahun 1980-an.

Masjid Jami’ terbuat dari kayu belian. Ini jenis kayu keras. Tahan hingga ratusan tahun. Sebagian kayu berasal dari bekas bangunan istana Sultan Aqomadin III di Tanjung Rengas. Istana dibongkar dan pindah ke Desa Dalam Kaum. Sebanyak 20 tiang kayu belian berdiameter 30 cm dengan panjang sekitar 18 meter menopang kerangka masjid. Masjid sanggup menampung sekitar 900 jamaah. Ditambah bagian pelataran, bisa menampung sekitar 1.600 jamaah.

Atap masjid terbuat dari sirap atau kayu setebal satu centimeter. Dulu, masjid bagian depan terdapat dua pintu yang dapat dibuka kedepan. Sekarang diganti dengan pintu geser. Jendela kayu diganti kaca. Masjid terlihat lebih terang.

Bagian imam terdapat mimbar bermotif ukiran khas Melayu Palembang. Kesultanan Sambas mendatangkan ahli ukir dari Palembang. Ada tempayan keramik dari Tiongkok. Tinggi dan lebarnya sekitar satu meter. Dulunya untuk menampung air untuk berwudhu. Sekarang tak berfungsi. Tempayan diletakkan di dalam masjid.

Satu masjid lain yang sering dikunjungi para peziarah adalah, masjid Bersejarah Sirajul Islam di Kecamatan Selakau, Sambas. Saya bertemu Mursidin. Dia cucu generasi ketiga Syekh Muhammad Sa’ad. Dia murid Syekh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi.

Sa’ad belajar agama dan hukum Islam di Bagdad, Irak. Dia mengajar Thariqat Qadiriyyah Naqshabandiyyah 18 tahun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juga mengajar di Nusa Tenggara barat (NTB), dan lainnya.

Masjid Bersejarah Sirajul Islam dibangun pada 1340 H atau 1927. Masjid berada di daerah aliran sungai Selakau. Pendiri masjid ada tiga orang. Yaitu, Syekh Muhamad Sa’ad, Datuk Itam dan Datuk Uray Aswan. Datuk Itam memiliki ilmu kanuragan. Dia kebagian cari kayu di hutan.

“Mereka mewakili golongan ulama, cendekiawan dan pemerintahan,” kata Mursidin.

Masyarakat secara swadaya turut membangun masjid. Setiap panen, warga menyerahkan sebagian padi bagi pembangunan masjid.

Bangunan utama masjid tidak diubah sejak dulu. Hanya bagian dalam yang diperbaiki. Atap sirap dari kayu diganti atap seng. Masjid berukuran 12 x 18 meter dapat menampung sekitar 300 jamaah. Ada enam tiang utama dari kayu belian berukuran 16 x 16 cm. Kayu dibungkus panel kayu.

Kekhasan bangunan masjid sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Sungai, pasar, nelayan dan kuburan, seolah menjadi siklus bagi perjalanan hidup manusia.

Sejarah Sambas
Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama menyebut kerajaan Sambas yang masih beragama Hindu. Sejarah Sambas dibagi dua fase. Pertama, fase Sambas kuno sudah ada sejak abad ke 13. Warga Sambas masih beragama Hindu, karena pengaruh dari Majapahit. Kedua, sejak Kesultanan Sambas sekitar abad ke 16.

Kesultanan Sambas didirikan Sultan Muhammad Safiuddin I. Dia pemeluk agama Islam. Sultan memerintah dari 1631-1668. Kesultanan Sambas alami masa kejayaan saat diperintah Sultan Muhammad Safiuddin II, 1866-1934. Dia sultan ke 13. Pada saat itu rakyat Sambas sangat makmur. Perkembangan ekonomi maju. Begitu juga perkembangan Islam.

Kondisi itu tak mengherankan. Sebab, pelabuhan dan perairan Sambas langsung terhubung dengan jalur pelayaran internasional di Singapura dan Malaka. Sambas punya hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.

Seperti juga kerajaan lain di Kalimantan Barat, Kesultanan Sambas berada di pinggir sungai. Sungai jadi jalur utama saat itu. Sehingga menjadi pilihan mendirikan pusat pemerintahan. Secara ekonomi dan pertahanan lebih menguntungkan. Kesultanan Sambas berada di muara Ulakan. Yang menjadi pertemuan tiga cabang anak Sungai Sambas, Subah dan Teberau.

Kesultanan Sambas mendatangkan para penambang emas dari Tiongkok, untuk menambang emas di wilayah Kesultanan Sambas. Monterado, Mandor dan Sempadang merupakan tujuan awal orang Tiongkok pertama kali masuk ke Kalbar.

Kesultanan alami kemunduran, saat Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin yang berkuasa sejak 1931-1943, diculik dan dibunuh Jepang. Sejak Juli 1950, Kesultanan Sambas bersama seluruh kerajaan di Borneo Barat, bergabung dan menyerahkan mandat kekuasaan pada Republik Indonesia Serikat (RIS). Selepas itu, Kesultanan Sambas hanya diperintah Ketua Kerabat Kesultanan Sambas dengan gelar Pangeran Ratu.

Sejak 1957-1999, Sambas menjadi Daerah Tingkat II Sambas dengan ibukota Singkawang. Pada 2009, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkayang. Ibukota Kabupaten Sambas pindah ke Kota Sambas.

Perjalanan ke Kabupaten Sambas dapat ditempuh dengan perjalanan darat dari Pontianak. Ada bis umum melayani rute ini. Kalau mau lebih cepat, Anda bisa menggunakan taksi. Armadanya Kijang Innova. Kendaraan diisi 4-5 orang. Butuh waktu sekitar lima jam dari Pontianak.

Ada beberapa penerbangan langsung ke Pontianak. Dari Jakarta, Batam, Jogjakarta, Pangkalanbun, Balikpapan, Kuching dan Singapura.

Seni, Budaya dan Islam
Hampir tak ada kehidupan masyarakat Melayu Sambas terlepas dari ritual dan budaya. Sejak lahir hingga meninggal, masyarakat melaksanakan ritual dan adat yang identik dengan nilai-nilai keislaman.

Pengaruh Islam melekat pada seni dan budaya lokal. “Seni dan budaya di Sambas tak bisa dipisahkan dengan religi,” kata Arpan, penulis buku mengenai saprahan.

Warga punya tradisi makan bersama atau saprahan. Satu saprah untuk enam orang. Ditata berderet dan memanjang. Saprahan biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan.

Menu saprahan tergantung orang yang punya gawe. Selama 2-3 hari acara, biasanya para tetangga cuti dari kerja. Mereka membantu dan bergotong-royong. “Sehingga setiap orang mampu melakukan saprahan,” kata Arpan.

Kalau di desa, karena sebagian besar berprofesi sebagai petani, mereka menyumbang dengan barang. Warga membawa dua kilogram beras, satu ekor ayam, satu kelapa dan gula. Hal itu sebagai tanda ikut bergembira dan meringankan yang punya gawe. Kalau di kota, biasanya menyumbang dengan uang.

Dalam saprahan terdapat acara rentetannya. Ada acara Mulang-mulangkan. Pengantin lelaki datang ke rumah pengantin perempuan. Pada acara itu, keluarga pengantin lelaki menyerahkan pengantin lelaki pada keluarga perempuan. Dan keluarga perempuan menyerahkan pengantin perempuan pada keluarga lelaki.

Pada acara Mulang-Mulangkan, dodol makanan khas yang selalu tersaji. Dodol rasanya manis. Hal itu sebagai harapan, kehidupan lebih baik bagi pengantin. Berbagai ritual adat dan budaya akan ditampilkan. Ada zikir, nyanyian dan tarian.

“Semua mengandung unsur keislaman,” kata Yuhendri, Kasi Kebudayaan Disporabudpar Sambas.

Ada tiga jenis zikir. Zikir barzanji, nazam dan maulud. Pada acara pindah rumah, sunatan, ritual buang rambut anak kecil, biasa menggunakan zikir barzanji. Isinya puji-pujian dan riwayat Nabi Muhammad. Zikir maulud khusus untuk acara maulud atau memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad. Kataman Alqur’an biasanya menggunakan zikir nayam.

Radat atau nyanyian berbahasa Arab akan ditampilkan. Liriknya memuji kebesaran Allah. Ada penyanyi solo. Gerakan penyanyi sederhana. Sehingga nilai religinya muncul.

Tarian jappen lembut ikut ditampilkan. Ini tarian khas. Hanya ada di Sambas. Beda dengan jappen di daerah lain. Jappen lembut pakai bahasa Arab. Tarian ini tak bisa dipisahkan dengan semangat dan nilai keislaman. Gerakan tubuh lentur dan lembut. Ada nuansa religi yang kuat pada penampilannya.

Begitulah budaya khas Sambas. Tak terpisahkan dengan nafas keislaman.



Para Imam dari Sambas
Sambas menorehkan beberapa nama besar dalam perkembangan Islam di Indonesia atau dunia. Karenanya, mengunjungi Sambas serasa tak lengkap, tanpa berziarah ke makam para raja dan imam. Meski hanya ramai pada hari tertentu saja, makam itu selalu dikunjungi para peziarah.

Ada ulama besar tingkat internasional kelahiran Sambas. Namanya, Syekh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. Dia kelahiran Kampung Dagang, Sambas, 1803. Semasa remaja belajar ilmu agama di Mekah, Saudi Arabia. Dia belajar kepada guru bernama Syekh Syamsuddin. Syekh Khatib menikah dan tinggal di Arab Saudi. Dia memiliki tiga anak. Yaitu, Syekh Yahya, Siti Khadijah dan Syekh Abdul Gaffar. Semasa hidupnya, dia menjadi imam di Masjidil Haram, Mekah. Dan termasuk ulama besar di Saudi Arabia.

Syekh Khatib mengabungkan dua aliran besar tasawuf, Qadiriyyah dan Naqshabandiyyah menjadi Thariqat Qadiriyyah Naqshabandiyyah. Kemunculan tarekat ini menyumbang perkembangan dan peradaban Islam yang kuat di Indonesia. Syekh Khatib meninggal dan dimakamkan di Mekah pada 1875.

Sebagian besar muridnya menjadi penyebar Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Misalnya, Syekh Muhammad Makruf Ibn Abdullah al-Khatib dari Palembang. Syekh Haji Ahmad dari Lampung. Syekh Abdul Karim dari Banten. Syekh Ahmad Thalhah dari Cirebon. Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura. Syekh Muhammad Isma'il Ibn Abdul Rahim dari Bali. Syekh Yasin dari Kedah Malaysia. Syekh Abdul Latif bin Abdul Qadir Sarawak, Malaysia. Syekh Nuruddin dari Filipina. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya. Syekh Muhammad Saad dari Selakau, Sambas.

Syekh Muhammad Sa’ad meninggal di Selakau. Makamnya berada di samping Masjid Sirajul Islam. Makam itu dibiarkan terbuka. Tak ada pembatas atau atap. Dulunya, pernah dibuat atap. Tujuannya melindungi makam dari hujan atau terik matahari. Namun, ketika anaknya bernama H. Abdul Mu’in pulang dari belajar di Kairo, Mesir, dia mendapati makam orang tuanya diberi rumah-rumahan. Segera saja rumah-rumahan itu dibongkar. Dia kuatir orang berbuat syirik, karena mengkultuskan dan mengeramatkan makam.

Setiap tahun ada rombongan tur kunjungi makam Syekh Muhammad Sa’ad. Terutama murid-murid dari pondok Pesantren Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Atau, beberapa pesantren dari Nusa Tenggara Barat. Bahkan, tahun 2010, ada rombongan dari Brunei, Kuala Lumpur, Kabupaten Sanggau, Landak, Pontianak mengunjungi makam secara bersama.

Mereka datang dan berdo’a di depan makam. Paling lama dua jam.

Sejarah perkembangan Islam di Sambas tak bisa dipisahkan dengan Sultan Muhammad Safiuddin II, raja ke 13 Kesultanan Sambas. Semasa berkuasa, sultan mencanangkan Kesultanan Sambas sebagai Serambi Mekah. Sultan mengirim para alim ulama dari Sambas ke Arad Saudi, Mesir dan Irak untuk belajar ilmu dan hukum Islam. Juga mendatangkan ahli hukum agama dan guru pengajar agama Islam. Tak hanya dari Kalbar, juga dari negara tetangga. Sultan mengundang ulama dari Pattani, Thailand Selatan menjadi guru agama di Sambas. Namanya Abdul Jalil. Makamnya di Lumbang Keramat, Sambas. Peziarah kerap mengunjungi makam tersebut.

Orang Sambas menilai Sultan Muhammad Safiuddin II pemimpin berkarakter, jujur dan amanah atau bisa dipercaya. Ia memiliki karisma dan sifat pemimpin. Makam Sultan Muhammad Safiuddin II sering dikunjungi peziarah. Warga mengunjungi makam, karena semasa hidupnya sultan dianggap berjasa bagi Kesultanan Sambas. Keramat hidup dan mati. Artinya, semasa hidup berbuat baik dan berguna.

Warga kunjungi makam jelang Ramadan dan Lebaran. Ada berbagai alasan orang kunjungi makam. Mereka ingin bayar niat, mengharap berkah atau menghormati orang tersebut.

Sejarah penyebaran Islam di Kesultanan Sambas juga terlihat dari munculnya dua imam. Imam Maha Raja dan Maha Raja Imam. Imam Maha Raja adalah imam masjid. Ia tidak diangkat sultan. Sultan mengangkat dan menobatkan Maha Raja Imam melalui upacara kesultanan. Tugasnya mengurus pendidikan agama Islam, pendidikan sekolah agama, mengumpulkan zakat dan lainnya. Ia bertugas seumur hidup.

Sultan pernah mengangkat tiga Maha Raja Imam. Maha Raja Imam Haji Muhammad Arief, Maha Raja Imam Haji Muhammad Imran dan Haji Muhammad Basiuni bin Imran. Kedudukan mereka penting dalam syiar agama Islam di Sambas.

Saya menemui anak Basiuni Imran, Badran Hamdi. Ia seorang kontraktor. Menurutnya, sifat Basiuni Imran sangat sederhana. Basiuni sering diskusi dengan pemerintahan, bagaimana mengembangkan agama Islam dan ahlakul karimah warga.

“Beliau bisa bergaul mulai dari tingkat bawah hingga atas,” kata Badran Hamdi.

Basiuni Imran pernah belajar ke Mekah dan Mesir. Tahun 1889, ia ke Mekah mempelajari hukum Islam. Ia pulang ke Sambas tahun 1906. Tahun 1910, berangkat ke Universitas Al Azhar, Kairo untuk memperdalam hukum Islam.

Setelah balik ke Sambas, ia membuat beberapa metode dakwah. Mendirikan sekolah Tarbiyatul Islam. Menerbitkan buku-buku Melayu berbahasa Arab Melayu atau Melayu Jawi, biasa disebut Arab gundul. Melakukan pendekatan dengan kaum muda. Misalnya, sebagai dewan penasehat satu yayasan. Pemikirannya tentang Islam, terdokumentasi dalam beberapa buku. Dia juga menerjemahkan beberapa buku mengenai hukum Islam.

Dia juga terlihat dalam perjuangan kemerdekaan. Bersama pemuda-pemuda Sambas, ia memimpin dan mengganti bendera Belanda di kantor Controleur Sambas, 27 Oktober 1945.
Syiar agama bersanding dengan perjuangan membela tanah air.

Print edition in Garuda In-Flight Magazine, Middle East, December 2011

Baca Selengkapnya...

Wisata Sejarah di Alcatraz

Oleh: Muhlis Suhaeri
California, pertengahan Maret 2010. Pesawat American Airlines yang saya tumpangi mulai memasuki wilayah udara California. Penerbangan dari St Louis, Missouri, membawa kesan tersendiri. Sepanjang perjalanan bentang pegunungan menampakkan wajahnya yang unik. Pengunungan mengukir lansekap dan memisahkan wilayah Amerika Serikat bagian tengah dan pantai barat.

Mendekati San Francisco, pemandangan pegunungan yang tertutup salju, mulai berganti dengan kabut. Mendung dan kabut merupakan wajah khas San Francisco yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. California termasuk negara bagian Amerika Serikat dengan ibukota Sacramento. San Francisco salah satu kota terbesar, selain San Diego dan Los Angeles.

Pesawat mendarat di Terminal 3, Area E, Bandara Internasional San Fransisco. Area itu khusus bagi pesawat American Airlines yang melayani penerbangan dalam negeri dari beberapa kota di negara bagian Amerika Serikat. Bandara Internasional San Francisco terletak di San Francisco Bay Area bagian selatan. Untuk ke tengah kota, harus menyeberangi San Francisco Bay Bridge. Jembatan ini menghubungkan Pulau Yerba Buena dan pantai Oakland.

San Francisco kota berbukit. Rumah dan gedung pencakar langit berdiri pada sebuah sisi bukit merupakan pemandangan biasa di San Francisco. Bahkan, hotel yang saya tempati, Hotel Sir Francis Drake, berdiri pada sebidang tanah dengan kemiringan sekitar 30-35 derajat. Beberapa pulau kecil menghiasi lansekap San Francisco. Seperti, Pulau Alameda, Yerba Buena atau The “Alcatraz” Rock.

Saya berkesempatan mengunjungi penjara Alcatraz. Angin musim dingin bertiup menyambut, saat saya tiba di dermaga. Jaket tebal, sarung tangan, topi penutup kepala, sepatu boot, seakan tak mampu melindungi kulit tropis saya. Angin menusuk hingga ke celah-celah pori-pori terdalam.

Melihat dan mengunjungi Alcatraz, ibarat mengunjungi legenda para legenda. Alcatraz melegenda karena ketat dan disiplinnya sistem pengamanan di penjara. Juga para tahanan yang pernah mendekam di sana. Penjahat kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Stroud atau Alvin Karpis, pernah mendekam di Alcatraz. Kombinasi itu jadi cerita tersendiri yang semakin menguatkan legenda Alcatraz.

Kisah Alcatraz bermula ketika seorang penjelajah Spanyol, Lieutenant Juan Manual de Ayala, memetakan San Francisco sekitar 1775. Ia berlayar menyusuri pantai dan menemukan beberapa pulau. “I name this land ‘La isla de los Alcatraces’ (Island of the sea birds). Because of their being so plentiful there.”

Tak heran bila kita berkunjung ke Alcatraz, ratusan burung camar terbang bebas dan hinggap di kapal feri. Juga di setiap sudut pulau. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran para pengunjung. Interaksi dengan manusia sudah terjalin ratusan tahun.

Alcatraz berada di tengah Teluk San Francisco. Luasnya sekitar 0,0763 km persegi. Kondisinya berbatu dan gersang. Tak banyak tetumbuhan. Air dingin dan arus berkisar antara 6-8 mph mengelilingi pulau. Kondisi itu membuat pulau tak berpenghuni.

Pemerintah menjadikan Alcatraz sebagai situs sejarah. Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat mengelolanya sebagai taman wisata yang bisa dikunjungi, dan menjadi bagian dari The Golden Gate National Recreation Area.

Feri penyeberangan berangkat dari Pier 33. Jarak ke Alcatraz sekitar 1,5 miles atau 2,4 km. Butuh waktu 15 menit. Feri berangkat setiap setengah jam sekali mulai pukul 9.30 hingga 17.30. Pada wisata malam, feri berangkat pukul 18.25 sore dan 18.50.

Pengunjung harus antre untuk dapatkan tiket. Pemesanan juga dapat melalui internet. Besarnya 36 dollar. Anak umur 5-11 tahun, 26 dollar. Umur di atas 62 tahun, tiket seharga 34,50 dollar. Wisata malam ke Alcatraz beda tiketnya. Untuk umum 43 dollar. Anak-anak 29,50 dollar. Orang tua 40,50 dollar.

Nama tour itu ke Alcatraz Discover Alcatraz Escape A Tour of The Attempt. Waktu berkunjung setengah jam atau tergantung kepada Anda sendiri. Dari penjara Alcatraz, kita bisa melihat pemandangan kota San Francisco yang elok. Juga melihat Golden Gate Bridge dan San Francisco Bay Bridge. Sesuai namanya, Golden Gate terlihat kuning keemasan. Menjelang senja, warna kemerahan berpadu dengan warna kuning matahari yang menimbulkan warna sensasi dan unik.

Ada juga wisata keliling sekitar Alcatraz hingga Golden Gate Bridge. Wisata dengan kapal feri itu tak berhenti di penjara. Perjalanan wisata sekitar satu jam. Selama perjalanan, pemandu akan menjelaskan sejarah San Francisco dan Alcatraz.

Feri mendarat di sisi bagian timur Alcatraz. Begitu tiba di dermaga, pemandu akan menyambut pengunjung dan memberikan penjelasan mengenai Alcatraz. Setelah itu kita naik kr bagian atas penjara. Anda bisa menggunakan mobil wisata bergandeng atau jalan kaki. Jaraknya sekitar 40 meter menuju blok pertama.

Di sepanjang jalur ini, terdapat menara penjaga. Ada pos jaga petugas. Ada perumahan petugas penjara. Sebagian rumah dalam kondisi bagus. Namun, ada juga yang sudah rusak karena pernah dikuasai demonstran dari suku Indian.

Ada beberapa pemberhentian tour. Setiap pemberhentian, pemandu menjelaskan cerita seputar tempat itu, dan usaha pelarian para tahanan. Pemberhentian pertama, dermaga kedatangan kapal feri. Kedua, di rumah penjaga. Ketiga, gedung di depan mercusuar. Keempat, di kamar tahanan. Kelima, Blok B sebelah utara ujung. Kelima, Blok D. Keenam, Blok C. Ketujuh, Blok B.

Ruangan masuk pertama berisi ruang kontrol dan ruang tunggu bagi pengunjung. Setelah itu masuk ke ruang tahanan utama. Begitu masuk ruang tahanan utama, terlihat deretan besi bulat menutup kamar tahanan. Setiap pintu besi dibuat berlapis bagi pengamanan yang maksimum. Setiap jendela diberi teralis besi bulat seukuran jempol orang dewasa.

Ada ruang laundry bagi tahanan. Juga ruang mandi air panas. Ada banyak kran dan pancuran. Ada sebuah cerita, bila tahanan terbiasa mandi pakai air panas, mereka tak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi air dingin, saat mereka mencoba melarikan diri.

Alcatraz memiliki empat blok ruang tahanan. Blok A, B, C dan D. Setiap blok terdiri dari tiga lantai. Ruang potong rambut dan interogasi ada di Blok A di sebelah timur. Blok B merupakan blok pembinaan bagi mereka yang baru datang. Biasanya tahanan menempati Blok B selama tiga bulan pertama. Ini masa awal perkenalan di Alcatraz. Antara Blok C dan D terdapat jalur utama yang diberi nama Jalan Broadway. Ini jalan terpanjang di New York City.

Blok D paling diawasi. Para penjahat kelas kakap, berisiko kabur atau ribut dengan narapidana lain, ditempatkan di Blok D. Al Capone pernah menempati Blok D. Di samping Blok D terdapat ruang perpustakaan.

Ruang makan terdapat di sebelah barat. Ada ruang olah raga, mandi, pakaian dan perbaikan, gudang, ruang latihan main musik dan lainnya. Khusus ruang makan, pada bagian atas bangunan terdapat selang gas air mata. Bila ada kerusuhan di penjara, gas air mata bisa diaktifkan dari ruang kontrol penjara.

Kita bisa mendengarkan sebuah audio berisi cerita seputar Alcatraz. Semua itu bisa dinikmati dalam lima bahasa. Yaitu, bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Jerman dan Italia. Lama rekaman sekitar 30 menit. Rekaman berisi berbagai cerita dan testimoni para tahanan, sipir penjara, keluarga tahanan atau keluarga pegawai. Pengemasan audio sangat bagus. Bahkan, ketika kita mendengar cerita mengenai kisah para tahanan, derit pintu dibuka terdengar sangat jelas. Membuat kita yang mendengarnya, seolah-olah hadir dan ada dalam cerita tersebut.

Pada bagian akhir ruangan terdapat cendera mata. Ada baju, pin, mug, botol, dan berbagai pernah pernik dengan gambar atau logo khas Alcatraz. Lucunya, sebagian besar cendera mata itu buatan China.

Menurut booklet Discover Alcatraz Escape A Tour of The Attempt, Alcatraz awalnya benteng pertahanan. Militer menganggap perlu membangun benteng dan menempatkan meriam di Alcatraz. Sebab, Alcatraz menjadi salah satu pintu masuk ke Teluk San Francisco. Benteng pertama kali berdiri pada 1853. Selain Alcatraz, ada dua benteng pertahanan dibangun. Namanya Fort Point dan Lime Point. Tiga benteng tersebut menjadi penjaga bagi wilayah San Francisco. Militer juga membangun mercusuar. Kelak mercusuar ini merupakan yang tertua di wilayah pantai barat Amerika.

Pada 1859-1933, militer menggunakan Alcatraz sebagai penjara militer. Para tahanan menerima berbagai macam instruksi. Sekitar 70 persen menyelesaikan masa tahanannya dengan baik. Tetapi banyak juga yang mencoba kabur dari Alcatraz.

Pada 1877, sembilan tahanan melarikan diri ketika dipekerjakan di San Francisco. Mei 1878, dua orang tahanan menggunakan perahu dan meloloskan diri. Dan masih banyak kisah pelarian atau upaya melarikan diri dari para tahanan semasa dijaga militer. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri, akhirnya tewas karena tenggelam atau ditembak petugas jaga.

Pada 1934, Departemen Kehakiman menggunakan Alcatraz sebagai salah satu penjara federal. Ada sebuah kebutuhan membuat penjara bagi para tahanan kelas kakap, untuk mengantisipasi gelombang kejahatan teroganisir yang berkembang di Amerika. Apalagi pada era 1920-an hingga 1930-an, depresi dan kolapnya perekonomian menciptakan kejahatan terorganisir yang membuat takut sebagian besar warga Amerika.

Tingkat huni Alcatraz tak lebih dari 300 orang. Biasanya 260-275 orang. Satu tahanan satu sel. Sipir memisahkan tahanan menjadi tiga kelas berdasarkan perilaku dan kejahatan yang telah dilakukan. Bila jumlah rasio penjara federal antara tahanan dan penjaga satu berbanding dua orang, maka di Alcatraz jumlah penjaga dan tahanan adalah, satu penjaga berbanding tiga tahanan. Karenanya, setiap sipir biasanya tahu dan kenal nama para narapidana.

Al Capone termasuk orang pertama dikirim ke Alcatraz. Ia tiba pada Agustus 1934. Al Capone menjalani penahanan selama empat setengah tahun di Alcatraz. Setelah itu, ia dipindahkan ke sebuah penjara di California selatan untuk menjalani sisa hukumannya. Orang yang biasanya mengacau dan menerobos berbagai sistem tersebut, harus mengakui sistem di Alcatraz. “I looks like alcatraz has got me licked.”

Selama 1934-1963, Alcatraz telah empat kali berganti kepala sipir penjara. Ada 1.576 tahanan yang diproses. Ada 90 petugas pemasyarakatan. Ada 53 aturan dan peraturan dibuat. Ada 14 usaha pelarian yang melibatkan 34 orang. Sebanyak 23 tertangkap. Enam orang tewas tertembak ketika melarikan diri. Dua tenggelam di laut saat melarikan diri. Dua orang yang tertangkap dan dieksekusi di kamar gas.

Hanya tiga berhasil lolos. Mereka adalah Frank Morris, Clarence Anglin dan John Anglin. Ketiganya melarikan diri pada 11 Juni 1962. Kisah pelarian mereka terekam dalam berbagai booklet atau informasi dari audio yang bisa didengar pengunjung. Bahkan, stasiun televisi kabel National Geographic membuat kisah dan cara ketiganya melarikan diri.

Pada 21 Maret 1963, Jaksa Agung Robert F. Kennedy menutup Alcatraz. Alasannya, biaya operasionalnya terlalu tinggi. Tiga kali lipat dari penjara biasa. Bayangkan saja, akibat tak ada pasokan air tawar, pemerintah harus membawa setidaknya satu juta galon air setiap minggunya ke Alcatraz dengan kapal. Polusi sampah turut jadi alasan penutupan.

Sekelompok orang Indian menduduki Alcatraz pada 1969. Mereka mengusulkan adanya pusat pendidikan, lingkungan hidup dan kebudayaan. Selama 18 bulan pendudukan, ada beberapa gedung rusak dan terbakar.

Kongres menetapkan Alcatraz sebagai bagian dari the Nasional Golden Gate Recreation Area pada 1972. Taman nasional itu salah satu yang terluas di dunia. Memiliki 75.000 acres dan 28 miles garis pantai. Tahun 1973, lokasi terbuka bagi umum. Operatornya The National Park Service.

Alcatraz mengilhami para sutradara dari Hollywood. Sejumlah film muncul dengan latar dan cerita mengenai pelarian atau ketatnya pengamanan di Alcatraz. Sebut saja film, Escape from Alcatraz, Alcatraz Island, Seven Miles From Alcatraz, Road to Alcatraz, Train to Alcatraz, Bird Man of Alcatraz, Murder in The First, The Rock, dan lainnya. Ada sekitar 40 film dengan latar dan cerita seputar Alcatraz.

Sebelum meninggalkan Alcatraz, sebuah dialog dalam film Escape From Alcatraz, antara kepala sipir, Warden (Patrick Mc Goohan) dan penjahat yang baru masuk, Frank Morris (Clint Eastwood), kembali mengingatkan saya:

“If you disobey the rules of society, they send you to prison. If you disobey the rules of prison, they send you to us.”***

Edisi cetak di Majalah Jalan-Jalan, Edisi Desember 2011.

Baca Selengkapnya...

AJI Desak Pemerintah Ungkap Kasus Pembunuhan Sembilan Wartawan Indonesia

Siaran Pers AJI

Peringatan Tahun ke-2 Kampanye Internasional Anti-Impunitas :
Pada hari ini, 23 November 2011, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
bergabung dengan ribuan jurnalis di seluruh dunia memperingati kampanye
internasional Anti Impunitas. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas AJI
terhadap kasus pembantaian 32 wartawan di kota Ampatuan, Provinsi
Maguindanau, Filipina, 23 November 2009. Setelah dua tahun, pemerintah
Filipina belum berhasil mengungkap atau menangkap pelaku pembunuhan ke
pengadilan.

Impunitas adalah praktek pembiaran atau pembebasan pelaku kejahatan dari
tanggung jawab hukum, merupakan praktek yang dewasa ini marak di berbagai
negara. Mengutip Internatinal Freedom of Expression Exchange (IFEX) dimana
AJI menjadi anggotanya, lebih dari 500 wartawan tewas dalam 10 tahun
terakhir dari berbagai negara. Sembilan dari sepuluh kasus tersebut,
pembunuhnya bebas dari tanggung jawab hukum. Irak memiliki angka impunitas
tertinggi dengan 92 wartawan tewas tanpa ada penegakan hukum, disusul
Pakistan, Somalia,Afganistan, dan Filipina.

"Hari ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menuntut pemerintah agar
mengungkap dan menangkap para pembunuh wartawan di semua negara. Kita harus
memastikan para jurnalis bekerja dalam kondisi aman dan terlindungi saat
menjalankan profesi jurnalistiknya", kata Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia.

AJI mencatat selama periode 2005-2010 terjadi 321 kasus kekerasan termasuk
pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia. Sejak 1996 AJI mencatat 10 kasus
pembunuhan wartawan, sebagian besar dari kasus itu belum terungkap atau
dibiarkan menjadi misteri. Sepuluh kasus pembunuhan itu diantaranya :

1. Alfrets Mirulewan (Tabloid Pelangi), tewas pada 18 Desember 2010, di
Pulau Kisar, MalukuBarat Daya.
2. Ridwan Salamun (Sun TV), tewas pada 20 Agustus 2010, di Tual, Maluku
Tenggara
3. Ardiansyah Matra'is (Merauke TV), ditemukan tewas pada 29 Juli 2010, di
Merauke, Papua
4. Muhammad Syaifullah (Kompas), ditemukan tewas pada 26 Juli 2010, di
Balikpapan
5. Anak Agung Prabangsa (Radar Bali), ditemukan tewas pada 16 Februari
2009, di PadangBai, Bali
6. Herliyanto (wartawan freelance), tewas pada 29 April 2006, Probolinggo,
Jawa Timur
7. Elyudin Telaumbanua (Berita Sore), hilang sejak 24 Agustus 2005, di
Nias, Sumatera Utara
8. Ersa Siregar (RCTI), tewas tertembak pada 29 Desember 2003, di propinsi
Aceh
9. Agus Mulyawan (Asia Press), tewas pada 25 September 1999, di Los Palos,
Timor Timur
10. Fuad Muhammad Syarifuddin (Bernas Yogya), dibunuh pada 16 Agustus 1996
di Bantul, Yogyakarta


"Memperingati tahun ke dua Hari Impunitas Internasional, AJI menuntut
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menuntaskan berbagai kasus
pembunuhan jurnalis, termasuk kasus Udin di Yogya. AJI juga mengecam
bebasnya pelaku pembunuhan terhadap wartawan Sun TV Ridwan Salamun di Tual,
Maluku Tenggara oleh Pengadilan Negeri Tual," ujar Eko Maryadi, Pengurus
Divisi Advokasi AJI Indonesia.

Sebelumnya AJI Yogyakarta memprotes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang akan menghentikan penyidikan kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad
Muhammad Syafruddin (Udin) yang dibunuh pada 16 Agustus 1996 di Bantul. AJI
Indonesia mendesak Polri mengungkap pembunuhan Udin sebelum kasus ini
kadaluawarsa pada tahun ke-18. Dalam catatan AJI, Polri pernah sukses
mengungkap kasus pembunuhan wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada
2009, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar menghukum para pembunuh wartawan
dengan penjara 8 tahun sampai seumur hidup.

Dalam Kampnaye Internasional Anti Impunitas ini, AJI menyerukan agar
pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan bagi upaya penegakan hukum,
termasuk mengungkap semua kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia secara
tuntas. Pembiaran aparat pemerintah terhadap tindak kekerasan dan
pembunuhan jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia
dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"AJI akan mengawal kasus-kasus pembunuhan tersebut dan tidak ragu
membawanya ke komunitas internasional apabila pemerintah menunjukkan itikad
pembiaran dan melanggengkan impunitas," ucap Nezar Patria.

Baca Selengkapnya...

Sengketa Batas di Camar Bulan

Oleh: Muhlis Suhaeri

Jejak Patok di Bukit Semunsam
Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia, kembali mencuat. Kali ini, permasalahan patok batas jadi pemicu. Di Camar Bulan, Temajuk, Sambas, kesepakatan mengenai patok batas yang belum final pada 1976 dan 1978, mulai dievaluasi karena dianggap merugikan Indonesia.

Sebuah pagi di Camar Bulan, Temajuk, Sambas. Beberapa orang terlihat bergerombol. Mereka melihat patok Tipe D A104. Patok itu berupa semen seukuran 10x10 cm setinggi 15 cm. Dasar semen telah tertimbun tanah. Sebuah tulisan menggurat semen patok. SWK MAL. Artinya, Sarawak, Malaysia. Pada bagian sebelahnya, huruf mulai hancur dan kurang terlihat. Bagian itu menunjukkan wilayah Indonesia.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) 1976 di Kinibalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang, patok itu disepakati sebagai patok batas Indonesia dan Malaysia. Pada sebuah telepon genggam berfasilitas Global Positioning System (GPS) tertulis kordinat, N 1*58.584’ dan E 109*34.4’.

Patok Tipe D A104 di Dusun Camar Bulan kondisinya memprihatinkan. Pada bagian tengah patok terdapat patahan. Patok bisa digoyang dengan tangan. Di dekatnya, dua batang pohon rebah melintang di samping patok.

“Inilah patok yang menjadi batas antara Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan,” kata Asman, Sekretaris Desa (Sekdes) Temajuk, Rabu (12/10).

Warga bercerita, sekitar 3,3 km dari patok Tipe D A104 terdapat bongkahan semen. Diperkirakan bekas patok A104 yang lama. Karena penasaran dan ingin tahu, kami berjalan menyusuri hutan dan masuk ke bukit Semunsam, Malaysia.

Terdapat jalan setapak dilambari papan selebar 10 cm. Papan disusun berderet memanjang mengikuti jalan setapak. Terlihat sekali pernah ada aktivitas illegal logging atau pembalakan liar di area ini. Era pembalakan liar, papan jadi pijakan sepeda atau rel kayu. Pada beberapa titik, warga menggunakan lahan sebagai tempat berladang. Mereka menanam karet dan lada. Semakin ke dalam, kondisi hutan semakin lebat dan rapat. Deretan papan kayu tak terlihat lagi.

Setelah berjalan selama dua jam, kami tiba pada sebuah bongkahan semen seukuran 1x1 meter. Bongkahan semen bercampur batu kerakal. Terlihat sekali sebagai patok batas. Bongkahan semen terletak pada puncak bukit Semunsam. Koordinat menunjuk angka, N 1*57.707’ dan E 109*34.571’.

Rusadi, warga Dusun Camar Bulan mengatakan, warga menemukan bongkahan patok pada 1998. Warga sudah melaporkan penemuan tersebut. Tapi pemerintah belum menanggapi penemuan hingga sekarang.

Warga tak sengaja menemukan bongkahan. Saat itu masih marak kegiatan pembalakan liar. Warga membabat hutan di wilayah Indonesia dan Malaysia. Cukong Malaysia mendanai aktivitas tersebut. Temajuk menjadi jalur lewat kayu menuju Sematan, Malaysia.

Saat menebang kayu menggunakan chainsaw atau gergaji mesin, mata gergaji secara tidak sengaja mengenai bongkahan semen. Saat ditemukan, masih terlihat semen dengan undakan seperti tugu. Pada bagian tengah terdapat besi untuk cor pondasi.

Kini, besi di tengah patok telah hilang. Dicabut. Tak jauh dari patok semen, terdapat bongkahan semen terserak. Bahkan, satu sak semen telah membatu teronggok di dekat serakan semen. Tak jauh dari serakan semen, terdapat tanah lapang.

“Dulunya, ini lapangan helikopter,” kata Rusadi.

Lapangan itu belasan meter luasnya. Pohon yang mengitari lokasi pucuknya terlihat sama tinggi. Bongkahan semen berserak berada pada kordinat, N 1*57.715’ dan E 109*34.573’.

Sekretaris Desa Temajuk, Asman berharap pemerintah menjelaskan keberadaan bongkahan semen tersebut. Warga ingin memastikan di mana sebenarnya patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia. “Warga ingin kepastian saat mengerjakan ladang,” ujar Asman.

Bongkahan semen tersebut berjarak sekitar 3,3 kilometer dari patok Tipe D A104 yang sekarang menjadi batas negara Indonesia-Malaysia. Jika benar bongkahan semen tersebut dulu merupakan batas Indonesia dan Malaysia, diperkirakan Indonesia telah kehilangan wilayahnya seluas 1.499 hektare.

Tipe Patok
Berdasarkan bahan Sosialisasi Batas Negara dan Peta Wilayah Perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas 2006, perbatasan di Camar Bulan berdasarkan Tractaten London-1, 20-6-1891 (Stb No. 114) Pasal 3 Page 6, disepakati harus sesuai watershed. Survey tahun 1975 tidak ditemukan watershed. Sehingga menggunakan sistem sifat datar (Leveling System).

Garis batas hasil pengukuran bersama telah di MoU JBC di Kinabalu 1976, dan Semarang 1978. Tapi MoU ini masih bersifat Modus Vivendi dan dapat diubah.

Sepanjang garis batas dua negara, terdapat patok batas. Ada empat tipe patok. Patok Tipe A, B, C dan D. Patok Tipe A ditanam setiap jarak 300 km. Ukuran patok selebar 1 x 1 meter. Bagian atas patok terdapat tugu persegi panjang setinggi 1,3 meter dan lebar 50 cm X 50 cm. Pondasi masuk ke tanah sekitar 0,3 meter.

Patok Tipe B setiap jarak 50 km terdapat satu patok. Ukuran patok 60 cm x 40 cm. Bagian atas patok terdapat tugu persegi panjang setinggi 45 cm. Bagian dasar tugu selebar 30 cm, bagian atas selebar 22 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 60 cm.

Patok Tipe C setiap jarak 5 km terdapat satu patok. Ukuran dasar patok selebar 60 x 60 cm. Bagian atas terdapat tugu persegi panjang setinggi 30 cm dan lebar 10 x 10 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 40 cm.

Patok tipe D, setiap jarak 100-200 meter. Ukuran patok selebar 10 x 10 cm. Bagian atas patok setinggi 15 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 75 cm.

Berdasarkan data Kodam VI Mulawarman, kegiatan survei penegasan batas negara yang dilakukan Prajurit Topografi sejak 1975 hingga 2000, menghasilkan beberapa bentuk dokumen batas negara. Panjang batas darat negara Indonesia dan Malaysia, mulai dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, sepanjang 2.004 km. Panjang batas negara di Pulau Sebatik sekitar 25 km.

Dari panjang garis batas tersebut, di wilayah Kodam XII Tanjungpura sekitar 966 km. Yang masuk wilayah Kodam VI Mulawarman sepanjang 1.038 km. Patok batas yang ditanam di sepanjang batas negara sejumlah 19.328 buah.

Wilayah Kodam VI Mulawarman sebanyak 13.544 buah. Terdiri patok tipe A sebanyak 4 buah. Tipe B sebanyak 58 buah. Tipe C sebanyak 445 buah. Tipe D sebanyak 13.037 buah.

Wilayah Kodam XII Tanjungpura sebanyak 5.784 buah. Terdiri dari patok Tipe A sebanyak 3 buah. Tipe B sebanyak 18 buah. Tipe C sebanyak 90 buah. Tipe D sebanyak 5.673 buah.

Data ini berbeda dengan bahan Sosialisasi Batas Negara dan Peta Wilayah Perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas 2006. Patok Tipe A sebanyak 3 patok. Tipe B sebanyak 24 patok. Tipe C sebanyak 96 patok. Patok Tipe D jumlahnya ada 7.020 patok.

Ada perbedaan cukup besar dari segi angka. Terutama patok Tipe D.


Penentuan Batas yang Beda
Permasalahan patok batas muncul, karena sudut pandang berbeda dalam menentukan dasar batas dua negara. Traktat London dan Watershed dianggap dasar penentuan batas. Kekurangan data di lapangan, turut menyumbang kekisruhan patok batas negara.

Mencuatnya kembali masalah patok batas, tak lepas dari pernyataan Wakil Komisi I DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin. Ia menyatakan ada patok yang bergeser di Camar Bulan, Temajuk, Sambas.

Ibarat bola salju, isu patok batas segera menggelinding. Media menanggapi. Camar Bulan yang biasanya sepi, mendadak ramai. Puluhan jurnalis cetak, elektronik, radio dan online dari daerah dan pusat segera berdatangan. Eksekutif dan legislatif pusat dan daerah segera ambil peran.

Dalam suatu pertemuan dengan anggota Panja Perbatasan Komisi II DPR RI, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan bahwa patok yang menjadi kesepakatan tidak bergeser. Sebab sudah diberi patok. Tapi, setelah dibandingkan dengan peta lama, ternyata ada pergeseran. Patok tidak sesuai dengan sejarah Kerajaan Sambas dan peta kesepakatan Inggris dan Belanda atau Traktat London 1891.

“Kita seolah-olah ada kerugian,” kata Cornelis. Tapi, Malaysia tidak mencaplok.

Memorandum of Understanding (MoU) 1976 di Kinibalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang, ada perbedaan cukup signikan dengan Traktat London 1891. Di Camar Bulan, Indonesia berpeluang kehilangan 1.499 hektare. Di Tanjung Datu dan Gosong Niger, Indonesia berpeluang kehilangan 80 ribu meter per segi.

Perjanjian 1976 dan 1978, tidak hanya bagi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Juga wilayah Indonesia di Kalimantan Timur.

Cornelis mempertanyakan, kenapa MoU 1976 dan 1978, tidak berpedoman pada patok Belanda dan Inggris. Padahal patok itu masih ada. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Ia berharap Indonesia dan Malaysia merencanakan pertemuan lagi, dan merevisi ulang perjanjian.

“Kami menghendaki masalah ini ditinjau ulang. Bagaimana kewajiban kita, dan masalah ini selesai dengan baik,” kata Cornelis.

Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang baru saja berkunjung ke Camar Bulan, kepada jurnalis di Pontianak, Sabtu (15/10) malam mengatakan, patok Tipe D A104 yang dianggap bermasalah dan patah, setelah diukur ulang dengan tiga alat, koordinatnya sama dan tidak berbeda. Patok ini di Dusun Camar Bulan dan hasil MoU 1978.

Ia mempertanyakan, kenapa tim runding Indonesia menyetujui MoU 1978. Sebab, ada selisih 1.499 hektare dan 80 ribu meter per segi dengan Traktat London.

Perjanjian batas dua negara, salah satu cara menggunakan metode watershed. Di mana air jatuh dan mengalir. Letaknya di puncak bukit atau gunung. Cara itu dianggap netral. Setelah dicek ulang, ternyata patok Tipe D A104 MoU 1978 berada di punggung bukit. Padahal seharusnya di puncak bukit.

“Ini yang akan didalami,” kata Naja.

MoU 1978 belum final. Sebab, masih menyisakan 10 Outstanding Boundary Problems (OBP) bagi Indonesia dan 9 bagi Malaysia. Ada wilayah yang masih dipermasalahkan.

Data dari Kodam VI Mulawarman, 10 permasalahan perbatasan itu, ada lima di Kalimantan Barat. Yaitu, Tanjung Datu, Batu Aum, Nanga Badau, Sungai Buan dan Gunung Raya. Lima di Kalimantan Timur. Yaitu, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik dan ketidaksesuaian antara hasil ukuran dengan peta Malaysia. Mulai adari titik B2700 sampai B3100. Juga titik C500 hingga C600.

MoU merupakan tahap awal kesepakatan bersama. MoU dapat dinegosiasi ulang. Menjadikan MoU sebuah perjanjian, harus ada kesepakatan kedua negara. Harus dirativikasi. Ada persetujuan dari DPR RI.

Mengenai temuan bongkahan semen di Bukit Semunsam, Malaysia, Naja menyatakan bahwa, meski ada pergeseran patok atau patok hilang, koordinat patok tetap sama dan tak bisa hilang. Karenanya, patok yang hilang atau bergeser, mesti dibangun lagi sesuai dengan koordinat yang ada.

“Ini harus diselesaikan karena masih bermasalah. Kita minta disempurnakan,” kata Naja.

Perlu pengecekan lagi. Sudah sesuai atau belum. Yang merugikan Indonesia harus dikembalikan. Agar tidak merugikan. Sebab, wilayah itu ada sejarahnya.

Ia berharap pemerintah membangun perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur. Ada pelayanan publik. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan atau lainnya. Ada pendekatan pembangunan ekonomi. Sehingga kebutuhan warga perbatasan tidak bergantung pada Malaysia.

“Jangan sampai kepala di Indonesia, tapi perut di Malaysia,” kata Naja. Wilayah Malaysia terang benderang, Indonesia gelap gulita.

Naja tidak bisa memberikan kepastian dana pembangunan perbatasan. Sebab, Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) yang tangani perbatasan. BNPP dibentuk 2010. BNPP tidak ada anggaran. Anggaran ada di masing-masing Departemen, Dinas dan Badan. Seharusnya, anggaran ada di BNPP. Bukan di sektor masing-masing.

Ia minta pemerintah buat rencana pembangunan berkelanjutan di perbatasan. Misalnya pembangunan jalan paralel di perbatasan. Sehingga warga bisa melakukan berbagai kegiatan di perbatasan.

DPR RI bakal adakan rapat dengan BNPP, Depdagri, TNI, Bakorstanal, Dirjen Pulau Terluar, untuk membicarakan masalah tersebut. Termasuk kesenjangan ekonomi dan infrastruktur. Dalam pembangunan perbatasan banyak hal harus dilihat dan dikaji ulang. Misalnya, apakah strategi pembangunan perbatasan sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, apakah strategi itu sudah dijalankan atau belum?

Sehingga warga di perbatasan tidak alami peminggiran dan tidak diperhatikan. “Mereka bertahan sebagai warga negara Indonesia, tapi termarjinalkan,” kata Naja.

Isu perbatasan memantik mahasiswa untuk aksi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat, melakukan aksi demontrasi di Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Jum’at (14/10). Mereka minta pemerintah tegas dalam permasalahan patok batas di Camar Bulan.

Agustinus Rudi, Koordinator Aksi mengatakan, mahasiswa minta pemerintah bersikap tegas, dan ada kejelasan dalam penentuan patok batas. Masalah muncul karena tidak ada kejelasan dari segi patok batas. Sehingga muncul saling klaim.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bersama-sama menentukan patok tersebut. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih terhadap patok perbatasan. “Mana yang menjadi wilayah RI dan Malaysia. Sehingga warga merasa hidup dengan aman,” kata Rudi.

Tidak ada kejelasan dari segi patok batas. Ada saling klaim. Kita menuntut pemerintah Ri bersama untuk ketentuan patok tersebut. Harus turun bersama ke lapangan untuk tentukan itu. Dasar apa yang digunakan untuk menjadi dasar penentuan patok.

Pemerintah harus buat infrastruktur yang baik, agar warga merasa dapat perhatian. Ia menganggap pemerintah kurang peduli. Sehingga masyarakat resah.

Ia berharap, warga di perbatasan aman dan tentram. “Tidak merasa dijajah Negara lain,” kata Rudi.


Kondisi Desa di Perbatasan
Bagi warga perbatasan di Temajuk, munculnya pemberitaan mengenai sengketa patok tapal batas, membuat kehidupan mereka tak lagi tenang. Terutama dari segi ekonomi. Warga perbatasan masih tergantung dengan distribusi barang dari negara tetangga.

Ada yang unik dari nama Desa Temajuk. Temajuk singkatan dari Tempat Mangkal Jalur Komunis. Temajuk menjadi jalur pelarian para mantan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU).

Pada masa Dwikora atau konfrontasi dengan Malaysia, 1962-1966, Indonesia melatih para sukarelawan dan organ perlawanan dari Malaysia. Saat itu, mereka tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Sebagian besar Tionghoa Sarawak dan berideologi komunis.

Setelah Indonesia dan Malaysia damai, para mantan para anggota PGRS-PARAKU tidak mau menyerahkan diri dan dilucuti senjatanya. Pemerintah RI mengejar dan menumpas para kombatan tersebut. Temajuk jadi salah satu basis pelarian.

Mulyadi, Kepala Desa Temajuk menuturkan, luas Desa Temajuk sekitar 286 kilometer. Terdiri dari dua dusun, Dusun Maludin dan Camar Bulan. Jumlah penduduknya 485 KK atau 1.887 jiwa. “Warga menempati Desa Temajuk sejak 1982,” kata Mulyadi, yang telah dua periode menjabat sebagai kepala desa.

Malaysia terdiri dari dua kampung, Kampung Melano dan Serabang. Tahun 1928, warga Malaysia telah mendiami wilayah tersebut. Sekarang ini, jumlahnya sekitar 67 KK atau 100 jiwa.

Perbatasan pintu masuk kedua negara hanya ditandai gerbang kayu setinggi tiga meteran. Ada palang kayu sebagai portal. Sebuah tulisan berbunyi, “Selamat Jalan Doa Kami Menyertai Anda Semua” menanda pada gerbang.

Ada yang mencolok dari dua wilayah perbatasan tersebut. Di sepanjang wilayah batas, Malaysia sudah membangun wilayahnya dengan kebun. Ini juga terjadi di beberapa wilayah perbatasan lainnya. Bahkan, pada jarak sekitar dua meter dari patok batas kedua negara, Malaysia sudah menanam kebun karet. Sementara di wilayah Indonesia, hanya ada semak belukar. Seperti terlihat di patok Tipe D A55 di Dusun Maludin.

Kebijakan pemerintah di perbatasan ini pula yang dikeluhkan warga. Birokrat dan militer di Indonesia melarang warga menanam tanaman berukur panjang. Ada doktrin zona streril. Misalnya, 500 meter hingga 5 km dari perbatasan. Warga tak diperbolehkan menanam atau beraktivitas di zona tersebut. Ada keraguan di masyarakat. Jangan-jangan nanti kalau sudah ditanam akan ditebang. Sementara Malaysia sudah melakukan itu. Itu doktrin dari milietr, pemda. Doktrin itu dimunculkan.

“Seperti kita lihat di sana, dari segi perkebunan Malaysia sudah bergerak duluan,” kata Heriadi (31), warga Temajuk, sambil menunjuk bentangan bukit di Malaysia yang sudah ditanami karet. Ada alat berat Malaysia yang sedang mengguruk dan menata tanah di bebukitan. Bahkan, pemerintah Malaysia memberikan bibit karet, pupuk, dan biaya perawatan bagi warganya. Hasilnya tetap untuk warga.

Meski isu mengenai patok batas santer dan jadi isu hangat, warga Temajuk dan Teluk Melano tak terpengaruh. “Hubungan kedua warga negara baik saja dan tak ada masalah,” kata Mulyadi, Kepala Desa Temajuk.

Hal itu bisa dilihat dalam keseharian warga. Warga Desa Temajuk melintas untuk membeli barang dan kebutuhan sehari-hari di Teluk Melano. Begitu pun warga di Kampung Teluk Melano, datang ke Desa Temajuk untuk berkunjung atau sekedar minum kopi.

Siang itu (12/10), Mizan, warga Teluk Melano berkunjung ke Temajuk bersama istrinya. Dia mengendarai sepeda motor. Mizan punya banyak keluarga dari Indonesia. Seperti di di Tanah Hitam, Paloh, Sambas. Malahan, kakek dan neneknya dari Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Saat ditanya mengenai efek dari permasalahan patok di Camar Bulan terhadap hubungan kedua warga negara, dia menjawab, “Tak ada masalah. Sebab orang sinun juga tak ada masalah.”

Berita mengenai patok batas tak muncul di media massa Malaysia. Pemerintah Malaysia menutupnya. Warga kurang tahu permasalahan itu. Isu itu hanya konsumsi pejabat tinggi di pemerintahan. Mereka tahu ada masalah patok batas, setelah banyak jurnalis masuk ke Temajuk. Beda dengan pemberitaan di Indonesia. Hingar bingar pemberitaan mengenai perbatasan, mewarnai seluruh media di Indonesia.

Meski begitu, orang Teluk Melano tidak bingung dan kuatir. Mereka sudah biasa keluar masuk ke Temajuk. Ia berharap tak ada masalah. “Kalau ada masalah di perbatasan, kami sama-sama habis. Tak bisa masuk,” kata Mizan.

Wilayah Teluk Melano tak ada jalan darat. Warga menggunakan kapal atau speed boat. Jarak tempuh sekitar 40 menit. Saat gelombang besar, misalnya pada September hingga Maret, mereka tidak bisa menggunakan jalur laut. Warga di Teluk Melano masih tetap bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Mereka tinggal telepon. Ada helikopter datang bawa barang. Kebutuhan warga di Teluk Melano tetap terpenuhi. “Bahkan barang subsidinya malah kita juga yang menikmati,” kata Mulyadi.

Saat ada pejabat dari Sarawak datang ke Telok Melano, warga dari Temajuk yang datang untuk beli kebutuhan sehari-hari, masih tetap bisa belanja. “Kita diminta lewat jalan alternatif. Toleransi mereka lumayan besar,” kata Heriadi.

Sebulan sekali ada pejabat dari Kuching yang mengunjungi Teluk Melano. “Ada lawatan. Cek laporan siapa yang datang,” kata Mizan.

Meski kedua warga terpisah batas negara, mereka saling membutuhkan. Warga dari Temajuk kalau menjual hasil kebun juga ke Malaysia. Misalnya karet dan lada. Warga menggunakan hasil penjualan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk lada, kalau harga di Malaysia murah, warga menjualnya ke Indonesia.

Tak hanya kebutuhan sehari-hari. Warga Temajuk mendapatkan bahan bakar dari Malaysia. Nelayan di Malaysia mendapat subsidi bahan bakar dari pemerintah. Mereka menggunakan kapal besar. Sehingga punya daya jangkau lebih jauh di lautan. Dari segi hasil, tentu saja lebih besar. Ikan di pasarkan di pelabuhan Telok Melano. Yang merupakan salah satu pelabuhan ikan besar di Sarawak.

Ini berbeda dengan kondisi nelayan di Temajuk. Mereka hanya menggunakan kapal kecil. Tak bisa ke laut lepas. Karenanya, hasil tangkap tak banyak. Naiknya harga bahan bakar, ikut membuat nelayan terpuruk dan tak bisa melaut lagi. Pada sebuah muara di Desa Temajuk, ada beberapa bangkai kapal ikan terlihat kandas dan tinggal kerangka.


Terpinggirkan di Negeri Sendiri
Ini seperti kisah yang terus terulang. Warga perbatasan terpinggirkan di negeri sendiri. Mereka bertahan dengan caranya sendiri. Menyaksikan gemerlap dan benderang di negeri tetangga. Gelap gulita di negeri sendiri.

Katon alias Ridwan (41) memarkir sepeda motornya di tepian penyeberangan perahu di Sungai Merbau, Paloh, Sambas. Sepeda motornya penuh dengan barang kebutuhan sehari-hari. Ada beras, lauk pauk, kopi dan berbagai keperluan lainnya. Sangking penuhnya barang, ia harus menambah sockbreaker di motornya. Sebuah lembaran besi di bawah jok motor dijadikan penyangga.

Membawa barang belanjaan jadi kegiatan rutin Ridwan. Dia biasa membawa barang dari Kota Sambas ke Desa Temajuk. Sekali angkut berat barang mencapai 200 kilogram. Biaya angkut sekitar Rp 1.000 per kilo. Barang itu dibawa dengan bersepeda motor menyeberangi beberapa sungai dan menyusuri jalan pasir di sepanjang pantai Laut Natuna.

Karenanya, ia berkendara secara rombongan. Minimal dua orang. Harus pakai sistem gotong royong. Satu orang menyeberangkan motor lainnya. Kalau barang bawaan terlalu berat dan bisa membuat motor amblas, barang mesti dibongkar dahulu.

“Kalau kita sendiri-sendiri bisa tak pulang,” kata Ridwan.

Kalau motor amblas tak bisa diambil. Apalagi kalau ada air pasang. Motor bakal tenggelam. Dua motor warga pernah tenggelam karena tak bisa diangkat.

Dia harus melewati beberapa sungai. Ada Sungai Merbau, Belacan, Bah, Baiwan, Camar Bulan, dan lainnya. Sungai terkadang muncul saat air pasang. Air surut pada pagi hari. Menjelang siang air mulai pasang lagi. Rentang waktu air surut antara pukul 9-13.

Warga di Temajuk menggunakan jalur pantai sebagai jalan. Jarak sekitar 50 km ditempuh selama dua jam. Kalau pakai ojek sepeda motor, biayanya berfariasi. Mulai dari Rp 250-400 ribu. Kalau cuaca bagus, warga menggunakan jalur laut. Biaya sekitar Rp 25 ribu.

Nestapa warga Temajuk saat sakit, berobat, melahirkan, atau keperluan mendadak lainnya, adalah cerita panjang yang seolah tiada berujung. Warga harus ke Paloh atau Kota Sambas untuk dapat pertolongan dokter.

Saat ini, Pemda Sambas sedang membangun jalan tembus. Menghubungkan Desa Ceremai ke Desa Temajuk. Namun, masih sebatas pengerasan jalan dengan timbunan tanah liat. Banyak sungai yang membelah jalan, belum terdapat jembatan. Kalau pun ada jembatan lama, kayunya telah rusak dan tak memadai.

Meski sudah mulai ada jalur jalan, orang lebih suka menggunakan jalur pantai bila air surut. Jalur pantai lebih mulus. Meski pada beberapa bagian, orang harus naik ke jalur jalan yang baru dibuat, karena air memutus jalur pantai dan tak bisa dilewati.

Dari segi kesehatan, ada puskesmas di Temajuk. Dokter berada di ibukota kecamatan, Paloh. Rentang waktu dokter datang ke Temajuk, biasanya sebulan atau dua bulan sekali. “Kalau kebetulan kita sakit, petugas tak ada,” kata Karta Muhi, Kepala Dusun Camar Bulan.

Cerita mengenai warga Temajuk yang meninggal dalam perjalanan, sudah jadi cerita biasa. Ada yang meninggal saat dibawa berkendara dengan motor. Atau perjalanan dengan perahu. Begitu pun dengan perempuan meninggal saat melahirkan, karena terlambat dapat pertolongan. Semua peristiwa tersebut, berpangkal pada satu hal: jalur transportasi yang tak terhubung dengan ibukota kecamatan atau kabupaten dan ketiadaan petugas kesehatan.

Sekarang ini, beberapa minggu sebelum tanggal melahirkan, warga membawa perempuan yang akan melahirkan ke Paloh. Sehingga ketika melahirkan, mereka sudah di Paloh dan ada petugas kesehatan yang menangani.

Tak hanya masalah infrastruktur jalan dan kesehatan, warga Temajuk tertinggal dari segi pendidikan. Di Temajuk sudah ada TK, SD, SMP dan SMA. SD di Camar Bulan ada dua. Namun, hanya ada tiga lokal kelas. SMP tiga kelas. SMA tiga kelas. Sarana dan prasarana mengajar masih minim. Kondisi ruang belajar juga memprihatinkan.

Selain itu, guru sering tak datang. Guru jauh dari pengawasan. Siswa sering dapat libur paling awal. Masuk paling akhir. “Kita minta Dinas Pendidikan tertibkan guru,” kata Karta.

Kondisi itu berbeda dengan sekolah di Teluk Melano, Malaysia. Ada Sekolah Rendah Kerajaan (SRK), setara SD. Bentuknya permanen. Gedungnya tiga tingkat. Sarana dan prasarana lengkap. Ada sarana komputer.

Sekolah dikelilingi pagar setinggi dua meter. Ada asrama. Makan dan minum terjamin. Siswa pulang tiap Sabtu. Kalau ada siswa Temajuk ingin bersekolah di Malaysia, diperbolehkan. Sebab, muridnya kurang. Paling banyak 12-14 siswa setiap kelas. Sekarang semakin sedikit. Pernah ada siswa Temajuk sekolah di Teluk Melano. “Tapi ditarik lagi oleh Dinas Pendidikan. Gengsi gitulah,” kata Karta.

Untuk memperoleh energi listrik, warga Temajuk menggunakan solar shell atau panel tenaga surya. Energi dari matahari ditampung pada sebuah aki. Lalu, disalurkan jadi energi listrik. Panel surya hanya bisa digunakan untuk satu hingga dua bola lampu.

Karenanya, warga menggunakan genset. Mereka patungan beberapa rumah. Genset menyala beberapa jam. Saat genset menyala itulah, warga yang punya televisi di rumahnya, jadi tempat berkumpul dan nonton televisi bersama.

“Warga Temajuk hanya kenal televisi Malaysia,” kata Asman, Sekretaris Desa Temajuk.

Siaran televisi Indonesia tak pernah masuk. Agar bisa menonton televisi, Asman harus menghidupkan genset. Genset hanya bisa untuk dua hingga tiga bola lampu dan televisi. Biaya menghidupkan genset, tergantung lamanya warung buka. Bila dirata-rata dalam semalam, Asman biasanya mengeluarkan uang sekitar Rp 10 ribu.

Asman punya warung di pertigaan jalan desa. Di warungnya, tersedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Berbagai makanan kecil, camilan, minuman kaleng dari Malaysia, mudah ditemukan di warungnya. Bila malam tiba, warga berkumpul untuk sekedar minum kopi atau nonton televisi.

Tak hanya di Temajuk, di berbagai swalayan besar di Pontianak, makanan dan minuman kaleng Malaysia, mudah ditemukan. Barang kebutuhan itu didatangkan lewat jalur perbatasan di Entikong, Sanggau.

Di Temajuk tak ada sinyal telepon seluler. Hanya ada sinyal dari Malaysia. Warga Temajuk yang ingin dapat sinyal jaringan telepon seluler Indonesia, harus berkendara setengah jam menyusuri pantai ke arah Desa Ceremai. Pada sebuah tikungan di pinggir pantai yang berbatu, ada tempat yang bisa menerima sinyal. Warga memberi nama Pohon Sinyal.

Kalau ingin berbicara, telepon seluler harus disangkutkan pada pohon, agar sinyal tidak timbul tenggelam. Suatu saat, pernah ketemu seorang anggota pasukan Lintas Batas (Libas) TNI yang sedang menelepon kekasihnya.

Ia harus bersepeda motor. Menyeberangi beberapa sungai. Agar bisa bercakap-cakap dengan sang pujaan hati. Sebuah perjuangan yang sepadan. Demi menjaga hubungan tetap terpelihara.

Hidup di perbatasan selalu menghadirkan ironi dan kontradiksi. Warga ditempatkan di Camar Bulan atas nama penguasaan wilayah. Yang saat itu masih berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP). Di sisi lain, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tak diperhatikan.

Harapan warga di Camar Bulan pada pemerintah tidak banyak. Tidak juga berlebihan. “Tolonglah kami diperhatikan. Disamakan dengan daerah lain. Kita sama-sama warga Indonesia,” kata Ridwan, warga di Camar Bulan.


Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia
Hubungan dua negara tetangga, Indonesia dan Malaysia selalu alami pasang dan surut. Kadang mesra. Tapi sering kali berseberangan. Berbagai permasalahan membuat dua negara yang dianggap serumpun tersebut, saling gesek dan meradang.

Syarifah baru saja keluar dari hutan, ketika kami bertemu dengannya. Ia berjalan bersama anak lelakinya. Seorang anak lagi berada di gendongan. Seekor anjing dengan setia menemani ketiganya. Sang anjing menggonggong saat pertama kali bertemu. Selebihnya, ia mengibas kibaskan ekornya dengan lembut, ketika kami mulai bercakap dengan Syarifah.

Syarifah tinggal di pinggiran hutan Semunsam bersama suaminya, Nurmali. Mereka tinggal bersama tiga anaknya di gubuk yang diberi nama Pondok Merah Putih. Kenapa? Sebab, gubuk di tengah ladang karet dan lada tersebut, dicat merah dan putih. Ini simbol nasionalisme keindonesiaan.

Syarifah telah sembilan bulan berladang. Luas kebunnya 1.500 meter. Ia belum sempat panen. Sambil menunggu hasil karet dan lada, suaminya menebang kayu dan membuat papan. Hasilnya dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia turun ke Desa Temajuk sebulan sekali. Saat balik ke kebun, ia membawa tiga karung beras. Satu karung untuk 10 hari. Satu karung beratnya 20 kilogram.

Syarifah tak paham bahwa ladang yang dibukanya, termasuk wilayah Malaysia. Tapi, selama berladang, ia tak pernah ketemu petugas Malaysia. Meski begitu ada rasa khawatir. “Ade rase takut jua,” kata Syarifah dengan logat Melayu Sambas.

Masalah tapal batas Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan, Temajuk, membuat warga seperti Syarifah, berada dalam kebimbangan. Ia kuatir kalau masalah tapal batas belum jelas.

Sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Malaysia, bisa dilihat dari beberapa momen sejarah kedua negara. Indonesia dan Malaysia pernah alami konfrontasi bersenjata secara langsung. Peristiwa itu dikenal dengan nama Dwikora atau Dua Komando Rakyat. Presiden Sukarno mengobarkan semangat yang terkenal dengan nama “Ganyang Malaysia.” Perang berlangsung dari tahun 1962-1966.

Dalam perang tersebut, Malaysia dibantu Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pasukan ketiga negara berada di garis depan pertempuran. Bantuan itu merupakan bentuk dari apa yang disebut, Negara Persemakmuran atau negara bekas jajahan Inggris.

Era awal Presiden Suharto, 1970-an, kedua negara alami harmonisasi hubungan. Indonesia membantu Malaysia dalam pengiriman tenaga pendidik, guru dan lainnya. Bahkan, Indonesia bantu Malaysia dalam operasi terselubung, pemenangan United Malay National Organization (UMNO). Supaya etnis Melayu menang pada Pemilu Raya di Malaysia. Juga pengiriman guru dan tenaga terdidik Indonesia, agar generasi Malaysia bisa lebih unggul.

Hubungan mulai timbul gejolak, saat masalah negara batas mulai muncul. Hal itu ditandai dengan adanya MoU 1976 di Kinabalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang.

Begitu pun dalam pengelolaan pulau-pulau terluar batas dua negara. Dalam suatu sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda, 17 Desember 2002, Indonesia kalah dalam sidang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia menang karena dianggap telah melakukan pembangunan dan administrasi di pulau tersebut.

Pada era 2000-an, masuknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia secara besar-besaran, membuat berbagai pelanggaran HAM mulai terjadi. Banyak kasus TKI dianiaya, diperdagangkan, tak dibayar upahnya, hingga pelanggaran berujung kematian. Semua kejadian tersebut membuat sentimen anti Malaysia, semakin menguat di Indonesia. Begitu pula sudut pandang warga Malaysia terhadap orang Indonesia. Warga Indonesia tak lebih sebagai pekerja kasar dan tak berpendidikan. Dalam beberapa kali perjalanan ke Malaysia, perlakuan itu nampak sekali terasa.

Sengketa Indonesia dan Malaysia kembali menguat pada 2005. Isu perbatasan dan kawasan Ambalat di Laut Sulawesi, jadi pemicu ketegangan dua negara. Senggolan dua kapal perang sempat terjadi di area yang dipersengketakan.

Belum selesai kasus Ambalat, kasus perbatasan kembali mencuat dengan peristiwa di Gosong Niger, Tanjung Datu, Temajuk, Sambas, pada 2006.

Tak hanya masalah batas wilayah. Hubungan dua negara juga memanas karena faktor produk budaya dan kesenian. Tahun 2007, hubungan dua negara kembali memanas, saat lagu rakyat Maluku “Rasa Sayange” diklaim sebagai lagu Malaysia.

Pada 2008, dua negara kembali memanas saat kain batik diklaim pihak Malaysia. Meski pun akhirnya, UNESCO mensahkan batik sebagai produk budaya dan kesenian asli Indonesia.

Pada 2009, hubungan kembali memanas saat Malaysia dianggap mengklaim tari Pendet, dan menggunakannya dalam iklan pariwisata di Malaysia. Stasiun televisi Discovery Channel pembuat iklan tersebut. Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia, juga memantik berbagai demontrasi di Indonesia.

Begitu pun ketika terjadi penangkapan kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau oleh Marine Police Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010. Kapal yang akan menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing, malah ditangkap dan digiring ke Johor, Malaysia.

Kasus terbaru, sengketa batas di Camar Bulan, Temajuk, Sambas. Sengketa batas yang belum tuntas, muncul kembali dan membuat banyak pihak bersuara. Camar Bulan yang semula sepi, mendadak ramai dikunjungi. Puluhan jurnalis dari berbagai media, berdatangan ke ujung wilayah yang berbatasan dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia.

Profesor Markus Lukman, Dosen Magister Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, dalam suatu kesempatan wawancara menyatakan, batas hukum wilayah Indonesia bersumber dari konvensi antara Belanda dan Inggris di London pada 20 Juni 1891. Ditindaklanjuti dengan Protokol 1915 di London. Terakhir, Konvensi Den Haag 1928.

“Itu yang jadi dasar hukum pemerintah Indonesia dan Malaysia, menata batas wilayah kedua negara,” kata Lukman.

Ada doktrin hukum internasional Uty Possedetis Yuris. Artinya, batas dan wilayah negara mengikuti penjajahnya. Karena dijajah Belanda, mewarisi wilayah Hindia Belanda. Sedangkan Malaysia mewarisi jajahan Inggris.

Penataan batas atau pemasangan patok batas harus dilakukan dua negara. “Ini dilakukan oleh, tim kedua belah pihak,” kata Lukman.

Dalam kasus Tanjung Datu termasuk Camar Bulan, tahun 1976 sudah dilakukan survei. Dari hasil survei, pihak Indonesia merasa belum akurat. Maka, mengusulkan kepada Malaysia untuk dilakukan survei ulang pada 1978. Malaysia menyetujui usulan tersebut.

Hasilnya, ternyata sama dengan hasil tahun 1976. Karena itu, kedua belah pihak sepakat tanda tangani MoU 1978 di Semarang. Perjanjian kedua negara tersebut dianggap sudah sesuai dengan kesepakatan antara Belanda dan Inggris yang menggunakan watershed atau batas aliran air.

Meski demikian, tetap ada keraguan dari pihak Indonesia. Karenanya, dibentuk semacam tim pengkajian atau investigasi. Hasil kerja tim memunculkan suatu gagasan, menarik garis lurus dari patok A 88 sampai A 156. Dari sisi doktrin hukum internasional, hal itu memungkin. Sebab, dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), batas laut sepanjang 24 mile batas dua negara, maka bisa ditarik garis tengah atau midle line.

“Ini salah satu dasar pikirannya,” kata Lukman.

Dengan ditandantangani MoU 1978, dari sisi hukum sudah sah atau legal dan mengikat. Munculnya keinginan atau upaya meninjau kembali MoU 1978, Indonesia dihadapkan kepada ketentuan Konvensi Wina 1969. Bahwa, perjanjian batas wilayah tidak bisa dibatalkan karena perubahan fundamental apa pun.

Konsekwensinya, jika Indonesia merasa MoU 1978, belum akurat dan ingin ditinjau kembali, pihak Indoensia harus mampu menunjukkan dasar hukum baru. Atau, peta-peta yang valid dan bisa meyakinkan pihak Malaysia. Bahwa, MoU 1978 memang tidak akurat. Artinya, Indonesia harus mampu menampilkan bukti-bukti baru. Misalnya ada peta yang ditandatangani Belanda dan Inggris, dan peta itu diakui Indonesia dan Malaysia.

“Nah, inilah yang cukup menyulitkan. Bisakah kita menampilkan fakta atau bukti dan bisakah diterima oleh pihak Malaysia,” kata Lukman.

Patok batas negara di Camar Bulan dan Tanjung Datu sudah disurvei dua kali. Secara hukum sudah kuat. Karenanya, bisa dipahami kalau pemerintah Indonesia menyatakan, tidak ada permasalahan batas wilayah.

Hal itu terlihat dari berbagai pernyataan para pejabat pemerintah. Kalau ada pergeseran patok batas, hal itu bisa perbaiki. Tetapi tidak berarti ada pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia.

Jadi, kalau masih ada ketidakpuasan, maka baru harus diteliti secara cermat, apakah posisi patok batas yang ada, betul-betul sudah terpasang sesuai dengan hukumnya. “Ini menjadi tantangan kalau kita mau meninjau kembali MoU 1978,” kata Lukman.

Untuk memastikan bahwa ada patok yang bergeser, Indonesia dan Malaysia harus turun bareng ke lapangan. Ada protokoler yang harus dilakukan. “Jangan sampai dipermasalahkan karena dianggap memasang sendiri,” kata Lukman.

Menyelesaikan masalah patok batas perlu proses dan diplomasi. Ada prosedur harus dilakukan. Misalnya, menyampaikan kepada Malaysia untuk melakukan pengecekan bersama. Ada alasan dan dasar lapangan yang kuat bahwa, telah terjadi pergeseran atau pelencengan patok. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak harus turun.

“Untuk internal di dalam negeri kita. Juga harus turun,” kata Lukman.

Permasalahan tapal batas memang harus diselesaikan dengan cara elegan dan diplomasi kedua negara. Selain itu juga pemahaman yang baik pada suatu persoalan. Sehingga tidak memantik amarah warga. Yang berujung pada kesulitan kehidupan warga di perbatasan.

Nasionalisme warga di perbatasan tak perlu diragukan. Semangat warga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu menyala. “Tapi kami juga ingin hidup damai dan sejahtera,” kata Ridwan, warga di Camar Bulan.***

Diterbitkan di Voice of Human Right (VHR) Oktober-November 2011 (VHR)

Baca Selengkapnya...

Ketupat Lemak

Masakan Khas Lebaran yang Tinggal Nama
Oleh: Muhlis Suhaeri
Kalimantan Barat yang kaya sumber pangan dan multietnis, menghadirkan beragama masakan khas. Ada masakan khas Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Bugis, Madura, Batak dan lainnya. Ada masakan ikan asam pedas, sayur pakis, berbagai makanan dari mie, soto, lepat, dan lainnya. Setiap makanan menghadirkan cita rasa khas bagi para penikmatnya.

Tak terkecuali makanan khas yang disuguhkan pada acara tertentu. Misalnya saat Idul Fitri atau Lebaran. Bagi masyarakat Muslim, Lebaran merupakan Hari Kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa. Karenanya, momen Lebaran yang biasanya menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar, adalah saat paling dinanti. Beragam makanan dan kue bakal dihadirkan demi menyambut para tetamu dan keluarga.

Sayangnya, banyak dari makanan khas Lebaran hanya tinggal cerita kini. Misalnya saja ketupat lemak. Dulunya, makanan ini suguhan wajib saat berkumpulnya keluarga. Kini, tak banyak orang mendengar atau menghadirkannya.

Setidaknya, inilah kisah ketupat lemak dari Nazariyah (67), warga di Purnama, Pontianak. Sejak kecil, Nazariyah hidup dari satu daerah ke daerah lain di Kalbar. Orang tuanya, Daeng Mansyur, bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU), zaman Belanda.

Daeng Mansyur merancang dan pembuat jembatan gantung di Sanggau pada 1938. Jembatan menyeberangi Sungai Sekayam, yang merupakan anak Sungai Kapuas. Hingga kini, jembatan itu masih tegak berdiri.

Sewaktu di Sanggau, Nazariyah selalu berlebaran dengan keluarga besarnya. Saat itu ia masih bisa menikmati ketupat lemak. Sebagian besar warga membuat ketupat lemak. Dia bahkan sering mengantar ketupat lemak ke warga Tionghoa, kenalan orang tuanya sebelum Lebaran. Dia mengantar pakai sepeda. Warga Tionghoa akan membalas kiriman makanan dengan gula dan kopi, yang dimasukkan di dalam rantang makanan. Saat itu sekitar tahun 1957-1959.

Setelah itu, dia jarang melihat ketupat lemak dihidangkan. Hanya satu atau dua rumah saja yang menghidangkan makanan tersebut saat Lebaran. “Banyak yang sudah tak tahu cara membuatnya,” kata Nazariyah.

Saat pindah ke Pontianak, dia juga jarang melihat ketupat lemak. Di Pontianak, Nazariyah terakhir melihat ketupat lemak disajikan saat Lebaran sekitar tahun 1980-an di rumah keluarga Haji Sulaiman Zain, tetangganya di Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan.

Dari perkawinannya dengan Basrin Nourbustan, Nazariyah punya tiga anak. Linda, Imam dan Nurul. Sewaktu anak-anaknya masih kecil, kalau ingin makan ketupat lemak saat Lebaran, dia pesan dengan tetangga yang bisa membuatnya. Dia membayar sejumlah uang kepada tetangga yang bisa membuatnya.

Seorang anaknya, Nurul mengatakan sangat menyukai ketupat lemak karena memiliki rasa sedikit asin dan berlemak. “Ketupat lemak sebenarnya salah satu makanan kesukaan saya saat Lebaran, tapi saat ini sulit untuk mendapatkannya,” katanya.

Dia ingin setiap Lebaran hidangan ketupat lemak selalu ada di sajian Lebaran di keluarganya. Tetapi karena sang ibu sudah tua, tentu akan merepotkan kalau minta dibuatkan ketupat lemak. Sedangkan dia sendiri tidak mau membuat sendiri, karena khawatir ketan yang dimasak dengan santan kelapa itu tidak jadi ketupat lemak.

Tetapi tahun ini, Nurul berhasil membujuk ibunya agar menyediakan waktu khusus untuk mempersiapan masakan Lebaran, dengan membuat ketupat lemak pada dua hari menjelang Idul Fitri 1432 Hijriyah, yakni pada Minggu (28/8).

Ketupat lemak buatan ibunya, sedianya akan dihidangkan untuk menyambut kedatangan kerabat dekatnya pada hari pertama Lebaran, 30 Agustus 2011.

Inilah resep dan cara membuat ketupat lemak untuk 10 ketupat. Daun kelapa muda. Ketan putih 1 kilogram. Kelapa parut setengah kilogram. Garam secukupnya.

Ketupat bisa membuat sendiri, atau beli sudah jadi. Ketupat dari daun kelapa muda direndam dalam air semalam, agar daunnya tetap segar.

Proses pembuatannya, kelapa parut diperas dengan air masak. Bubuhkan setengah sendok garam pada santan hasil perasan. Masukkan daun pandan ke dalam santan. Daun pandan berfungsi sebagai pewangi.

Cuci beras ketan putih, lalu masukkan ke ketupat dari daun kelapa muda. Ketan yang dimasukkan ke ketupat harus penuh. Beda dengan ketupat beras yang biasanya diisi separoh saja, karena berasnya akan mengembang. Ketan tidak mengembang.

Masukkan ketupat ke panci berisi santan. Ketupat yang sudah direbus harus sering dibolak-balik, agar santan tidak pecah. Santan kalau pecah tampilannya tak baik. Rebus hingga santan mengering. Dan, makanan siap disajikan. Makanan disajikan dengan rendang daging, opor ayam, sambal kentang atau sambal nanas.

Sekarang hampir tak ada warga menghidangkan ketupat lemak saat lebaran. Generasi sekarang tidak tahu cara membuatnya. Kalau dulu bisa lihat dari orang tua. Langsung belajar dan membuat sendiri. Dari lima bersaudara, semua saudara Nazariyah bisa membuat lemak ketupat.

Selain ketupat lemak, warga juga menyajikan lemang. Lemang masih banyak dijumpai pada bulan puasa. Pada berbagai ritual budaya masyarakat Dayak, lemang juga sering disajikan. Dulu, lemang disajikan pada saat Lebaran. Sekarang, lemang jarang disajikan.

Lemang dibuat dari ketan yang dimasukkan ke batang bambu. Cara membuatnya, buluh bambu dibersihkan bagian dalamnya. Ambil daun pisang muda. Potong pelepahnya. Belah pelepah bagian tengah. Pelepah digunakan untuk menjepit daun pisang. Setelah itu menggulung dan memasukkan ke dalam bambu.

Campur santan dan ketan. Masukkan ketan yang sudah dicuci bersih ke dalam bambu. Tekan ketan supaya turun ke bawah. Setelah itu, bambu dibakar dengan posisi miring 60 derajat. Di bawahnya ada kayu bakar menyala.

Lama membakar sekitar lima jam. Kalau sudah masak tunggu hingga dingin. Setelah itu bambu dibelah dan lemang dipotong-potong.

Cara menghidangkan sama dengan ketupat lemak. Pakai rendang daging, opor ayam atau srikaya dari bahan telur, gula dan santan kental.

Nah, berkumpulnya keluarga besar, akan semakin terasa dengan hadirnya makanan unik dan khas pada saat Lebaran. Selamat mencoba dan melestarikan selera Nusantara.***

Terbit di Majalah Warisan Indonesia, edisi September 2011.

Catatan:
Tulisan ini hanya satu contoh, dari belasan naskah yang pernah diterbitkan di Majalah Warisan Indonesia.

Baca Selengkapnya...

Kehidupan Warga di Perbatasan

Oleh: Muhlis Suhaeri

Bertaruh Nyawa di Garis Batas
Hidup di garis batas negara, ibarat ayam yang kehilangan induk. Mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Buruknya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan berbagai fasilitas publik, membuat hidup semakin mahal dan sulit terjangkau.

Pendeta Darius Yermin (34) datang ke puskesmas Senaning dengan tergopoh. Ia memapah istrinya yang akan melahirkan. Ketuban bayi telah pecah. Petugas puskesmas langsung merujuk istrinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sintang, Ade M Djoen untuk bedah cesar.

“Padahal belum diperiksa. Langsung dirujuk ke rumah sakit,” kata Darius.

Pilihan sulit yang mau tak mau harus dijalani. Senaning ibukota kecamatan Ketungau Hulu, Sintang, Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Malaysia. Jarak Senaning ke Sintang sekitar 178 km. Kondisi jalan aspal mengelupas dan tanah.

Darius menyewa Mitsubshi Strada double cabin dan gardan. Sekali jalan Rp 1,5 juta sewanya. Dia berangkat pukul 10.30 WIB, tiba di Sintang pukul 16.45 WIB. “Sopir yang bawa kendaraan deg-degan setengah mati,” kata Darius.

Setiba di rumah sakit, setengah jam kemudian istrinya melahirkan dengan normal. Sebuah perjuangan hidup dan mati baru saja usai. Pendeta Darius Yermin masih ingat betul peristiwa tersebut. Penanggalan menunjuk angka, 24 Oktober 2010.

Darius tinggal di Desa Empunak, Ketungau, Sintang. Dia pernah tinggal di Bandung, Jakarta dan Batam selama sekolah dan tugas. “Fasilitas yang paling terasa. Di sini, pelayanan kesehatan sangat minim. Alat, obat dan tenaga medis terbatas,” kata Darius.

Di Bandung, Jakarta atau Batam, semua ada dan mudah diperoleh. Di Empunak, kalau mau sesuatu harus ke Sintang atau ke Balai Karangan di Kabupaten Sanggau yang berjarak sekitar 100 km.

Jalan berdebu dan berlubang merupakan rutinitas yang harus dihadapi warga di perbatasan. Bila musim kemarau, jalur bisa dilewati namun berdebu. Lama perjalanan enam hingga tujuh jam. Pada musim penghujan, jalan berupa lumpur tebal. Orang bisa saja menginap melewati jalur itu.

Karenanya, orang menggunakan kendaraan dobel gardan untuk keperluan sehari-hari. Ongkosnya Rp 250 ribu sekali angkut. Bawa barang banyak atau sepeda motor, kena ongkos tambahan. Tak heran bila mobil jenis Strada keluaran Mitsubishi atau Hilux keluaran Toyota, jadi pilihan favorit di sana.

Bagi pengendara sepeda motor, jarak tersebut bisa ditempuh sekitar lima hingga enam jam. Kalau tak biasa, apalagi kalau belum hapal jalur, bisa delapan hingga sepuluh jam. Dan, jangan coba-coba melewati jalur perkebunan kelapa sawit. Kalau tak paham, Anda bisa tersesat dan memutar-mutar tak tentu arah.

Mobil pengangkut hanya berjalan sekali saja dalam sehari. Malamnya menginap di Sintang atau Senaning. Sebelum jalan menembus Sintang dan Senaning, orang menggunakan speed boat selama delapan jam. Ongkosnya Rp 350 ribu.

Dari Senaning, orang melanjutkan perjalanan ke Desa Jasa yang rencananya dibuat pos lintas batas (PLB). Dari Senaning ke Desa Jasa jaraknya sekitar 22 km. Lewat jalan rabat beton selebar 2 meter sepanjang 5 km. Setelah itu lewat jalan tanah yang sudah dikeraskan.

Jalan Senaning ke Sintang baru ada sekitar lima tahunan. “Padahal pembuatannya sekitar 2002,” kata Widianto, Sekretaris Desa Nanga Bayan. Ia tinggal di Dusun Lubuk Ara, Desa Nanga Bayan.

Sepanjang perbatasan Sintang, terdapat dua kecamatan dan delapan desa. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Ketungau Hulu ada lima desa. Yaitu, Desa Nanga Bayan, Jasa, Rasau, Muakan Petingi dan Sungai Seria. Kecamatan Ketungau Tengah ada tiga desa. Yaitu, Nanga Kelapan, Mungguk Gelombang dan Wana Bhakti.

Desa Nanga Bayan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalan kaki dua jam melewati hutan langsung menembus Malaysia. Jarak Nanga Bayan ke Senaning sekitar 60 km. Butuh waktu minimal enam jam. Jalan memutar lewat Rentung ke Sedadit, Sedangu, Sejawa, Lubuk Pantak, Idai, Blubu dan Nanga Bayan. Ada juga jalur Runtung Apud, Lubuk Pantak, Idai, Blubu dan Nanga Bayan.

“Jalur itu sudah hancur sekali,” kata Widianto.

Uniknya, proyek perbaikan jalan ditender setiap Oktober. Pas musim penghujan. Ia tak tahu, kenapa pemerintah selalu membuat tender setiap musim hujan. “Kenapa perbaikan jalan tak pada musim kemarau seperti sekarang?” kata Widianto, seolah bertanya pada diri sendiri.
Buruknya jalan membuat segala kegiatan ekonomi, sosial, tak bisa berkembang. Komoditas terbengkalai dan tak bisa dijual.

Ada lima kabupaten berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisinya tak jauh berbeda. Di Desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, warga menggunakan garis pantai bagi jalur transportasi sehari-hari. Mereka melewati pantai yang menghubungkan Desa Ceremai dan Desa Temajo di Kecamatan Paloh. Hanya kendaraan roda yang bisa lewat. Butuh keahlian tersendiri. Bila tidak, kendaraan roda dua akan tenggelam di pasir, rantai putus, atau mesin motor jebol karena masuknya air laut.

Akibat tak adanya jalan, angkutan jasa dan barang jadi mahal. “Yang jelas pengaruhnya ke masyarakat. Harga barang sangat beda jauh dan sulit. Ada kenaikan sekitar 10-15 persen dari biasa,” kata Holdi, warga Jawai, Sambas.

Holdi selalu melintasi jalan pantai setiap ke Temajo. Warga harus tahu kapan pasang naik atau surut, agar tidak terjebak di jalan. Apalagi harus melewati sekitar lima sungai di sepanjang jalan pantai. Jarak jalur pantai itu sekitar 68 km. Butuh waktu dua jam dalam kondisi normal.

Pasang terjadi setiap sore hingga malam hari. Bila air pasang, warga harus menunggu hingga air surut. Biasanya warga melintas pada pagi hingga tengah hari, atau jelang tengah malam. Bila warga terlambat mengantisipasi pasang naik, mereka harus rela bermalam di tengah jalan. Akibatnya, berbagai hasil kebun seperti lada, karet, cengkeh, ikan dan lainnya sulit dipasarkan.

Warga berharap pada pemerintah, untuk membuat jalan. Sehingga bisa dijadikan lalu lintas warga. Kalau menggunakan transportasi laut, biaya besar dan rawan ombak besar. Apalagi kalau sedang musim hujan, terkadang seminggu baru bisa jalan.

Tak adanya jalan juga berimbas pada pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Dari segi pendidikan, banyak guru-guru tak bisa datang karena terlambat dan ombak besar. Begitu juga dari segi kesehatan. Bila ada warga sakit atau mau melahirkan, bisa meninggal di tengah jalan. Mereka harus keluar uang lebih besar untuk membawa keluarga yang ke rumah sakit di Sambas. Bila musim penghujan, jalur jalan tidak bisa dilalui selama tiga bulan. Akibatnya, warga dilanda paceklik.

“Jalan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan warga,” kata Holdi.

Penggunaan garis pantai sebagai jalan, turut berpengaruh terhadap kelestarian satwa langka dan dilindungi seperti penyu. Daerah itu wilayah pendaratan bagi penyu yang sedang bertelur. Terutama pada bulan Mei hingga Juni.

Garis pantai yang digunakan bagi lalu lintas warga memang jadi wilayah pendaratan penyu bertelur. Kondisi pantai pasirnya tidak terlalu kering dan basah. “Penyu memilih peneluran sesuai dengan kondisi alam yang cocok baginya,” kata Dwi Suprapti, Koordinator Penyu WWF Indonesia Program Kalimantan Barat.

Ledi Mat Rani, warga di pantai Sebamban mengatakan, kalau pemerintah tidak membuat jalan di wilayah itu, bisa merusak habitat penyu. “Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian di pantai yang tidak diinginkan,” kata Ledi.

Buruknya penanganan perbatasan juga terlihat dari sektor pendidikan. Banyak sekolah di perbatasan kekurangan guru dan ruang belajar. “Sarana belajar kurang, ruang belajar kurang dan buku-buku juga sedikit,” kata Tirtayasa (47), Kepala Sekolah SD Negeri Jasa di Sintang. Ia mengajar sejak 1984.

Kalau guru dan buku kurang, maka hasil dan mutu pendidikan juga akan kurang. Sementara pemerintah menuntut mutu. Prestasi dapat dicapai bila ada sarana dan prasarana memadai.

Di sekolahnya, cuma ada empat guru. Seharusnya guru enam orang. Satu kepala kelas. Satu guru SBK, satu guru olah raga. Tata Usaha (TU) harusnya ada, tapi di sekolahnya tak ada. Padahal tugas administrasi banyak. Sehingga harus tugas ekstra.

Setiap guru yang bertugas di perbatasan, diberikan insentif dan tunjangan perbatasan. Satu tahun dapat Rp 13 juta. Pembayaran dua kali. Tunjangan guru dengan masa kerja 20 tahun dan lima tahun, sama jumlahnya. Gaji tunjangan harusnya pakai gaji pokok. Sehingga guru yang sudah lama masa kerjanya, dapat lebih banyak. Sehingga terlihat pengabdiaannya.

Pelaksanaan ujian nasional tak begitu menemui kendala di sekolah perbatasan. Mulai Januari hingga mendekati jadwal ujian negara, sekolah mengadakan les. Guru pengajar diberi insentif, karena diluar jam sekolah. Uang dibayar dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Buruknya infrastruktur membuat anak perbatasan banyak yang putus sekolah. Misalnya saja di Desa Nanga Bayan. Saat lulus dari SD atau SMP, mereka harus melanjutkan SMA di Senaning. Dari belasan anak yang sekolah, saat lulus tinggal separo saja. Sebab, saat libur banyak yang tak kembali lagi ke sekolah. Jarak dan pisah dari orang tua jadi satu penyebab.

DI Nanga Bayan, banyak perumahan guru SD yang roboh. Ada enam rumah rusak berat. Orang tua murid bergotong royong memperbaiki rumah agar bisa ditempati. “Ada beberapa guru menumpang dan tinggal di rumah warga,” kata Widianto.

Guru tidak konsentrasi mengajar. Di sisi lain, pemerintah terus menekan, agar murid berprestasi dan lulus ujian nasional.

Agus Supardan, Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Sambas menyatakan, akibat pembangunan yang timpang antara di Indonesia dan Malaysia di perbatasan, membuat kecemburuan di warga Desa Temajo. Di Malaysia, gedung sekolah dibangun dengan bagus dan megah. Anak SD sudah menggunakan fasilitas komputer. Sementara di Temajo, gedung sekolah jelek, dan jarang ada gurunya.

“Hal itu tentu menimbulkan kecemburuan warga,” kata Agus.


Jalur Gemilang ’Berkibar’ di Sintang

Di perbatasan, nasionalisme dan kebutuhan dasar hidup bagai dua sisi mata uang yang sama-sama mencari jalannya sendiri. Terkadang bertemu, namun lebih sering saling memunggungi.

Ada satu karakteristik khas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Meski terpisah batas negara, warga sepanjang batas memiliki hubungan erat. Kekerabatan dan hubungan darah membuat hubungan mereka tak pernah terputus. Meski munculnya negara, memisahkan kekerabatan secara geografi karena adanya garis batas negara.

Kondisi itu membuat warga di perbatasan, saling tergantung dan membutuhkan. Meski disisi lain, kebutuhan dan akumulasi kapital, menisbikan hubungan dasar tersebut.

Ambresius Murjani (40), Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) Sintang mengatakan, pusat pemerintahan desa dari perbatasan paling jauh 10 km. “Dengan jarak itu, harusnya menjadi beranda depan, bukan beranda belakang,” kata Murjani.

Warga di perbatasan terbiasa menggunakan dua mata uang. Rupiah dan ringgit. Apakah kebiasaan itu pengingkaran dari nasionalisme? Tentu saja tidak. Kebutuhan hidup di perbatasan membuat warga harus bersikap realistis dan prakmatis menyikapi keadaan. Ketika mereka ngotot dengan tetap memakai uang rupiah atas nama nasionalisme, bisa dipastikan mereka tak akan akan bisa beradaptasi, dan memenuhi kebutuhan dasar di perbatasan.

Apalagi bagi wilayah yang berhubungan langsung dengan Malaysia. Perbedaan pembangunan ibarat bumi dan langit. Pemerintah Malaysia membangun wilayah perbatasan mereka dengan baik. Pemerintah menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Ada pendidikan gratis dan kesehatan bagi warga. Di wilayah Indonesia? Pemerintah kurang memperhatikan pembangunan perbatasan. Sekolah tak ada guru. Bangunan rusak parah. Puskesma tak ada petugas dan sulit dijangkau warga. Kondisi itu menciptakan batas sosial dan kecemburuan.

Hanya dengan sedikit pemantik, kecemburuan ekonomi dan kesejahteraan yang timpang bakal menciptakan protes. Karenanya, tak heran bila ketertinggalan secara infrastruktur, pencapaian ekonomi, berimbas pada sikap warga untuk pindah kewargangeraan atau mengibarkan bendera Malaysia di wilayah Indonesia.

Seperti ungkapan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Yusak. Dia berencana mengibarkan bendera Malaysia, tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 66, pada 17 Agustus 2011. Pemerintah tak memperhatikan haknya sebagai warga negara. Pembangunan kurang menyentuh perbatasan. Warga frustasi. Sementara janji-janji politik selalu diberikan pada warga, menjelang hajatan pilkada atau pemilu.

Karena itu, sebagai anak yang lahir di garis batas dan menyaksikan langung permasalahan tersebut, Murjani patut mengapresiasi tuntutan warga. Kimtas mendukung kepala desa perbatasan yang akan mengibarkan bendera Malaysia.

“Hal itu sebagai wujud protes masyarakat di perbatasan yang minim pembangunan sarana fital,” kata Murjani. Menurutnya, masih banyak ketertinggalan pembangunan di semua lini. Sementara di pemerintahan pusat bergelimang pembangunan.

Permasalahan mendasar di perbatasan adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur tak layak, peningkatan ekonomi perbatasan tak bisa bergerak. Hasil pertanian lebih banyak dijual ke Malaysia. Harganya lebih tinggi. Bila dijual ke Indonesia, ongkos perjalanan lebih mahal. Warga perbatasan menjual hasil pertanian, khususnya sahang atau lada ke Malaysia.

Ada lima dusun di Nanga Bayan. Sebagian besar warganya Dayak Kumpang. Ada dusun Keburau, Lubuk Asa, Belubu, Idai, Semunjan. Dusun Keburau dan Lubuk Asa terdapat 220 KK. Belubu 56 KK. Idai 80 KK. Semunjan 53 KK. Jumlah semua sekitar 1000 jiwa. Mayoritas bermata pencaharian peladang, kebun karet, lada dan padi. Pendapatan warga rata-rata Rp 2 juta sebulan.

Nanga Bayan sulit dicapai dari Senaning. Orang menggunakan speed boat. Ongkosnya Rp 150 ribu. Sekarang jalannya hancur. Butuh waktu sekitar delapan jam. Padahal jaraknya cuma 59 km. Kalau jalan bagus, dari Nanga Bayan ke Senaning hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam.

Perbatasan sebenarnya banyak potensi. Setiap warga punya lahan. Ada tanam karet, lada, sayuran, dan lainnya. Hasil kebun, ada terong, keladi, mentimun, kacang panjang, cabe, pisang, nanas dan ubi. Sayur ditanam dengan cara tumpang sari di ladang. Hasil sayur tak bisa dipasarkan karena tak ada jalan.

Akhirnya, hasil kebun bila sudah panen dijual ke Malaysia. Padahal, di Malaysia cuma ada tiga blok pasar. Karena jalan bagus, hasil kebun dari Indonesia tersebut, bisa dibawa ke mana saja di Malaysia. Uang hasil jual sayur atau lada, langsung dibelikan berbagai kebutuhan sehari-hari. Seperti telur, dan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.

Warga di perbatasan menggunakan pupuk dari Malaysia secara turun temurun. Kalau pakai pupuk dari Indonesia, biasanya pupuk Urea, MPK, SP 36. Setiap karung beratnya 50 gram. Setiap karung harganya Rp 200 ribu. Bisa untuk memupuk 100 batang lada.

Bagi warga di Nanga Bayan, mereka harus jalan kaki dua jam ke kampung Bua, Sarawak, untuk membawa hasil kebun. Di sana ada Pasar Kuari Lachau.

“Toke dari kakek dulu, hidupnya tergantung dari warga di Nanga Bayan,” kata Widianto. Desa Nanga Bayan sudah ada sekitar 80 tahun lalu.

Setelah itu, mereka langsung menyetorkan sahang ke Badan Usaha Milik Negara, Sarawak. Lada hitam harganya RM 13,50 per kilo. 1 RM setara Rp 2800. Lada putih RM 22 pe kilo.

Lada bisa dipanen setelah 1,8 tahun. Delapan bulan kemudian lada bisa dipanen lagi.
Warga rata-rata punya setengah hektare lahan untuk lada. Harga lada di RI dia tak tahu. Yang pasti lebih murah Rp 3000. Selain itu jalan susah sehingga tak jual ke RI.

“Kalau warga punya kebun satu hektar, toke dari Malaysia sudah berani memberikan pupuk dan obat-obatan. Sementara kita tak ada pupuk,” kata Murjani. Kalau pun ada, harganya mahal sekali. Di Malaysia, pemerintah mensubsidi pupuk ke petani. Bahkan, pupuk diantar rumah para petani.

Para pedagang di Malaysia berani memberikan hutang. Setelah lada panen, petani baru membayar. Lada bisa panen setelah 1,8 tahun. “Akhirnya, kebun warga hanya jadi sarana uji coba pestisida Malaysia,” kata Murjani. Setiap tahun Malaysia mengeluarkan berbagai merek pestisida.

Selain lada, komoditas di perbatasan adalah kakao dan gula. Kakao per kilo RM 6. Warga di Nanga Bayan membeli bensin di Malaysia. Saat bensin yang dibawa dari Sintang harganya Rp 13 per liter, warga Nanga Bayan menikmati bensin seharga Rp 9000 per liter. Satu liter RM 1,80. Kualitasnya setara Pertamax.

Di perbatasan orang beli gula pakai karung. Satu karung isinya 50 kg. Harga gula RM 2,10 per kg. Di Sintang harga gula mencapai Rp 8 ribu per kilogram. Gula di Desa Jasa Rp 12-15 kilogram. “Kita wajib beli gula dari Indonesia,” kata Murjani. Sementara harga di Indonesia mahal. “Tapi kalau beli gula Malaysia, mempertaruhkan nasionalisme,” kata Murjani.

Ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, warga di sepanjang perbatasan boleh melakukan transaksi tak lebih dari RM 600 sebulan. Menurutnya, aturan itu membatasi warga perbatasan dalam aktivitas ekonomi.

Secara sosial tak ada masalah besar di perbatasan. Ada suara-suara dari masyarakat yang ingin bergabung dengan negara tetangga, Malaysia. “Hal itu merupakan ungkapan emosional karena warga tidak diperhatikan,” kata Widianto.

Namun, warga perbatasan tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menatap dan melihat kemakmuran negara tetangga. Membawa dan menjual berbagai hasil kebun ke Malaysia.

Warga perbatasan ibarat meratap tapi bisu.


Jejak Jawa dan Tentara di Bibir Malaysia

Perbatasan menghadirkan beragam permasalahan yang unik. Para pelintas batas, para pekerja informal yang melarikan diri dari Malaysia, perdagangan dan penyeludupan, menampakkan wajah dan sisinya yang khas.

Ada yang unik di Desa Jasa, Ketungau Hulu, Sintang. Desa ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagian besar warganya Dayak Kumpang, dan campuran Iban. Namun, lima puluh persen warga memakai nama Jawa. Terutama yang lahir pada pertengahan tahun 60-70-an. Warga memberi nama anak sesuai nama komandan tentara atau orang yang mereka kenal, selama bertugas di sana.

Desa Jasa dulunya basis penyerangan tentara Indonesia menuju Malaysia, ketika terjadi peristiwa Dwikora atau perang antara Indonesia dan Malaysia, 1963. Juga saat terjadi pembersihan terhadap para mantan anggota PGRS-PARAKU, akhir 1967.

“Saat terjadi konfrontasi, warga harus beronda dan antar logistik,” kata Subandi (43), warga Jasa. Subandi nama pemberian dari tentara yang pernah bertugas di Jasa.

Menurutnya, walau pun RI sudah merdeka, warga belum sepenuhnya merdeka. Dalam bidang pendidikan, ada sekolah tapi tak ada gurunya. Dalam bidang kesehatan, warga kalau sakit harus berobat ke Malaysia. Padaha, ketika berobat butuh surat-surat. Sementara di Jasa tak ada kantor imigrasi.

“Itu sudah menyalahi prosedur dan izin,” kata Subandi.

Hari itu, cucunya harus berobat ke Malaysia. Si ibu menggendong anak melintasi hutan selama dua jam setengah dengan berjalan kaki. Selanjutnya, menuju rumah sakit terdekat di Serian, Sarawak, Malaysia.

Di Jasa terdapat sekitar 252 KK. Ada sekitar 2.000 jiwa. “Sebagian besar kebutuhan warga di Jasa dibawa dari Malaysia,” kata Edi Jito (35), Sekretaris Desa Jasa.

Kebutuhan warga yang didatangkan dari Malaysia seperti, telur, ikan teri, sarden, makanan kaleng, gula, bawang merah dan putih. Warga jarang bawa beras dari Malaysia, karena kualitasnya kurang baik.

Cara membawa barang dengan mengupah pemikul. Butuh waktu berjalan dua jam setengah dari Desa Jasa menuju pasar dalam kondisi tak bawa bahan. Kalau sudah bawa barang sekitar tiga jam setengah. Lewat hutan dan jalan setapak. Biasanya berangkat pukul 7 WIB. Balik lagi ke Jasa sekitar pukul 18 WIB.

Pemikul membawa uang kebutuhan belanja barang. Sesampai di pasar, penjual dari Malaysia membuat nota pembelian yang dibutuhkan. Sekarang ini susah cari tukang pikul karena banyak yang menoreh di Malaysia.

Upah pikul tergantung barang. Orang membawa barang sekitar 30-40 kilogram. Kadang ada yang bawa 60 kilogram. Gas mulai dari kosong ongkos pikul RM 40. Untuk mengisi gas RM 20. Ongkos pikul barang Rp 2.500 per kilogram. Ongkos pikul telur Rp 6.000 per sarah. Setiap sarah ada 30 butir. Ongkos pikul telur mahal karena butuh banyak tempat. Kalau barang lain bisa diikat, telur tidak bisa diikat. Sekali bawa telur sekitar 15 sarah.

Kalau belanja lima sarah telur, biaya angkut tak lebih dari RM 10. Kalau biaya angkutnya lebih, akan susah jualnya. Kalau biaya angkut per kilogram lebih dari Rp 2.500, akan merugi. Telur di Malaysia RM 9,5 atau sekitar Rp 29 ribu. Ditambah ongkos Rp 6.000 per sarah. Telur di Desa Jasa biasanya dijual seharga Rp 1.500 per butir.

Harga bensin dari Malaysia sebesar Rp 8.500 per liter di Jasa, sudah termasuk ongkos angkut. Tapi, bensin biasanya dibawa dari Sintang. Sekali bawa tiga drum. Satu drum berisi 210 liter. Ongkos angkutan Rp 250 ribu setiap drum. Harga jualnya Rp 9.000 per liter. Namun, bensin rata-rata dijual seharga Rp 10 ribu.

Warga di Desa Jasa biasa bekerja di Malaysia sebagai penoreh karet. Kerja menoreh sistem bagi hasil. Dua bagian bagi penoreh, satu bagian pemilik kebun. Ada satu banding satu. Ada juga sistem sewa lahan. Misalnya, sebulan sewa RM 500. Satu kavling ada 400 pohon. Sehari bisa dapat 40 kilogram. Harga satu kilo RM 10. Kualitas karet kepingan, satu keping 20-30 kilogram karet kering. Kalau tipis RM 13. Karet kering harga makin bagus. Kalau tebal bagian dalam tak begitu kering, sehingga harga lebih murah. Sistem sewa dalam sebulan bisa mendapat RM 5.000. Angka itu sudah termasuk makan dan minum.

“Kerja itu biasanya pulang balik ke Indonesia, tiga bulan paling lama,” kata Gimin (29). Ia sudah setahun kerja sebagai penoreh karet di Malaysia.

Anak-anak di Jasa kalau libur sekolah ke Malaysia. Mereka ikut menoreh, karena kerja itu menjanjikan. Mereka ikut orang tua, abang dan kerabatnya. “Ibarat cari uang HP,” kata Gimin. Uang hasil menoreh untuk membeli telepon genggam. Karena tak diberikan uang, mereka cari sendiri. Mereka biasanya menoreh di Seriaman.

Ada pedagang yang setiap hari datang dan menampung hasil karet. Sistemnya langsung bayar. Warga Jasa terkadang kerja di kebun milik polisi Malaysia. Kalau ada razia, mereka kerja sama dengan polisi Malaysia. Para pemilik kebun melindungi para pekerja dengan menyembunyikan di kebun, atau minta pekerja pulang dulu ke Indonesia.

Polisi kalau mau razia harus izin dulu ke kepala dusun. Sehingga para pekerja dan kontraktor kebun karet itu, disuruh pulang dulu atau disembunyikan. “Kalau kebun itu tak dikerjakan orang Indonesia, kebun tak ada yang kerjakan. Mereka kan malas,” kata Gimin.

Para pelintas batas tak hanya warga asli Desa Jasa. Para pekerja yang melarikan diri dari Malaysia, kerap muncul di desa sekitar perbatasan. Seperti di Desa Jasa. Pada 2002, ada tujuh orang TKI melarikan diri dari Malaysia. Tahun 2006, ada 13 orang. Tahun 2009, ada dua orang. Tahun 2010, ada 15 orang. Alasan lari karena ditipu, gaji tak dibayarkan, atau jadi korban perdagangan manusia atau human trafficking.

Rata-rata yang “bermsalah” dari luar Kalimantan Barat. Biasanya dari Nusa Tengara Timur (NTT) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa dan Kabupaten Sambas.

Ketika mereka singgah, warga memberi sekedar makanan dan mie instan. Bahkan, di Dusun Wak Sepan, Desa Jasa, 2010, mereka sempat menginap sehari.

Desa Nanga Bayan juga kerap menjadi tempat pemulangan TKI dari Malaysia. Sebenarnya TKI yang masuk biasanya resmi. Cuma, pasport mereka dipegang oleh bosnya. Mereka hanya diberi foto kopi. Ruang gerak pekerja dibatasi.

Ada yang lari menuju hutan beberapa hari, sampai akhirnya menembus kampung. Ada yang dibawa masyarakat. Tahun 2010, ada sekiatr 100 orang tiba di Nanga Bayan. Setiap bulan selalu ada . Biasanya tidak sekaligus.

Widianto pernah menampung tujuh TKI yang lari dari Malaysia. “Kasihan juga. Makanya kita bantu apa adanya,” kata Widianto.

Masalahnya berfariasi. Ada yang kerja di sawit tapi tak tahan. Yang paling banyak terjadi, sudah beberapa tahun kerja tapi gaji tak dibayarkan. Semenjak 2011, cuma ada dua hingga tiga orang.
Sekarang ini, TKI tak hanya datang melalui Nanga Bayan, juga Desa Semare, Sungai Kelik. Sebagian besar yang melarikan diri secara bergerombol datang dari satu daerah. Yang sering menolong adalah TNI. Kalau sudah begitu, mereka disuruh apa pun mau. Yang penting bisa makan.

Kalau dari desa, pengungsi biasanya dibawa ke kecamatan. Untuk ke Pontianak, minimal butuh uang sekitar Rp 500 ribu. Mereka biasanya mencari sendiri dengan bekerja serabutan. Di Nanga Bayan ada TKI yang pernah diusir, kemudian kawin dan menentap hingga sekarang.


Desain Pembangunan Perbatasan
Karut marut pembangunan perbatasan tak lepas dari buruknya sistem pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Kondisi itu membuat pembangunan perbatasan semakin terabaikan.

Kawasan perbatasan di Kalbar sangat spesifik dibandingkan perbatasan lain. Kalimantan Timur juga spesifik. Sebab, perbatasan di kedua wilayah tersebut, berhadapan dengan negara lebih maju, Malaysia. Sehinga harus ada penanganan secara lebih.

“Kalbar satu-satunya perbatasan paling maju di Indonesia,” kata Manto Saidi, Kabid Kerja Sama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Provinsi Kalbar. Di tingkat pemerintah pusat, pembangunan kawasan perbatasan diurus Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP). Anggotanya dari 17 Kementerian. Ketuanya Menteri Dalam Negeri. BNPP bekerja secara terpadu dan membuat grand design terhadap permasalahan perbatasan di Indonesia.

Berdasarkan grand desain, BNPP menetapkan beberapa metode pendekatan penanganan perbatasan. Mulai dari tahapan penentuan patok batas, hingga managemen perbatasan. Lalu menerjemahkan dan membuat dua strategi penanganan. Pertama, internal Indonesia, termasuk internal di Kalimantan Barat. Kedua, strategi penanganan mulai dari patok batas hingga ke luar wilayah RI. Karenanya, mesti melakukan komunikasi intensif dan perundingan internasional dengan Malaysia. “Untuk menjawab segala permasalahan yang ada,” kata Manto.

Pembenahan internal ke dalam, selama ini sudah dilakukan kementerian dan dinas. Namun, karena tidak ada koordinator yang spesifik dan fokus, hingga masalah perbatasan seolah-olah terlupakan.

Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setiap tahun mengeluarkan dana ke kawasan perbatasan. Tapi PU kucurkan dana ke tempat lain juga. Sehingga seolah perbatasan dianggap ditinggalkan. Padahal, PU sebenarnya memberikan dana yang sama porsinya dengan daerah lain. Bila PU memberikan kucuran dana ke perbatasan sebanyak Rp 100 miliar, itu ibarat mengucurkan satu ember air ke gurun pasir. Padahal, kalau Rp 1 miliar dikucurkan di Kota Pontianak misalnya, akan terlihat dampaknya.

Hal itu bukan karena Pontianak lebih sempit wilayahnya, tapi karena ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan sedemikian jauh. Sehingga dengan porsi yang sama, kawasan perbatasan tidak sama dengan kucuran dana seperti itu. “Harus ada political will di perbatasan,” kata Manto.

Padahal itikad baik tersebut baru tahun ini terlaksana. Para pejabat di BNPP baru dilantik pada April 2011. Mereka terdiri dari orang-orang cerdas dari berbagai disiplin ilmu dan departemen.
Orang pusat dari berbagai departemen minta masukan dari berbagai pihak, dan diterjemahkan dalam kontek Kalbar. Grand desain baru ada tahun 2011. Konsep itu belum tersosialisasi ke media. Salah satu konsep priority by location atau prioritas berdasarkan lokasi.

Artinya, dengan dana terbatas, pembangunan perbatasan harus fokus pada titik tertentu saja. Tidak bisa sama rata seperti sekarang ini. Ada lima lokasi prioritas mewakili satu kabupaten. Pertimbangan lokasi prioritas, karena itu kawasan lain terpaksa dikorbankan demi satu lokasi prioritas tersebut.

Lokasi prioritas mengacu pada keputusan pemerintah, dan mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat Kebijakan Stategis Nasional (PKSN). Di Kalbar ada lima PKSN. Yaitu, Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang. Entikong di Kabupaten Sanggau. Jasa di Kabupaten Sintang. Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemprov Kalimantan Barat menetapkan lima BKSN sebagai wilayah Border Development Centre (BDC). Pemerintah pusat menyebutnya PKSN. Dalam menetapkan prioritas lokasi di Kabupaten Sambas, ada perbedaan dengan PKSN dan BDC. PKSN seharusnya menetapkan di Sajingan Besar. Setelah menimbang potensi ekonomi dan konflik antarnegara, BNPP menetapkan Paloh dibuka pada 2011.

Di Paloh ada dua kemungkin konflik internasional yang terjadi di darat dan laut. Di darat, terjadi di Camar Bulan. Ada patok yang sudah ditetapkan dua negara, akan merugikan Indonesia. Kerugiannya ada puluhan ribu hektar. Ada juga pengembangan gas natuna.
Konflik laut terjadi di Gosong Niger.

“Kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, kuatir terjadi seperti di Ambalat, Kaltim,” kata Manto.

Dari lima PLB yang direncanakan, baru selesai secara fisik dan SDM adalah tiga PLB. Yaitu, di Entikong, Aruk dan Nangan Badau. Dua lainya, Jagoi Babang dan Jasa, masih memerlukan satu tahapan penting, penetapan zero point atau titik nol. Dalam perspektif awam, titik nol adalah titik batas. Titik nol sebenarnya untuk menyepakati pertemuan dua jalan raya antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa persetujuan dari dua negara, hal itu belum bisa dilaksanakan.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan PLB di Jagoi Babang. Padahal kedua negara belum menyepakati titik nol. Dia melakukannya berdasarkan aspirasi masyarakat Jagoi Babang sebagai lintasan resmi. Tahapan resmi suatu daerah bisa dijadikan pusat lintas batas, bila sudah ada penempatan petugas, tempat dan keputusan dua negara menjadikan sebagai PLB internasional.

Kalimantan Barat punya 16 PLB tradisional. Orang bisa masuk dalam radius 5 km dari kota yang disebutkan, tanpa menggunakan paspor. Orang menyebut PLB tradisonal sebagai jalan tikus, setapak, pintas atau pendekat. Sebenarnya ada sekitar 52 jalan pendekat. Tapi kedua negara tidak menyepakati semua jalan. Dulu, hanya 10 jalan yang disetujui.

Dari 16 PLB tradisional, lima akan ditingkatkan statusnya menja di PLB Internasional.
Malaysia belum berencana membuat lima PLB Internasional. Yang terlihat baru empat. Tiga sudah diimplementasikan. Yaitu, Aruk, Entikong dan Badau. Sudah ada perjanjian. Jagoi Babang sebatas informal. Jasa belum ada pembicaraan. Malaysia belum berencana. Infrastruktur Jasa belum jauh ketinggalan.

“Malaysia belum merencanakan membuka PLB di Jasa, karena infrastrukturnya belum siap,” kata Manto.

Dari lima PLB, Jasa paling tidak siap dari segi infrastruktur. Jasa ke calon lintas batas di Sungai Kelik belum ada jalan. Hanya bisa jalan kaki. Itu pun melewati kawasan hutan lindung. Ini juga menjustifikasi, kenapa pemerintah belum bisa membangun ruas jalan di sana. Secara teoritis bisa membangun jalan. Namun prosedurnya luar biasa rumit, sehingga sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Yang harus dilakukan, pemerintah melalui Kementerian PU harus menetapkan status jalan tersebut. Menteri bisa menetapkan apa pun status jalan tersebut. Tapi karena jalan itu kondisinya masih nol, perlu dana besar. Sementara APBD Kalimantan Barat sulit melakukannya.

Membuat jalan raya perbatasan bertaraf internasional butuh dana Rp 6,5 miliar setiap kilometer. Selama ini, dari berbagai proposal yang pernah diajukan PU, pembangunan jalan hanya Rp 3,5 miliar setiap kilometer. Dengan usulan Rp 3,5 miliar pun pemerintah pusat jarang setuju. Kebijakan pemerintah saat ini, lebih menekankan pada panjang jalan daripada kualitas.

Untuk mensiasati pembangunan jalan, ada beberapa hal bisa dilakukan. Misalnya dengan menggandeng pihak ketiga. Pemerintah memberikan konsesi HPH atau perkebunan. Sebagai imbalannya, perusahaan swasta itu harus membangun jalan.

Cara lain, pemerintah provinsi dan kabupaten mengandeng pihak asing. Pemprov Kalimantan Barat pernah memancing dana asing. Misalnya dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asean Development Bank (ADB). Contoh dana ADB yang masuk ke perbaikan jalan misalnya, jalan Simpang Tayan dan Simpang Sosok. Juga jalan dari Simpang Tanjung ke Entikong. Jalan di Sebangkau ke Aruk di Sambas. Serta jalan dari Putussibau ke Nanga Badau.

Sekarang ini, cara memperoleh dana pembangunan dengan melobi ke pusat atau kementerian di Jakarta. Sehingga dana bisa masuk ke daerah. Ketika pemerintah pusat melalui kementerian tidak mau mengucurkan dana, daerah tidak bisa memaksakan kehendak.

Sistem dan melanisme di pemerintahan, turut membuat rancu pembangunan perbatasan. Selama ini, struktur organisasi pemerintahan dibagi secara regional dan sektoral. Karenanya ada departemen, dinas dan badan di provinsi. Ada fungsi bidang ekonomi, PU, pemberdayaan dan lainnya.

Nah, ketika badan perbatasan dibuat tidak berdasarkan fungsi tersebut. Tapi dibentuk berdasarkan fungsi kawasan. Yang namanya kawasan perbatasan, semua departemen, dinas, badan masuk semua fungsinya ke perbatasan. BNPP menangani kawasan yang fungsinya sektoral. Ketika hendak menangani fungsi sektoral tersebut, orang di dinas provinsi ada yang keberatan.

Hal itu membuat dilematis. Sebab tidak diizinkan terjun langsung. Padahal kalau tidak mengerjakan itu, instansi lain tidak menggarapnya. Akhirnya terlantar lagi. “Ini mengenai mekanisme pemerintahan yang perlu dikoreksi, “ kata Manto.

Menurutnya, BNPP harus diberi kewenangan atau intervensi terhadap pekerjaan sektoral yang terabaikan. Kalau tidak terabaikan, BNPP tidak perlu masuk. Karena itu urusan dinas.

Pemerintah mesti bergerak sesuai dengan grand desain yang dibuat, dan tidak terdistorsi kepentingan politik. Political will harus sesuai perencanaan. Tidak boleh terdistorsi kepentingan politik. “Sesungguhnya kawasan perbatasan masih punya masa depan,” kata Manto.

Minsen, Ketua DPRD Kalimantan Barat mengatakan, kondisi di perbatasan tak beda jauh dengan wilayah pedalaman Kalimantan pada umumnya. Ada skala prioritas dalam pembangunan. Skala prioritas itu yang mesti dibenahi. “Pemerintah provinsi dan dewan sudah berusaha mengalokasikan dana ke sana,” kata Minsen.

Saling tuding dana pembangunan perbatasan terjadi antara Gubernur Cornelis dan Bupati Sintang, Milton Crosby. Saat keduanya kampanye untuk pemilihan bupati Sintang, tahun 2010, Cornelis menjanjikan dana Rp 25 miliar bagi pembangunan jalan di perbatasan.

“Saat kampanye ada janjikan bantuan pembangunan jalan Rp 25 miliar,” kata Widianto.

Pemerintah terlalu banyak berjanji membangun jalan. Tahun 2008, pemerintah berjanji membangun jalan dari Senaning ke Nanga Bayan. Panjang jalan itu 5,900 meter dari dusun Sebujan. Tapi jalan tak dibangun. Tahun 2008, pemerintah juga berjanji membangun jalan dari Dusun Semujan ke Sungai Kelik. “Ketika warga menanyakan kepada bupati, dananya untuk daerah lain,” kata Widianto.

Tahun 2009, Pemda Sintang menjanjikan lagi, tapi tak jadi. Tahun 2010, saat kampanye juga dijanjikan, tapi tak jadi. Tahun 2011, wakil bupati berjanji akan menembuskan jalan dari Sungai Kelik ke Semujan. Panjang jalan itu sekitar 6 km. Pembangunan jalan itu butuh dana sekitar Rp 700 juta. Jalan itu belum ada jalur.

“Kita merasa terisolir dan kita tak pernah dikunjungi. Masyarakat mengancam tidak akan memilih dalam pemilihan apa pun,” kata Widianto.

Tahun 2011, pemerintah pusat kembali memberikan dana bagi pembangunan jalan di perbatasan. Besarnya, Rp 19 miliar. “Sekarang sedang tender,” kata Cornelis, ditemui saat pelantikan Eselon II. Mengenai dana Rp 25 miliar bagi jalan perbatasan pada 2010, Cornelis minta bupati Sintang, Milton Crosby untuk menjelaskannya.

Dalam suatu konferensi pers, Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan bahwa, pembangunan perbatasan tanggung jawab semua pihak. Tidak boleh saling menyalahkan. Ia berkata, pemerintah pusat telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pembangunan Kecamatan Ketungau Hulu dan Tengah sebesar Rp 7 miliar. Khusus Ketungau Hulu yang menjadi prioritas berdasarkan lokasi, pemerintah pusat telah memberi bantuan Rp 5 miliar.
Saat ini, APBD Sintang setiap tahun sebesar Rp 700 miliar. Dana itu yang bisa dilakukan untuk pembangunan fisik hanya Rp 250 miliar.

Milton menjelaskan, dana tahun 2010 jumlahnya Rp 15 miliar. Dana itu merupakan dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Dana digunakan bagi pembangunan semua kecamatan di Sintang.

“Bukan khusus bagi pembangunan jalan di perbatasan,” kata Milton.

Tak beda jauh dengan Sintang, Kabupetan Sambas juga alami hal sama. Yoelyanto, Kasubid Bina Marga Pengairan, Energi Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Sambas mengatakan, Sambas hanya punya Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 700 miliar untuk 183 desa.

“Karena itu pembangunan jalan dan infrastruktur di Sambas sangat minim,” kata Yoelyanto. Jalan masih banyak terbuat dari semen dan tanah. Di Selakau dan Galing malah masih terisolasi.

Khusus kawasan Temajo yang merupakan wilayah strategis dari segi pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat sebenarnya sudah merencanakan pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 966 km. Jalan itu membentang sepanjang perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Mulai dari Temajo dan Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Entikong dan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau. Senaning di Kabupaten Sintang. Putussibau dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan jalan itu diperkirakan butuh dana sekitar Rp 5,6 trilyun.

Dalam setiap Musrembang Nasional hal itu selalu diajukan. Tapi daerah hanya mengusulkan. Pemerintah pusat yang punya dana dan merealisasikannya. “Kami inginkan realisasinya 2012,” kata Yoelyanto.

Tujuan pembangunan jalan tak hanya memperlancar berbagai aktivitas ekonomi warga. Pembangunan jalan turut menjaga perbatasan dan keamanan negara. Marwah negara tentu saja menjaga keamanan. Pembangunan jalan juga membuka keterisolasian dan meningkatkan sarana dan prasarana.

“Dengan adanya jalan bisa meningkatkan ekonomi warga,” kata Yoelyanto.

Manto Saidi menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) di provinsi sudah setuju. Tapi, pemerintah pusat masih ada yang setuju dan tidak.

Jalan paralel sepanjang perbatasan diidentifikasi dari ratusan status jalan. Ada yang berstaus jalan AMD, jalan sawit, jalan kabupaten dan lainnya, sehingga menjadi jalan paralel perbatasan. Kapan mulai dibangun?

“Waallahu alam,” kata Manto.

Pembangunan perbatasan merupakan hal yang harus dilakukan. Selain meningkatkan pembangunan ekonomi warga, tentu menjaga ke-Indonesiaan warga yang mendiami perbatasan.***

Dimuat secara berseri di Voice of Human Right (VHR), dari tanggal 16 Agustus-16 September 2011.

Baca Selengkapnya...