Saatnya Membuktikan Janji

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di empat kabupaten, baru saja berlangsung. Dua kandidat di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak, telah diketahui hasilnya. Dua lagi, Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau, bakal melangsungkan putaran kedua. Paling lambat bulan Desember, dua daerah itu bakal melangsungkan putaran kedua.

Dari pelaksanaan kampanye yang dilakukan, berbagai janji ditebar para kandidat, untuk menarik simpati para pemilih. Ada pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktu, jalan, jembatan, air bersih, peningkatan gaji pegawai dan lain sebagainya. Pokoknya indah, bagus dan enak didengar.


Ada warga yang menanggapi janji itu dengan antusias. Namun, tak sedikit yang abai dan menganggapnya sebagai angin lalu. Bagaimanapun, tebar janji dan program seperti itu, sudah menjadi tradisi dan perilaku politik bagi yang ingin menang dalam sebuah pemilihan.

Lalu, apakah ada apatisme terhadap politik dalam hal ini? Tentu saja tidak. Kesadaran memilih dan menentukan sosok pemimpin lima tahun kedepan, merupakan sikap politik yang sudah dibuktikan. Warga berbondong-bonding datang ke TPS dan mencoblos kertas suara.

Kesadaran memilih dan menentukan tidak sekali jadi. Namun, berangkat dari sebuah proses dan butuh waktu. Kesadaran ini, tidak sekali jadi. Ada proses pendidikan politik. Ada interaksi. Dari berbagai pemberitaan di media massa, orasi para kandidat, dan berbagai informasi lainnya.

Apalagi dengan era yang semakin global seperti sekarang. Informasi bisa diperoleh dengan mudah, cepat dan massal. Karenanya, hampir susah untuk menyembunyikan fakta dan berbagai borok yang ada. Tinggal, bagaimana orang punya keberanian untuk melakukannya.

Dalam hal ini, ada beberapa mekanisme kontrol dan pengawasan yang bisa dilakukan. Tentunya, siapa harus melakukan apa, sesuai kemampuan dan keahliannya. Warga yang mengetahui peristiwa, harus melaporkannya. Aparat hukum yang dilapori, harus memproses laporan dan melakukan tindakan. Awak media yang tahu peristiwa, harus memberitakan dengan berbagai prinsip dan etika jurnalistik yang baik. Bila hal itu bisa dilakukan, berbagai penyimpangan bisa dikurangi sekecil mungkin.

Bagaimanapun, niat melakukan penyimpangan muncul, karena adanya celah dan peluang. Bila semua orang memiliki kepedulian menutup dan menambal celah tersebut, semua orang pasti bisa menikmati hasil pembangunan. Bukan hanya segelintir orang saja.

Karenanya, menjadi kewajiban semua pihak, saling mengawasi dan mengingatkan. Akan pentingnya kelangsungan pembangunan kedepan. Dan, bagi yang sudah berjanji dan menawarkan program dalam kampanyenya, saatnya mengawasi dan melihat praktek dari pelaksanaan janji yang sudah terucap.

Janji merupakan sesuatu yang abstrak. Di Indonesia ini paling banyak agama. Tapi juga paling banyak terjadi korupsi. Terkadang, ketika orang dilantik dengan sumpah Alqur’an, Alkitab, atau apapun di atas kepalanya, hal itu hanya sebuah seremoni saja. Bukan sebuah janji kepada Sang Pencipta, Agama, atau Rakyat yang telah memilihnya.

Karenanya, harus ada mekanisme yang mengontrol dan melihat, bagaimana proses pembangunan dilakukan. Semua harus berperan dalam hal ini. Sehingga pembangunan bisa dinikmati oleh semua warga.

Bagi para kandidat yang terpilih, tentu harus memiliki kesadaran untuk membuktikan janji tersebut. Bila tidak, warga bakal menuntut janji, dan tak bakal memilih pada pemilihan berikutnya. Karena kesadaran warga bukanlah hanya sebatas beras dan sembako. Namun, lebih dari itu. Ada karakter yang mereka nilai dari sosok Sang Kandidat atau Pemimpin.□

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 26 Oktober 2008
Fotografer Muhlis Suhaeri

Baca Selengkapnya...

Makanan dan Minuman Bermelamin Masih Beredar

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Masyarakat kembali dikejutkan dengan berbagai penemuan tentang makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Fakta tentang efek dan akibat dari mengkonsumsi makanan ini, seakan dipandang sebelah mata oleh pihak berwenang. Juga bagi mereka yang ingin mendapat keuntungan dari sebuah perdagangan yang dilakukan.

Meski sudah sering beritakan kalangan media massa, makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya melamin, masih beredar di pasaran. Fakta dan masih ditemukannya biskuit dan susu yang mengandung melamin, membuktikan pihak berwenang tidak tanggap dan mengabaikan keselamatan warga negara.


Padahal, efek dari makanan dan minuman mengandung bahan bermelamin dari China, sudah sangat jelas. Puluhan nyawa bayi di China melayang, dan banyak lagi yang mengalami gagal ginjal.

Ini sebuah permasalahan serius. Karenanya, pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah, harus serius pula menanganinya.

Beredarnya makanan dan minuman bermelamin di Kalimantan Barat, tak lepas dari mudahnya barang itu masuk melalui perbatasan. Kendornya pengawasan di lintas batas ini, menjadi surga paling empuk bagi para pemasok barang.

Tak heran bila di berbagai swalayan besar dan toko kecil di seluruh Kalbar, mudah ditemukan makanan dan minuman produk Malaysia. Kejadian yang sudah lama terjadi tersebut, kembali menemukan gaung dan gugatan dari warga, seiring dengan ditemukannya bahan berbahaya dari produk tersebut.

Lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap berbagai produk tersebut, berakibat pada beberapa hal. Pemerintah tak mendapatkan pemasukan pajak dari barang yang diperdagangkan. Masyarakat juga tak mendapatkan jaminan keselamatan dari produk yang diperjualbelikan. Bagaimanapun, sebuah produk makanan dan minuman, layak dikonsumsi bila sudah lolos dari uji klinis.

Menilik dari permasalahan tersebut, kiranya pemerintah melalui pihak berwenang, harus berbuat tegas dan melakukan tindakan. Agar barang berbahaya tidak bisa masuk ke Kalimantan Barat. Tindakan tegas tentu bisa diambil melalui berbagai razia dan penelusuran di lapangan terhadap produk ini. Pemerintah juga harus kembali mensosialisasikan berbagai produk berbahaya tersebut kepada masyarakat.

Bila tidak, korban yang sudah terjadi, akan terulang kembali. Kita tentu tak ingin, kejadian itu berakibat pada keluarga sendiri. Karenanya, semua harus bekerja sama, untuk menangani hal tersebut.

Bukankah melindungi dan mengamankan warga dari berbagai bahaya makanan dan minuman berbahaya, merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuatan infrastruktur, kebijakan dan personel, untuk melakukannya.

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 22 Oktober 2008
Gambar diambil dari www.fomca.org.my

Baca Selengkapnya...

Kembali Suci Selamanya

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak

Hari Raya Idul Fitri merupakan perayaan yang dilakukan secara bersama sebagai bentuk kembalinya manusia pada kesucian, sebagaimana awal manusia diciptakan. Itulah inti dari khutbah yang disampaikan Dr. Aswandi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan), pada salat Idul Fitri di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Rabu (1/10).

Kalimat fitri merupakan ajaran penting Islam. Bahwa, muasal manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Oleh karena itu, manusia bersifat hanif. Dalam artian, selalu merindukan dan mencari yang benar dan baik.

Kebenaran dan kebaikan sesuatu yang alami. Sedangkan, kepalsuan dan kejahatan tidak alamiah. Bertentangan dengan jati diri manusia yang ditetapkan Allah SWT.


“Jadi, inti dari perayaan Idul Fitri adalah, bersihnya kita dari dosa kepada Allah,” kata Aswandi. Dilengkapi dengan memohon maaf kepada sesama, serta saling memaafkan. Terutama kepada kedua orang tua, saudara dan saudari, dan para tetangga.

Pentingnya memohon maaf, tercermin dari doa malaikat yang diamini Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Beliau membaca khutbah kedua pada salat Jumat pada Ramadan. Yakni, tidak diterima ibadah puasa seorang hamba, ketika Idul Fitri tidak saling memohon maaf.

Hal itulah yang membuat manusia di seluruh penjuru dunia, berusaha balik dan kembali ke tempat asal mereka berada. Demi bersilaturahmi dan saling memohon maaf.

Kehidupan itu mempersyaratkan kondisi netral atau fase kesucian. Dosa kepada sesama, hanya dapat pengampunan dari Allah SWT, jika sesama manusia saling memaafkan. Karenanya, awal baru kehidupan hanif, hendaknya dimulai dengan merajut dan memantapkan kembali silaturahmi. Saling memaafkan, tanpa melihat status dan kedudukan dalam masyarakat.

Setelah mengalami masa pembinaan fisik dan mental menuju kesucian di bulan Ramadan, banyak manusia dengan mudah kambuh kembali kepada kebiasaan tidak baik yang pernah dilakukan. Ahli psikologi menjelaskan, fenomena kambuh kembali cenderung terjadi 80 persen, dalam waktu 90 hari. Sebanyak 60 persen kekambuhan berawal dari kesulitan emosional seperti perilaku tidak sabar dan tidak mampu menahan amarah.

Sekarang ini, rasa kemanusiaan semakin merosot. Beberapa tahun lalu, puluhan rektor berkumpul dalam suatu konferensi di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Mereka tersentak dengan sebuah fenomena. Sekarang ini, manusia memiliki orang terdidik dan pintar yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Setiap tahun memiliki lulusan dengan jenjang pendidikan lebih banyak. Namun, nilai kemanusiaan yang dimiliki, berpenyakit atau cacat. Tidak utuh.

Ini bisa dilihat dengan semakin banyak orang pandai, tetapi semakin sulit mencari orang jujur. Bernalar tinggi, tapi berhati kering. Sarjana pandai merekayasa dalam teknik, namun merayap dalam etik. Kaum intelektual pongah dengan pengetahuan, tapi kebingungan menikmati kehidupan.

Sekarang ini, manusia bukan hanya membutuhkan pengetahuan. Tapi juga kemanusiaan. Sesuatu yang bersifat spritual.

Kini, bulan Ramadan telah purna. Mulai hari ini, semua manusia memikul beban berat, mempertahankan kesucian yang telah diperoleh. Apalagi dengan momentum bakal diselenggarakannya Pilkada di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Pontianak, dan di Kota Pontianak. Pada saat bersamaan, juga diselenggarakan persiapan Pemilu, memilih anggota legislatif dan presiden pada 2009. Dari pengalaman yang pernah terjadi, setiap penyelenggaraan Pemilu, sering menimbulkan konflik. Fitnah juga tumbuh subur di tengah masyarakat.

“Mulai saat ini, kita akan diuji oleh Allah SWT. Apakah termasuk golongan orang yang terus mensucikan diri, berzikir atau tetap mencintai dan mendahulukan hegomeni atau kesenangan dunia,” kata Aswandi.

Manusia pantas cemas. Berhati-hati. Memikirkan dan menjaga diri, setelah bulan Ramadan berlalu. Rasulullah sering merintih memohon ampunan. Padahal, Beliau manusia suci, dan insan yang sudah mencapai kesempurnaan.

Kesucian hati dan perbuatan, berhubungan erat dengan kesucian pikiran. Kesucian pikiran tergantung pada informasi yang dibentuk oleh pikiran tersebut. Baik yang diperoleh melalui pengamatan mata maupun telinga. □

Edisi cetak ada di Borneo Tribune 1 Oktober 2008
foto oleh Jessica Wuysang

Baca Selengkapnya...

Berebut Naik

Ribuan penumpang KM Leuser di Pelabuhan Pontianak, berebut menaiki tangga kapal yang akan membawa mereka mudik ke Pulau Jawa, Senin (22/9). Tak disiplinnya masyarakat untuk antre, telah membuat puluhan orang meregang nyawa, dalam beberapa pekan terakhir ini.(Foto Muhlis Suhaeri/Borneo Tribune)

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 23 September 2008

Baca Selengkapnya...

Klik.....Ups....

Menjadi dosen, sebenarnya bukan mimpi yang terbayang dalam ingatanku. Tapi, tiba-tiba, aku diminta menjadi dosen. Ah, model apalagi ini....???

Aku diminta menjadi dosen "terbang" pada kelas ekstension, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan).

Awalnya, aku tidak tertarik, karena kerja di koran harian sudah sangat menyita waktu. Namun, aku juga tertantang untuk menjalaninya. Menjadi dosen, mau tak mau, aku harus selalu membaca dan belajar.

Nyatanya, kegiatan itu memang asyik. Apalagi mahasiswa/winya, semakin antusias dan selalu mengikuti perkuliahan. Bertanya dan berdiskusi. Padahal, ini mata kuliah pilihan.

Aku menjadi semakin tertantang. Berusaha sebaik mungkin, mendiskusikan bidang jurnalistik dan pengalaman di lapangan.


Aku lebih banyak menggunakan metode diskusi, selama berada di kelas. Juga, menyelesaikan berbagai makalah dengan contoh-contoh kongkrit, dan berbagi pengalaman selama menjadi jurnalis.

Selama mengajar, ada cerita-cerita lucu. Persahabatan. Perkawanan. Dan, semua berbaur dalam sebuah kenikmatan yang sama, ketika aku baru saja selesai menyelesaikan sebuah tulisan atau selesai deadline.

Foto:
Mahasiswa dan mahasiswi yang aku ajar, sedang berfoto bersama Andreas Harsono.

Baca Selengkapnya...

Bertahan dalam Luka di Perbatasan

Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Sambas

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 63, baru saja dilaksanakan. Berbagai kemeriahan terhampar di hadapan. Ada berbagai pengibaran bendera merah putih. Perlombaan di tiap kampung, kota atau kabupaten. Semua itu, seolah menawarkan berbagai jawaban atas semangat kemerdekaan itu sendiri.

Kemeriahan tiap tahun yang selalu dilaksanakan, jadi jawaban atas hikmah kemerdekaan yang terproklamirkan. Namun, kemerdekaan juga menjadi acara seremoni, yang tak menyentuh, makna kata kemerdekaan itu sendiri.

Menyimak kata kemerdekaan, menarik sekali bila kita melihat saudara-saudara kita sebangsa yang tinggal di daerah perbatasan.


Ardine, anggota Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) di Paloh, Sambas. Jaraknya sekitar 274 km dari Pontianak ke arah utara. Dia tinggal di Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Dari daerahnya, jalan kaki sekitar setengah jam ke perbatasan Malaysia. Teluk Melano, Serabang, Malaysia, merupakan daerah perbatasan terdekat dengan Paloh.

Masyarakat di sekitar perbatasan, sebagian besar hidup dari bertani, nelayan dan perkebunan. Sebagian besar hasil produksi pertanian dan nelayan dipasarkan ke dalam negeri atau untuk kebutuhan sendiri. Banyak kesulitan dialami masyarakat di daerah itu.

Penduduk sulit melakukan perluasan lahan, karena terbentur dengan masalah kawasan hutan, sehingga tak bisa digarap. Di sana ada wilayah hutan produksi dan taman wisata alam. Padahal, kawasan itu tanahnya baik untuk tanaman karet.

Dalam hal pertanian, juga terbentur dengan masalah pupuk, karena susah didapat. Kalaupun ada, harganya mahal sekali.

Nelayan susah melaut karena sulitnya memperoleh bahan bakar solar. Selain itu, solar juga mahal harganya, Rp 6.000. Selain itu, masyarakat masih menggunakan peralatan jaring tradisional, sehingga hasilnya tak seberapa.

Lebih parah lagi, kalau terjadi angin utara, sekitar Oktober - Januari. Masyarakat nelayan di Temajo, mengalami kesulitan pangan. Sehingga sebelum datang angin utara, mereka harus menabung sembako dan berbagai kebutuhan pangan, untuk jangka waktu empat bulan. Barang kebutuhan tidak bisa dibawa dari Sambas, karena angin besar dan gelombang tinggi.

Informasi di sepanjang perbatasan kurang sekali. Kalaupun ada informasi diperoleh tentang sesuatu hal, itulah informasi yang dianggap benar. Tak ada informasi pembanding. “Siaran-siaran dari Indonesia sulit tertangkap, sehingga informasi tentang Republik ini, kurang jelas,” kata Ardine.

Meski demikian, sikap masyarakat masih kuat dari segi NKRI. Namun, harus ada perhatian khusus. Daerah perbatasan, di satu sisi sebagai garda terdepan dari Indonesia. Di sisi lain, masyarakat serba kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan, transportasi dan ekonomi.

Sembako sangat sulit diperoleh dari Indonesia. Meski sejak tahun 1978, era Datu Musa Hitam sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, warga di sepanjang perbatasan boleh melintasi perbatasan, dan membeli berbagai kebutuhan dari Malaysia, dengan nilai 600 ringit perbulannya. Jumlah itu tidak termasuk kayu, bahan tambang dan barang bekas.

Warga di sepanjang perbatasan, bisa masuk ke Malaysia dengan selembar surat dari rukun tetangga (RT). Biasanya untuk bertemu dengan sanak saudara atau belanja. Syaratnya, mereka tidak untuk bekerja atau ke kota besar di Malaysia. Namun, lalu lintas yang secara tradisional sudah terjalin itu, kadang dirusak aparat keamanan yang mau mencari keuntungan, bagi diri sendiri.

“Aparat keamanan menangkap orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia,” kata Ardine. Bila hal itu terjadi, aparat keamanan Malaysia, juga melakukan pembalasan. Mereka menangkap warga Indonesia yang masuk ke Malaysia secara tradisional.

Meski secara infrastruktur mengalami kesenjangan dengan Malaysia, namun kondisi riilnya, masyarakat Indonesia masih memiliki semangat gotong royong yang kuat. Hal itulah yang membedakan dengan Malaysia.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus, dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga, membuat infrastruktur jalan yang baik, sehingga hasil pertanian, kebun dan nelayan bisa dipasarkan.

Sebagai gambaran, jalan raya dari Teluk Melano, Malaysia ke tapal batas di Indonesia, selebar 12 meter. Sementara dari Indonesia, lebar jalannya hanya 3 meter. Itupun, baru dibangun dua tahun terakhir. Jalan sebelumnya, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.

Meski demikian, masyarakat di perbatasan masih cinta Indonesia. Meski demikian, harus tetap diberikan motivasi dan penyuluhan hukum. Sehingga masyarakat memahami UU dan aturan Indonesia. “Kalau tidak, masyarakat akan larut dengan aturan negara Malaysia. Dan luntur idealisme dan nasionalisme kebangsaannya,” kata Ardine.

Misalnya, adanya Pos Lintas Batas (PLB), kadang dianggap remeh saja, sehingga batas negara tak ada lagi. Selain itu, pemerintah harus menjaga masalah patok batas yang ada di sepanjang perbatasan. Batas negara harus jelas.

Tenaga pendidik di perbatasan harus diperhatikan. Untuk mengambil gaji, bisa habis di perjalanan, karena sulitnya daerah yang harus dilalui.

Masyarakat di sepanjang perbatasan harus diberikan ketrampilan, sehingga bisa mandiri. Terutama yang berkaitan dengan komoditas ekspor. Begitu juga dengan masalah persediaan bahan bakar, harus tetap ada, sehingga masyarakat bisa melaut.

Sampai saat ini, loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di sepanjang perbatasan di Sambas, tanpa syarat. Warga tetap cinta Indonesia. Kedepannya, harus dibina terus. Misalnya dengan koran, TV, dan radio masuk perbatasan.

Masyarakat perbatasan tak menikmati listrik. Ketika pemerintah Malaysia akan memberikan aliran listrik, masyarakat tak mau. Alasannya, gengsi dan menjaga martabat bangsa. Mereka memakai solar cell, atau energi berbasis tenaga surya.

Begitu juga dengan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Malaysia membuka seluas-luasnya kesempatan bagi warga Indonesia di perbatasan, untuk datang ke Malaysia. Namun, masyarakat kurang merespon. Ada kekhawatiran, mereka nanti menjadi sangat tergantung dengan Malaysia.

Untuk menumbuhkan sikap cinta pada tanah air, setiap tanggal 17 Agustus, pada upacara bendera dan peringatan hari Kemerdekaan RI, masyarakat mengundang tokoh dari Malaysia, untuk datang dan melihat upacara. Masyarakat juga mengenalkan budaya Indonesia, kepada tokoh masyarakat yang datang. Dengan cara itu, diharapkan warga Malaysia, tahu tentang berbagai budaya Indonesia.

Namun, sikap patriotisme itu, hanya dimiliki generasi orang tua di sana. Sekarang ini, generasi muda, kurang punya sikap itu. Mereka lebih tertarik, bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Karenanya, banyak yang pergi ke Malaysia, dan bekerja di sana.

Dalam sebuah seminar perbatasan yang diprakarsai Forum Rektor di Pontianak, 16-17 Mei 2008, sebuah makalah dari Balitbang Dephan, berbicara mengenai pengembangan kawasan perbatasan.

Menurut makalah tersebut, pengelolaan wilayah perbatasan belum dikelola secara terpadu, termasuk di bidang pertahanan. Sehingga bila terus dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi integritas dan keutuhan NKRI. Permasalahan yang dihadapi merupakan akumulasi dari terbatasnya sarana dan prasarana dasar dan pendukung, termasuk sarana di bidang pertahanan. Yang akhirnya, berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, pelayanan publik, kriminalitas dan pertahanan.

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, mensyaratkan adanya kesamaan dan penyatuan visi dan misi yang dapat dievaluasi. Bersifat holistik. Berkelanjutan dan mampu mengintegrasikan semua instansi terkait. Karenanya, mesti segera disusun payung hukum kebijakan terpadu, pengelolaan wilayah perbatasan. Caranya, dengan mensinergikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait

Sebagai penjabaran dari kebijakan terpadu tersebut, perlu disusun rencana aksi terpadu per wilayah dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tujuannya, mensinergikan berbagai kegiatan dari instansi di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengelolaan wilayah perbatasan dapat terlaksana secara komprehensif, perlu segera dibentuk suatu badan tersendiri yang menangani. Badan ini dikoordinir oleh seorang Menko.

Begitulah masalah konsepsi dan realitas sebuah perbatasan, yang hingga kini masih menyisakan berbagai permasalahan.

Orang seperti Ardine, dan masyarakat di sepanjang perbatasan lainnya, tak terlalu muluk dalam menuntut haknya sebagai warga negara. Kedepannya, ia berharap, kawasan perbatasan harus dikompromikan dengan masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan.

“Kita harus mampu bersaing dengan negara tetangga. Kalau mampu menyaingi, masyarakat tidak akan pergi ke Malaysia,” kata Ardine.

Meski kondisi hidup di perbatasan masih sulit dan susah, Ardine, masih mencintai Indonesia. Negeri yang telah mendamparkan mereka dalam sebuah keterpurukan dan keterasingan.▪

Edisi cetak ada di Borneo Tribune tanggal 19 Agustus 2008
Foto Muhlis Suhaeri

Baca Selengkapnya...