Sungai Kapuas: Antara Mitos, Kutukan dan Kenyataan

Oleh; Muhlis Suhaeri

Siapa orang di Indoensia yang tak kenal sungai Kapuas?

Kalau ada yang mengaku tak kenal sungai Kapuas, aku yakin, nilai pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)-nya, pasti jelek. Bukankah, sejak kita sekolah dasar, guru selalu memberi pertanyaan.

Apa nama sungai paling panjang di Indonesia? Jawabnya; sungai Kapuas. Titik.

Ketika itu, bila menyebut nama sungai Kapuas, selalu muncul bayangan, akan suatu petualangan seru. Menyusuri kelok alur sungai. Singgah di perkampungan. Mengamati pola hidup masyarakat, unik dan sahaja. Atau, malah dikejar-kejar penduduk lokal, karena mengintip gadis-gadis kampung sedang mandi.

Ya, bayangan dan fantasi itu muncul, karena aku begitu menikmati tokoh Tom Sawyer karya Mark Twain. Atau, pengembaraan para tokoh di buku Dr Karl May.


Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai itu membentang sepanjang 1086 km dari hulu di Kabupaten Putussibau, hingga Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sungai Kapuas melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, Pontianak dan Kota Pontianak. Lebar alur sungai Kapuas sekitar 70-150 meter, dengan kedalaman puluhan meter. Sungai ini, tidak pernah kering sepanjang tahun.

Semua kehidupan di Kalbar, seolah tak lepas dari aliran airnya. Sungai Kapuas menjadi urat nadi. Tak heran, di sepanjang aliran sungai Kapuas, segala yang berbau kehidupan, bakal muncul. Contoh saja, ketika orang Dayak mendirikan rumah betang (rumah panjang). Mereka akan mendirikan rumah di sepanjang aliran sungai. Tujuannya tak lain, memudahkan berbagai aktifitas kehidupan.

Sungai Kapuas menjadi jalur transportasi pengangkutan barang hingga kini. Bahkan, ketika beberapa wilayah kabupaten belum terhubung jalan raya, alur sungai Kapuas sangat penting peranannya. Orang menggunakan alur sungai Kapuas, untuk mengangkut sembilan kebutuhan pokok, hasil kebun, karet, bahkan manusia. Mereka menggunakan perahu motor bandung.

Ini perahu khas. Lebar 4-6 meter dengan panjang belasan meter. Bagian atas perahu menyerupai rumah. Bunyi mesin perahu menggelegar. Berirama ritmis dan konstan. Dung-dung-dung. Itulah yang membuat perahu ini, dinamakan perahu motor bandung.

Ketika RI konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963, jalur sungai Kapuas begitu penting. Mobilisasi pasukan dari Pontianak ke sepanjang perbatasan, menggunakan perahu motor bandung.

Hingga kini, sungai Kapuas menjadi tempat berlabuh kapal barang dan penumpang dari luar propinsi. Artinya, sungai Kapuas menjadi pintu utama, keluar dan masuknya barang, dan manusia di Kalimantan Barat. Tak hanya itu, sungai Kapuas menjadi air kehidupan bagi masyarakat Kalbar. Masyarakat menggunakan sungai Kapuas untuk air minum, mandi, mengairi sawah dan kebun.

Sungai Kapuas menghidupi segala bentuk kehidupan masyarakat. Tak bisa dibayangkan, seandainya sungai Kapuas, tiba-tiba menghilang. Segala bentuk kehidupan juga bakal terampas.

Orang tidak bisa lagi mendayung sampan, menjual jasa menyeberangi sungai Kapuas. Anak kecil tak lagi berenang dan mandi, barang dan jasa dari luar atau dalam propinsi terhenti, dan Perusahaan Air Minum (PAM) tidak bisa beroperasi, karena tidak ada pasokan air. Apa jadinya?

Bagi aku, sungai Kapuas punya kenangan sendiri. Ini berhubungan dengan mitos dan kutukan. Ada kepercayaan di masyarakat Kalbar, bila orang sudah minum air sungai Kapuas, mereka akan kembali lagi ke Kalbar.

Ketika mendengar cerita ini, aku senyum-senyum saja. Ah, tahyul, kataku. Bagi orang yang telah mempelajari, dan berkutat dengan filsafat Materialisme, Dialektika, dan Historis (MDH), Karl Mark, cerita seperti itu, tentu aku anggap angin lalu saja.

Lalu, apa hubungan sungai Kapuas dengan aku?

Lima belas tahun silam, aku pernah berkeliaran, selama beberapa bulan di Kalbar. Menyambangi kawan. Bergaul di jalanan. Nongkrong di warung kopi. Minum dan mandi di sungai Kapuas. Begadang di tepian alurnya, sambil menikmati air sungai pasang. Pokoknya, tak bisa dipisahkan dengan aliran sungai Kapuas.

Di balik keterbukaan masyarakat, dan sifat kekeluargaannya, ada aura terpendam dan menyimpan bara. Masyarakat tersekat dalam berbagai isu etnis, agama, dan golongan. Alamnya ekstrem dan panas. Sulit mendapat air bersih, karena tanah gambut, dan kadar zat besinya tinggi. Jalan putus di mana-mana. Listrik selalu mati.

Segala konotasi buruk itulah, yang membuatku kembali ke Jawa. Aku ingat betul, sebelum kapal meninggalkan bibir sungai Kapuas, menuju lautan lepas, aku mengeluarkan sebuah kutukan dalam hati, “Aku tak ingin lagi melihat Kalbar.”

Selama belasan tahun, aku melupakan aliran sungai Kapuas. Aku menjalani rutinitas hidup di Jakarta. Tiba-tiba, ada seorang teman mengajak ke Kalbar. Menulis buku. Aku tercenung. Bayangan dan alur sungai Kapuas, kembali hadir. Sebelum pesawat lepas landas dari Cengkareng, aku seolah mencium bau dan aroma sungai Kapuas. Warna airnya. Kuat arusnya. Bonggol kayu terapung yang memenuhi aliran sungai. Ah, ia terlihat begitu dekat.

Menjelang pesawat mendarat, sebuah pemandangan hadir. Nun jauh di bawah, terlihat garis coklat memanjang. Berkelok-kelok tanpa putus di antara warna hijau pudar. Sepanjang sungai Kapuas, hutan telah gundul. Berbagai cabang anak sungainya, membuat sungai Kapuas seperti naga sedang tidur. Yang meletakkan kaki, sungut, dan kepalanya, untuk rehat.

Begitu mendarat, aku langsung bergumam. “Inilah tanah kutukan.” Aku dikutuk. Termakan mitos sungai Kapuas. Barang siapa telah minum air sungai Kapuas, ia akan kembali lagi.

Nyatanya, kutukan berlanjut. Selama hidup hampir setahun di Kalbar, aku harus memutuskan satu perkara. Yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Pernikahan. Kalimat apa itu? Bagiku, pernikahan adalah “kutukan”.

Bagaimana tidak?

Kita dipaksa memahami istri. Keluarga istri. Ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, atau sederetan nama lainnya. Memaklumi kemauannya. Kesalahannya. Entah apa lagi. Semua itu, tentu menguras energi. Coba tanya, apa devinisi pernikahan pada seribu orang? Niscaya kita akan mendapat seribu jawaban berbeda. Pernikahan, begitu penuh misteri. Ada sesuatu yang harus kita pelajari, tiada henti.

Karena aku merasa telah dikutuk, aku harus bahagia dengan pernikahan ini. Kalau tidak bahagia, aku hanya membuang waktu saja. Begitulah, pikiranku menyikapi arti pernikahan.

Istriku lahir, besar, kuliah, mencari makan untuk hidup, di kota yang dialiri sungai Kapuas. Dalam daging dan aliran darahnya, mengalir denyut sungai Kapuas. Dia juga menjadi saksi dan memberitakan, segala peristiwa yang pernah terjadi di sepanjang sungai Kapuas.

Ya, begitulah. Faktanya, kehidupanku kini, tak lepas dari denyut sungai Kapuas. Sungai yang pernah kukutuk, dan tidak kupercayai mitosnya.

Kini, aku harus meleburkan diri.
Mencari makna mitos dan kutukan sungai Kapuas, dengan kebahagiaan.
Merangkul dan menikmati, setiap aliran dan arus sungai Kapuas, dengan gelegak energi. Memandang dan menikmati tetes demi tetes reguk airnya.

Meski, aliran sungai itu….
telah mengandung merkuri dan berbagai bahan beracun lainnya……

Foto Lukas B. Wijanarko

Baca Selengkapnya...

Those Who are Spread Out.

In the shelter of the refugee, they hope that they can build their self concept, get rid of their trauma, and start their new life. A hollow expectation.

Oleh Muhlis Suhaeri

Sambas, 1999. the flame of hatred is burnt. Those people are grilled by the anger. The riot exploded. The people of Sambas Malay in one side and the Maduranese in the other side. The riot caused many victims from both sides. Children lost their father. Wives lost their husband. Many people hurt, the dead was uncountable.

For the survivors they suffer too. They were expelled from theirs land, and their home for years. In 2001, The National Coordination Agent (Bakornas PBP) did the census to them. It revealed that the total number of the refugee was 58.5 thousand

The government gave them the land in Tebang Kacang. Sungai Raya sub-district, Pontianak. It is about 25 km from Pontianak. Although it is quite near from the capital city, Tebang Kacang is difficult to be reached by the vehicle. It is not included that the land where they lived is peat land.


The infrastructure bring the obstacle for them. People can use the river to Pontianak. But, the cost of the transportation was not worthy with the goods that they bring. The students are also have the difficulties to get the education. Most of the teacher can not stand teaching there. The transportation because of the bad road, caused the teacher can not teach, or they do not want to come there. No wonder if in another region there is a term dropped out students, in Tebang Kacang the term is dropped out teacher.

There is no hope to life in Tebang Kacang. Most of the youth left the relocation. They go to various region in west Kalimantan. There are some of them that go to Malaysia and Saudi Arabia. They become woman workers there.

Now, most of the people that life in the relocation are parents and the widows. A woman institution gathered the widows in an activity. They met once in a few weeks. They strengthen each other and share their story. They make various activity and skill. They were bounded by the feeling of togetherness. They are the people that left behind and broken out.

the riots began from the Parit Setia village, that well known by the bleeding lebaran tragedy. Bambang Hendra Suta Purwana in conflict of ethnic community in sambas 1999 noted that the riot was triggered by an attack to the society on January 19 1999, or on Idhul Fitri. This attack caused 3 villagers died, and 2 people got injured.

There are two version of the cause of that riots. The version of Sambas Malay, on January 17 1999, Hasan bin Niyam, a Maduranese, was caught and hit because he was suspected to steal in Amat bin Tajuin house, a Malay. After being caught, Hasan was arrested by the police.

In the version on Maduranese, 3 people drunk and they took a rented motorbike to Parit Setia village. They suddenly knocked a house and asked for the ride. When the got undressed, they took out their sickle. The house owner scared and yelled to the burglar. That made people came to the house. Ane of them was caught and beated the people.

Many aspects have tried to make peace on the bleeding lebaran. There a peace point, but in other place, there was a stab. Rude, a Maduranese, stab Idris, a Malay. Rudi did not want to pay the fee, so he was stopped on the road. That case triggered the riot to be wider to the entire Sambas.

Subro, an activist Mitra Sekolah said that Sambas riot is just about time. There was a precondition before the riot explode. The riot in 1997 was near to the public election. And the riot in 1999 was also near to the public election. That condition also triggered by the lots of jobless people. Until now, the chronologist and the caused is not finished yet.

The police headquarters, as written in D&R magazine edition 3-8 mei 1999, ever pointed Prof. Parsudi Suparlan to lead the anthropologist, sociology and psychology experts to find out the root of the conflict that happened along 9-20 april 1999. the team member were Prof. Budhisantoso, Prof. Sardjono Jatiman, Prof. Sarlito Wirawan, dan Prof. Syarif Ibrahim Alqadrie.

Suparlan assumed that the conflict between the ethnic communities in sambas happened because the Maduranese in sambas generally want to be the winner. But there are no rules that they obey. Meanwhile, the Malay like Javanese, is more tolerance. Malay people prefer to life in peace. When Maduranese have a trouble, they will directly use their sickle and hurt other people. Malay people was afraid. Because Maduranese knew that malay was afraid to them, they were more brutal.

So, from where did the courage appear on the malay youth? According to Prof. Parsudi Suparlan, in the article in DR magazine, this is the accumulation of the pressure that they have felt for years.

When the riot in sambas were getting bigger, people were carried by a truck and some of them by using the ship of navy seals. ”people who picked up the victim and did the handling from the beginning was the Maduranese, and Maduranese students. The others perhaps became more stereotype, no one moved”, said Subro.

A long debate was still happening between the youth of west Kalimantan and the Maduranese when the refugees got closed to Pontianak. In that meeting, the government refuse to accept the refugees in the public facilities, just like sport building, Sultan Syarif Abdurahman stadion and Khatulistiwa badminton stadion, and hajj dormitory. ”the reason of the refusal was easy, after the handling of the last refugees in 1997, that building was broken, and there were many goods that lost”. Said Subro.

The negotiation was held in the house of West Kalimantan governor. People that attended there were West Kalimantan governor Aspar Aswin, some head of official officers, students, and Maduranese H. Sulaiman. There were a student that was very upset and said, ”Well if we can not accept them, so just let them go to the sea!”

Things that always became the reason for the refusal was that Pontianak will be dump and dirty by the refugees. But finally, the government accepted the refugees in the public place.
All of that sport facilities were used by the refugees. The refugees stream was happened until 2000. in the shelter, the refugees got help just like food. The more refugees, the less the food together with the riots and Sampit, Ambon, Poso, etc.


Sambas riots caused many damages. Burnt houses, many victims. 401 Maduranese were died, 14 Malay, and 1 Dayaknese. Meanwhile 17 Maduranese, 45 Malay, and 3 Dayaknese got injured. Thousand of houses were burnt and crushed. 4367 houses belong to Maduranese, 22 Malay houses, and 21 from other tribes. The damaged house, consist of 239 Maduranese houses, and 6 Malay’s.

The number of the died people was just like the phenomenon of ice berg. Those who legally noted was predicted to be less than the real number of the victims. Many people that disappeared. On behalf of the stability, there were certain sides that intentionally reduced the number of the victims. They buried the body to many places.

The relocation on Tebang Kacang is one relocation from tens relocations that were built by the government after the ethnic riots in sambas. From the beginning, the regional and central government had made a deal to decide the acceleration steps in handling the refugees in 3 steps. First is relocation, deceit program, and reconciliation.

The first step, the government was deciding the relocation in Tebang Kacang. That location was jungle and bushes. The building of the reconstruction were trough some steps. The first step was in 1999. the first relocation that was built names SP (Satuan Pemukiman) 1 in Tebang Kacang. After the separation of the area, SP 1 include to the Mekar sari village area.

SP 1 is the example relocation. The government built 500 houses. The facilities in this area are complete. There is a road that connect to other area, electricity, school, mosques. Every house are facing the road and looks neat. Those houses were 5 x 7 meters width. The wall is made from 2 x 20 cm wood, they were stickled in line cross to the side. The houses are painted by white chalk. Every houses is given a half hectare yard, 1 hectare garden, and 2 hectares for business area. Water is taken from the rain. The water in from the well is reddish to black. It is the features of gambut water. Every houses will have 1500 water place from USAID.

The yard is black and dusty. The village road is a soil with the width about 3 meters. On the left and the right side there are small canal. Various plants grow up around the road. Since the last two years, government made a cement road with 1 meter width on the land road. That cement road only trough the main access in that village. Now, from more than 500 houses, there are only 385 families or 2163 people. They named the SP 1 with Madani.

After 2000. government built some living units like SP 2, SP 3, Zakia, and Rasau 3, etc. The project of relocation building was fully given to the contractor. The price of each house is cheap. Amri, the worker of Husin Baagil, a contractor in Zakia relocation stated that the cost of each house is 3.5 million.

That house was handled by the handyman with the cost is 150 thousand per unit. On three days, that house can be finished. To catch the deadline, every house was done carelessly. The house connector was only nailed. The house was made on the tree stump. Amri did 2000 house building project. It costs Rp 10 billion

There was an irrigation project. The purpose is to take the Kapuas river to the houses. The cost of the project was Rp 6 billion. In that project, government give 100 thousands land. Most of them belong to the government, so the huge cost were not needed for that relocation project. Amri said.

According to Amri, the refugees wanted to moved to 28 Oktober road in Pontianak. But, the land there is belong to the people there, so government has to pay for the payment to the people. There were no budget for that made government placed the relocation in Tebang Kacang and around it.

Another developer, H. Alawi said that the house price for the refugees is cheap. It is 3 million on size 4.5x5 meter. Alawi made the houses in SP 3 relocation. The benefit from that he use to buy the land for the other refugees. In SP 3 there are about 260 hectare. Every family got 25x25 meters land. Government give the farming land for about a quarter hectares.

Alawi is actually a refugee too. He did the evacuation because of the riots between Maduranese and Dayaknese in Sanggau Ledo in 1997. Alawi was born in Pontianak more than 50 years ago. His parents were in West Kalimantan since 1918. now his father is still alive and live in Desa Banjar Billah, Tambelangan sub district, Sampang district, Madura. His parents firstly came to West Kalimantan as a cow trader. He usually put ashore in Pemangkat, in Sambas harbors.

When the riots happened in 1999, government placed the refugees in Untan stadion, hajj dormitory, Pangsuma sport building, Kompi B 643, badminton sport building, Marhaban, Gudang Wajok and rice warehouse Syakirin. The refugees was helped by the government until two years. Every person got 3 ounce of rice each day, Rp 1500,-. It is little, and we understand that government do not have such a big number of money. Alawi said.

Less of the facility for take a bath, washing, the toilet and the sanitation made the many of the refugees got the disease, such as diarrhea, and others. Several people also died in there. There were a doctors, but the number of refugees were so many, so the doctors could not handle them all. Besides that, they were lack of nutrition and food.

The Government also gave two kinds of offering. First, placing the refugee in the relocation area by giving them Rp. 2,5 million, a house five times seven meter, one fourth hectares of field and two hectares industrial land. Second, for those who doesn’t want to be placed in relocation area, the government gave Rp. 5 millions for every head of family.

Alawi persuaded the public to leave the shelter and move to the relocation area. The reason was because of their life when they were in Sambas was not comfortable any longer. There was street, having land, cow, and any kinds of goods. We can say they were rich. Meanwhile, the relocation was merely a forest.

When the refugee moved to relocation SP 1, Alawi was one of those who moved firstly. He lived a year there. The destination is to give spirit and improve togetherness. Alawi had a house in Pontianak, and when he evacuated, he directly bought a house in Sepakat 2.

”Thanks God, we tried with the regional government to persuade them, so that they want to move. If they still stand to be refugee, when will they go forward?” Alwi said.

The movement of the refugee in the first step to SP 1 in 1999 mostly were from refugee in Sanggau Ledo riot. It was about to fail. Then, survey was redone. When the people started to leave the shelter, the other also did the same way. ”Those who leave do not want to stay in GOR Pangsuma and Stadion Untan any longer,” Alwi said.

The first refugee in Tebang Kacang got fertilizer. One family head can get 6 packs of fertilizers: 3 packs of urea, 2 SPs, and one KCl. But, the people couldn’t use the fertilizer. The relocation land was still like a forest. That’s why, they dumped it out, and some sold them. ”Long time ago, it’s difficult for us to pass away the land, moreover to give it fertilizer. If the government wanted to give the fertilizer, today is the right time,” Alwi said.

All cost of refugee came from the center government and taken from APBN. The government promised, if the refugee moved to relocation area, all facilities will be fixed up. In fact, the people had suggested it every month. Without the street, all of agricultural products such as vegetables finally was difficult to bring to Pontianak. If it could, the price must be expensive.

”We have already asked to the provincial government to build street, but there’s no response,” Alawi said. The reason is always about funding, because every region must need it. He realized that, West Kalimantan is not merely Tebang Kacang.

”Anyway, if we can build it step by step, the street will finally be here. And the people also have already been waiting for the promise along six years.”

Mostly, the people were farmers. They had no capital and their skill was just only farming. The problem of having no proper street is the problem till today. Saying that people can bring the agricultural product in the farming land, they would be not fresh anymore because of too long waiting for the boat to Pontianak.

As a picture, if the people will sell the product, he needs to rent a motorbike from the village to stagger (the harbors). The cost to rent the motorbike is about Rp. 7.000 for one people. If he brought a pack, he would be charged for Rp. 7.000. One pack heighten about 50 to 60 kilograms. From Pontianak stagger, he needs to go to boat and pays for Rp. 12.500. Waiting for the boat could take very long time, so that they vegetable could be not fresh anymore. The trip to Pontianak, in fact, needs 4 hours.

When at first moved to Tebang Kacang, Alawi was once mailed by Bengkayang Region Leader, Yakobus Luna. He asked Alawi and the other to go back to Bengkayang.

Government to help the refugees who will return and build a house. Bengkayang local governments have funds for that. Society considers Sanggau Ledo is like your own home. However, there are worries in the community. "Yes, if still Bengkayang Leader Mr. Luna. If other people Bengkayang Leader how? Later can secure no?" Said Alawi, fake greeting residents.

SP 1 citizens can send their children in elementary school of 67. SD is only four have a local building. The number of students as much as 185 people. So, the school turns. When the child class 1, 2, 3, entered the morning, the children's class 4, 5, 6 entering the day. Ideally, the school must build three more local. Two local to the class. A space for local teachers. The number of teachers' own six people.


The teachers’ office is in the warehouse. Teacher should add their number into nine people. They do not want to stay because the water is difficult to get. Honestly, we so not want to burden other teacher. Whoever come to teach, will replace other teachers that absent, Isbani said.

When first time teaching in 2001, Isbani not directly teach. But he looked for the information door to door to ask the people tell their experience. At the beginning, i taught not to make the students cleverer but to lost their trauma. Isbani said.

How? It is by playing while learning method, singing or make some jokes. For example, learning mathematics by singing. And by story telling method. He did it from 2001-2004. Isbani did not work alone. There are some human institution that have the program in the relocation area.

The private school is 9 km away from the relocation SP 1. to continue their education to high school, the students should come to Pontianak. Nowadays, there is SP 1 junior high school. He was feel challenged by the society to handled the students that have graduated from elementary school. With his own hard work, private junior high school was built. The first students were 17 people. One year later, he asked for operational permission. But it was not given to him. The reason is the junior high school is not worthy t get that. And that junior high school was held for two years.

In teaching, Isbani and other teacher do not get the salary. Finally he asked for help to the education department and that school become open school with module system. Now the students there are 40 people. In order to make the students want to study, Isbani has to fight by going to his students one by one. When there is a students that have difficulties in learning, and come to him after the school, he also happily accept them.

Isbani hopes that government are serious to give their attention to the teachers. Isbani himself do not have the transportation support or others. The insufficient facilities of the road caused the people can not have well education. Based on the data from education department, in 2004, the illiterate people in West Kalimantan in 131.590. From that number, 25.018 people are in Pontianak district.

The number of dropped out and poor students are plenty. According to Kholifah from human institution in Mekar village, SP 3, there are 154 people. They are students of elementary school and junior high school. In Zakiah village, there are 38 children. Oaks are expensive, so they can not afford to buy books.

The worst is in Zakiah relocation. To reach another area, people should cross the river the river and pay for Rp 10.000,-. If the children in the Zakia relocation want to get the education in junior high school, they have to cross the river. In Zakia, there is an elementary school. But teachers there are inactive. They like to make holiday longer and often absent in the school. Many people that protest that behavior.

The relocation of the refugees in SP 2, is worst. That relocation was built since 2000. the number of the family are 420, and the number of the people are 2114. most of the refugees are from Sejangkung sub district and Sekura, sambas.

In this relocation, there is no electricity. Whereas the distance from the electric pole is only 2 km. Long ago we were asking for the electricity to the government. Now, we want to pay it, so the electricity can reach SP 2. but until now, it can not be happen. Nihun said, he was the person who proposed the entrance of the refugees to the relocation SP 2.

People there live by farming. They plant the rice, corn, vegetables, ginger and pineapple. The marketing of the pineapple are difficult because there is no place to sell it. Ginger is the most developed plant there. Its age can reach 4-5 month. Ginger seeds 50 kg, can make 500 kg harvest. Its price is Rp 5000 per kg. It even can reach Rp 8000 per kg. The difficulty of transportation makes ginger price in relocation become Rp 2000 or kg. In relocation Sp 2, people can have tons of ginger.

But the result of farming is more difficult to sell. Moreover in rainy season, there will be no buyers, because the road can not passed.

Government promised to build the road. But infect, until now there is no road building. The reason is government lack of fee. SP 2 is only 11 km from Supadio airport Pontianak.
People have to ride their bicycle for about 5 km to sell their goods to the market. It can be given to other people, but the cost for it is expensive too. One bags is usually 50 kg.

In relocation SP 2, people get a house, a 25x200 meters land. That is the yard. The yard for business until now can not be given, while government promised to give 2 hektare for each family.

If the economic condition, it can be said that we will forget about the riots. But, when we find the difficulty, we will remember about it again. Nihun said. **


Indonesia Play Boy Magazine, December 2006

Baca Selengkapnya...

Mereka yang Tercerabut

Di pengungsian, mereka berharap bisa membangun jati diri, menghilangkan trauma, memulai hidup baru. Harapan yang hampa.

Oleh Muhlis Suhaeri

SAMBAS, 1999. Api kebencian berkobar. Orang-orang terpanggang amarah. Kerusuhan meledak. Masyarakat Melayu Sambas di satu pihak, etnis Madura di pihak lain. Korban berjatuhan dari keduanya. Anak kehilangan ayah. Istri kehilangan suami. Banyak yang terluka, tak terhitung yang mati.

Bagi yang selamat, tak kalah menderita. Mereka terusir dari tanah, dan tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Tahun 2001, Bakornas PBP melakukan pendataan terhadap mereka. Terungkap, pengungsi sedikitnya berjumlah 58,5 ribu.

Pemerintah memberi mereka lahan di Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Pontianak. Jaraknya sekitar 25 km dari Kota Pontianak. Meski terbilang dekat dari ibu kota propinsi, Tebang Kacang sulit dijangkau kendaraan. Belum lagi lahan yang mereka tinggali melulu tanah gambut. Susah sekali dijadikan lahan pertanian. Kalaupun menghasilkan sayuran, jagung atau buah, sulit memasarkannya.


Infrastruktur menghambat mereka. Orang bisa saja memanfaatkan jalur sungai menuju Pontianak. Tapi, ongkos angkutan tak sepadan dengan barang bawaan.
Anak sekolah juga mengalami kesulitan memperoleh pendidikan. Sebagian besar guru tak sanggup mengajar di sana. Sulitnya transportasi akibat kondisi jalan, menyebabkan guru tidak mengajar, atau enggan datang ke sana. Tak heran, bila di daerah lain ada istilah anak putus sekolah, istilah itu tidak berlaku di Tebang Kacang. Yang ada adalah “guru putus sekolah”.

Tak ada harapan hidup di Tebang Kacang. Sebagian besar pemuda dan pemudi meninggalkan relokasi. Mereka merantau ke berbagai daerah di Kalbar, untuk memperbaiki nasib. Banyak juga yang ke Malaysia dan Arab Saudi. Menjadi TKW di sana.

Kini, sebagian besar penghuni relokasi adalah orang tua dan para janda. Sebuah LSM perempuan menghimpun para janda dalam suatu kegiatan. Mereka bertemu beberapa minggu sekali. Saling menguatkan dan berbagi cerita. Mereka membuat berbagai kegiatan dan ketrampilan. Mereka diikat oleh satu perasaan dan nasib. Nasib orang-orang yang tersingkir dan tercerabut.


KERUSUHAN BERAWAL dari Desa Parit Setia, yang dikenal dengan Tragedi Lebaran Berdarah. Bambang Hendarta Suta Purwana dalam Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999 mencatat, kerusuhan dipicu oleh suatu serangan terhadap warga pada 19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri. Penyerangan ini menyebabkan tiga warga desa itu meninggal dunia, dan dua orang menderita luka.

Ada dua versi awal penyebab peristiwa. Versi orang Melayu Sambas, pada 17 Januari 1999, Hasan bin Niyam, warga Madura, ditangkap dan dipukuli karena dianggap mau mencuri di rumah Amat bin Tajuin, warga Melayu. Setelah ditangkap, Hasan diserahkan pada polisi.

Versi orang Madura, tiga orang mabuk numpang ojek dan diturunkan di Desa Parit Setia. Mereka lantas menggedor rumah dan minta tumpangan. Saat membuka baju, mereka mengeluarkan clurit. Pemilik rumah takut dan berteriak maling. Akibatnya, warga berdatangan. Ketiganya lari. Seorang dari mereka tertangkap dan dihajar massa.

Berbagai pihak mendamaikan peristiwa lebaran berdarah. Ada titik temu. Tapi, di tempat lain terjadi penusukan. Rudi, warga Madura, menusuk Idris, kernet warga Melayu. Rudi tidak mau membayar ongkos, sehingga diturunkan di jalan. Penusukan itu menyulut kembali kerusuhan makin meluas ke berbagai wilayah di Sambas.

Subro, seorang aktifis LSM Mitra Sekolah menuturkan, kerusuhan Sambas hanya soal waktu. Ada prakondisi sebelum kerusuhan meledak. Kerusuhan 1997, waktunya menjelang Pemilu 1998. Kerusuhan 1999, juga menjelang Pemilu 1999. “Kondisi juga dipicu banyaknya kaum pengangguran. Sampai sekarang, kronologi dan penyebabnya tidak tuntas,” kata Subro.

Mabes Polri, sebagaimana ditulis majalah D&R edisi 3-8 Mei 1999, sempat menunjuk Prof. Parsudi Suparlan guna memimpin pakar antropologi, sosiologi, dan psikologi, untuk meneliti akar konflik itu selama 9-20 April 1999. Tim dianggotai Prof. Budhisantoso, Prof. Sardjono Jatiman, Prof. Sarlito Wirawan, dan Prof. Syarif Ibrahim Alqadrie.

Suparlan berpendapat, konflik antarkomunitas etnis di Sambas terjadi karena orang Madura yang ada di Sambas atau di Kalbar, umumnya bersifat ingin menang-menangan. Tidak ada patokan aturan yang mereka ikuti. Sementara itu, orang Melayu seperti orang Jawa, lebih nrimo, mengalah. Orang Melayu lebih senang hidup rukun damai daripada cari perkara. Orang Madura sekiranya ada persengketaan sedikit, langsung cabut clurit. Membacok. Orang-orang Melayu takut. “Karena orang Madura tahu orang Melayu takut, ya, mereka menjadi lebih sewenang-wenang lagi.”

Lalu, dari mana munculnya rasa keberanian anak-anak muda Melayu? Menurut Prof. Parsudi Suparlan, dalam artikel di majalah DR, “Ini adalah akumulasi rasa tertekan bertahun-tahun.”


KETIKA KERUSUHAN di Sambas makin meluas, masyarakat diangkut dengan truk, dan sebagian lagi dengan kapal perang milik TNI AL. “Yang melakukan penjemputan dan penanganan dari awal, orang Madura, dan mahasiswa Madura. Yang lain, mungkin karena sudah terlanjur menjadi stereotip, tidak ada yang bergerak,” kata aktivis Subro.

Masih terjadi perdebatan alot antara Pemda Kalbar dengan mahasiswa, dan tokoh masyarakat Madura ketika pengungsi mendekati Pontianak. Dalam rapat itu, Pemda menolak menempatkan pengungsi di berbagai fasilitas umum, seperti komplek GOR Pangsuma, Stadiun Sultan Syarif Abdurrahman, Stadiun Bulu Tangkis Khatulistiwa, dan asrama haji. “Alasan penolakan sepele saja. Paska penampungan pengungsi tahun 1997, sebagian gedung itu rusak, dan barangnya banyak yang hilang,” kata Subro.

Negosiasi berlangsung di rumah pendopo gubernur Kalbar. Hadir pada acara itu, Gubernur Kalbar Aspar Aswin, beberapa kepala dinas, mahasiswa dan tokoh Madura, H. Sulaiman. Sangking kesalnya dengan sikap pemerintah, ada mahasiswa yang kesal dan berkata, “Ya, sudah. Kalau tidak bisa ditampung, kita biarkan saja mereka di tengah laut.”

Yang selalu dijadikan alasan bagi penolakan adalah bahwa kota Pontianak akan kumuh dan kotor oleh para pengungsi. Tapi akhirnya sikap pemerintah melunak dan menampung pengungsi di tempat umum.

Semua fasilitas olah raga itu dipakai pengungsi. Arus pengungsi terjadi hingga 2000. Dalam penampungan, pengungsi mendapat bantuan makanan dan lauk pauk.
Pengungsi makin banyak, makanan kurang, seiring meletusnya kerusuhan Sampit, Ambon, Poso dan lainnya.

Kerusahan Sambas membuat kerusakan di sana-sini. Rumah terbakar, korban berjatuhan. Mereka yang meninggal mencakup 401 warga Madura, 14 warga Melayu, dan satu orang Dayak. Sedangkan yang terluka meliputi 17 warga Madura, 45 warga Melayu, dan tiga warga Dayak. Ribuan rumah terbakar dan hancur. Rinciannya, rumah terbakar terdiri atas 4.367 rumah orang Madura, 22 rumah orang Melayu, dan 21 rumah lain-lain. Sedangkan rumah rusak terdiri atas 239 rumah warga Madura dan 6 rumah warga Melayu.

Jumlah korban meninggal seperti fenomena gunung es. Yang tercatat secara resmi diduga jauh lebih sedikit ketimbang korban sebenarnya. Banyak orang tidak diketahui rimbanya. Atas nama stabilitas, ada pihak tertentu sengaja memperkecil jumlah. Caranya, menyembunyikan mayat dan menguburkannya di berbagai tempat.


RELOKASI TEBANG Kacang merupakan salah satu relokasi dari puluhan relokasi yang dibangun pemerintah paskakerusuhan antarkomunitas etnis di Sambas. Awalnya, pemerintah daerah dan pusat telah bersepakat, menentukan langkah percepatan dalam menangani pengungsi melalui tiga tahap. Pertama, pengalihan (relokasi). Kedua, pola pemberdayaan. Ketiga, pemulangan (rekonsiliasi).

Tahap pertama pemerintah menentukan relokasi di Tebang Kacang. Lokasi itu semula hutan dan semak belukar. Pembangunan relokasi melalui beberapa tahap. Tahap pertama pada 1999. Relokasi pertama yang dibangun bernama SP (Satuan Pemukiman) 1 di Tebang Kacang. Setelah pemekaran wilayah, SP 1 masuk ke dalam wilayah Desa Mekar Sari.

SP 1 merupakan relokasi percontohan. Pemerintah membangun 500 unit rumah. Daerah ini relatif lebih lengkap sarana dan prasarananya. Ada jalan menghubungkan ke daerah lain, listrik, sekolah, mushola dan masjid. Setiap rumah berjajar menghadap jalan dan terlihat rapi. Rumah itu berukuran lima kali tujuh meter. Dinding rumah terbuat dari papan kayu berukuran dua kali dua puluh centimeter, dan dipasang sejajar menyilang ke samping. Rumah dicat dengan kapur putih. Setiap rumah diberi lahan setengah hektar pekarangan, satu hektar lahan kebun, dan dua hektar lahan usaha. Air diperoleh dari tadah hujan. Sumur digali akan menghasilkan air berwarna merah kehitaman, khas air gambut. Setiap rumah mendapat tandon air 1500 liter dari USAID.

Tanah pekarangan berwarna hitam dan berdebu. Jalan desa berupa tanah dengan lebar sekira 3 meter. Di samping kanan dan kiri jalan ada kanal kecil. Berbagai tanaman tumbuh dan menjalar di sekitar jalan. Sejak dua tahun terakhir, pemerintah membuat jalan dari semen selebar satu meter di atas jalan tanah. Jalan semen hanya melewati jalanan yang dianggap sebagai akses dan jalan utama di desa itu. Kini, dari 500 rumah yang dibangun, hanya ada 385 KK dengan jumlah 2.163 jiwa. Masyarakat memberi nama SP 1 dengan nama Madani.

Selepas tahun 2000, pemerintah membangun beberapa satuan pemukiman, seperti, SP 2, SP 3, Zakia, Rasau 3, dan lainnya. Proyek pembangunan relokasi, sepenuhnya diberikan pada pemborong. Harga setiap rumah terbilang kecil. Amri, anak buah dari Husin Baagil, seorang pemborong di relokasi Zakia mengemukakan, “Proyek pembuatan rumah besarnya Rp 3,5 juta setiap unit,” kata Amri.

Rumah itu diborongkan ke tukang dengan harga Rp 150 ribu per unit. Dalam waktu tiga hari, rumah itu selesai. Untuk mengejar waktu, setiap rumah dikerjakan dengan sembarangan. Sambungan rumah tidak diberi coakan dan langsung dipaku. Istilahnya langsung tancap. Rumah pun didirikan di atas tunggul kayu yang belum sepenuhnya dibabat. Amri mengerjakan proyek pembuatan rumah sekitar 2000 rumah. Proyek pembuatan rumah sebesar Rp 10 milyar.


ADA JUGA proyek pembuatan irigasi. Tujuannya, mengalirkan air Sungai Kapuas menuju pemukiman. Nilai proyek pembuatan irigasi sebesar Rp 6 milyar. Dalam proyek itu, pemerintah membebaskan tanah sekitar 100 ribu hektar. “Sebagian besar tanah yang dibebaskan milik pemerintah, sehingga tidak butuh dana besar untuk proyek relokasi itu,” kata Amri.

Menurut Amri, awalnya pengungsi ingin pindah ke jalan 28 Oktober di Pontianak. Namun, tanah sepanjang jalan itu sudah menjadi milik rakyat, sehingga pemerintah akan mengeluarkan uang besar untuk ganti rugi. Tidak adanya dana, membuat pemerintah menempatkan pengungsi di relokasi Tebang Kacang dan sekitarnya.

Seorang pemborong lain, H. Alawi mengatakan, “Harga rumah untuk pengungsi masih murah, Rp 3 juta dengan ukuran 4,5x5 meter.” Alawi mengerjakan rumah di relokasi SP 3. Hasil keuntungan mengerjakan rumah, ia gunakan membeli tanah bagi penempatan pengungsi lainnya. Di SP 3 ada sekitar 260 hektar. Setiap keluarga mendapat tanah 25x25 meter. Pemerintah menyediakan lahan pertanian seperempat hektar.

Alawi pengungsi juga sebenarnya. Dia mengungsi karena kerusuhan antarkomunitas etnis Madura dan Dayak di Sanggau Ledo, 1997. Alawi kelahiran Pontianak, lebih 50 tahun lalu. Orang tuanya sudah berada di Kalbar sejak tahun 1918. Sekarang ini, orang tua lelaki masih hidup dan tinggal di Desa Banjar Bilah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura. Orang tua pertama kali ke Kalbar untuk berdagang sapi antarpulau dan biasa mendarat di Pemangkat, pelabuhan di Sambas.

Ketika kerusuhan kembali terjadi tahun 1999, pemerintah menempatkan pengungsi di Stadiun Untan, asrama haji, GOR Pangsuma, Kompi B 643, GOR Bulu Tangkis, Marhaban, gudang Wajok, dan gudang beras Syakirin. Pengungsi dihidupi hingga dua tahunan. Setiap orang dapat jatah 3 ons beras per hari. Jatah uang lauk pauk sebesar Rp 1.500. “Kecil memang. Dan kita memahami bahwa pemerintah tidak punya dana banyak untuk itu,” kata Alawi.

Minimnya sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan kebersihan lingkungan, membuat banyak pengungsi mengalami berbagai penyakit, seperti diare, dan penyakit lainnya. Tak sedikit pula yang meninggal dalam penampungan. Memang ada dokter dan mantri. Tapi, sangking banyaknya pengungsi, pelayanan tidak tertangani. Petugas kesehatan kurang, gizi dan makanan juga kurang.

Pemerintah memberikan dua penawaran. Pertama, menempatkan pengungsi di relokasi dengan memberi uang Rp 2,5 juta, rumah ukuran lima kali tujuh meter, seperempat hektar tanah pekarangan dan dua hektar lahan usaha. Kedua, bagi yang tidak mau ditempatkan di relokasi, pemerintah memberi uang Rp 5 juta, setiap KK.

Alawi membujuk warga meninggalkan berbagai penampungan dan pindah ke relokasi. Usahanya menemui kendala. Ada yang setuju. Namun, banyak juga menolak. Alasannya, kehidupan mereka sewaktu di Sambas, sudah enak. Ada jalan, punya tanah sendiri, sapi, dan berbagai barang lainnya. Istilahnya, sudah kaya. Sementara relokasi hanyalah sebuah hutan dan belukar.

Ketika pengungsi pindah ke relokasi SP 1, Alawi termasuk yang pindah pertama kali. Ia tinggal setahun di sana. Tujuannya tak lain, memberi semangat dan kebersamaan. Alawi punya rumah di Pontianak. Saat mengungsi, ia langsung beli rumah di Sepakat 2.

“Alhamdulillah, kami berusaha dengan pemerintah daerah membujuk mereka, sehingga mau pindah. Soalnya, kalau tetap bertahan jadi pengungsi, kapan mau maju lagi?” kata Alawi.

Perpindahan pengungsi tahap awal ke SP 1 pada 1999, kebanyakan dari pengungsi kerusuhan di Sanggau Ledo. Pemindahan itu hampir gagal. Lalu, pendataan dilakukan kembali. Ketika orang mulai meninggalkan tempat pengungsian, yang lain juga menyusul pindah. “Yang pindah itu, orang yang tidak mau lagi tinggal di GOR Pangsuma dan di Stadiun Untan,” kata Alawi.


PENGUNGSI PERTAMA kali Tebang Kacang mendapatkan pupuk. Satu KK mendapatkan 6 karung pupuk: tiga karung urea, dua SP, dan satu KCl. Tapi, warga tidak bisa menggunakan pupuk. Tanah relokasi masih berupa hutan. Karenanya, warga membuang atau menjualnya. “Dulu kita lewat saja sulit, apalagi untuk pupuk. Kalau mau memberi pupuk, ya, sekarang ini,” kata Alawi.

Semua dana penanganan pengungsi berasal dari dana pemerintah pusat dan diambil dari APBN. Ketika itu, pemerintah berjanji, kalau pengungsi pindah ke relokasi, semua sarana dan prasarana, fasilitas jalan, dan lainnya akan diperbaiki. Tapi, pemerintah hingga saat ini tidak melakukan itu. Padahal masyarakat setiap bulan mengusulkannya. Dengan tidak adanya jalan, akhirnya semua hasil pertanian, seperti sayur dan lainnya, sulit dibawa ke Pontianak. Dan kalau pun bisa, mahal harganya.

“Kita sudah minta pada pemerintah propinsi untuk membangun jalan, tapi sampai sekarang belum ditanggapi,” kata Alawi. Alasanya selalu terbentur masalah dana, karena semua daerah memerlukannya. Ia sadar bahwa, Kalbar bukan Tebang Kacang saja. “Tapi, kalau sedikit demi sedikit dibangun, jalan itu akan selesai juga. Dan masyarakat sudah menunggu janji itu, hingga 6 tahun lamanya.

Sebagian besar masyarakat adalah petani. Modal tak ada dan kemampuan hanya bertani. Masalah jalan menjadi kendala hingga sekarang. Kalaupun mengangkut hasil kebun, akan layu karena kelamaan menunggu motor air ke Pontianak.

Sebagai gambaran, bila masyarakat akan memasarkan hasil kebunnya, ia harus naik ojek motor dari pemukiman ke steiger (tempat pemberangkatan perahu motor). Biaya ojek Rp 7.000 untuk satu orang. Bila membawa karung, dikenakan biaya Rp 7.000. Satu karung sekitar 50-60 kilogram. Dari steiger ke Pontianak dengan perahu biayanya Rp 12.500 perorang. Biaya satu karung naik perahu Rp 2.500. Kalau ada modal, bawa 2-3 karung. Menunggu motor air lama sekali, hingga sayuran menjadi layu. Perjalanan ke Pontianak bisa hingga empat jam lamanya.

Waktu pertama kali pindah relokasi Tebang Kacang, Alawi sempat disurati bupati Bengkayang, Yakobus Luna. Dia meminta supaya Alawi dan warga lainnya, kembali ke Bengkayang.

Pemerintah membantu para pengungsi yang akan kembali dan membangun rumahnya. Pemda Bengkayang punya dana untuk itu. Masyarakat menganggap Sanggau Ledo sudah seperti kampung halaman sendiri. Namun, ada kekuatiran di masyarakat. “Iya, kalau bupatinya masih Pak Luna. Kalau bupatinya orang lain bagaimana? Nanti bisa aman ndak?” kata Alawi, menirukan ucapan warga.

Warga SP 1 bisa menyekolahkan anaknya di SD Negeri 67. SD itu hanya punya empat lokal gedung. Jumlah siswa sebanyak 185 orang. Jadi, waktu sekolahnya bergilir. Bila anak kelas 1, 2, 3 masuk pagi, maka anak kelas 4, 5, 6 masuk siang. Idealnya, sekolah harus membangun tiga lokal lagi. Dua lokal untuk kelas. Satu lokal untuk ruang guru. Jumlah guru sendiri enam orang.

Kantor guru berada di gudang. Guru seharusnya juga bertambah menjadi sembilan. Mereka tidak mau tinggal karena air sulit. “Terus terang kita tidak mau memberatkan sesama guru. Siapa saja yang masuk, akan menggantikan yang lain,” kata Isbani.

Guru seminggu empat kali masuk dan digilir liburnya. Dengan cara itu, guru bisa mengerjakan pekerjaan lain. Seperti, memberi les atau pendidikan tambahan bagi siswa. Kalau di kota tentu lebih gampang mencari hal itu.

Ketika pertama kali mengajar pada 2001, Isbani tidak langsung mengajar. Tapi, mencari informasi dari rumah ke rumah dan minta masyarakat menceritakan pengalamannya. “Awalnya, saya mendidik tidak untuk mencari pintar anak. Tapi, untuk menghilangkan trauma,” kata Isbani.

Caranya? Dengan metode bermain sambil belajar, bernyanyi atau melawak. Misalnya, belajar matematika sambil bernyanyi. Dan metode bercerita. Ia menjalaninya dari 2001 hingga 2004. Isbani tidak kerja sendiri. Ada beberapa LSM punya program di daerah relokasi.


SMP SWASTA terdekat berjarak 9 Km dari relokasi SP I. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, siswa harus ke Pontianak. Sekarang ini, di SP 1 ada SMP terbuka. Awalnya, ia merasa ditantang oleh masyarakat, siap tidak untuk menampung lulusan SD. Dengan jerih payah, muncullah SMP Swasta Madani. Murid pertama berjumlah 17 orang. Satu tahun kemudian, ia minta ijin operasional. Ijin tidak turun. Alasannya, SMP tidak layak. Padahal, tujuannya adalah memaksimalkan anak belajar. SMP sudah berlangsung dua tahun.

Untuk mengajar, Isbani dan guru lainnya tidak ada honor. Akhirnya, ia minta bantuan ke dinas pendidikan, dan sekolah itu dijadikan sekolah terbuka, dengan sistem modul. Sekarang ini siswanya ada 40 orang. Supaya siswa tetap mau belajar, Isbani harus berjibaku dengan mendatangi muridnya satu persatu. Ketika ada siswa SMP terbuka kesulitan belajar, dan mendatanginya ketika jam mengajar SD, ia juga dengan terbuka menerimanya.

Isbani berharap pemerintah tidak setengah-setengah memberi perhatian pada guru. Isbani sendiri tak punya tunjangan transportasi dan lainnya. Buruknya sarana dan prasarana jalan membuat masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2004, masyarakat buta huruf di Kalbar, sebesar 131.590. Dari jumlah itu, sebanyak 25.018 terdapat di Kabupaten Pontianak.

Jumlah anak miskin dan putus sekolah, juga banyak. Menurut Kholifah dari LSM Pekka, di Desa Mekar Sekar, SP 3, berjumlah 154 orang. Mereka adalah anak SD dan SMP. Di Desa Zakiyah, ada 38 anak. “Buku harganya mahal, sehingga tidak sanggup beli buku,” katanya.

Lebih parah lagi di relokasi Zakia. Untuk mencapai daerah lain, orang harus menyeberangi sungai dan membayar ongkos Rp 10.000. Kalau anak relokasi di Zakia ingin sekolah SMP, mereka harus menyeberangi sungai. Di Zakia ada SD, tapi guru tidak aktif. Kalau ada libur setengah bulan, bisa menjadi satu bulan, karena gurunya tidak masuk. Warga memprotes guru yang sering bolos itu.


RELOKASI PENGUNGSI di SP 2, kondisinya lebih memprihatinkan. Relokasi itu dibangun sejak tahun 2000. Jumlah KK 420, dan jumlah penduduknya sebesar 2.114 jiwa. Sebagian besar pengungsi berasal dari Kecamatan Sejangkung dan Sekura, Sambas.

Di relokasi ini tidak ada listrik. Padahal, jarak tiang dengan lokasi rumah penduduk cuma satu Km. Kalau ketiang besar, gardu, jaraknya sekitar dua Km. “Dulu, kita memang minta listrik dari pemerintah. Sekarang ini, kita mau membayar, supaya listrik sampai di SP 2. Tapi, sampai sekarang tidak bisa juga,” kata Nihun, orang yang ikut mempelopori masuknya warga pengungsian ke relokasi SP 2.

Warga hidup dengan bertani. Mereka menanam padi, jagung, sayuran, jahe, dan nanas. Nanas pemasarannya agak sulit, karena tidak ada penampungnya. Jadi, tidak kelihatan jumlahnya dan tergantung tempatnya. Jahe merupakan tanaman paling dikembangkan masyarakat. Usia jahe 4-5 bulan. Bibit jahe 50 kg, bisa menghasilkan panen 500 kg. Jahe di pasaran harganya mencapai Rp 5.000 perkilo, bahkan bisa menembus angka Rp 8.000. Sulitnya transportasi membuat harga jahe berkisar di angka Rp 2000 perkilo di relokasi. Di relokasi SP 2, masyarakat bisa menghasilkan jahe hingga berton jumlahnya.

Tapi hasil pertanian susah dijual. Lebih-lebih kalau sudah musim hujan, tidak akan ada pembeli satu pun. Jalan tidak bisa dilewati.

Pemerintah berjanji akan mengusahakan pembangunan jalan. Nyatanya, hingga sekarang tidak ada pembangunan jalan. Alasannya, pemerintah kekurangan dana. SP 2 berjarak 4,2kilometer dari jalan aspal terakhir. Padahal, relokasi ini hanya berjarak 11 Km dari Bandara Supadio Pontianak.

Orang harus bersepeda sekitar lima kilometer untuk menjual hasil bumi ke pasar terdekat. Bisa diupahkan ke orang. Tapi harga upah mahal juga. Satu kilo Rp 400 sampai aspal terakhir. Satu karung biasanya 50 kilo.

Di relokasi SP 2, warga mendapat rumah, dan tanah berukuran 25 meter kali 200 meter. Itu lahan pekarangan. Lahan usahanya sampai sekarang belum dapat. Pemerintah memberikan janji satu hektar bagi setiap KK.

“Kalau ekonomi lancar, boleh dikatakan kita akan melupakan kerusuhan itu. Tapi, ketika menemukan kesulitan, kita akan teringat kembali,” kata Nihun.**

Foto by Nurul Hayat.
Edisi cetak ada di majalah Play Boy Indonesia, edisi Desember 2006.

Baca Selengkapnya...

Kompas - 16 Oktober 2006
Pontianak, Kompas - Meski hujan turun dua hari berturut-turut hingga Jumat (13/10), air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Pontianak, Kalimantan Barat masih payau.

"Kami kesulitan mencuci baju maupun mengolah makanan. Untuk minum, kami harus membeli air mineral yang harganya mahal," ujar Nurul Hayat, warga Jalan Purnama, Pontianak selatan, Minggu (15/10).

Dua hari terakhir, menurut Nurul, distribusi air PDAM ke permukimannya tidak mengalir lancar. "Yang keluar hanya berupa tetesan air. Kami harus menunggu berjam-jam untuk mengisi bak mandi," ujarnya.

Hal senada dikatakan warga Jalan MT Haryono, Teguh Panglima. PDAM Kota Pontianak, berdiri tahun 1975, kini memiliki tiga instalasi pengolahan air di Selat Panjang, Imam Bonjol, dan Sungai Jawi Luar dengan kapasitas terpasang 1.020 meter kubik.

Saat musim kemarau panjang dan air laut mengintrusi Sungai Kapuas, PDAM mengambil air baku Penepat, berjarak 24 kilometer ke arah hulu sungai. Kini PDAM Pontianak memiliki 62.000 pelanggan, melayani sekitar 250.000 warga, separuh jumlah penduduk Pontianak.

Kamis, warga Putussibau, Kapuas Hulu, yang dihubungi dari Pontianak, mengatakan, hujan belum turun di kawasan hulu Sungai Kapuas.Permukaan air Sungai Kapuas masih 40 persen dari kondisi normal, sedangkan di Sungai Sibau, anak Kapuas, tinggi air 20 persen dari kondisi normal.

Beberapa waktu lalu Koordinator organisasi konservasi lingkungan WWF-Indonesia Putussibau Hermayani Putra berpendapat, surutnya air Kapuas tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir.

"Kami akan meneliti lebih dalam penyebabnya. Kami pikir sangat berbahaya bila didiamkan karena Kapuas merupakan sumber air tawar bagi Kalimantan Barat," ujar Hermayani. (RYO)

Baca Selengkapnya...

Biar Superhero Tak Lupa Kulit

Memasuki masa sidang September ini, ada tradisi baru yang harus dilakukan anggota DPR-RI. Kegiatan yang lumayan bikin pusing itu adalah membuat laporan yang di luar kebiasaan. Para anggota dewan wajib mempertanggungjawabkan dana penyerapan aspirasi yang sudah mereka pakai pada masa reses, 22 Juli sampai 16 Agustus silam.


Jumlah yang harus mereka pertanggungjawabkan Rp 40,5 juta per orang. Terdiri dari biaya pertemuan Rp 31,5 juta (selama reses, anggota melakukan tujuh kali pertemuan dengan anggaran Rp 4,5 juta tiap pertemuan), ditambah Rp 9 juta biaya kunjungan (masing-masing melakukan 10 hari kunjungan dengan biaya Rp 900.000).


Sebelumnya, setiap anggota mendapat jatah Rp 11 juta tiap kali reses. Nominal ini dikeluhkan tak mencukupi biaya yang dikeluarkan untuk menengok konstituen. Lantas muncullah istilah dana penyerapan aspirasi.


Sekretariat Jenderal DPR mencatat, jumlah anggota dewan yang mengambil dana ini lebih dari 400 orang. Yang membuat para wakil rakyat itu ketar-ketir, belum jelasnya model pertanggungjawaban fulus tersebut. Saat menyerahkan duit itu, Sekretariat Jenderal DPR meminta anggota DPR menandatangani surat pernyataan akan menggunakan uang itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. "Surat ini agar sekaligus menjadi beban moral," kata Sekretaris Jenderal DPR, Faisal Djamal.


Khawatir akan ada masalah, sejumlah anggota dewan hati-hati menyikapi masalah itu. Salah satunya adalah Arifin Junaidi. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak mau diperkarakan Badan Kehormatan DPR gara-gara tak bisa mempertanggungjawabkan dana reses yang telanjur digunakan. "Saya kembalikan saja uang itu jika nantinya tidak ada kejelasan model pertanggungjawabannya," katanya.


Arifin mengaku kesulitan kalau harus mempertanggungjawabkan dana itu seperti uang-uang APBN. Misalnya harus ada kuitansi rangkap enam. Soalnya, di masa reses, biasanya dia bertemu tokoh-tokoh partai di daerah dan para kiai. Dia kerap memberikan sejumlah uang buat mereka. "Nah, untuk ini kan nggak pernah kami minta kuitansi kepada mereka. Bisa jadi perkara ini nanti," ujarnya.


Kepada Gatra, Faisal mengatakan, bentuk pertanggungjawaban itu tak serumit yang dikhawatirkan Arifin. Dia mengatakan, tidak perlu menyertakan kuitansi segala, cukup proses kegiatannya saja. Agar tidak simpang siur, format laporan pun sedang digodok Sekretariat DPR dengan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR.


Muara pembuatan laporan itu sebenarnya untuk mengetahui penggunaan dana penyerapan aspirasi ini. Banyak pihak mensinyalir, duit itu terserap ke kantong para wakil rakyat. Soalnya, aktivitas mereka di kala reses memang banyak yang tak ketahuan juntrungannya.


Koordinator Pemantau Legislatif Makassar, Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah menilai, dari 25 anggota DPR di wilayah ini, 75% di antaranya jarang sekali berkunjung ke daerah. Kalau toh ada yang datang, kegiatan mereka tak jelas apa dan untuk siapa.


Selama ini, kontrol terhadap anggota DPR masih lemah. Sulit diketahui, benarkah mereka menyapa konstituen dan menyerap aspirasi di daerah atau sekadar konsolidasi partai. "Jangan-jangan sekadar hiburan kalau ke daerah. Kedatangan mereka reses ke daerah harus jelas dan perlu pertanggungjawaban," katanya kepada Gatra.


Apalagi, kedatangan mereka kesannya tak terjadwal. Bisa saja mereka mengaku sudah mendatangi konsituen dan bertemu, tetapi kenyataannya hanya duduk-duduk mengobrol di warung kopi atau bertemu dengan kader partai masing-masing, dengan alasan menggelar reses. Sah-sah saja alasan mereka bertemu konsituen, tetapi apakah itu benar-benar berjalan maksimal. "Ini perlu dipertegas dan dijelaskan secara transparan," ujarnya.


Pemantauan Syamsuddin itu bersambut dengan pengalaman Sarifuddin Suddin. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (PBR) ini jengah melihat polah Diah Defawatie Ande. Soalnya, wakil rakyat yang diantarkannya ke Senayan itu jarang sekali berkomunikasi dengannya. Apalagi berkunjung hingga tingkat pengurus cabang. "Hingga jabatan saya yang kedua, tidak pernah terjadi komunikasi yang baik antara pengurus dengan dia," tuturnya.


Dikonfirmasi mengenai hal itu, Diah enggan menjawab. Masalah ini rupanya masih terkait perseteruan politik yang sebelumnya terjadi di PBR. Dia mengatakan, mustahil dirinya tak bertandang ke konstituen. "Saya punya kepentingan membina daerah untuk pemilu mendatang," katanya.


Wakil Bendahara DPP PBR itu lalu mencontohkan salah satu kegiatan mengisi masa reses kala berkunjung ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari dulu, daerah ini dikenal sebagai lumbung padi. Tapi kini, wabah busung lapar juga melanda Sidrap. "Saya mencoba mencaritahu penyebab dan solusinya," ujarnya.


Kunjungan ke daerah itu tak segampang mendatangi daerah-daerah di Pulau Jawa. Diah mencontohkan daerah pemilihan Sulawesi Selatan II yang terdiri dari 18 kabupaten, yang telah membawanya ke Senayan. Masing-masing kabupaten jaraknya sangat jauh. Energi yang dikeluarkan tak hanya untuk mengumpulkan massa dan menyerap aspirasi. Masalah transportasi juga menjadi kendala. "Kami bukan superhero," ucap Diah.


Kondisi yang dialami Diah itu juga dirasakan anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin. Tak mengherankan, Ali menilai tudingan Syamsuddin itu kurang beralasan. Kalau hanya mengikuti jadwal reses dari DPR, menurut Ali, tidak mungkin mendatangi semua kabupaten itu dalam satu tahun. "Selain waktu reses, saya ke daerah pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu," katanya.


Minimnya anggota DPR yang turun ke daerah ini tak hanya terjadi di Makassar. Pemantauan wartawan Gatra di beberapa daerah menunjukkan hasil yang tak terlalu berbeda. Di Kalimantan Barat, anggota DPR yang turun ke daerah kebanyakan diisi figur yang sudah dikenal publik. Misalnya Akil Mochtar dari Partai Golkar dan Ishaq Saleh dari Partai Amanat Nasional.

Berbagai kegiatan dilakukan dua wakil rakyat itu di daerah asal pemilihannya. "Saya tak keberatan membuat laporan. Soalnya, aktivitas yang saya lakukan faktual dan tak bisa dibantah," kata Akil kepada Muhlis Suhaeri dari Gatra.


Meski begitu, Ali tetap menolak membuat laporan penggunaan dana penyerapan aspirasi. Ini bukan berarti dia takut ketahuan borok kalau-kalau menyelewengkan dana tersebut. Dia menilai laporan itu mengerdilkan status anggota DPR sekaligus menjatuhkan kredibilitasnya. Kalau sekadar membuat laporan dan resmi, dia yakin semua anggota DPR bisa melakukannya. "Apa sih yang tidak bisa disulap di negeri ini?" ujarnya.


Keberatan serupa tersirat dalam pernyataan anggota DPR Partai Golkar dari Sulawesi Tengah, Muhidin M. Said. Yang namanya biaya politik itu selalu saja kurang dan tidak pernah lebih. "Jika pemanfaatan dana reses ini harus terukur, lantas kalau ada kekurangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini juga harus dijawab," katanya kepada Aslan Laeho dari Gatra.


Toh, Faisal menyatakan, laporan itu tetap harus dibuat. Untuk itu, dia meminta agar laporan itu bisa segera diserahkan.


Menurut Diah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BURT, Kamis pekan lalu pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan sekjen. Waktu itu, belum ada kesepakatan ihwal format laporan yang dipakai.


Walhasil, laporan yang masuk bentuknya beragam. Mulai sekadar menjelaskan jenis kegiatan dan alokasi biaya hingga laporan reses yang detail, lengkap dengan kuitansi dan tanda tangan konstituen. "Format ini harus segera distandarkan. Sebelum reses yang bertepatan dengan Ramadan, laporan itu harus sudah ada," katanya.


Memang ujung pertanggungjawaban itu adalah pemeriksaan yang dilakukan BPK. Kesiapan BPK memeriksa dana reses ini didukung banyak anggota DPR. Antara lain Zunatul Mafruchah, anggota Fraksi PKB yang berasal dari daerah pemilihan Yogyakarta. "Dengan diperiksa BPK, akan terlihat mana orang yang punya sense of crisis dan pintar mengalokasikan dana untuk masyarakat serta mana orang yang memang benar-benar pintar dalam menyelewengkannya," kata Zunatul.


Sekretaris DPD Partai Demokrat, Jalaludin, mengamini. Kepada Rach Alida Bahaweres dari Gatra, Jalaludin mengatakan bahwa reses merupakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Di forum ini, terjadi pertemuan antara anggota dewan dan konstituen. "Biar kacang tidak lupa sama kulitnya," katanya.


Arief Ardiansyah, Sawariyanto (Yogyakarta), dan Anthony (Makassar)
[Nasional, Gatra Edisi 43 Beredar Kamis, 7 September 2006]

Foto Lukas B. Wijanarko

Baca Selengkapnya...

Yang Rugi Karena Lidah Api

Meski lidah api tak sampai menjilat kebun sawit mereka, warga Kecamatan Langgam, Kabupaten Palawan, Riau, tetap saja pusing tujuh keliling. Ratusan batang sawit mereka rusak. Penyebabnya amukan gajah, bukan serangan api.

Sekitar 30 ekor gajah, pekan lalu, datang menyatroni kebun penduduk yang lokasinya berbatasan dengan Taman Nasional Tesso Nilo. Akibatnya, sekitar 2.500 hektare kebun kelapa sawit porak-poranda. Kawanan mamalia besar jenis Elephans maximus sumatranus itu kesasar masuk kebun penduduk lantaran Taman Nasional Tesso Nilo, yang menjadi habitat mereka, sebagian hangus terjilat api.


Warga tidak bisa berbuat banyak. Mereka tahu, keberadaan kawanan gajah itu dilindungi undang-undang. Maka, mereka hanya bisa menghalau gerombolan gajah itu dengan bunyi-bunyian ramai agar kembali ke taman nasional. Supaya gajah tidak lagi menyerang, warga terus mengawasi kebunnya. "Ini gara-gara kebakaran hutan," kata Nur Hadi, warga Palawan.

Selain warga Palawan, kebakaran hutan juga merepotkan sebagian besar warga Riau. Kabut asap menghalangi mereka melakukan aktivitas secara normal. Bahkan ada sejumlah sekolah dan perkantoran yang diliburkan. Keluhan sesak napas dan mata merah meluas di kalangan warga.

Guru SMPN 3 Tapung Hilir, Riau, M. Sidahuruk, misalnya. Ia mengeluhkan matanya yang terasa pedih memerah. Dari hidungnya sering keluar lendir. "Maaf, sudah tiga hari ini saya ingusan. Mata saya pedih," katanya sambil menyeka hidungnya dengan sapu tangan. Ia yakin, penyebabnya ialah asap yang pekat menerpa kotanya.

Untuk berangkat ke tempat kerja, Sidahuruk menggunakan masker. Ia pun tak bisa memacu motornya dengan kencang. Kabut asap memaksanya berkendaraan lebih lamban. "Saya sempat ingin bolos kerja. Takut tabrakan. Soalnya, menyalakan lampu motor pun, jalan tidak kelihatan," tutur alumnus IKIP Medan itu. Ia tetap bekerja dan hasilnya, ia alergi dan matanya teriritasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dr. Taswin Yakub, mengakui adanya kenaikan jumlah pasien dengan keluhan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas). Namun tak ada data pasti berapa jumlahnya. "Belum ada laporan. Tapi ada peningkatan-lah," ujarnya.

Nun jauh dari Pekanbaru, di Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, kabut asap menghadirkan penderitaan serupa. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Oscar Primadi, menyatakan bahwa magnitude kebakaran hutan di daerahnya sudah masuk tingkat bencana lingkungan. Asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Pontianak membuat udara terasa sesak karena kandungan partikelnya.

Indeks pencemarannya sudah mencapai 200 ppm, melampaui ambang batas aman untuk manusia. Pagi dan sore, indeksnya meningkat jadi 300 ppm. "Saya terus menyarankan, jika ada warga yang ingin berpergian, gunakan masker," kata Oscar.

Menurut pemerhati hutan, Rully Syumanda, kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi logis dari kebakaran hutan. Pepohonan hangus, satwa-satwa kabur mengungsi, dan sebagian mikroba musnah. Kualitas udara dan air anjlok. Rully mencontohkan kehadiran gajah di kebun kelapa sawit milik warga. Kejadian itu, katanya, bukan tanpa sebab. Hawa panas dan bara api membuat mereka pergi ke tempat yang lebih sejuk dan menyediakan bahan pangan.

Kebun penduduk pun menjadi sasaran. "Gajah-gajah juga butuh makan. Jika lahan hutan yang biasa dijadikan tempat mencari makan dilalap api, mereka cari lokasi lain yang aman," tutur Rully, yang jadi pengurus pusat lembaga nirlaba Walhi (Wahana Lingkungan Hidup).

Bukan hanya gajah, kata Rully, banyak satwa lain berbondong-bondong lari keluar dari hutan, termasuk burung, tikus, dan serangga. "Jika kebakaran terus berlanjut, tidak mustahil harimau pun akan keluar dari persembunyiannya," ucap Rully. Itu pun kalau mereka tak keburu mati terjebak api atau tercekik kabut pekat yang keluar dari lidah api.

Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 100.000 hektare lebih itu dihuni ratusan jenis hewan. Mamalia ada 23 jenis, primata tiga jenis, reptilia 15 jenis, amfibia 18 jenis, burung 107 jenis, dan ikan sekitar 50 jenis. Akibat amukan api itu, Rully menduga, banyak hewan mati dan jangan-jangan punah selamanya.

Sengaja atau tidak, kebakaran hutan juga menyebabkan banjir debu halus di udara, selain gas-gas rumah kaca seperti Nox, Sox, dan terutama karbondioksida (CO2). Kehadiran gas-gas rumah kaca itu relatif permanen dan menjadi sumbangan bagi percepatan global warming (pemanasan global).

Jumlahnya pun tidak main-main. Ketika Sumatera dan Kalimantan mengalami musibah besar kebakaran hutan pada 1997, tak kurang dari 2,67 juta ton karbondioksida menjejali udara. Ini terjadi hanya dalam waktu tiga bulan, saat kebakaran hutan melanda areal hampir 4,5 juta hektare. Angka ini setara dengan 40% seluruh CO2 hasil emisi gas buang di Indonesia selama setahun, dari knalpot motor, mobil, cerobong pabrik, hingga pembakaran batu bara di pembangkit-pembangit tenaga listrik.

Pada musibah kebakaran hutan tahun 2003, angkanya mencapai 1,93 juta ton karbondioksida. Meski tidak sebesar enam tahun sebelumnya, tingkat pencemarannya sudah tergolong tinggi. Udara di kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, bahkan Singapura dan Malaysia, mengandung partikel asap dalam dosis tinggi. Serangan ISPA merajalela. "Tingkat pencemaran udara tahun ini saya perkirakan angkanya sama dengan 2003," ujar Rully.

Asap juga diyakini Rully telah mencemari air melalui proses tak langsung. Pada awalnya, asap itu akan meninggalkan residu Sox di udara. Ketika belerang oksida itu larut dalam awan, di musim penghujan berikutnya, terbentuklah asam sulfat. Saat awan itu jatuh sebagai hujan, ia menjadi air yang asam, yang akan mencemari sungai, danau, dan air tanah. Kalau itu terjadi, lengkap sudah kerusakan ekosistem.

Sujud Dwi Pratisto, Abdul Aziz (Pekanbaru), dan Muhlis Suhaeri (Pontianak)
[Laporan Khusus, Gatra Nomor 42 Beredar Kamis, 31 Agustus 2006]

Foto Lukas B. Wijanarko

Baca Selengkapnya...