Diwisuda Hari Ini, Gunawan Wibisono Tulis Tiga Pendekatan Supaya Perusahaan Sawit Tidak Berkonflik dengan Masyarakat

Penulis: Muhlis Suhaeri

Pagi ini, 1.368 mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) diwisuda di Gedung Auditorium Untan, Jalan Profesor Dr. H. Hadari Nawawi, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (30/7/2026).

​Mahasiswa yang diwisuda terdiri dari lulusan Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. Bertoga lengkap, setiap fakultas dibedakan dari strip atau kain bergaris di bagian lengan jubah toga Untan.

Khusus Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Sosiologi, ditandai dengan selempang warna khas biru tua.

​Di antara ribuan wisudawan tersebut, ada seorang wisudawan Magister Sosiologi yang menulis tesis berakar erat dari rekam jejak pekerjaannya selama hampir 20 tahun di industri perkebunan kelapa sawit.

​Sosok tersebut adalah Gunawan Wibisono, pria kelahiran Jepara, Jawa Tengah. Wilayah yang pernah digambarkan oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer sebagai pusat persinggungan budaya—titik transisi dari tatanan tradisional menuju Indonesia modern melalui pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi, kemajuan, dan perlawanan terhadap ketimpangan.​

Gunawan Wibisono (berbaju puti kiri) sedang berbincang dengan rombongan Irjen Pol Djoko Poerwanto, Kapolda Kalteng di kebun Wilmar di Kalteng.(Ist)[/caption]

Karir Makin Bersinar

​Saat ini, karir Gunawan kian menanjak. Ia mulai berkantor di jajaran holding (kantor pusat) di Jakarta dengan cakupan tanggung jawab yang kian luas.

Urusannya tak hanya berfokus pada sektor kelapa sawit hulu, namun juga hilirnya. Termasuk juga merambah ke bisnis properti, semen, perdagangan internasional, pelayaran dan logistik, hingga energi.

​Perjalanan panjang Mas Gun, panggilan akrabnya, di industri perkebunan berawal dari selepas menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

"Lulus kuliah dari Yogyakarta, cari kerja. Diterima di perusahaan sawit dengan penampatan di Kalbar," kenangnya.

​Kala itu, ia tak membayangkan harus hidup di tengah perkebunan sawit Kalimantan Barat yang sepi dan jauh dari keramaian. Namun, dengan komitmen yang teguh, ia meneguhkan diri untuk terus meniti karir dari bawah.

​Pengalaman lapangannya ditempa di Sinar Mas Group, sebuah grup perkebunan besar yang memberikan fondasi manajemen operasional kokoh bagi para profesional muda.

Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di Charoen Pokphand. Dari kawasan perkebunan, ia mulai berpindah ke wilayah perkotaan di Pontianak dan bergabung dengan Wilmar Group—sebuah grup multinasional ternama, dengan standar tata kelola dan profesionalisme tinggi.

​Tugasnya bergeser ke ranah corporate affairs, penanganan dokumen strategis & compliance, hingga membangun hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan di tingkat Pemkab, Pemprov, Polda-TNI, NGO dan Media.

Pengalaman hampir dua dekade melintasi perkebunan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan hingga Riau, membentuk karakternya menjadi tenang, analitis, dan adaptif.

​"Hidup di kebun sawit itu sangat dinamis, isinya selalu ketemu masalah," selorohnya sembari tertawa.

Masalah ini bagi Mas Gun dianggap sebagai "seni" yang bisa dinikmati dengan menguraikan akar masalahnya. Berangkat dari dinamika konflik di lapangan itulah yang mengasah kemampuannya, dalam membaca situasi dan mengambil keputusan strategis.

​Sintesis Teori dan Praktik Pengelolaan Kebun

​Berangkat dari akumulasi pengalaman empiris tersebut, Gunawan menyelesaikan studi Magister Sosiologi di Untan dengan menulis tesis berjudul:

​"Pengendalian Sosial oleh Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat (Studi pada PT Agronusa Investama di Kabupaten Sambas)"

Gunawan Wibisono.(Ist)[/caption]

​Dalam penelitiannya, Gunawan membedah dinamika kontrol dan hubungan sosial menggunakan pisau analisis Teori Ikatan Sosial (Social Bond Theory) yang digagas oleh Travis Hirschi.

Teori ini menjelaskan empat pilar ikatan sosial dalam masyarakat, yaitu Attachment (keterikatan/kasih sayang), Commitment (komitmen), Involvement (keterlibatan), dan Belief (kepercayaan/keyakinan).

​Secara praktis di sektor hulu industri perkebunan kelapa sawit, Gunawan mengejawantahkan pilar-pilar teoretis tersebut, ke dalam tiga langkah mutlak yang harus dipenuhi perusahaan, jika ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat:

1. ​Kepatuhan Mutlak terhadap Regulasi (Regulatory Compliance)

Perusahaan wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kemitraan dengan masyarakat sekitar, perusahaan harus comply menyediakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) atau plasma ekuivalen minimal 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan.

2. ​Pengelolaan Kebun Masyarakat secara Best Practice dan Menghasilkan

Memenuhi kuota 20 persen saja tidak serta-merta menghilangkan potensi konflik. Kebun FPKM/plasma yang dikelola oleh perusahaan inti wajib menerapkan standar best practice management yang sama baiknya dengan kebun inti.

"Biaya pembangunan kebun masyarakat atau plasma ini menjadi beban biaya atau utang yang ditanggung oleh koperasi dan masyarakat. Apabila kebun tidak dikelola dengan baik dan hasilnya minim, masyarakat harus menanggung beban biaya tanpa memperoleh pendapatan yang layak. Dari sinilah pemicu utama konflik biasanya muncul," terang Gunawan.

Pengelolaan yang baik memastikan kebun produktif, menutup biaya operasional, dan meningkatkan taraf hidup ekonomi warga.

3. ​Keterjangkauan Informasi dan Transparansi (Transparency & Information Accessibility)

Langkah pertama dan kedua tidak akan optimal tanpa keterbukaan informasi. Perusahaan harus menempatkan tim yang mampu berkomunikasi secara transparan, informatif, serta membuka ruang dialog rutin terkait pengelolaan dan laporan keuangan kebun plasma.

​"Ketika ketiga poin praktis ini dijalankan berlandaskan prinsip ikatan sosial (social bond), perusahaan akan meraih trust atau kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan inilah yang memudahkan perusahaan untuk beroperasi secara aman, produktif, dan berkelanjutan," tegas Gunawan.

​Pendekatan ini menjadi sangat krusial mengingat skala industri sawit di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, terdapat sekitar 2,18 juta hektare kebun sawit di wilayah ini yang melibatkan lebih dari 284.578 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1,1 hingga 1,2 juta jiwa pekebun rakyat.

​Bagi Gunawan, pengelolaan kebun yang berkeadilan dan transparan bukan sekadar pemenuhan kewajiban bisnis, melainkan kunci utama menciptakan iklim investasi yang damai dan berkelanjutan di daerah.(Muhlis Suhaeri)

Baca Selengkapnya...

Maryadi, Hadir Lagi Sebelum Kembali

Penulis: Muhlis Suhaeri

Sore yang pengab dan gerah. Listrik mati sedari siang. Urusan melihat venue untuk UKJ, dan mengecek kendaraan yang jebol laher atau bearing pun sudah tuntas.

Bersihkan badan berlama-lama di kamar mandi, jadi keistimewaan tersendiri. Selesai mandi handuk pun ditaruh. Mata menatap hape yang baru saja terisi daya.

Cahaya memendar. Sebaris nama muncul. Tapi, kawan, rekan atau mitra kerja ini, jarang sekali telepon.

Pasti ada sesuatu yang penting. Atau, rencana kerja yang ingin disampaikan. Tapi, suara di seberang itu terdengar parau. Serak dan tercekat. Ada sesunggukan yang coba ditahan.

"Bang, sudah dengar kabar tentang Bang Maryadi, belum?" tanyanya.
"Belum," jawabku singkat.

Sambil berpikir, saya membayangkan kalimat lanjutannya. Situasi itu, serasa berada dalam satu lorong waktu. Panjang dan mencekam. Tapi, kita harus terus berjalan. Dalam satu deretan panjang dan berjejal.

"Bang Maryadi meninggal," katanya melanjutkan.
"Hah, meninggal?" kataku mengulang.

Kalimatnya terdengar jelas. Tapi, telinga ini, seakan tak mau menerima informasi itu.

Lalu, ia menyampaikan, supaya informasi itu dikabarkan ke kawan-kawan di AMSI. Begitu lihat grup Member AMSI, situasi sudah ramai.

Banyak anggota AMSI di WAG, menanyakan kebenaran informasi itu: "Sekjen AMSI, Maryadi meninggal."

Waktu seakan berhenti. Layar hape seolah memancar warna pudar. Masa lalu dan sekarang, segera bergerak mundur.

Coba mengingat bagian dan serpihan. Yang saling beririsan dan menaut, dalam satu lanskap perjalanan waktu.

Jejak Panjang Perjalanan

Maryadi lahir pada 2 November 1973 di Jakarta. Ia sulung dari dua bersaudara. Maryadi masuk Fakultas Ekonomi Untan, Angkatan 1995.

Meski memiliki paman di Pontianak, ia lebih suka indekost.

Pamannya, Widodo, anggota legislatif Kota Pontianak, dari Partai Persatuan Pembangunan. Pernah menjabat selama 20 tahun. Terakhir, tahun 2024.

Maryadi memiliki pengalaman panjang sebagai jurnalis, dan mengelola media massa.

Dimulai ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Tanjungpura (Untan). Ia tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mimbar Untan (MIUN).

MIUN berdiri pada 25 April 1999. Awalnya, berupa media humas Rektorat Untan, bernama Suara Mahasiswa. Terbit pertama pada 1 Agustus 1984.

Maryadi juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Beberapa kawan yang pernah didampingi, Almarhum Firyan Aziz, mantan Komisioner KPU RI, periode 2017-2022.

Sebagai anak rantau, Maryadi sosok yang pandai bergaul. Pembawaannya ceria dan ramai. Orang suka bergaul dengannya.

[caption id="attachment_28508" align="aligncenter" width="640"] Wahyu Dhyatmika dan Maryadi, saat terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen AMSI pada Kongres III di Bandung, 24 Agustus 2023.(Foto AMSI).[/caption]

Kehadirannya selalu dirindukan. Dan, ia menyadari itu. Maka, seperti karakter merak jantan. Sedikit memekarkan bulu dan tarian. Dan, para merak lain, segera berjalan mengikut.

Keriuhan dan keceriaan itu, selalu dirindukan. Bagi, orang yang pernah mengenalnya.

Mariadi pernah menjadi reporter media cetak di Pontianak. Namanya, Harian Suaka di Pontianak. Media itu milik pengusaha Kalbar, OSO. Tak bertahan lama, media itu keburu tutup.

Selanjutnya, ia menjadi reporter Detik.com di Pontianak.

Maryadi orang yang lincah dan cepat geraknya. Begitu pun saat mengejar narasumber. Selesai wawancara, ia langsung menelepon dan buat laporan ke kantornya.

Sementara, kawan-kawan liputannya masih harus ke kantor, untuk menulis laporan. "Mar, tunggu lok, jangan cepet-cepet," begitu kata kawan-kawannya.

Saat itu, sekitar 1999, koresponden Detik.com hanya setor berita dengan menelepon. Ada penulis yang merangkai dan menulis beritanya.

Sebagai koresponden media nasional, liputannya juga berita yang memiliki nilai lebih besar atau nasional. Wilayah liputan Maryadi, biasanya seputar Polda Kalbar, Kantor Gubernur dan DPRD Kalbar.

Saat pecah kerusuhan rasial, 1999-2000-an, Maryadi meliput isu-isu kerusuhan. Meski koleganya sempat kuatir dengan keselamatannya, ia menanggapinya dengan santai.

Ketika Detikcom butuh banyak SDM untuk mengisi posisi dan operasional, Maryadi ditarik ke Jakarta.

Ia tentu saja gembira. Sebab, gaji di pusat lebih besar dan "kolam"-nya lebih luas. Selain itu, ia bisa pulang kampung.

Dari Detikcom, ia menapak jalan lebih besar di media online Viva.co.id. Ada prahara internal di media tersebut.

Para punggawa dan pucuk pimpinan media tersebut, hengkang satu persatu. Maryadi bertahan, dan didapuk sebagai Pemimpin Redaksi.

Selanjutnya, dia menapak jalan lain. Bergelut di bidang pengembangan bisnis media. Ia bergabung di Katadata.com.

Pengembangan dan rintisan bisnis yang didapuknya, berjalan dengan baik. Jaringan dan kolega bisnisnya makin moncer.

Maryadi sempat bergabung di Nusantara TV dan Kabar Bursa. Tak puas bergabung di media lain, ia coba peruntungan baru dengan membuat media sendiri, Tutur.co.id bersama Don Bosco Salamun.
Juga Adi Prast dan Gaib Maruto, keduanya orang AMSI.

Perubahan Lanskap Media

Maryadi adalah satu kisah panjang. Bagaimana, jurnalis dengan tradisi media cetak, harus bertransformasi menjadi jurnalis media siber atau online.

Masa, ketika internet tak sekedar menjadi platform. Tempat media massa coba menata berita, dan merengkuh peluang di bisnis media.

Kehadiran teknologi, selalu menghadirkan dua mata pisau. Kehadiran internet, bawa kemudahan pada cara kerja media massa. Namun, internet juga membunuh ratusan, bahkan ribuan media cetak di seluruh dunia.

Dalam satu kesempatan mendapatkan program Internasional Visitor Leadhership Program ke Amerika Serikat, tahun 2010, seorang manajer Newseum, Gene Matter berujar:

"Saat ini (2010, red), sudah ada 30 ribu jurnalis di Amerika Serikat di rumahkan. Ada ratusan media di-Merger (digabung)."

Artinya, internet tak hanya mengubah cara kerja media. Tapi, juga mulai menggilas media cetak. Satu per satu media cetak tumbang.

Pembaca mulai pindah ke media siber. Alasannya, sederhana saja. Lebih cepat. Multi angle. Dalamn satu genggaman tangan saja. Bisa dibuka kapan saja.

Begitu pun dengan model bisnis media massa siber. Belum menemukan bentuk dan sisi bisnisnya. Masih sekedar urusan menulis berita.

Orang belum memiliki skema atau pola bisnis, supaya media terus berjalan. Pada titik ini, jurnalis sering keteteran.

Mereka tak terbiasa urusi bisnis media. Tapi, bila bisnis tak diurus, media juga tak bisa menggaji wartawannya.

Nah, Maryadi memiliki peran yang baik, dalam merintis dan mentransformasikan bisnis di media massa.

Sebagai perintis berdirinya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Maryadi pernah terpilih sebagai Bendahara Umum AMSI, periode 2017–2023.

Pada Kongres AMSI III di Bandung, ia terpilih sebagai Sekjen AMSI, periode 2023-2027. Wahyu Dhyatmika sebagai Ketua Umum AMSI.

Melalui AMSI, Maryadi menjembatani media-media rintisan anggota AMSI, menggarap sisi bisnis media yang didirikan.

Caranya, tentu saja menyingkronkan antara visi dan misi media, pemebritaan, dan bisnis yang ingin diraih.

"Harus selaras dan sejalan," begitu katanya, dalam satu percakapan.

Pernyataan Maryadi, selaras dengan Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, saat memberikan pernyataan resmi terkait wafatnya Maryadi.

"Maryadi adalah rekan seperjuangan yang memahami, pentingnya perusahaan media yang sehat, sebagai penopang jurnalisme berkualitas," tulis Bli Komang, panggilan akrabnya.

Wahyu Dhyatmika menegaskan, Maryadi bukan hanya seorang pengurus organisasi. Ia juga rekan seperjuangan yang memahami kerja suatu media.

"Bahwa, jurnalisme berkualitas hanya dapat tumbuh, apabila ditopang oleh perusahaan media yang sehat dan independen," kata Wahyu Dhyatmika.

Kembali ke Komunitas Awal

Awal tahun 2025, Maryadi sering bolak-balik Jakarta-Pontianak. Ia dipercaya sebagai konsultan media perusahaan besar. Tugasnya, menjembatani kepentingan perusahaan dan media massa, khususnya di Kalbar.

Maryadi menghidupkan lingkaran dan komunitasnya. Satu persatu dijalin dan dipilin. Dirangkul dan dipikul.

"Tapi, tentu saja kita tak bisa menyenangkan semua orang. Ya, jalan saja," ujarnya suatu ketika.

Perjalanannya kembali ke Pontianak, seolah memberi sinyal pada kawan-kawan lamanya. Ia harus memberi manfaat. "Bahwa, kehadirannya adalah jalan, sebelum dia kembali."

Selamat bertemu dikeabadian Sobat.***

Penulis:

Muhlis Suhaeri, Ketua AMSI Kalbar
CEO Borneo Review

Baca Selengkapnya...

Sosok Prof Dr H Wajidi Sayadi, M. Ag : Intelektual Cerdas, Tawadhu dan Sederhana

Penulis: Muhlis Suhaeri

Pakaian polos. Lengan panjang, tanpa warna warni. Warna pakaiannya, terkadang mulai pudar.

Penampilannya selalu terlihat biasa. Baik ketika mengajar di kampus. Atau, dalam kesehariannya. Bisa dibilang sederhana.

Tapi, ketika ia mulai bicara, tatapan mata orang, bisa dipastikan tak bakal menoleh ke arah lain. Kenapa?

Sebab, ketika menyampaikan satu kajian di ruang diskusi atau ceramah masjid, ia selalu menyampaikannya dengan apik. Enak didengar dan segar. Tanpa kalimat meledak-ledak.

Ada argumentasi. Ada landasan dalil dan ayat. Ada data. Juga celetukan khas NU. Diucapkan dengan datar, tapi terdengar segar.

Lelaki sederhana itu Prof Dr H Wajidi Sayadi. Ia akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Wajidi kelahiran Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, 12 Maret 1968. Wilayah itu, banyak melahirkan orang hebat, dan SDM unggul dan berkualitas.

Misalnya, AGH Muhammad Thahir Lapeo (Imam Lapeo). Seorang ulama besar dan tokoh penyebar Islam yang sangat dihormati di Tanah Mandar.

Andi Depu, Pejuang Kemerdekaan dan Srikandi Indonesia asal Mandar. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Baharuddin Lopa, tokoh hukum dan pemberani. Lopa pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Jaksa Agung RI.

Jusuf Manggabarani, tokoh kepolisian RI, dan pernah menjabat sebagai Wakapolri. Dan, tentu masih banyak lagi.

Prof Dr H Wajidi Sayadi, M. Ag, saat berkunjung ke Capitol Hill, Gedung Senat dan DPR Amerika Serikat di Washington, DC.(Ist)

Intelektual dan Penceramah
Wajidi Sayadi lulusan S1 Ilmu Tafsir Hadis di IAIN Alauddin, Makassar, 1996.

Selanjutnya, ia meneruskan kuliah di S2, jurusan yang sama, Ilmu Tafsir Hadis di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999. Pendidikan S3, ia ambil Pengkajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Wajidi intektual yang membumi. Meski akademisi sejati, ia selalu menggunakan bahasa sederhana, dan mudah dipahami masyarakat.

Kita bisa melihat itu, saat mendengar ceramahnya. Kalimatnya tidak rumit. Argumentasinya tak berbelit. Mudah dicerna. Itulah sebenarnya makna kesejatian.

Meski di puncak menara gading lembaga pendidikan dan kampus perguruan tinggi, ia dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Bahkan, oleh kalangan paling bawah sekali pun.

Tidak semua akademisi, bisa melakukan itu. Mereka yang bisa melakukannya, biasanya ada interaksi yang intens dan terus menerus. Dan, Wajidi melakukannya.

Banyak kajian dan ceramah masjid dihadirinya. Ia jadi pembicara dan penceramah. Bahkan, di surau kampung atau musalla komplek perumahan pun, ia mau hadir.

Aktivis Umat Beragama
Tak hanya aktif di berbagai masjid dan kampus, Wajidi aktif dalam berbagai kegiatan. Mulai dari keagamaan, sosial, organisasi, penanganan terorisme, etnisitas dan lainnya.

Tak hanya itu, Wajidi aktif di kegiatan lintas agama. Ia pernah jadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat (2012-2017).

Melalui FKUB, konsep-konsep toleransi, kegiatan yang membawa kerukunan umat beragama dilakukan. Tujuannya, tak terjadi selisih paham antar umat beragama.

Ceramah dan kajiannya, bisa kita lihat dengan mudah di berbagai platform media sosial, dan website miliknya: www.wajidisayadi.com.

Dari berbagai pertemuan dengan pemeluk agama dan etnisitas, sikapnya terbuka dengan perbedaan. Kita bisa melihat itu di melalui isi ceramah di websitenya.

Kebenaran bukan sesuatu yang mutlak, dan dipahami sebagai kebenaran tunggal. Orang atau umat lain pun, memiliki kebenaran yang mereka yakini sendiri.

Karenanya, kita tidak perlu membid'ahkan orang lain dalam satu agama, bila sesuatu dianggap tak sama. Atau, mencela penganut agama lain, karena dianggap tak seiman dan satu kepercayaan.

Penulis Aktif dan Kontekstual
Wajidi Sayadi akademisi yang rajin menulis. Ia menulis kajian agama, hadist atau Alqur'an.

Ia juga penulis yang aktif menyikapi sesuatu yang aktual atau sedang terjadi. Atau, sesuatu yang sedang jadi perbincangan masyarakat.

Hal itu penting dilakukan. Ketika banjir informasi, warga kerap dapat misinformasi, atau berita bohong alias hoaks.

Di sinilah, peran seorang intelektual mesti hadir. Menjadi tonggak dan pegangan, agar warga tak terseret disrupsi informasi.

Saat terjadi pandemi Covid 19, misinformasi dan kebingungan terus menjangkit di masyarakat. Ketidaktahuan bercampur doktrin agama, membuat warga pasrah dengan apa yang terjadi.

Ya, kalau sudah mati, matilah. Apa mau dikata. Kira-kira begitu, pendapat warga.

Berbekal kemampuan akademis, pengetahuan agama, dan kemampuannya yang baik dalam menulis, ia membuat tulisan-tulisan yang dapat dijadikan referensi bagi masyarakat.

Contoh sederhana, ketika membahas tentang kematian terkait dengan pagebluk yang sedang terjadi.

Ia menulis dengan apik. Bahwa, ada dua hal terkait nasib dan kematian, akibat Covid 19. Yaitu, nasib yang memang terjadi. Dan, nasib yang bisa diusahakan.

Contohnya, ketika orang tertabrak motor dan meninggal dunia. Maka, kondisi itu merupakan bagian dari nasib yang memang terjadi.

Tapi, ketika orang tidak bisa berenang, lalu mau menyeberangi sungai. Maka, orang itu harus menggunakan alat. Misalnya, ban dalam mobil dan diisi angin, supaya orang itu tidak tenggelam.

Nah, itu adalah bagian dari nasib yang bisa diusahakan.

Termasuk, ketika orang sudah tahu bahwa, harimau itu ganas dan bisa memangsa orang. Maka, tidak disarankan masuk kandang harimau, tanpa alat pelindung yang baik.

Apa yang diungkapkan dalam tulisan itu, sesuatu yang sangat relefan. Masuk akal dan dapat diterima dengan logika. Terutama untuk bahas dan menjelaskan tentang, ikhtiar menghadapi situasi pandemi, saat itu.

Inilah Saatnya
Prof Wajidi Sayadi bukan tipikal orang yang suka kekuasaan. Atau, senang dengan perpolitikan kampus. Amal makruf nahi mungkar. Itulah pedoman dan kesejatian prinsip hidupnya.

Kalau pun ia harus ikut dalam satu pusaran, pemilihan Rektor IAIN Pontianak, itulah nasib yang bisa diusahakan.

Sebab, pengabdian di bidang akademisi, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan, telah dijalankan sebagai amanah dan kalifah di muka bumi.

Semua itu, mau tidak mau harus dipijak dan dijadikan tatakan. Agar, kampuas IAIN Pontianak, lebih baik kedepannya.

Prof Dr Wajidi Sayadi bisa jadi jembatan, bagi kampus IAIN Pontianak. Bagi kemajuan akademik. Perkembangan pergulatan pemikiran. Dan, menumbuhkan generasi baru intelektual di Kalimantan Barat.

Ia memiliki kredibilitas, dan jejak pengabdian yang baik.

Sayang bila jejak itu, tak menemukan momentumnya, saat ini. Sebab, itu adalah bagian dari nasib yang bisa diusahakan.

@Penulis adalah CEO Borneo Review

Baca Selengkapnya...

Media Sosial dan Wajah Dunia Digital Indonesia

Penulis: Muhlis Suhaeri

Jumlah pengguna internet di Indonesia semakin berkembang. Awal 2026, pengguna internet mencapai sekitar 230 juta orang. Artinya, jumlah penetrasi lebih dari 80 persen populasi penduduk.

Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia, sebagai salah satu kekuatan digital terbesar secara global, dengan dominasi penggunaan internet oleh Gen Z.

Penggunaan internet, semakin besar dengan hadirnya telepon genggam. Jumlah pengguna smartphone di Indonesia, diproyeksikan mencapai 238,79 juta orang, pada 2026.

Jumlah itu meningkat dari 218,73 juta orang pada 2023. Secara global, pengguna smartphone diprediksi menembus 7,64 miliar pada Mei 2026.

Indonesia termasuk empat besar negara, dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia.

Penggunaan internet di smartphone semakin berkembang, dengan adanya media sosial. Menurut laporan DataReportal Digital 2026, awal 2026, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia, mencapai 180 juta orang.

Hal ini setara dengan sekitar 62,9 persen dari total populasi bangsa Indonesia. Angka ini mencerminkan tingginya adopsi teknologi digital di tanah air.

Saat ini, ada berbagai jenis platform yang menjadi representasi dari media sosial. Misalnya, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter (sekarang berganti nama menjadi X), Pinterest, Linkedl, dan lainnya.

Lalu, apa sebenarnya media sosial itu?

Berdasarkan buku berjudul "Jagat Digital; Pembebasan dan Penguasa," karya Agus Sudibyo, media sosial tidak sepenuhnya bermotif sosial. Meski menyandang atau ada nama sosial di dalamnya.

Platform media sosial, merupakan institusi bisnis yang motif utamanya, instrumentalisasi sekaligus komersialisasi.

Platform media sosial merupakan mesin pencari dan e-commerce, merekam segala aktivitas digital penggunanya, untuk menghasilkan data perilaku pengguna internet.

Data perilaku pengguna internet itu, menjadi dasar utama bisnis perusahaan platform. Yang digunakan untuk pengembangan iklan digital tertarget.

Dan, secara eksesif memasuki ruang pribadi pengguna internet. Monetasi data prerilaku itu, menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar.

Maka, tak heran bila seorang ahli sejarah yang sudah menulis banyak buku, terkait sejarah manusia dan hubungannya dengan teknologi yang menyertainya, Prof Yuval Noah Harari.

Harari penulis buku "Sapien", "Homo Deus" dan "21 Lessons for the 21st Century" menegaskan pemikirannya: “Pada masa lalu, kekayaan berasal dari kepemilikan tanah dan mesin industri. Kini, kekuasaan dan keuntungan berasal dari penguasaan data.”

Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga. Data memiliki nilai tinggi. Alasannya, pertama, data dapat digunakan untuk memprediksi perilaku manusia. Algoritma dapat menebak apa yang akan dibeli atau dipilih seseorang.

Kedua, data dapat digunakan untuk mengendalikan keputusan masyarakat. Iklan digital dan media sosial, dapat memengaruhi opini publik dan pilihan politik.

Ketiga, data menghasilkan keuntungan ekonomi besar. Data dipakai untuk bisnis iklan, AI, e-commerce, dan teknologi finansial.

Keempat, data dapat digunakan untuk membangun kekuasaan global.
Negara atau perusahaan yang menguasai data, memiliki pengaruh besar terhadap dunia.

Data di era digital, pada konteks tertentu, nilainya dapat melampaui aset fisik. Seperti, tanah dan rumah. Sebab, data menjadi sumber utama kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi.

Siapa yang menguasai data, memiliki peluang besar menguasai masa depan. Dan, data itu digunakan secara sepihak oleh perusahaan platform, seperti Google, Meta (Facebook dan Instagram), Youtube, Amazon, dan lainnya.

Medsos ibarat layar raksasa, di mana setiap orang —diizinkan— tampil tanpa standar, tanpa rambu, tanpa jeda. ANTARA/Sizuka[/caption]

Media Sosial
Agus Sudibyo menggambarkan media sosial, sebagai jalan tol bebas hambatan. Siapa saja bisa menggunakan jalan tol itu. Tak ada paksaan, bahkan tak dikenakan biaya alias gratis.

Nah, pertanyaannya, ketika terjadi kecelakaan, misalnya ada hoaks, disinformasi, fake news, dll, siapa yang dimintai tanggung jawab? Apakah penyedia jalan tol (perusahaan platform), atau penggunanya?

Ketika ada hoaks, logikanya tentu, pembuat hoaks itu yang dimintai tanggung jawab. Logika itu yang selama ini berlaku. Bahkan, aparat penegak hukum juga bersikap demikian.

Padahal, cara kerja perusahaan platform yang mengumpulkan prilaku pengguna internet tersebut, semakin hoaks itu tersebar, semakin banyak data pengguna internet, bisa dikumpulkan.

Karenanya, mesti ada satu keseimbangan antara perspektif ruang publik dan korporasi, dalam memandang operasionalisasi platform media sosial.

Platform adalah perusahaan media. Yang bisnis utamanya adalah informasi, dan pemanfaatan data, serta pengguna internet.

Namun, media sosial memiliki sifat operasionalisasi kepada publik. Termasuk jangkauan layanan, dan pengaruh yang dibawanya. Maka, sudah sepatutnya perusahaan platform, harus diberikan tanggung jawab, untuk melindungi publik.

Tak Bisa Dimintai Tanggung Jawab
Ada lembaga internasional, semisal Perserikata Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani urusan publik.

Misalnya, urusan anak-anak diurusi oleh Unicef. WHO mengurusi kesehatan. Pengungsi oleh UNHCR. Urusan tata kelola internet global ditangani oleh International Telecomunication Union (ITU).

Tapi, para pemilik platform digital, sepakat menolak aturan di bawah ITU. Bahkan, termasuk kepada pemerintah Amerika Serikat, sekali pun.

Contoh, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Saat itu, Donald Trump mewakil Partai Republik. Hillary Clinton menjadi kandidat dari Partai Demokrat.

Banyak uang masuk ke perusahaan platform media sosial. Kemenangan Donald Trump dibantu oleh media sosial Rusia.

Tak hanya memecah belah rakyat Amerika Serikat, juga menyudutkan Hillary Clinton. Media sosial Facebook digunakan untuk menyebarkan hoaks tentang Hillary.

Tapi, ketika sisi gelap media sosial telah nyata memecah belah masyarakat, belum ada pranata hukum internasional maupun nasional, yang secara memadai dapat menanganinya.

UU ITE misalnya, belum secara spesifik merumuskan dan tanggung jawab perusahaan platform media sosial, sehingga penegakan hukumnya hanya berfokus pada pengguna media sosial.

[caption id="attachment_16412" align="aligncenter" width="679"] Tagar #ResetIndonesia menggema di berbagai platform media sosial dalam sepekan terakhir. Media sosial tak sekedar meme, tapi juga gerakan sosial. (borneoreview/ANTARA)[/caption]

Homeless Media
Ada satu yang khas dengan keberadaan media sosial. Semua orang bisa menjadi jurnalis. Masyarakat bisa membuat atau menyebarkan berita apa saja, yang mereka inginkan.

Namun, tak semua orang memahami cara kerja yang baik, saat membuat atau menyebarkan suatu berita. Pada titik ini, lahirlah disrupsi informasi. Banjir berita.

Banyaknya berita yang tersebar ke media sosial, tak hanya menyebar informasi berkualitas. Juga jadi ajang menyebar berita bohong atau hoaks.

Keberadan hoaks semakin menguat, dalam berbagai ajang hajatan politik. Seperti, pemilihan presiden hingga bupati/wali kota. Peredaran berita haoaks semakin massif.

Ini tak lepas dari, bagaimana media sosial digunakan untuk mempengaruhi, mengendalikan dan menguasai massa.

Saat ini, pemerintah secara terbuka telah menggumumkan homeless media untuk bekerja sama. Menyebarkan informasi pembangunan, atau alasan apa pun itu.

Kedepannya, tentu bisa tergambar. Wajah demokrasi dan kebisingan dunia maya. Apalagi bila Anda, berbeda pendapat dan dianggap merugikan wajah pemerintah.(***)

Penulis:
Muhlis Suhaeri
CEO Borneoreview.co

Baca Selengkapnya...

Kemacetan Lalu Lintas, Akar Masalah dan Penyebabnya

Penulis: Muhlis Suhaeri

Setiap hari kita selalu menyaksikan kemacetan lalu lintas di sekitar kita. Setiap kali bicarakan kemacetan, selalu saja warga yang disalahkan. Tidak tertib. Tidak mau antri. Atau, perilaku tak tertib lainnya. Ada benarnya.

Namun, apakah kita memiliki satu blue print, terkait rencana pembangunan kota dalam mengatasi kemacetan di wilayah perkotaan?

Mari kita lihat bersama. Ketika bicara tentang kemacetan, tentu harus bicara mulai dari sektor hulu hingga hilir. Hulu artinya, sejauhmana pemerintah memiliki rencana dan kebijakan terkait masalah tersebut.

Bicara tentang kemacetan, tentu tak bisa dipisahkan dengan jumlah kendaraan yang ada. Saat ini, faktanya jumlah kendaraan semakin banyak. Tak terbendung jumlahnya.

Orang bisa beli kendaraan sebanyak apa pun, asal memiliki uang. Orang bisa beli kendaraan apa saja, meski tak miliki ruang parkir di rumahnya.

Aturan di Sektor Hulu

Kemacetan di berbagai kota di Indonesia, tak lepas dari, tidak adanya aturan yang mengatur terkait jumlah kendaraan. Misalnya, terkait kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil.

Apakah pemerintah memiliki aturan yang jelas dan dilaksanakan, terkait masalah itu? Misalnya, berapa jumlah kendaraan yang harus dimiliki oleh satu keluarga? Apakah ketika orang membeli kendaraan, apakah mereka ditanya, berapa gaji Anda satu bulannya?

Apakah ada aturan, ketika gaji sekian jumlahnya, Anda hanya bisa membeli jenis kendaraan model dan tahun ini. Atau, apakah ketika orang beli kendaraan baru, mereka ditanya atau ada inspeksi ke rumah, apakah pembeli itu memiliki ruang parkir di rumahnya?

Guys, inilah negeri paling koboi. Tak ada semua aturan itu. Kalau pun ada, malah bikin masalah baru. Misalnya di Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, diberlakukan aturan mobil ganjil dan genap. Yang ada bukan bikin lalu lintas terurai. Malah bikin orang harus beli mobil baru, dengan nomor ganjil atau genap.

Tak heran bila, jumlah kendaraan semakin hari semakin banyak beredar di jalan. Meledak jumlahnya. Sebab, tak ada pasal yang membuat orang harus berhenti bertindak, batalkan beli kendaraan baru.

Di Pontianak misalnya. Ketika pagi jam masuk sekolah. Kita bisa menyaksikan, jalanan diisi anak sekolah pakai kendaraan bermotor. Padahal, usia mereka belum cukup. Tak ada SIM. Orang tua karena tak mau repot, memberikan motor kepada anak-anak usia sekolah. Bahkan, anak usia SMP atau SMA, sudah pakai motor 150 CC atau 250 CC.

Kita bisa melihat ibu-ibu masih pakai daster, bonceng dua anaknya. Bahkan, kadang anak kecilnya, karena tak ada yang jagain di rumah, anak itu dibawa pakai motor juga.

Bisa dibayangkan. Jalanan itu ibarat menonton film horor. Penuh ironi dan tragik. Tapi harus kita tonton, karena itu menghibur. Padahal, lalu lintas itu bukan film horor. Sebab, ada kematian yang selalu mengancam, setiap pengguna jalan. Setiap detik, jam dan hari.

Ketika tak ada aturan untuk membatasi jumlah kendaraan, jangan harap kemacetan bisa diselesaikan di kota-kota di Indonesia. Pontianak, khususnya.

[caption id="attachment_26262" align="aligncenter" width="640"] Kemacetan di salah satu perempatan di Kota Pontianak.(Ist)[/caption]

Tata Ruang di Sektor Hulu

Aturan mengurai berlalu lintas juga terkait dengan aturan tata ruang. Dari sisi tata ruang, ada aturan atau zonasi yang dibuat. Ada aturan dan peruntukan jelas terhadap satu wilayah. Misalnya, satu wilayah hanya digunakan untuk perumahan, perkantoran, pendidikan, aktivitas ekonomi atau industri.

Saat ini, jarang sekali kita bisa melihat, ada aturan tata ruang yang jelas peruntukannya. Satu komplek perumahan bisa untuk tempat tinggal, kantor, ruang usaha, bahkan untuk aktivitas produksi atau pabrik skala kecil.

Bisa dibayangkan, ketika satu wilayah tak ada peruntukan yang jelas. Tentu hal itu bakal berimbas pada sektor lalu lintas. Semua wilayah bakal terjadi kemacetan. Kesemrawutan.

Tata ruang di sini, tentu tak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya kota-kota di dunia atau Indonesia. Kota-kota besar di Eropa atau Amerika Serikat, misalnya, kota dibangun dengan rencana yang tepat. Ada zonasi dan peruntukan.

Kota dibangun sebelum manusia ditempatkan di wilayah itu, sehingga pembangunan jalan, perumahan, atau industri, bisa direncanakan dari awal. Kota seperti New York, Barecelona atau kota-kota besar lainnya. Kalau dilihat peta kota itu dari atas, maka sangat jelas terlihat. Struktur tata kotanya. Jalan terlihat lurus dan rapi. Tidak saling menyilang dan sengkarut.

Beda dengan jalan di Indonesia. Yang dibangun dari jalan-jalan kampung, lalu dilebarkan karena ada kebutuhan semakin banyak kendaraan lewat. Jalan berkelok-kelok tak karuan. Bahkan, jalan bagi perjalanan ke luar kota yang menembus wilayah baru.

Tak heran bila, jalanan di Indonesia, memiliki risiko yang tinggi dari sisi kecelakaan. Jalan menikung, sudut terlalu tajam. Atau, jalan memiliki banyak titik pertemuan, sehingga berbahaya bagi kendaraan.

Minimnya tata ruang bagi penambahan jalan baru, turut membuat kemacetan di wilayah kota.

Pembinaan SDM di Sektor Hulu  

Kemacetan di Indoensia, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan sumber daya manusia (SDM). Semakin orang tak terdidik dengan baik, semakin kacau dan tak tertib di jalan.

Cara berlalu lintas orang di jalan, merupakan representasi dari struktur sosial suatu negara. Semakin baik masyarakat berlalu lintas, semakin baik struktur sosial negara itu.

Ketika SDM baik, semakin baik pula cara berkendara di jalan. Menghargai pengguna jalan lain. Memiliki etika berkendara dan lainnya. Artinya, wajah suatu negara, bisa dilihat dari cara mereka berlalu lintas.

Pembinaan SDM di sektor hulu, tentu saja banyak hal mesti dilakukan. Yang paling mendasar adalah, bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang baik dalam berlalu lintas. Ini tentu saja menyangkut banyak hal, perangkat dan institusi.

Penanganan di Sektor Hilir

Ketika sektor hulu sudah dibuat aturan atau regulasinya, kita tentu harus memikirkan sektor hilirnya. Bagaimana supaya orang bisa nyaman, ketika harus bekerja, atau menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tentu harus ada transportasi publik yang mudah diakses, nyaman, murah dan aman.

Transportasi publik itu tentu saja beragam. Tapi, bagi kota-kota besar dunia, transportasi publik itu adalah kereta api. Sebab, kereta api jadi solusi jangka panjang bagi suatu kota, untuk mobilisasi warga dan mengurai lalu lintas.

Di kota-kota besar dunia, pasti ada jalur kereta api yang dibuat. Bahkan, dibangun beberapa tingkat di bawah tanah. Fungsinya, tentu saja supaya bisa memuat lebih banyak orang.

Bagi kota-kota sedang atau menengah, tentu bisa menggunakan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Seperti bis atau angkot yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, bisa diakses pelajar, pekerja atau siapa pun.

Trus, bagaimana dengan Kota Pontianak misalnya, yang terlanjur tidak memiliki transportasi publik yang baik dan ramah warga?

Tentu saja belum terlambat, memulai desain pembangunan transportasi publik yang baik. Daripada Kota Pontianak harus buntu kedepannya. Sebab, semakin cepat pertambahan jumlah kendaraan, tapi tak diiringi dengan pembangunan atau penambahan ruas jalan.

Pembangunan transportasi publik, tentu saja bukan jargon. Harus dimulai dan segera dilaksanakan. Warga kota, tentu saja tidak boleh dibiarkan menanggung nasibnya sendiri, dengan menggunakan motor dan rawan kecelakaan. Wajah pemerintah kota harus hadir.

Pemerintah harus mulai menata kota, dan menjaga ruang publik itu dengan baik, sehingga kemacetan bisa diminimalisir. Harus ada kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap aturan.

Tata ruang yang baik, tentu saja tak hanya sekedar mengurai kemacetan. Tapi juga memikirkan bencana ekologis. Seperti, terjadinya banjir atau kebakaran. Daerah yang menjadi resapan air, bisnis, industri dan lainnya. Harus ada aturan dan pengawasan ketat, terkait tata ruang.

Dari sisi SDM, mengatasi kemacetan kota, mesti ada peningkatan kesadaran berlalu lintas. Misalnya, melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas SDM, secara teknis atau aturan. Semakin orang paham dengan aturan, semakin baik mereka berlalu lintas, dan menghargai pengguna jalan yang lain.

Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bersama. Dalam keluarga, sekolah, perusahaan atau instansi lainnya. Orang tua, guru, atau polisi, harus membimbing anak, supaya lebih memahami cara berlalu lintas yang baik. Belajar menghargai orang melalui etika berkendara.

Juga yang paling penting adalah, ada penerapan dan pengawasan yang baik dalam berkendara, melalui pembuatan SIM, trayek lalu lintas, dan aturan lainnya.

Jadi, itulah masalah yang harus diselesaikan dalam mengurai lalu lintas. Kemacetan lalu lintas, tentu saja tidak sekedar: ciri kota mulai besar.

Itu hanya logika berpikir, dan kemalasan orang menyelesaikan dan menangani masalah lalu lintas dengan baik.***

Penulis:

Muhlis Suhaeri

CEO di Borneoreview.co

Baca Selengkapnya...

Jejak Perkampungan Pasukan Kubilai Khan di Pulau Maya (Bagian 2)

Penulis: Muhlis Suhaeri

Pulau Maya merupakan kecamatan di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pusat pemerintahan di Desa Tanjung Satai. Pulau Maya memiliki lima desa. Yaitu: Tanjung Satai, Satai Lestari, Kemboja, Dusun Besar dan Dusun Kecil. Pada tahun 2011, kecamatan ini dimekarkan menjadi Kecamatan Kepulauan Karimata.

Berdasarkan data BPS, luas daratan Pulau Maya sekitar 764,6o kilometer persegi. Pulau Maya memiliki garis pantai sepanjang 140,5 kilometer, dan titik tertinggi 509 meter.

Pulau Maya bisa ditempuh dengan speedboat atau perahu tradisional dari Sukadana, Kayong Utara. Pulau Maya dibagi menjadi beberapa kampung. Ada Kampung Sungai Lumpur. Batu Malang. Pasir Banjar. Sungai Sembilang, dan lainnya.

“Hanya Batu Malang dan Batu Lumpur yang ada penghuninya,” kata Hasan, warga Pulau Maya.

Dulu, Pulau Maya jadi transit dari Jawa ke China atau sebaliknya. Ada angin musim. Pulau Maya jadi persinggahan pasukan Tartar atau Mongol, untuk hukum Raja Singasari, Kertanegara. Mereka bangun perkampungan yang bisa mengarah ke Jawa atau China.

Tak hanya ke Jawa, kapal Tiongkok juga ke Palembang untuk perdagangan. Dari Tiongkok, ada komoditas keramik, besi, sutera dan lainnya. Dari Palembang, ada rempah, dan lainnya.

Jejak pasukan Kubilai Khan terlihat di Pulau Maya. Ada galangan kapal di Teluk Nuri. Teluk bagus untuk hindari badai. Ada banyak bangkai kapal zaman dulu. Di Dusun Besar banyak ditemukan kayu belian. Jenis kayu keras khas Kalimantan, bagus untuk perbaiki kapal.

Ada sumber air bersih yang bagus. Sangat ideal untuk perbekalan. Ada lahan yang bisa ditanami untuk pangan. Bisa menanam padi.

Salah satu perbekalan yang bagus untuk pelayaran adalah kelapa tua. Airnya bisa diminum. Buah kelapa bisa makan.  Arang bisa digunakan untuk api. Artinya, semua bagian bisa digunakan.

Untuk dukung kehidupan perkampungan, didatangkan orang Dayak dari Telok Melano, Sukadana. Ada bukti kehadiran orang Dayak di perkampungan. Ditemukan beliung atau kampak, manik-manik dan berbagai perlengkapan upacara adat.

“Kalau dilihat dari lokasinya, Dusun Besar dan Dusun Kecil, ada perbukitan yang cocok digunakan untuk pertanian,” kata Edi, ahli tambang dan pemerhati sejarah. Edi telah mengumpulkan banyak artefak dari Pulau Maya.

Terkait keberadaan orang Dayak di Pulau Maya, hingga saat ini, masih banyak orang Dayak dari Melano, ziarah keluarga atau leluhur di Pulau Maya. Mereka mengakui, leluhurnya yang menanam durian, dan lainnya. Durian sudah ada pada abad ke 11 dan 12.

Di Pulau Maya pernah ditemukan arca Buddha. Tradisi Buddha biasanya memakamkan orang yang meninggal dengan kremasi atau dibakar. Abunya disimpan dalam tempayan kecil selebar 30 cm hingga 40 cm.

Tempayan ditanam 50 cm di tanah. Di tempayan berisi abu pembakaran, biasanya keluarga menyertakan perhiasan dari emas.

Tak hanya emas dan gerabah, Pulau Maya jadi lokasi perbaikan kapal. “Pernah ditemukan kayu papan, tapi itu bukan kayu ulin atau kayu Kalimantan,” kata Edi.

[c Tanjung Satai di Pulau Maya dilihat dari udara dengan pemandangan laut dan dermaga di pinggir perkampungan.(Foto Warta Kayong)[/caption]

Namun, jejak kehidupan perkampungan itu menghilang begitu saja. Kenapa hilang begitu saja?

Pada zaman dulu, diperkirakan ada serangan perompak laut. Adanya emas tak hanya buat orang datang untuk cari emas. Juga mengundang bajak laut untuk datang dan mencari emas.

Ada bekas-bekas tunggul terbakar. Ada tanda kematian dan pembantaian. Lokasi yang dapat menggambarkan pembantaian itu, ada di wilayah Pasir Putih. Pernah juga ditemukan tengkorak-tengkorak manusia, seperti bekas pembantaian di Pulau Hantu.

Di Dusun Totek, banyak ditemukan tunggul-tunggul kayu bekas kebakaran. Ada bekas kayu bulat 40 cm lebarnya. ”Entah gimana nanjakkannya tuh,” kata Hasan.

Tunggul kayu itu memanjang. Seperti ciri khas rumah Tiongkok, modelnya memanjang. Rumah dibangun secara menyambung.

Hilangnya peradaban dan kampung di Pulau Maya, tentu saja bawa kisah tersendiri. Sebab, menaklukkan perkampungan yang dihuni banyak orang, tentu butuh armada dan pasukan terlatih dalam jumlah besar. Tidak hanya segerombolan bajak laut dengan satu kapal.

Bisa saja perompak itu, pasukan dari kerajaan. Sebab, kemampuan menggerakkan kapal dan pasukan dalam jumlah besar, hanya bisa dilakukan oleh satuan tempur kerajaan.

Kisah Hasan Pemburu Harta Karun

Sejak tahun 1990, Pulau Maya jadi perburuan harta karun. Ratusan orang berduyun-duyun dalam beberapa kelompok, mencari harta karun.

Mereka pasang jek, istilah untuk menyemprotkan air, agar tanah terkelupas dan terurai. Tanah tebing disiram untuk buang lumpurnya. Ketika ditemukan barangnya tidak rusak.

Warga menemukan barang terbuat dari emas. Ada piring, cangkir, sendok, liontin, cincin, jarum, dan lainnya. Ada gerabah dari keramik, manik-manik dan peralatan pertanian.

Hasan merupakan orang yang masih menekuni pekerjaan itu. Sejak tahun 2017, ia mulai menggali dan menyemprot tanah untuk mencari harta karun.

Hasan kelahiran 1972. Di Pulau Maya sudah 9 tahun. Sebelumnya merantau ke berbagai daerah. Mulai tertarik cari harta karun, awalnya dengar dari kawan, asli Pulau Maya.

Kawan itu cerita tentang Dusun Totek. Saat datang, lokasi sudah hancur.

Untuk menentukan wilayah pencarian, harus dilihat tanda-tandanya. Misalnya, pecahan keramik atau tunggul di luar ruangan. Barulah dicari pakai semprot air dengan mesin.

”Dulu, kita sering dapat emas. Kita lebur emasnya dan dijual,” kata Hasan.

Hssan tak pernah menemukan barang utuh. Semua sudah hancur. Kadang menemukan keramik pecah bertulis huruf China.

Warga tidak tahu, apakah barang itu termasuk peninggalan sejarah atau bukan. Motifnya menyambung hidup saja. Ketika menemukan barang, dapat dijual dan hasilkan uang. Sesederhana itu.

Hasan pernah dapat emas berbentuk nanas. Beratnya sekitar 6,8 gram. Barang itu sudah dijual.

Mencari harta karun tak hanya dilakukan warga asli yang tinggal di Pulau Maya. Ada ustadz dari Pontianak, Banten, Demak, dan Martapura Kalsel, datang ke Totek mencari harta karun.

Mereka tak cari barang dengan menggali. Namun, melakukan ritual dengan baca zikir atau doa. Namun, infonya tak ada yang pernah dapat barang.

Dusun Totek merupakan pusat pencarian harta karun. Totek berasal dari nama Dewa Swan Tek Kong. Tapi, nama itu sulit diucapkan. Lidah warga lokal menyebutnya dengan Totek.

Nama Totek berasal dari Dewa Kwan Tek Kong. Ia jenderal perang ternama dari Tiongkok. Sang Dewa memiliki karakter dan sifat mulia. Juga sifat kepahlawanan dan baik hati. Jadi contoh baik. Karenanya, dijadikan dewa dan disembah.

Dewa Kwan Tek Kong dipuja sejak Dinasti Song. Yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 960 hingga 1279 Masehi. Dinasti Song berakhir setelah ditaklukkan Mongol.

Kisah pemujaan Dewa Kwan Tek Kong dilakukan berbagai kalangan. Juga jadi pemersatu budaya masyarakat Tionghoa. Kwan Tek Kong selalu digambarkan dengan kepercayaan, welas asih dan kesetiaan.

Di Totek pernah ditemukan prasasti yang diukir di batu. Tapi, pemburu harta karun telah menghancurkan prasasti. Dikira di prasasti ada emas.

Kini, Dusun Totek sudah sepi. Sekitar 2018, orang mulai meninggalkannya.

Hasan tetap berdiri dan mencari. Awal Maret 2026, ia menemukan lima jenis barang terbuat dari emas. Ada anting-anting, liontin, serta cincin. Semua sekitar 15 gram.

Hasan menemukan emas di Gunung Tugu. Berjarak sekitar 5 kilometer dari Dusun Totek. Ditemukan di dalam tanah. Di dataran paling tinggi di Pulau Maya, sekitar 509 Mpdl.

Hasan tidak sendiri. Ada Edi yang selalu jadi pasangan, ketika ada barang ditemukan. Hingga saat ini, Hasan dan Edi sudah kumpulkan 180 kilogram artefak dari Pulau Maya. Ada keramik dari zaman Dinasti Yuan atau Mongolia. Ada Dinasti Song. Ada emas dan perabot gerabah lainnya.

Kisah Hasan, bukan kisah baru dalam menjejak sejarah peradaban di negeri ini. Ketika ada barang temuan di tanah, yang bisa menjelaskan sejarah panjang negeri ini. Tak ada yang peduli.

”Kami tak pernah berhubungan dengan pemerintah untuk melestarikan barang-barang penemuan itu. Pokoknya dapat dijual. Kita perlu duit,” kata Hasan dengan polos.

Bisa dibayangkan, perjalanan suatu bangsa. Yang tak pernah memahami sejarah dan jati dirinya. Terus berjalan pada tapak yang semakin pudar. Tak lagi bisa memaknai, kisah dan peradabannya sendiri.(Muhlis Suhaeri)

Baca Selengkapnya...