Ribuan penumpang KM Leuser di Pelabuhan Pontianak, berebut menaiki tangga kapal yang akan membawa mereka mudik ke Pulau Jawa, Senin (22/9). Tak disiplinnya masyarakat untuk antre, telah membuat puluhan orang meregang nyawa, dalam beberapa pekan terakhir ini.(Foto Muhlis Suhaeri/Borneo Tribune)
Menjadi dosen, sebenarnya bukan mimpi yang terbayang dalam ingatanku. Tapi, tiba-tiba, aku diminta menjadi dosen. Ah, model apalagi ini....???
Aku diminta menjadi dosen "terbang" pada kelas ekstension, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan).
Awalnya, aku tidak tertarik, karena kerja di koran harian sudah sangat menyita waktu. Namun, aku juga tertantang untuk menjalaninya. Menjadi dosen, mau tak mau, aku harus selalu membaca dan belajar.
Nyatanya, kegiatan itu memang asyik. Apalagi mahasiswa/winya, semakin antusias dan selalu mengikuti perkuliahan. Bertanya dan berdiskusi. Padahal, ini mata kuliah pilihan.
Aku menjadi semakin tertantang. Berusaha sebaik mungkin, mendiskusikan bidang jurnalistik dan pengalaman di lapangan.
Aku lebih banyak menggunakan metode diskusi, selama berada di kelas. Juga, menyelesaikan berbagai makalah dengan contoh-contoh kongkrit, dan berbagi pengalaman selama menjadi jurnalis.
Selama mengajar, ada cerita-cerita lucu. Persahabatan. Perkawanan. Dan, semua berbaur dalam sebuah kenikmatan yang sama, ketika aku baru saja selesai menyelesaikan sebuah tulisan atau selesai deadline.
Foto:
Mahasiswa dan mahasiswi yang aku ajar, sedang berfoto bersama Andreas Harsono.
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Sambas
Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 63, baru saja dilaksanakan. Berbagai kemeriahan terhampar di hadapan. Ada berbagai pengibaran bendera merah putih. Perlombaan di tiap kampung, kota atau kabupaten. Semua itu, seolah menawarkan berbagai jawaban atas semangat kemerdekaan itu sendiri.
Kemeriahan tiap tahun yang selalu dilaksanakan, jadi jawaban atas hikmah kemerdekaan yang terproklamirkan. Namun, kemerdekaan juga menjadi acara seremoni, yang tak menyentuh, makna kata kemerdekaan itu sendiri.
Menyimak kata kemerdekaan, menarik sekali bila kita melihat saudara-saudara kita sebangsa yang tinggal di daerah perbatasan.
Ardine, anggota Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) di Paloh, Sambas. Jaraknya sekitar 274 km dari Pontianak ke arah utara. Dia tinggal di Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Dari daerahnya, jalan kaki sekitar setengah jam ke perbatasan Malaysia. Teluk Melano, Serabang, Malaysia, merupakan daerah perbatasan terdekat dengan Paloh.
Masyarakat di sekitar perbatasan, sebagian besar hidup dari bertani, nelayan dan perkebunan. Sebagian besar hasil produksi pertanian dan nelayan dipasarkan ke dalam negeri atau untuk kebutuhan sendiri. Banyak kesulitan dialami masyarakat di daerah itu.
Penduduk sulit melakukan perluasan lahan, karena terbentur dengan masalah kawasan hutan, sehingga tak bisa digarap. Di sana ada wilayah hutan produksi dan taman wisata alam. Padahal, kawasan itu tanahnya baik untuk tanaman karet.
Dalam hal pertanian, juga terbentur dengan masalah pupuk, karena susah didapat. Kalaupun ada, harganya mahal sekali.
Nelayan susah melaut karena sulitnya memperoleh bahan bakar solar. Selain itu, solar juga mahal harganya, Rp 6.000. Selain itu, masyarakat masih menggunakan peralatan jaring tradisional, sehingga hasilnya tak seberapa.
Lebih parah lagi, kalau terjadi angin utara, sekitar Oktober - Januari. Masyarakat nelayan di Temajo, mengalami kesulitan pangan. Sehingga sebelum datang angin utara, mereka harus menabung sembako dan berbagai kebutuhan pangan, untuk jangka waktu empat bulan. Barang kebutuhan tidak bisa dibawa dari Sambas, karena angin besar dan gelombang tinggi.
Informasi di sepanjang perbatasan kurang sekali. Kalaupun ada informasi diperoleh tentang sesuatu hal, itulah informasi yang dianggap benar. Tak ada informasi pembanding. “Siaran-siaran dari Indonesia sulit tertangkap, sehingga informasi tentang Republik ini, kurang jelas,” kata Ardine.
Meski demikian, sikap masyarakat masih kuat dari segi NKRI. Namun, harus ada perhatian khusus. Daerah perbatasan, di satu sisi sebagai garda terdepan dari Indonesia. Di sisi lain, masyarakat serba kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan, transportasi dan ekonomi.
Sembako sangat sulit diperoleh dari Indonesia. Meski sejak tahun 1978, era Datu Musa Hitam sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, warga di sepanjang perbatasan boleh melintasi perbatasan, dan membeli berbagai kebutuhan dari Malaysia, dengan nilai 600 ringit perbulannya. Jumlah itu tidak termasuk kayu, bahan tambang dan barang bekas.
Warga di sepanjang perbatasan, bisa masuk ke Malaysia dengan selembar surat dari rukun tetangga (RT). Biasanya untuk bertemu dengan sanak saudara atau belanja. Syaratnya, mereka tidak untuk bekerja atau ke kota besar di Malaysia. Namun, lalu lintas yang secara tradisional sudah terjalin itu, kadang dirusak aparat keamanan yang mau mencari keuntungan, bagi diri sendiri.
“Aparat keamanan menangkap orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia,” kata Ardine. Bila hal itu terjadi, aparat keamanan Malaysia, juga melakukan pembalasan. Mereka menangkap warga Indonesia yang masuk ke Malaysia secara tradisional.
Meski secara infrastruktur mengalami kesenjangan dengan Malaysia, namun kondisi riilnya, masyarakat Indonesia masih memiliki semangat gotong royong yang kuat. Hal itulah yang membedakan dengan Malaysia.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus, dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga, membuat infrastruktur jalan yang baik, sehingga hasil pertanian, kebun dan nelayan bisa dipasarkan.
Sebagai gambaran, jalan raya dari Teluk Melano, Malaysia ke tapal batas di Indonesia, selebar 12 meter. Sementara dari Indonesia, lebar jalannya hanya 3 meter. Itupun, baru dibangun dua tahun terakhir. Jalan sebelumnya, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.
Meski demikian, masyarakat di perbatasan masih cinta Indonesia. Meski demikian, harus tetap diberikan motivasi dan penyuluhan hukum. Sehingga masyarakat memahami UU dan aturan Indonesia. “Kalau tidak, masyarakat akan larut dengan aturan negara Malaysia. Dan luntur idealisme dan nasionalisme kebangsaannya,” kata Ardine.
Misalnya, adanya Pos Lintas Batas (PLB), kadang dianggap remeh saja, sehingga batas negara tak ada lagi. Selain itu, pemerintah harus menjaga masalah patok batas yang ada di sepanjang perbatasan. Batas negara harus jelas.
Tenaga pendidik di perbatasan harus diperhatikan. Untuk mengambil gaji, bisa habis di perjalanan, karena sulitnya daerah yang harus dilalui.
Masyarakat di sepanjang perbatasan harus diberikan ketrampilan, sehingga bisa mandiri. Terutama yang berkaitan dengan komoditas ekspor. Begitu juga dengan masalah persediaan bahan bakar, harus tetap ada, sehingga masyarakat bisa melaut.
Sampai saat ini, loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di sepanjang perbatasan di Sambas, tanpa syarat. Warga tetap cinta Indonesia. Kedepannya, harus dibina terus. Misalnya dengan koran, TV, dan radio masuk perbatasan.
Masyarakat perbatasan tak menikmati listrik. Ketika pemerintah Malaysia akan memberikan aliran listrik, masyarakat tak mau. Alasannya, gengsi dan menjaga martabat bangsa. Mereka memakai solar cell, atau energi berbasis tenaga surya.
Begitu juga dengan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Malaysia membuka seluas-luasnya kesempatan bagi warga Indonesia di perbatasan, untuk datang ke Malaysia. Namun, masyarakat kurang merespon. Ada kekhawatiran, mereka nanti menjadi sangat tergantung dengan Malaysia.
Untuk menumbuhkan sikap cinta pada tanah air, setiap tanggal 17 Agustus, pada upacara bendera dan peringatan hari Kemerdekaan RI, masyarakat mengundang tokoh dari Malaysia, untuk datang dan melihat upacara. Masyarakat juga mengenalkan budaya Indonesia, kepada tokoh masyarakat yang datang. Dengan cara itu, diharapkan warga Malaysia, tahu tentang berbagai budaya Indonesia.
Namun, sikap patriotisme itu, hanya dimiliki generasi orang tua di sana. Sekarang ini, generasi muda, kurang punya sikap itu. Mereka lebih tertarik, bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Karenanya, banyak yang pergi ke Malaysia, dan bekerja di sana.
Dalam sebuah seminar perbatasan yang diprakarsai Forum Rektor di Pontianak, 16-17 Mei 2008, sebuah makalah dari Balitbang Dephan, berbicara mengenai pengembangan kawasan perbatasan.
Menurut makalah tersebut, pengelolaan wilayah perbatasan belum dikelola secara terpadu, termasuk di bidang pertahanan. Sehingga bila terus dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi integritas dan keutuhan NKRI. Permasalahan yang dihadapi merupakan akumulasi dari terbatasnya sarana dan prasarana dasar dan pendukung, termasuk sarana di bidang pertahanan. Yang akhirnya, berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, pelayanan publik, kriminalitas dan pertahanan.
Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, mensyaratkan adanya kesamaan dan penyatuan visi dan misi yang dapat dievaluasi. Bersifat holistik. Berkelanjutan dan mampu mengintegrasikan semua instansi terkait. Karenanya, mesti segera disusun payung hukum kebijakan terpadu, pengelolaan wilayah perbatasan. Caranya, dengan mensinergikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait
Sebagai penjabaran dari kebijakan terpadu tersebut, perlu disusun rencana aksi terpadu per wilayah dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tujuannya, mensinergikan berbagai kegiatan dari instansi di tingkat pusat maupun daerah.
Agar pengelolaan wilayah perbatasan dapat terlaksana secara komprehensif, perlu segera dibentuk suatu badan tersendiri yang menangani. Badan ini dikoordinir oleh seorang Menko.
Begitulah masalah konsepsi dan realitas sebuah perbatasan, yang hingga kini masih menyisakan berbagai permasalahan.
Orang seperti Ardine, dan masyarakat di sepanjang perbatasan lainnya, tak terlalu muluk dalam menuntut haknya sebagai warga negara. Kedepannya, ia berharap, kawasan perbatasan harus dikompromikan dengan masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan.
“Kita harus mampu bersaing dengan negara tetangga. Kalau mampu menyaingi, masyarakat tidak akan pergi ke Malaysia,” kata Ardine.
Meski kondisi hidup di perbatasan masih sulit dan susah, Ardine, masih mencintai Indonesia. Negeri yang telah mendamparkan mereka dalam sebuah keterpurukan dan keterasingan.▪
Edisi cetak ada di Borneo Tribune tanggal 19 Agustus 2008
Foto Muhlis Suhaeri
Di sebuah hamparan tanah lapang
Sebuah keluarga bercocok tanam dan beternak.
Kehidupan mereka bersahaja.
Ada ikatan batin antara pilihan hidup,
dan perjuangan menyunggi nasib yang harus ditempuh.
Tanah yang kian basah dan berlumpur,
diaduk, dibalik, diolah dan diberi pupuk.
Tak lain, agar jadi lahan subur, bagi tanaman bayam yang bakal ditanam.
Dari tetumbuhan inilah, kehidupan bakal berlanjut.
Tak terlalu rumit.
Saban hari, seluruh keluarga bekerja untuk merawatnya.
Kulit-kulit yang putih dan bersih itu,
Tiap hari menantang cahaya matahari di garis Khatulistiwa
Yang sangat terik dan melengaskan....
Fotografer : Lukas B. Wijanarko
Teks : Muhlis Suhaeri
Muhlis Suhaeri dan Jessica Wuysang
Borneo Tribune, Pontianak
Media massa memiliki peran penting dalam menyikapi konflik. Media bisa menjadi racun atau obat, tergantung bagaimana mengelolanya. Hal itu dikatakan Amirudin al Rahab dari Elsam, Jakarta, dalam seminar dan lokakarya mengenai kekerasan komunal di Hotel Kapuas Palace, Senin (28/7). Lokakarya difasilitasi oleh Elpagar, Pontianak.
Menurutnya, media perlu mendidik dengan baik wartawannya, sehingga bisa menyikapi dan memahami permasalahan yang dihadapi atau suatu konflik. Akibat tidak memahami dan melakukan suatu prosedur yang baik, media bisa mengobarkan konflik yang terjadi.
Ketidakmampuan media dalam menyikapi suatu konflik, bisa juga berasal dari media yang tidak dikelola dengan baik. Sehingga media cenderung memberitakan berita-berita yang sensasional. Hal ini bisa membuat konflik makin besar.
Untuk meredam konflik, media massa harus bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk meredam konflik yang terjadi.
AKBP Hendi Handono, Wadir Reskrim Polda yang juga menjadi pembicara mengemukakan, konflik bisa ditangani bila dilakukan cara preventif sebelum konflik terjadi. Konflik bisa mereda, bila ada kejujuran, transparansi, saling memaafkan, ada kepastian, dan selalu melakukan komunikasi yang baik.
Pembicara lainnya, Hardi Sujaie dari Fisipol Untan menyatakan, ketika terjadi konflik di Kalbar, media tidak melakukan fungsi yang baik dalam meredam konflik. Dari studi yang dilakukan terhadap pemberitaan media ketika terjadi konflik di Kalbar, ada 30 persen pemberitaan media malah memprovokasi konflik. Hanya 10 persen yang berusaha meredam konflik. Sisanya, biasa saja dalam memberitakan suatu konflik. Studi itu dilakukan antara 1998-2002.
Ia berkata, prilaku media yang tidak sensitif konflik bisa terjadi karena beberapa hal.
Ketika itu muncul kebebasan pers yang demikian besar, sehingga pers tidak memiliki alat kontrol. Sementara, kontrol dari dalam perse sendiri kurang bisa dilakukan, karena perusahaan pers dan pekerja pers, tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai konflik.
Karenanya, dia mengimbau media untuk bisa bersikap profesional ketika terjadi konflik, sehingga tidak memperparah konflik itu sendiri.
Hardi memaparkan, sejak tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi beragam konflik sosial di Indonesia dengan beragam bentuk. Baik vertikal maupun horizontal. Dari sekian banyak kerusuhan konflik yang terjadi di Indonesia, secara umum kekerasan komunal itu lebih cenderung bernuansa politik. Misalnya, konflik antarmassa dan elite politik pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada langsung.
Selain bernuansa politis, kekerasan komunal juga disebabkan oleh perebutan sumber daya, tawuran, amuk massa, etnik atau agama, dan melibatkan aparat keamanan.
Ini disebabkan perbedaan pemahaman yang timbul dari berbagai etnis. Sehingga konflik antarsuku, ras, dan agama, akan selalu menyertai di tengah-tengah merebaknya isu global.
Hal inilah yang terjadi hingga kini. Bahkan, jika pemerintah tidak segera menyikapinya, tidak tertutup kemungkinan, konflik semacam itu masih akan mengancam di tahun-tahun mendatang.
Lalu apa yang menjadi peran pers saat memberitakan suatu peristiwa yang terjadi di daerah rawan konflik? Pertama, pers mau tidak mau harus berdiri di luar dari mereka yang berkonflik. Masalahnya, seringkali pers terlibat atau sengaja melibatkan dirinya pada kelompok yang berkonflik. Tentu saja ini akan mengurangi objektivitas pemberitaannya. Bahkan seringkali pers menikmati keuntungan dibalik keterlibatannya.
Kedua, tidak terlibatnya pers dalam konflik akan memberikan otonomi pers untuk memilih dan memilah kalimat. Sehingga kata-kata secara lebih jernih sesuai untuk kepentingan semua pihak. Kata-kata yang memprovokasi tidak akan muncul manakala pers tak melibatkan diri dalam konflik tersebut.
Itulah sebenarnya, mengelola pers yang diserahkan pada mereka yang tak punya kepekaan akan berita, hanya akan menjadikan pers itu sebagai alat untuk mencapai keuntungan dan kepentingan sepihak.
Pers tugasnya adalah melihat, memperkaya fakta dan data kemudian melaporkannya saja. Interpretasi diserahkan pada masyarakat. Masih jauh untuk mencapai tujuan pers berperan sebagai pelopor pendidikan multikultur. Tetapi, usaha ke arah itu tentu harus didorong dan dipupuk. Maka, berikan informasi yang benar dan berimbang, pers akan melaporkan apa adanya.
Yadi Indradi, Danlanud yang hadir dalam seminar itu mengatakan, pers bisa menjadi dinamisator dan katalisator dalam suatu konflik. Ia menegaskan, jangan memberikan ruang pada militer untuk berada di depan, dalam menangani suatu konflik. Bila militer berada di depan, maka doktrin yang dimiliki dalam penanganan konflik adalah kill or to be kill.
Karenanya, ia mengajak semua masyarakat untuk melakukan civilisasi. ”Konflik tidak akan bisa berakhir. Yang bisa dilakukan adalah, meminimalisir konflik,” kata Yadi.
Listyawati Nurcahyani, Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai tradisional Pontianak, memberikan masukan mengenai peran pers dalam memberitakan masalah konflik. ”Pers seharusnya tidak hanya memberitakan masalah konflik saja. Tapi juga menulis berbagai hal yang mengenai pemulihan konflik,” kata Listyawati. Selama ini, menurutnya media kurang berimbang dalam memberitakan hal itu.□
Edisi cetak ada di Borneo Tribune 29 Juli 2008
Foto Jessica Wuysang
Menghidupkan lagi ritual dan tradisi yang telah lama ditinggalkan
Oleh; Muhlis Suhaeri
Siapa tak kenal Sambas? Sambas dikenal dengan jeruknya yang manis dan keelokan pariwsata budayanya. Sambas berada di pantai utara wilayah Kalimantan Barat. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota provinsi, Pontianak.
Masyarakat Sambas hidup dari pertanian dan maritim. Kombinasi ini membuat budaya, tradisi dan pola kehidupan masyarakatnya, mengabungkan hal tersebut. Salah satunya budaya Antar Ajung. Ritual yang dilakukan sebelum menyemai padi. Asa juga ritual menjelang panen, ruah emping. Ruah artinya keselamatan. Emping berarti panen.
Antar Ajung memiliki makna, mengantar ajung. Ajung berasal dari kata Jung. Ini nama untuk kapal dengan dua layar utama. Bentuknya mirip kapal Shanghai dalam film-film Hongkong. Masyarakat susah menyebut kata Jung. Untuk lebih memudahkan pengucapan, ditambah huruf A.
Sejak dulu, masyarakat Sambas memang sudah akrab dan mengenal jenis kapal layar ini. Sambas merupakan pelabuhan internasional, dulunya.
Antar Ajung merupakan budaya masyarakat pesisir Melayu Sambas, ketika hendak menyemai padi. Dilakukan pada bulan Jumadil Awal, pada kalender Hijriah. Atau, pada Juni, penanggalan masehi. Biasanya, bulan itu musim hujan mulai datang. Tujuan lainnya, menyatukan musim tanam. Bila menanam secara bersama, hama padi akan berkurang.
Ritual Antar Ajung tak tentu waktunya. Pelaksanaan berdasarkan kesepakatan para tetua adat. Lalu, apa makna Antar Ajung bagi warga di Sambas?
“Dengan pelaksanaan Antar Ajung, kite dijaohkan dari marabahaya,” kata Azis Auli (68), warga Pipitteja, Paloh, Sambas. Masyarakat berharap, dengan Antar Ajung mereka dijauhkan dari berbagai macam roh jahat, hama wereng dan tikus. Karenanya, ruh-ruh jahat itu, mesti ‘diikat’ dan dibawa dengan ajung, menuju laut lepas. Dia percaya, ada perubahan hasil panen karena pelaksanaan Antar Ajung.
Tahun 2008, merupakan tahun kedua pelaksanaan Antar Ajung secara besar dan bersama-sama. Tradisi ini sudah 50 tahun ditinggalkan masyarakat. Alasannya, karena dianggap syirik atau menyekutukan Allah.
Kalaupun ada yang tetap melakukannya, sendirian saja. Misalnya, Awang Bujang (75) yang sudah melaksanakan Antar Ajung sejak 1953. Setiap tahun, dia membuat Ajung sendiri, dan melarungkannya ke laut. Sekarang ini, Dinas Pariwisata Sambas sudah mulai membantu kegiatan ini. Bahkan, sudah menjadikannya agenda pariwisata.
Pelaksanaan Antar Ajung dilaksanakan di Kecamatan Tanah Hitam dan Paloh. Setiap dusun membuat satu ajung. Tak ada pakem dalam pembuatan ajung. Ukurannya tak dibatasi. Besar atau kecil, terserah saja.
Saya coba tanya pada Azis tentang hasil panen, setelah dilaksanakan Antar Ajung.
“Kalau ajungnya besar, hasil panennya besar juga?”
“Hehehe.......”
Azis tak memberi jawaban. Sawah di Sambas diukur dengan borong. Dia kerjakan tiga borong. Enam borong setara dengan satu hektar. Untuk menghasilkan satu ton padi, biasanya dengan luasan dua borong. Itupun hasil panen setahun sekali.
Ajung dibuat dari kayu Jelutung. Warga menyebutnya kayu Pelaik atau Lempung. Ini jenis kayu ringan dan mudah terapung. Warga juga menggunakan kayu Sengon, atau lainnya. Kayu diambil dari pinggir hutan di sekitar kampung.
Panjang ajung sekira 1-2 meter. Lebar badan sekira 20-30 cm. Tinggi layar sekira 2-3 meter. Ada tiga layar di ajung. Layar depan, berfungsi menentukan arah kapal, selain kemudi tentunya. Layar utama dan kedua untuk membuat ajung berlayar. Di samping ajung diberi cadik atau katir. Ini sebagai penyeimbang, supaya ajung tidak roboh. Di bagian buritan ada kemudi dari kayu keras. Biasanya dari kayu Baris atau Kompas yang bisa tenggelam.
Ajung dibuat beramai-ramai atau sendiri. Tak ada ritual khusus dalam membuat ajung. Namun, komposisi panjang, tinggi dan lebar layar sangat menentukan, ajung bisa melaju dengan kencang atau tidak.
Biaya pembuatan ajung ditanggung secara bersama seluruh warga dusun, atau orang yang merasa mampu melakukannya. Satu ajung menghabiskan dana sekitar Rp 250-300 ribu. Sanggar Buana Lancang Kuning memberi bantuan Rp 50 ribu, pada setiap dusun, untuk pembuatan ajung.
Azis Auli membuat ajung sendiri. Ia menghabiskan waktu sebulan lamanya. Namun, tak demikian dengan Mathan (35), warga Tanah Hitam, Paloh. Dia membuat ajung bersama lima orang dari dusunnya, selama empat hari. Ajung itu dibuat dari kayu Sengon yang tengahnya dibuat lubang jalur, sehingga menyerupai bentuk perahu sungguhan. Setelah bagian tengah dicoaki, atasnya ditutup dengan triplek tipis, sehingga berat ajung akan ringan. Alat membuat ajung terdiri dari ketam, kapak, pabang, cat, paku, kain, dan lainnya.
Satu hari sebelum pelaksanaan Antar Ajung, masyarakat mengambil air di tong besar. Yang sudah didoakan sang pawang. Air itu dicipratkan ke rumah masing-masing. Zar’in, warga Pipitteja, sore itu memercikkan air ke sekitar rumah. Ia percaya, ini sebagai tolak balak. Malamnya, diadakan doa bersama di setiap dusun.
Doa dilakukan di rumah yang ada ajungnya. Ajung diberi sesajian dan ‘bekal’. Ada ketupat, kue cucur daram-daram, miniatur perabotan dapur, nyirok atau alat penampi beras, pinang, buah kelapa, beras ratih atau padi yang disangrai. Bekal ini diibaratkan, dalam berlayar orang membutuhkan semua peralatan dan makanan tersebut. Buah pinang disediakan, karena dulu orang suka menyirih. Kelapa mesti ada, sebab bisa diminum di perjalanan. Beras ratih untuk menyambut kedatangan tamu. Yaitu, makhluk tidak bisa dilihat.
Dalam ritual ini, ada acara menjumput beras kuning dan retih, lalu ditaburkan ke ajung. Ada daun juang, pepapas, daun mayang, menyan, dan air di tempayan yang telah diberi doa. Warga datang ke acara selamatan dengan membawa ketupat. Setelah sampai di rumah yang punya hajat, ketupat dikumpulkan dan dimakan secara bersama. Tuan rumah menyediakan kopi, teh dan makanan kecil. Begitulah kebersamaan yang menaungi ritual ini.
Malam itu, warga di Dusun Pipitteja, berkumpul di rumah Azis Auli. Ada satu ajung di pelataran rumah. Seorang pawang atau dukun, telah memberi doa dan mengisi ajung dengan berbagai syarat dan bekal. Tepat di depan rumah, anak-anak melafalkan lagu-lagu berbahasa Arab, diiringi sebuah musik dari kerincingan. Tepat pukul 21.00 WIB, mereka berdoa. Setelah itu makan bersama.
Kepala Desa Pipitteja, Nandes (37), hadir dalam kesempatan itu. Dalam upacara tersebut, kepala desa melimpahkan sepenuhnya kegiatan kepada tokoh adat.
Meski pernah lama tak diadakan, sebagian besar warga mengetahui ritual Antar Ajung. Mereka bercerita pada anak-anaknya. Setidaknya, itulah yang dilakukan Abdul Rosyid (59), warga Pipitteja. Ia punya enam anak. Semua anak tahu cerita tentang Antar Ajung.
Agak jauh dari lokasi itu, suasana lebih semarak. Di Dusun Danau Peradah, Paloh, ratusan orang ramai berkumpul. Ada puluhan ajung. Setiap ajung ditaruh pada sebuah kayu penyangga. Ada berbagai perlengkapan ritual, mulai dari beras ratih, daun juang, pinang, apam, dan lainnya.
Dulu, ada 16 pawang. Satu ajung satu pawang. Sekarang ini, cuma ada dua pawang. Di dusun ini, ritual mengisi ajung meriah sekali. Ada puluhan orang dukun. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka diminta masyarakat menyembuhkan penyakit atau mengusir ruh jahat. Usia mereka beragam. Dari anak muda hingga orang tua. Dukun bisa dimasuki ruh halus. Masuknya ruh harus melalui ritual dan upacara khusus. Bangsa halus ini mesti dipanggil. Ketika ruh hendak masuk ke raga, para dukun ini, kadang terjengkang ke belakang. Setelah itu sadar lagi, dan ruhnya bisa masuk.
Hamdi, dukun muda duduk di arena kegiatan. Di hadapannya, Awang Bujang (75), pawang, duduk sambil mengisap rokok. Hamdi mengikat kain kuning di kepalanya. Ia memusatkan diri. Konsentrasi. Setelah itu, dia terjengkang ke belakang. Lalu, ia bangkit dan duduk lagi. Tak berapa lama, ada yang ”masuk”. Terjadi dialog antara Hamdi yang sudah kerasukan dengan Awang Bujang.
”Sape name?”
”Saye orang kebenaran dari Batu Bejamban, Paloh.”
Bahasa Melayu Sambas, hampir sama dengan bahasa Melayu Pontianak atau bahasa Betawi. Cuma, beda dilogat atau ejaan. Sape name dan saye dilafalkan dengan nada tinggi, seperti menyebut kata tempe.
Paloh hingga sekarang, dianggap angker dan keramat. Nama tempat yang ada di sana, menyiratkan hal itu. Misalnya, Tanah Keramat, Tanah Hitam, dan lainnya. Pusat kehidupan bangsa dan ruh halus, ada di Batu Bejamban. Ini sebuah batu di Sungai Tengah. Bentuknya seperti jamban, tempat orang mandi. Letaknya sekitar tiga jam naik perahu klotok dari steigher di Tanjung Harapan, Sekura. Konon, banyak bersemayam ruh orang sakti dan keramat. Seorang warga Malaysia menyumbang sebuah villa, karena mendapat lotere, setelah menyepi di sana.
Awang minta Hamdi memeriksa perahu Lancang Kuning. Setelah menjumput bertih dan beras kuning, ia keliling memeriksa satu persatu ajung. Dengan mata terpejam dan tangan bergetar terus, Hamdi yang sudah kemasukan ruh, berkeliling memeriksa setiap ajung.
Ketika sadar dan selesai melakukan ritual, saya bertanya pada Hamdi.
”Bagaimana rasanya ketika kemasukan ruh orang kebenaran, Gusti Imam?”
”Seperti mimpi saja.”
“Kok bisa berjalan ke mana-mana?”
“Dituntun same orang kebenaranlah.”
Acara berlangsung hingga tengah malam. Ada puluhan dukun. Mereka punya karakter dan kelakuan unik, saat kemasukan ruh. Ada yang menari-nari sambil diiringi musik. Berlari-lari terus mengitari lapangan. Berjingkrak-jingkrak. Bahkan, ada yang naik ke beberapa ajung. Pakaian yang dikenakan juga beragam. Ada model pakaian Melayu, Dayak, Tionghoa, dan lainnya. Sesuai dengan ruh yang masuk. Ruh terdiri dari panglima perang, orang keramat, dan dote-dote (datuk).
Emma dari Sanggar Buana Lancang Kuning mengatakan, tahun ini tak hanya ritual Antar Ajung. Tapi juga ada festival. Ada 18 ajung bakal dilarung ke laut. Yang dinilai dalam festival adalah, kecepatan ajung ke tengah laut. Bentuk dan keindahan. Dalam Antar Ajung kali ini, ada berbagai pertunjukkan budaya dari setiap peserta. Tujuannya, selain melakukan ritual, juga melestarikan dan menampilkan berbagai budaya Sambas.
Menurutnya, kalau Antar Ajung sudah dilaksanakan, pawang tidak boleh bicara apapun mengenai ritual adat ini. Dikhawatirkan bisa kena ke tubuhnya. Ada beberapa pantangan harus dijauhi, setelah ritual Antar Ajung. Tidak boleh memotong binatang, ayam, kambing dan lainnya. Pantang menebang kayu besar atau sagu. Tidak boleh melaksanakan acara bersifat keramaian. Seperti pernikahan, sunatan atau lainnya. Seluruh masyarakat berlaku hal ini. Dulu, tiga hari pantangannya. Sekarang ini, satu hari saja berlaku.
Bila ada yang melanggar, hukumannya membuat ketupat 100 buah. Ketupat harus dibagikan ke seluruh rumah warga. Hukuman ini terasa ringan. Namun, ini merupakan sanksi moral. Semua orang jadi tahu kesalahannya. Selain itu, mereka yang melanggar, harus membayar Rp 25 ribu. “Uang itu sebagai infak ke masjid setempat,” kata Abdul Gani (61), Ketua Dewan Adat Melayu Desa Pipitteja, Kecamatan Pimpinan.
Pagi hari, masyarakat berbondong-bondong memenuhi jalan. Mereka mengarak ajung menuju pantai Tanah Hitam. Setiap dusun mengarak ajung yang mereka buat. Jarak dusun dengan tempat prosesi sekitar 15-17 km. Kalau terlalu jauh, biasanya ajung diangkut dengan mobil bak terbuka. Setelah dekat, baru diarak beramai-ramai.
Dalam arakan itu, ajung didampingi pawang. Dia selalu mengibaskan mayang atau bunga pinang yang terlebih dulu dicelup ke air tolak balak. Pinang menjadi ciri khas dari tradisi di masyarakat Melayu. Masyarakat Dayak biasanya pakai daun juang.
Tiba di pantai Tanah Hitam, semua ajung dijejer di pinggir pantai berpasir putih ini. Wilayah ini terletak di laut China Selatan. Menurut Mathan, yang tinggal di sana, dinamakan Tanah Hitam, karena dulunya ada tanah berwarna hitam. Sekarang tak ada lagi.
Serombongan peserta dari Dusun Peria Desa Tanah Hitam, didampingi tiga pawang perempuan. Sunnah (70), Halipah (65), dan Limah (60). Ketiganya memakai pakaian kuning, khas busana Melayu. Ketiganya mengisi ajung dengan ritual di pinggir pantai ini.
Pelepasan ajung berlangsung dua kali. Ajung yang bersifat ritual dan festival. Ajung ritual merupakan penyelenggaraan yang bersifat tradisi. Ajung festival merupakan ajung yang dilombakan.
Tepat tengah hari, ajung tradisi dilarung ke tengah laut. Beberapa orang menggotong ajung dan membawanya ke air. Begitu di air, angin yang bertiup kencang, langsung membawa ajung ke tengah lautan. Namun, ada juga ajung yang tak bisa jalan, bahkan miring dan hampir tenggelam.
Ajung yang dilarung ke laut, bisa sampai ke pulau Serasan di laut Natuna. Jaraknya sekira 10 jam perjalanan dengan perahu mesin nelayan dari pantai ini.
Selepas ajung dilarung, orang kembali lagi ke pinggir pantai. Sebuah panggung sederhana didirikan untuk menampung para penyanyi dan pengisi acara. Rombongan dari Pemda dan DPRD Sambas juga datang, meski dalam bentuk perwakilan.
Pertunjukkan dilanjutkan. Tarian dan nyanyian kembali bergemuruh. Dalam kata sambutannya yang dibacakan staff-nya, bupati Sambas, Burhanuddin A. Rasyid mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan bisa mengembangkan perbedaan dalam kemenangan. “Gali terus nilai budaya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama,” katanya.
Menjelang pukul 15.00 WIB, awan mendung mulai menutupi areal kegiatan. Gerimis mulai menetes. Ajung yang berderet di pinggir pantai, serentak diberi aba-aba untuk segera dilarung. Dua hingga empat orang dari setiap dusun, mengangkat ajung. Setelah diberi aba-aba, mereka berlari dengan serentak menuju laut.
Kondisi itu menimbulkan pemandangan dramatik. Ada teriakan. Ada cipratan air laut. Ada pandangan ribuan warga. Semua meluruh bersama dengan ajung yang mulai terlarung.□
Edisi cetak ada di Koran Tempo, Agustus 2008
Foto Muhlis Suhaeri
