Hari Ini LBH Pers Gelar Seminar Kebebasan Berekspresi

Pontianak
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Jakarta hari ini akan mengadakan seminar mengenai jaminan kebebasan pers berekspresi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Santika Pontianak, menampilkan pembicara misbahuddin Gasma, SH.

Demikian dikatakan Panitia Pelaksana, Muhlis Suhaeri di Pontianak belum lama ini. Menurutnya, dalam seminar ini akan dibahas paradigma dibalik penyusunan rancangan KUHP, serta ancaman rancangan KUHP tersebut terhadap kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia.


Seminar ini digelar keprihatianan terhadap kebebasan pers selam ini. Katanya UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin serta mengakui hak setiap warga negara. Termasuk hak mendapatkan dan menyampaikan pendapat.

Pada tingkat operasional dapat diartikan mendapatkan dan menyampaikan informasi dalam dilakukan melalui media massa. “Ini menunjukkan betapa sistem pemerintahan di Indonesia menempatkan fungsi pers sebagai satu fungsi kontrol sosial dan kekuasaan. Tatapi faktanya, selama Orde Baru pers dibungkam,” kata Muhlis.

Menurutnya, pemerintah tidak segan memberangus media, bila dianggap membahayakan penguasa. Ketika era reformasi, pers mendapat angin segar mengembangkan eksistensinya, tetapi tidak diikuti peningkatan SDM para pekerja pers. Hingga tak jarang banyak perusahaan pers bermunculan, tetapi tidak lama runtuh. Hingga hanya media yang dikelola profesional yang mampu bertahan.

“Tetapi itu belum cukup. Perusahaan media dan pekerja pers, masih mengalami hambatan di lapangan ketika melakukan tugas-tugas,” katanya.

Perlakuan buruk dan kekerasan terhadap jurnalis maupun aset perusahaan media kerap terjadi. Dicontohkannya, seperti serombongan massa mendatangi kantor salah satu media cetak karena tidak puas terhadap pemberitaan. Kaca dan berbagai peralatan dirusak. Bahkan baru-baru ini di Kota Singkawang, sekelompok massa tidak dikenal melempar kantor biro media cetak hingga menteror sang jurnalis.

Menurutnya, reaksi negatif terhadap insan pers, tentu ada pemicunya. Yaitu cenderung disebabkan pemberitaan yang dinilai tidak berimbang. Atau masyarakat yang bersangkutan tidak tahu mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik, ketika berhadapan dengan pers.

Masyarakat harus diberi pengertian ketika merasa dirugikan pemberitaan. Dan untuk itu masyarakat dapat melakukan hak jawab. Dan media harus mampu bersikap adil dalam memuat hak jawab dari masyarakat.

Dengan demikian hak jawab tidak sekedar slogan dalam mengatasi masalah akibat pemberitaan pers. Juga memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengungkap hak jawab, kebenaran dalam versinya,” imbuhnya.

“Ketika hal itu dipahami semua pihak, munculnya kekerasan terhadap pekerja pers dapat diminimalisir,” harap Muhlis. (aga)

Edisi Cetak, Harian Equator, 25 Juli 2006

Baca Selengkapnya...

LBH Pers Gelar Seminar Kebebasan Berekspresi

Pontianak-Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Jakarta, hari ini akan mengadakan seminar mengenai jaminan kebebasan pers berekspresi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Santika Pontianak, menampilkan pembicara misbahuddin Gasma, SH.

Demikian dikatakan Panitia Pelaksana, Muhlis Suhaeri di Pontianak belum lama ini. Menurutnya, dalam seminar ini akan dibahas paradigma dibalik penyusunan rancangan KUHP, serta ancaman rancangan KUHP tersebut terhadap kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia.


Seminar ini digelar keprihatianan terhadap kebebasan pers selam ini. Katanya UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin serta mengakui hak setiap warga negara. Termasuk hak mendapatkan dan menyampaikan pendapat. Pada tingkat operasional dapat diartikan mendapatkan dan menyampaikan informasi dalam dilakukan melalui media massa.

“Ini menunjukkan betapa sistem pemerintahan di Indonesia menempatkan fungsi pers sebagai satu fungsi kontrol sosial dan kekuasaan. Tatapi faktanya, selama Orde Baru pers dibungkam,” kata Muhlis.

Menurutnya, pemerintah tidak segan memberangus media, bila dianggap membahayakan penguasa. Ketika era reformasi, pers mendapat angin segar mengembangkan eksistensinya, tetapi tidak diikuti peningkatan SDM para pekerja pers. Hingga tak jarang banyak perusahaan pers bermunculan, tetapi tidak lama runtuh. Hingga hanya media yang dikelola profesional yang mampu bertahan.

“Tetapi itu belum cukup. Perusahaan media dan pekerja pers, masih mengalami hambatan di lapangan ketika melakukan tugas-tugas,” katanya.

Perlakuan buruk dan kekerasan terhadap jurnalis maupun aset perusahaan media kerap terjadi. Dicontohkannya, seperti serombongan massa mendatangi kantor salah satu media cetak karena tidak puas terhadap pemberitaan. Kaca dan berbagai peralatan dirusak. Bahkan baru-baru ini di Kota Singkawang, sekelompok massa tidak dikenal melempar kantor biro media cetak hingga menteror sang jurnalis.

Menurutnya, reaksi negatif terhadap insan pers, tentu ada pemicunya. Yaitu cenderung disebabkan pemberitaan yang dinilai tidak berimbang. Atau masyarakat yang bersangkutan tidak tahu mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik, ketika berhadapan dengan pers.

“Masyarakat harus diberi pengertian ketika merasa dirugikan pemberitaan. Dan untuk itu masyarakat dapat melakukan hak jawab. Dan media harus mampu bersikap adil dalam memuat hak jawab dari masyarakat," kata Muhlis.

Dengan demikian hak jawab tidak sekedar slogan dalam mengatasi masalah akibat pemberitaan pers. Juga memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengungkap hak jawab, kebenaran dalam versinya.

“Ketika hal itu dipahami semua pihak, munculnya kekerasan terhadap pekerja pers dapat diminimalisir,” harap Muhlis. (aga)

Edisi Cetak, Harian Equator, 25 Juli 2006.

Baca Selengkapnya...

Cetak Biru Kelapa Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Oleh: Muhlis Suhaeri

Rencana penanaman mega proyek kelapa sawit 1,8 juta hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, membuat polemik di tingkat nasional maupun lokal. Rencananya, Kalimantan Barat kebagian 1 juta hektar, dan Kalimantan Timur 0,8 juta hektar. Berbagai pendapat pro dan kontra terus bergulir. Nah, bagaimana sebenarnya masalah ini, marilah kita ikuti wawancara wartawan Matra Bisnis dengan Ir. Idwar Hanis, Kepala Dishutbun Kalbar.

Karakter kawasan perbatasan merupakan hutan yang sulit dijangkau. Hal ini, tentu sana menyulitkan bagi sosial kemasyarakatan, pertumbuhan ekonomi dan lainya. Kawasan ini kurang tersentuh semua sektor pembangunan, termasuk perkebunan. Penyebab dari semua itu, karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Ketika akan melakukan pengembangan suatu investasi, tentu saja harus memenuhi beberapa pra kondisi. Sekarang ini disadari, bahwa banyak implikasi-implikasi tidak begitu optimal menangani suatu perbatasan. Kawasan perbatasan tentu dilihat sebagai suatu kawasan dengan topografi. Yang mempunyai banyak sekali potensi alam. Khususnya di Kalbar.

“Menurut saya, perhatian kita sebetulnya bukan hanya sawit. Konsentrasi tidak usah terlalu besar pada sawit. Tapi, bagaimana konsentasi dalam rangka penyelamatan hutan-hutan itu,” kata Idwar.

Dia yakin, pemerintah daerah tidak akan mengorbankan hutan, bagi peruntukan perkebunan. Hal itu jelas pelanggaran dan tidak diperbolehkan. Idwar yakin dan menjamin, pemerintah daerah sebagai institusi yang diberikan kewenangan, tidak akan berani memberikan ijin pembangunan perkebunan. Yang peruntukannya bukan untuk perkebunan.

Mengenai tingkat kesuburan lahan di perbatasan, struktur tanah, ekosistem, keanekaragaman hayati dan tingkat kesuburan tanahnya, semestinya satu kawasan untuk satu perkebunan harus ada data jelas. Sementara itu, data yang ada pada pemerintah masih sangat umum. Dalam arti, kondisi lahannya seperti apa, topografi, jenis tanah, vegetasi, dan lainnya. Data-data itulah yang diberikan pada investor.

Nah, bukankah sawit tidak bisa ditanam pada tanah dengan kemiringan 60 derajat? Sementara kareakter daerah perbatasan kondisi kemiringannya seperti itu. Bagaimana hal itu mestinya?

Menurut agronomi memang tidak boleh. Dan tidak ada yang menanam pada lahan itu. Ini baru asumsi saja, apabila akan menanam di sana. Nyatanya, belum ada yang menanam. Baru sebatas ijin. Ijin itu pun, nanti akan diuji lagi hasil surveinya. “Jadi, saya juga ingin melihat, ada atau tidak perusahaan menanam di kemiringan yang tidak dibenarkan secara teknis. Tidak ada,” kata Idwar.

Dalam masalah pengadaan bibit sawit, Kalbar telah memesan 22 juta kecambah sawit. Namun, dari jumlah itu, baru bisa dipenuhi 3 juta. Jadi, terbatasnya kecambah sawit, juga menjadi kendala tersendiri. Sementara ini, jumlah perusahaan ada sekitar 40 perusahaan sawit. Tahun 2006, pemerintah ingin memperbesar kapasitas proses pengadaan sawit di Parindu, Kabupaten Sanggau. Di sana diperkirakan bisa menghasilkan 7 juta kecambah, pertahunnya.

Dari jumlah itu, yang menjadi kecambah sekitar 70-80%. Dari 7 juta ini, yang dipelihara atau menghasilkan kecambah hanya 4 juta. Sisanya, 3 juta, dilepas untuk menjadi CPO. Dari 4 juta ini, 3 juta dikirim ke Medan untuk diproses menjadi kecambah sawit, setelah itu dikirim lagi ke Kalbar untuk kebutuhan Kalbar. Dan 1 juta diproses di Kalbar. Angka itu tentu kecil sekali jumlahnya.

“Ini yang kita harapkan dalam tahun 2006. Dapat meningkatkan produksi jumlah kecambah sawit. Karena sawit tidak boleh sembarangan mengambil dari pohon sawit,” kata Idwar. Salah satu kontrol dalam masalah sawit, bibit yang ditanam harus berasal dari pembibitan resmi. Di Indonesia ada 6 tempat pembibitan. Semuanya di Sumatera Utara.

Dalam rangka pengembangan sawit di Kalbar, sebetulnya sudah ada perencanaan secara makro. Total pengembangan perkebunan di Kalbar, hanya 1,5 juta saja. Jumlah itu di wilayah perbatasan dan non perbatasan. Sekarang ini, baru berkembang sekitar 360 ribu hektar, dari total lahan pertanian lahan kering (PLK) atau hutan. Padahal, jumlah lahan yang ada sekitar 3,2 juta. Hal itu dianggap sudah cukup proporsional.

Lalu, mega proyek yang sekarang ini sedang diperbincangkan adalah di perbatasan. Tapi, di Kalbar yang bisa untuk perkebunan hanya 530 ribu hektar saja. Dan itu tidak hanya untuk sawit. Namun, bisa juga ditanami komoditi, yang memang sudah dikenal masyarakat perbatasan, seperti, karet, kakao dan lada.

Persoalannya, pembangunan perkebunan investasi berskala besar, yang diminati adalah perkebunan sawit. Komoditi karet, kakao dan lada, tetap menjadi perhatian. Pemerintah akan menfasilitasi dan mengikuti program yang ada. Contohnya, dalam pengembangan karet, pemerintah akan mengikuti program Probangkara (Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Karet Rakyat). Termasuk petani karet yang ada di daerah perbatasan. Tak lebih dari itu.

Tapi, kalau ternyata ada angka di atas angka 530 ribu hektar, tentu diluar kewenangan. Dan hal itu akan merubah suatu tata ruang. Di sana sudah teridentifikasi dan tata ruangnya jelas. Hutan lindung ada berapa hektar. Tapi, untuk kawasan non PLK, sudah bukan lagi aset Pemda. Itu sudah menjadi aset negara. Artinya, setiap perubahan status, harus melalui pemerintah pusat.

Kenyataannya pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian akan melakukan itu?

“Nah, kalau ternyata ada niat untuk dirubah, tentu prosesnya panjang,” kata Idwar. Dia yakin, Pemda Kalbar berpegang pada tata ruang yang ada. Ijin kepada perkebunan tidak boleh diberikan kepada kawasan yang bukan PLK. Harus ada pelepasan dulu dari Kehutanan. Ini seperti pernyataan kontradiksi. Kalau pemerintah pusat ingin membabat hutan. Dan ini sebenarnya persepsi masyarakat yang menangkap begitu, atau memang pemerintah.

Lalu, bagaimana menurutnya? “Setahu saya, tidak ada perencanaan pembangunan, akan mengorbankan hutan. Yang sekarang status tata ruangnya adalah hutan produksi,” kata Idwar. Perbatasan memang harus dilihat sebagai kawasan yang harus dibina dan menjadi teras atau halaman depan dari suatu negara.

Nah, perbatasan tidak hanya dilihat sebagai perkebunan. Ada pembangunan infrastruktur, SDM dan aspek-aspek lain. Untuk perkebunan tentu dilihat dari potensi lahan perkebunan yang tersedia. Potensi pariwisata dan lainnya, harus dibangun sesuai dengan kondisi ekologi yang ada.

Dalam memberikan ijin perkebunan, ada tiga hal mesti diperhatikan. Pertama, menurut UU No 12 tahun 1984, ini menyangkut budidaya. Bahwa, pilihan budidaya mengembangkan pertanian dan perkebunan, diserahkan pada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini, hanya memberikan arahan. Terutama regulasi mengenai perkembangan pasar, ekologis serta ekonomi. Artinya, masalah perkebunan tidak lagi dikendalikan dari atas. Jadi lebih banyak bersifar button up. Dari bawah.

UU No 18 tahun 1984, juga memberikan acuan terhadap sistem agribisnis pembangunan perkebunan. Yang tidak bisa dilihat secara parsial. Tetap harus pada sebuah sistem agribisnis menyangkut lahan, bahan tanaman, aspek politis, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran. Dan yang tak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan.

Bahkan, untuk komoditas tertentu, diharuskan dengan proses pengolahan. Seperti sawit misalnya, harusnya sistem paket. Maksudnya, dalam suatu sistem budidaya, harus menanam dan sekaligus paket pengolahan. UU tersebut juga memberikan acuan, bahwa keluasan sistem kebun, khususnya sawit, hanya 20 ribu hektar perijin untuk sebuah perkebunan besar dalam propinsi. Dan 100 ribu hektar untuk antarpropinsi atau nasional.

Bidang sawit dan perkebunan besar, diatur lagi dalam SK Menteri Pertanian No 357, tentang ijin usaha perkebunan. Disini lebih detail sebenarnya. Yang pertama adalah kewenangan, pemberian ijin ada pada pemerintah kabupaten, untuk usaha perkebunan di kabupaten. Kecuali usaha perkebunan, yang manajemennya mendapatkan arahan lahan dua kabupaten dalam propinsi. Kalau perkebunan lintas propinsi, ijinnya juga mendapatkan dari pusat. Ini menyangkut kewenangan.

Pemberian ijin melalui beberapa tahapan, dan tidak bisa langsung tanam. Ijin pertama dikeluarkan berupa ijin usaha perkebunan. Di kabupaten lebih keras lagi. Sebelum diberikan ijin usaha perkebunan, beberapa kabupaten menerapkan harus ada informasi lahan dulu. Jadi, ada satu kawasan dimana ada satu lahan, yang memang dibenarkan untuk pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang. Maka pihak kabupaten atau pemerintah daerah, dalam hal ini memberikan lahan dulu. Misalnya, ini lahan masih bebas dan belum diarahkan untuk investasi lain, atau informasi lainnya.

Sebelum memberikan informasi lahan, investor harus melakukan pra survei. Bagaimana topografinya, bagaimana keadaan masyarakatnya, dan beberapa aspek lain. Setelah melihat, juga diwajibkan menyusun Amdal (Analisa Dampak Lingkungan). Biasanya investor menggunakan tim independen, untuk mendalami kawasan yang telah diarahkan. Lalu, investor mesti melengkap syarat administrasi lain. Dan syarat itu, akan diferifikasi pemerintah yang ditunjuk bupati. Setelah itu, barulah dikeluarkan ijin perkebunan.

Dengan ijin usaha perkebunan itupun, investor belum bisa melakukan aktifitas apa-apa. Melalui ijinnya ini, mereka mulai bisa melakukan studi kelayakan yang lebih detail lagi. Misalnya, menyusun perencanaan tanam harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sambil memperoleh apa yang disebut dengan ijin lokasi. Jadi, biasanya antara informasi lahan, dengan ijin usaha perkebunan maupun ijin lokasi, keluasannya sudah mengalami seleksi. Katakanlah, informasi lahan diberikan 10 ribu. Setelah dilakukan survei, tinggal 8 ribu atau dibawahnya.

Ini artinya, pada saat investor diberikan ijin sebelum melakukan operasional, ada tahapan seleksi pada kelayakan. Termasuk seleksi berkaitan dengan dampak lingkungan. Yang juga tidak bisa dilupakan untuk diinformasikan, disamping beberapa perangkat hukum. Ada satu dokumen lagi, mesti diajukan dalam acuan pembangunan perkebunan, yaitu masalah rencana tata ruang propinsi atau kabupaten.

Di sana sebenarnya sudah jelas. Mana boleh digarap dinas pertanian, perkebunan, dan lainnya. Yang bisa diarahkan itu adalah PLK. Ini saja kalau berbicara tentang masalah perbatasan, hanya 530 ribu hektar. Tidak 1,8 juta hektar. Artinya, kalau dari proses regulasi, seleksi, semua kewenangan ada di kabupaten atau pemerintah daerah.

Lalu, bagaimana dengan kabar, mega proyek sawit perbatasan sudah ada cetak birunya blue print,“Saya tidak yakin, kalau pemerintah pusat, sudah merubah UU-nya, merubah SK barangkali bisa. Kita lihat saja,” kata Idwar. Orang boleh saja membuat perencanaan. Membuat blue print untuk pengembangan. Sepanjang belum ada ijin dikeluarkan. Kalau ijin sudah ada, dan bisa melihatnya, maka hal itu baru, oke, kata Idwar.

Luasan lahan 530 hektar, diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, dan masyarakat. Hal itu tidak boleh melanggar kavling yang sudah diatur. Kecuali memang sudah dilepas oleh Menteri Kehutanan. Tinggal ditanya, sudah ada pelepasan kawasan atau belum? Kalau sudah ada pelepasan kawasan, tinggal tanya Menteri Kehutanan, kenapa harus dilepas. Karena sebetulnya ada porsi itu.

Setiap kawasan harus ada porsi, berapa kawasan hutan lindung, dan yang dibudidayakan. Artinya, tidak yakin kalau hutan di Kalbar, sudah ada blue print untuk sekian hektarnya. Kecuali memang sudah mendapat rekomendasi dari pihak berwenang.

“Blue print yang dimaksud, belum sampai pada kantor kami,” kata Idwar. Memang dalam hal ini, BUMN di bawah Kementerian BUMN. Yang berkaitan dengan budidaya sawit itu sendiri tidak ada suratnya.

Nah, bagaimana dengan ijin yang sudah diberikan pada beberapa perusahaan. Misalnya di Kabupaten Sintang, dan Kapuas Hulu? Pemberian ijin konteknya tidak lari dari koridor dan ketentuan yang sudah ada. Lahan PLK saja. Kalau masuk ke lahan non PLK, prosesnya cukup panjang. Seperti, investor harus minta ijin pelepasan kawasan hutan. Kewenangan itu ada pada menteri kehutanan, dan pemerintah pusat. Setahu Idwar, saat ini ada peraturan tidak diperkenankan melepas kawasan hutan. Kalau ada surat itu, berarti kontroversi.

Idwar melihat beberapa pendapat yang mengatakan, proyek ini seolah analog dengan proyek satu juta gambut di Kalimantan Tengah. Proyek di Kalteng itu memang besar dan dibiayai melalui APBN. “Kita lain sistemnya. Kita punya lahan potensial, dan ditawarkan pada investor. Boleh lokal, boleh asing. Tidak masalah,” tutur Idwar. Hal itu memang harus dibangun. Namun, mesti tetap berada pada koridor. Intinya, masalah mega proyek sawit di sepanjang perbatasan, tidak perlu dianggap terlalu berlebihan.

Apalagi menangani kawasan perbatasan, pada saatnya akan ditangani secara lebih khusus. Akan ada badan pengelola perbatasan. Tinggal menunggu PP (Peraturan Presiden). Bagaimana mengelola ini. Tapi, badan ini tentu sifatnya menfasilitasi. Memberikan rekomendasi terhadap pembangunan di daerah perbatasan. Pembangunan yang berada di sektor-sektor bersangkutan, menjadi tanggung jawab sektor bersangkutan.

Menurut Idwar, sepanjang pantauanya, ijin untuk kawasan perbatasan sudah diberikan. Ijin untuk pengembangan sawit di beberapa kabupaten sudah dikeluarkan. Tapi, semuanya berada di suatu kawasan, yang memang perencanaannya untuk lahan perkebunan. Kebetulan yang mengadakan ijinnya itu komoditinya sawit.

Dalam beberapa kasus, pemberian ijin ini sering salah arah. Dalam artian, investor bukan perusahaan sawit, tapi diberikan ijin sawit. Hutan sudah habis dibabat, dan sawit tidak ditanam. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Terutama dalam kontek mega proyek sawit perbatasan? Sekarang ini, yang harus lebih diperhatikan dalam rangka pemberian ijin adalah, pemerintah kabupaten.

Pemerintah propinsi hanya memberikan koridor, termasuk pengawasan. Misalnya, apakah pelaksanan ijin sudah benar atau tidak. Apakah lahan sudah disesuaikan dengan peruntukannya atau tidak. Pemberian lahan melampaui kewenangan atau tidak. Yang berwenang memberikan ijin, lalu mencabut lagi adalah kabupaten, sepanjang perusahaannya ada di kabupaten.

Nah, yang barang kali harus ditingkatkan saat ini adalah, kalau dari segi administrasi. Idwar yakin tidak mungkin keliru. Dokumen yang diperlukan dan perlunya suatu ijin, dia pikir tidak terlalu sulit untuk menyeleksi.

Yang penting sebenarnya, kalau investor sudah punya ijin melakukan operasional. Instrumen untuk melakukan kontrol harusnya lebih baik. Pertama, mengatur bagaimana berinteraksi dengan masyarakat setempat. Contoh, ketika sudah mendapat alokasi lahan bakal tanam.

Maka, ketentuan yang berlaku di dalamnya adalah, investor harus membangun kemitraan dengan masyarakat setempat. Dalam hal ini, konsepnya tentu masyarakat harus didahulukan. Dibanding dalam rangka melakukan kerja sama dengan investor yang kebetulan masuk. Masyarakat difasilitasi untuk pembangunan perkebunan.

Toh, hasilnya nanti bisa dikerjasamakan, dan diolah investor bersangkutan. Kecuali, pada lahan tertentu. Harus ada yang mengatur, bagaimana cara membebaskan lahan-lahan negara.

Kedua, ketika investor sudah melakukan perencanaan pembangunan, harusnya tingkat pengawasannya lebih baik. Jangan sampai investor mereka melakukan pembukaan dengan cara land clearing atau pembakaran. Dalam satu tahun tertentu, harus ada persiapan melaksanakan penyiapan bahan tanaman, dalam arti kata pembibitan. Ini merupakan instrumen dalam rangka mengontrol. Misalnya, kalau investor punya bibit baru untuk 500 hektar, padahal area tanam 1000 hektar.

Hal ini harus dipertanyakan. Artinya, kalau memang bibitnya dipersiapkan untuk 500 hektar, buka lahannya jangan 1000 hektar. Fungsi kontrol pemerintah kabupaten harus ada. Menurut Idwar, dalam masalah pembukaan lahan saja, sekarang ini sudah lebih baik. Sudah ada beberapa perusahaan yang teridentifikasi melakukan pembukaan lahan, dan tidak mengikuti prosedur, akan dilakukan proses hukum. Sudah ada beberapa perusahaan terkena proses itu.

Seandainya, kebun sawit 1,8 juta hektar bakal dibuka, akan membuat pemeliharaan pasar internasional CPO dan PKO terpenuhi. Perolehan devisa pasti cukup besar. Nah, bagaimana efeknya bagi pemerintah daerah?

“Yang jelas, secara nasional pemerintah berkeinginan menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia,” kata Idwar. Tentunya dengan mengharapkan hasil tidak hanya di Kalbar. Angka 1,8 juta hektar, barangkali tidak hanya di perbatasan Kalbar. Tapi, juga di beberapa tempat lain. Efeknya memang besar.

Namun, Idwar melihat, hal itu tidak hanya semata-mata sawit. Proses pengembangan pembangunan di bidang sawit, juga akan dirasakan sebagai pertumbuhan ekonomi di kawasan yang baru dibuka. Selain terjadi penyerapan tenaga kerja di bidang sawit, ada peluang penyerapan tenaga kerja. Yang merupakan imbas dari sawit.

Terbukanya isolasi kawasan dan dibangunnya jalan penghubung, tentu saja bakal memberikan pengaruh. Tidak hanya bagi perkebunan, tapi juga bagi daerah. Seperti, terbukanya jasa angkutan dan lainnya. Jadi, efek lain akan cukup besar. Sawit tidak hanya dilihat sebagai penghasil CPO. Keinginan daerah sebenarnya, apabila rasio produksi sudah bisa dimungkinkan, seharusnya di Kalbar bisa dibangun industri lebih hilir. Misalnya, mengolah bahan baku berasal dari CPO.

Sekarang ini, Kalbar hanya salah satu daerah penghasil CPO. Yang mengolah buah tandan segar menjadi CPO. Sangat kecil porsinya yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Tapi, lebih besar yang dikirim ke luar Kalbar. Pada saatnya nanti, potensi sawit dengan CPO-nya, bisa melahirkan basis industri berbasis CPO. Banyak sekali industri hilir berbasis sawit. Seperti, margarin, sabun, dan lainnya, bisa dikembangkan di Kalbar.

Sekarang ini, isu pengganti BBM juga makin marak. Kabarnya, sawit bisa dijadikan energi alternatif. Biodiesel bukan dihasilkan dari CPO. Tapi, merupakan limbah sawit, istilahnya CPO kolam. Dan ini peluangnya besar sekali, untuk membangun energi terbarukan. Termasuk dalam hal ini bukan hanya sawit, tapi komoditi lain. Artinya, ada peluang untuk menumbuhkan ekonomi, di kawasan tertentu. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

“Sekali lagi kita mengharapkan, sawit yang tumbuh tidak industri berskala besar. Industri berskala besar harus bersinergi dengan masyarakat. Kalau itu bisa, berarti tidak ada masalah,” kata Idwar. Yang menjadi persoalaan sekarang adalah, akibat pembangunan managemen sawit pada masa yang lalu. Terutama sentralistik. Lebih mengutamakan investor daripada masyarakat.

“Dan hal itu kita akui sebagai salah satu yang harus diperbaiki,” kata Idwar. Sekarang ini, dengan kewenangan yang ada di Kalimantan, dia pikir keinginan yang aneh, bila mengubah hutan lindung menjadi sawit. Hal itu tidak bakal ada. Kecuali, Pemda Kalbar punya keinginan sama. Kalau pemerintah pusat punya keinginan demikian, tapi pemerntah propinsi dan kabupaten tidak berkeinginan, maka tidak akan jalan.

Memang pemerintah kabupaten mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan hutan. Tapi, kalau perkebunan tetap di lahan non hutan. Kalau ada aktifitas penebangan di hutan, tentunya bukan untuk perkebunan, namun semacam ijin HPH. Idwar melihat, pemberian ijin yang diberikan pemerintah pada daerah perbatasan, masih dalam koridor dibenarkan secara tata ruang.

Perkebunan selalu memonitor ijin yang telah diberikan. Bahkan, ijin yang diberikan, tidak hanya di perkebunan. Di tingkat propinsi ada lima instansi secara reguler melakukan evaluasi pemanfaatan lahan. Seperti, Dinas Perkebunan, Kehutanan, Bapedalda, BPN dan Bappeda.

“Sampai saat ini, kami belum mendapatkan ijin yang dikeluarkan kabupaten untuk PTP. Dan tidak tahu kalau ada jalur lain, misalnya,” kata Idwar. Sampai saat ini, berdasarkan ketentuan yang ada, ijin dikeluarkan oleh kabupaten. Tapi, berdasarkan ketentuan yang ada, tidak ada ijin lagi dikeluarkan pemerintah pusat. Bahkan, propinsi saja tidak mengeluarkan, sepanjang untuk investasi di kabupaten bersangkutan.

Bagaimana bila ada informasi, bahwa semua ijin yang ada di daerah perbatasan sudah habis, karena sudah diberikan pada orang. Jadi, orang yang mau mendapat ijin baru, bisa mendapatkannya dari orang yang lahannya tidak digarap? Mereka hanya menjadi broker izin atas lahan?

“Kami tidak sampai memantau sepeti itu,” kata Idwar. Artinya, ketika ada satu badan usaha mengajukan ijin, persyaratannya diproses oleh Pemda kabupaten. Nah, ijin ada batas waktunya. Kalau sampai tidak melakukan aktifitas, akan diingatkan tiga kali. Bila tidak mengindahkan, ijin akan dicabut. Kalau sudah dicabut, bisa dialihkan untuk investor lain.

“Saya pikir, isu seperti itu bisa saja terjadi. Tapi, kalau dari instrumen kontrol yang dilakukan, hal itu sepertinya tidak bisa terjadi. Jual beli ijin itu tidak boleh. Sepanjang pengetahuan kami, pemindahan ijin itu tidak pernah dilakukan,” kata Idwar.***

Foto by Nurul Hayat, Edisi Cetak, minggu ketiga, Januari 2006, Matra Bisnis

Baca Selengkapnya...

Born to Flight...

Oleh: Muhlis Suhaeri

Perusahaan penerbangan hadir dengan menawarkan berbagai fasilitas pada calon penumpangnya. Tak heran jika isu keamanan dan kenyamanan dalam penerbangan, akan menjadi label bagi suatu maskapai, untuk menggaet penumpang.

Nah, bagaimanakah perusahaan penerbangan menawarkan berbagai fasilitas itu, bagaimana kondisi pasar penerbangan, dan peluang bisnis di bidang ini? Ikutilah wawancara wartawan Matra Bisnis dengan penerbangan Garuda, Adam Air dan DAS (Dirgantara Air Service) berikut ini.

Kehidupan yang manusia jalani, tak lepas dari masalah memperpendek jarak antara ruang dan waktu. Atas dasar itulah, lahir teknologi dan peradaban. Teknologi hadir untuk mempermudah segala urusan manusia. Dengan ditemukannya mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan berbagai kendaraan jenis angkut lainnya, manusia dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh. Nah, bagaimana dengan kondisi penerbangan sekarang ini?


“Kondisi penerbangan dipengaruhi situasi dan kondisi ekonomi secara global,” kata Dewa Rai, Sales Manager Garuda, Pontianak.

Salah satu contoh adalah illegal logging. Dengan dilarangnya kegiatan ini, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi penerbangan dan industri yang lain. Namun, pelarangan atas illegal logging mesti didukung, karena itu kebijakan pemerintah. Pelarangan terhadap illegal logging mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), restrukturisasi biaya perjalanan, dan mengarah keefisiensi. Dengan adanya efisiensi, juga berpengaruh pada orang yang melakukan perjalanan.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), secara tidak langsung memperngaruhi masalah penerbangan. Tingginya harga BBM, turut mempengaruhi masyarakat melakukan perjalanan. Biaya perjalanan, pada akhinya akan dialihkan pada kebutuhan primer. Jadi, orang tidak akan melakukan perjalanan, bila tidak penting sekali.

Kondisi tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi masyarakat. Karenanya, pihak penerbangan juga mengambil ancang-ancang. Kalau penerbangan menurun, maka harus mengikuti kemauan pasar. Salah satunya dengan menawarkan harga promosi.

Selain menawarkan harga promosi, isu seputar penerbangan seperti faktor keselamatan, kenyamanan, pelayanan, kemudahan mendapatkan tiket, harga tiket bersaing, strategi menarik pasar, dan lainnya, juga menjadi perhatian khusus pihak penerbangan. Konsep-konsep itulah yang menarik untuk diungkap.

Keselamatan dan Kenyamanan
Untuk mendapatkan suatu tiket penerbangan, prinsip ekonomi akan tetap jalan. Semakin murah tiket, akan semakin dicari. Menurut Dewa Rai, bagi kelas menengah ke atas, isu keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi pilihan utama, ketika mereka memilih suatu penerbangan.

Ya, memang itulah karakter dari pasar menengah keatas. Sementara pasar menengah kebawah, sebagian besar mengutamakan fungsi dari transportasi saja. Jasa penerbangan hanya transportasi. Yang membawa orang dari satu tempat, ke tempat lainnya. Kenyamanan, mungkin menjadi faktor nomor dua.

Meski begitu, “Sebenarnya, semua orang mengutamakan keselamatan dalam penerbangan. Hanya saja, pengetahuan masalah keselamatan, belum memasyarakat,” kata Dewa Rai. Masyarakat belum sepenuhnya sadar dalam hal ini. Ini tentu saja menjadi tugas dari perusahaan penerbangan, bahwa keselamatan penerbangan merupakan pusat dan diatas segalanya.

Ada berbagai cara dilakukan maskapai dalam mempromosikan masalah keselamatan pada masyarakat. Salah satu langkah dilakukan penerbangan Garuda. Perusahaan tertua ini, membuat salah satu acara di TV swasta. Yang menerangkan atau menjelaskan perihal masalah penerbangan. Hal lain adalah, memberikan pemahaman ulang pada masyarakat bahwa masalah keamanan dan keselamatan adalah penting sekali.

Masalah keselamatan memang menjadi prioritas Garuda dalam setiap penerbangannya. Karenanya, setiap pesawat yang akan tinggal landas, selalu menjalani berbagai pemeriksaan dan kelayakan terbang. Faktor utama dari keselamatan bagi Garuda adalah, kru pesawat terlatih dengan baik, dan pesawat terawat. Hal itu merupakan salah satu komponen, bagaimana penerbangan aman. Garuda membuat berbagai brosur masalah keselamatan dan kenyamanan.

Untuk penerbangan Pontianak-Jakarta, dan sebaliknya. Garuda mengoperasikan jenis pesawat Boing 737 seri 500 dengan 12 kursi kelas bisnis, dan 84 kelas ekonomi. Jadi ada 96 tempat duduk. Garuda juga menggunakan pesawat 737 seri 300 dengan jumlah kursi 148 tempat duduk. Semua kursi merupakan kelas ekonomi. Penerbangan itu untuk mengantisipasi pasar, yang mengeluarkan harga promosi. Pesawat second line milik Garuda ini diberi nama Citilink.

“Sementara ini, saya melihat bahwa faktor keselamatan dan kenyamanan itulah, yang membuat orang memilih terbang bersama Garuda,” tutur Dewa Rai.

Begitu pun dengan Adam Air. Keselamatan pesawat menjadi agenda khusus bagi penerbangannya. Perawatan pesawat sepenuhnya dilakukan di Jakarta. Cabang Pontianak hanya menangani masalah penumpang. “Kita mengutamakan pada keamanan, dan kenyamanan penumpang. Kalau kita mengadakan pelayanan terbaik pada penumpang, lain kali mereka akan datang lagi ke Adam Air,” tutur Hariyati, Sales Manager Adam Air, Pontianak.

Adam Air menggunakan pesawat terbaru, Boing 737 seri 200 dengan kapasitas 130 tempat duduk. Kalau penumpang ramai, menggunakan Boing seri 300 dengan 147 tempat duduk, atau Boing seri 400 dengan 170 tempat duduk. “Masyarakat tahu, mereka aman terbang bersama Adam Air, karena pesawatnya jenis terbaru,” kata Hariyati.

Bagaimana dengan Dirgantara Air Service (DAS)?

“Saya pikir masalah keselamatan sudah menjadi kewajiban, dan prioritas utama bagi sebuah penerbangan,” kata H. Siswoyo, General Manager DAS, Pontianak. Maskapai penerbangan harus mengedepankan keselamatan bagi pengguna jasanya. Dalam istilah teknisnya, ada perawatan weekly check. Yaitu, perusahaan mengadakan cek pesawat perminggunya. Selain itu, pemeriksaan juga diadakan setiap harinya, sebelum pesawat terbang. Istilahnya ada free flight check.

Jadi, sebelum terbang selalu diadakan pemeriksaan. Bagi pengguna jasa, hal itu sudah merupakan sebuah jaminan, bahwa penerbangan pesawat terbang dalam keadaan baik 100 persen. “Dan kita kategorikan, bahwa pesawat itu merupakan kendaraan yang paling aman,” kata Siswoyo.

Perusahaan yang didirikan pada tahun 1971, khusus melayani rute antarkabupaten di Kalimantan. Semua pesawat melayani rute pedalaman; Pontianak-Putussibau, Pontianak-Ketapang, dan Pontianak-Balikpapan. DAS sendiri mulai masuk ke Kalimantan pada tahun 1979, dengan pesawat BN 2A, buatan Inggris.

Pesawat itu mempunyai 9 tempat duduk. Setelah itu, DAS melengkapi armadanya dengan pesawat CASA 212, buatan Spanyol. Pesawat ini sanggup menampung 22-24 penumpang. Tipe terakhir yang diandalkan adalah pesawat ATR, buatan Perancis. Pesawat ini dapat mengangkut 46 penumpang. Pesawat sudah dilengkapi dengan auto pilot. “Semuanya serba computerized, jadi aman dan nyaman bagi penerbangan,” kata Siswoyo.

Mengapa membuat spesialisasi di penerbangan pedalaman?

“Sementara ini, pesawat yang dimiliki tipe kecil. ATR dan Casa memang cocok untuk daerah pedalaman,” kata Siswoyo.

Pelayanan yang baik
Menurut Hariyati, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sebuah maskapai penerbangan mesti melakukan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang baik, merupakan salah satu faktor, orang menggunakan maskapai penerbangan.

Dalam masalah pelayanan, perusahaan penerbangan mendidik kru pesawat melalui berbagai pelatihan. Pelatihan dilakukan sesuai dengan standar setiap perusahaan.

“Bahkan, hal kecil dan mudah dilakukan, tapi manfaatnya besar, seperti kesopanan dan kepedulian pada penumpang, sangat diperhatikan. Misalnya, dari prilaku dan pelayanan kru selama di pesawat,” kata Dewa Rai.

Dalam masalah pelayanan, Garuda mempunyai semboyan untuk menjadikan pesawatnya sebagai five star hotel. Ada tiga tahapan dilakukan ketika melakukan suatu pelayanan. Tahap pertama, pre journey atau pre flight. Tahap ini ketika penumpang melakukan pemesanan, atau pembayaran tiket.

Jadi, menitikberatkan pelayanan di sana. Menurut Dewa Rai, Garuda merupakan satu-satunya penerbangan yang melakukan baggage stripping di bagasi. Barang bawaan akan distrip untuk menghindari pendodosan. Strip terbuat dari plastik dan keras bentuknya. Strip itu dibuat mengelilingi barang. Tahap kedua, in flight atau pelayanan di udara. Bagaimana awak pesawat melayani penumpang di pesawat, menu makanannya, sensifitas pada anak-anak.

Bila ada anak-anak ikut dalam penerbangan, Garuda akan memberikan mainan pada mereka. Tentu saja, sepanjang persediaan masih ada. Mainan bisa berupa halma, atau lainnya. Tahap ketiga, post flight, pelayanan setelah penumpang sampai di tujuan. Bagaimana pelayanan bagasinya, penanganan kalau ada penumpang transit, dan lainnya.

Meski melayani rute pedalaman, DAS juga mengedepankan pelayanan pada penumpang. “Pelayanan yang baik, tentunya mengedepankan kesiapan pesawat, ketepatan waktu pemberangkatan, dan pelayanan pada penumpang selama di pesawat,” kata Siswoyo. DAS menyediakan penganan kecil pada penumpang selama penerbangan.

DAS mempunyai semboyan dalam menjalankan bisnis penerbangannya. Motto itu adalah, Fantastis, Luar Biasa dan Mantap. Fantastis, karena pesawatnya canggih dan serba komputer, cepat, aman dan nyaman. Luas biasa, karena bisa merebut hati masyarakat. Mantap, karena percaya diri, karena pesawatnya bagus.

Harga tiket bersaing
Apakah harga tiket murah merupakan salah satu cara, memenangkan persaingan di jalur udara?

“Kami masih yakin hingga kini, walaupun ada saingan menjual tiket dengan harga lebih murah pada beberapa rute, kita masih optimis bahwa kita masih bisa eksis,” kata Siswoyo.

DAS tidak terlibat dalam perang tarif. Karenanya, mereka bisa lebih menfokuskan diri dalam pelayanan. Perang tarif bagi dunia penerbangan, tidak menguntungkan dari sisi bisnisnya. DAS menyesuaikan harga tiket dengan biaya operasional.

Semuanya sudah diperhitungkan. Dengan tingginya biaya operasional karena kenaikan bahan bakar, salah satu cara dilakukan adalah, menjual tiket sesuai dengan kenaikan itu. Makanya, DAS tidak bermain di perang tarif. Sekarang ini, pada rute yang sama, ada tiga penerbangan melayani rute itu. Penerbangan tersebut adalah DAS, Kalstar dan The Raya.

Meski menjelang Imlek dan penumpang meningkat, DAS masih menggunakan tarif normal. Untuk Pontianak-Ketapang tarif Rp 297.000. Tarif itu khusus penerbangan pagi. Penerbangan sore dijual dengan harga, Rp 270.000. Pontianak-Balikpapan, seharga Rp 812.000. Untuk Pontianak-Putussibau, tiket seharga Rp 556.000.

Pontianak-Ketapang dan sebaliknya, ada 13 kali penerbangan setiap minggunya. Diantara jalur yang dilewati, jalur Pontianak-Ketapang merupakan penyumbang terbesar dari segi pendapatan. Pendapatan hampir 70 persen dari semua jalur. Untuk Putussibau dan Balikpapan dalam tahap merintis.

Bagi Adam Air, masalah harga tiket tidak ada istilah terjadi perang tarif. “Harga di Adam Air, sama dengan yang lain. Yang wajar saja. Jadi, sesuai dengan pasar,” kata Hariyati, “kita bersaing dengan tarif yang wajar.”

Tiket Adam Air mulai dengan harga, Rp 350-799 ribu. Harga itu belum termasuk pajak. Adam tidak ada kelas bisnis atau apa. Cuma, harga tiket memang dibagi menjadi beberapa harga. “Harga murah belum tentu tidak baik. Bisa saja itu merupakan trik dagang,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan Garuda?

“Untuk memenangkan persaingan, sebenarnya kita tidak mau terpancing melakukan penurunan harga tiket. Karena akan merugikan disi sendiri,” kata Dewa Rai.

Menurutnya, sebenarnya Garuda melakukan struktur pertarifan dengan menyediakan tingkatan harga berbeda. Artinya, dalam sebuah pesawat disediakan tingkatan harga. Ada harga promosi. Tiket Garuda dari Pontianak-Jakarta, atau sebaliknya, mulai dari Rp 430 ribu-1 jutaan. Harga itu belum termasuk PPN. Harga itu bisa terjangkau masyarakat. Tapi, ada juga harga mahal.

Tidak samanya harga tergantung dari fasilitas dari tiket. Semakin murah tiket, mencerminkan restriksi atau batasan-batasan yang dimiliki tiket. Misalnya, kalau harga promo paling rendah, mungkin saja tiket tidak boleh berubah tanggal. Kalau harga lebih tinggi sedikit, bisa berubah tanggal, tapi dengan membayar perubahannya. Harga selanjutnya, masa berlaku tiketnya lebih. Bila tiket agak murah masa berlakunya seminggu, maka harga tiket agak mahal, masa berlakunya lebih lama, sekitar 14 hari.

Harga yang mempunyai kontribusi terhadap Garuda, adalah harga tingkatan promo. Tapi, promo tidak begitu murah. Masyarakat juga menginginkan kelonggaran. Pengguna jasa penerbangan di Pontianak, merupakan pebisnis kecil atau pedagang, perusahaan kecil dan perusahaan multi nasional lainnya.

Nah, perusahan ini tingkat melakukan perjalanan cukup tinggi. Jadi, untuk menghindari kondisi itu, mereka mengambil harga, agak atas. Sehingga bisa menukar, tanggal keberangkatan.

Garuda menyediakan Citilink. Jenis penerbangan ini menawarkan keselamatan dan kenyamanan setara Garuda. Perawatan pesawat, pelatihan kru, semua standar Garuda. Dan memang Garuda yang menyelenggarakan. Citilink harga tiketnya dari Rp 250-500 ribu. Harga itu belum termasuk PPN. Semua kelas ekonomi, sehingga harganya bisa ditekan.

Kuncinya, semakin cepat memutuskan jadwal penerbangan, semakin murah harga bisa didapat. Orang yang sudah menentukan jam keberangkatannya, biasanya VFA (Visit Family and Relative). Mereka ini memanfaatkan jadwal penerbangan jauh-jauh hari. “Katakanlah, jika bulan Januari ada Imlek, maka dia mempersiakan jauh-jauh hari. Dan booking tiket,” kata Dewa Rai.

Kemudahan Mendapatkan tiket
Sekarang ini, hampir tak ada kesulitan mendapatkan tiket bagi penerbangan. Semua perusahaan menawarkan layanan kemudahan bagi pelanggan. Kemudahan bahkan dapat diberikan melalui telepon genggam. Anda tinggal pencet beberapa kode, dan pemesanan bisa dilakukan. Mudah bukan? Itulah fungsi dari teknologi. Mempermudah hidup Anda.

“Garuda sangat konsen dalam melakukan pelayanan masalah tiket,” kata Dewa Rai. Bila tidak mengembangkan hubungan dengan baik, akan sulit. Dari segi hubungan, Garuda mengangkat biro perjalanan untuk bermitra. Artinya, Garuda mengangkat biro perjalanan sebagai agen. Lalu, memberikan persediaan tiket. Yang bisa dijual di biro perjalanan. Dengan cara itu, secara tidak langsung, Garuda telah memperlebar jaringan.

Diluar kalangan pelangan, keperluan mendapatkan tiket juga diberikan melalui layanan call centre di nomor, 0 807 1 807 807. Nomor itu merupakan nomor lokal. Di mana pun keberadaan Anda, tarifnya tetap pulsa lokal. Di sana juga bisa dilakukan pemesanan tempat duduk dan cargo. “Call centre efektifitasnya sangat besar. Bahkan, mempermudah akses kita pada pelanggan dengan online payment,” kata Dewa Rai.

Bagaimana cara melakukan pemesanan melalui call centre?

Pelanggan menelpon ke call centre, dan melakukan pemesanan di sana. Setelah itu, petugas call centre akan memberikan kode pembayaran. Dan pemesan langsung melakukan pembayaran di ATM. Setelah mendapatkan struk di ATM, struk itu langsung bisa ditukar di kantor penerbangan atau langsung di bandara.

Pemesanan bisa juga dilakukan melalui telepon genggam. Sementara ini kerja sama dilakukan dengan Telkomsel dan Indosat. Tak lupa, kerja sama juga dilakukan dengan pihak perbankan. Bank itu adalah, Bank BCA, Mandiri, BNI, Lippo, Niaga, Danamon, dan BII.

Adam Air juga mempermudah pelayanan memperoleh tiket melalui call centre. Dengan menghubungi nomor (0561) 767 9333 atau 757 999, Anda juga bisa langsung melakukan pemesanan tiket. Pemesanan dapat melalui ATM. Caranya sama. Anda tinggal melakukan pembayaran di sana. Tentunya, setelah mendapat kode pembayaran dari call centre. Walau pembeli melakukan pembayaran di Pontianak, tiket bisa diambil di Jakarta, Surabaya atau di mana. Tinggal memperlihatkan struk, bukti pembayarannya. Saat ini, Adam Air baru kerja sama dengan Bank Lippo.

DAS memberikan pelayanan dan kemudahan mendapatkan tiket, melaui kemitraan dengan agen perjalanan. “Kami dalam mengelola pemasaran menunjuk travel agen, untuk penjualan tiket,” kata Siswoyo.

Sehingga kerangka pelayanan dalam rangka mendapatkan tiket, tidak ada kesulitan. Sebagian besar travel agen yang ada di Pontinak, sudah menjadi agen DAS, katanya. Pemesanan tiket pesawat DAS, dapat dilakukan melalui kantornya di nomor (0561) 7321 60 atau 735 247. Intinya, kemudahan akan selalu dilakukan bagi pengguna jasa penerbangan.

Pangsa Pasar
Menurut data dari bandara Supadio, Pontianak, setiap harinya tak kurang dari 850-900 penumpang, menggunakan jasa penerbangan. Jumlah itu diperebutkan 4 maskapai penerbangan, Garuda, Adam Air, Sri Wijaya dan Batavia.

Menurut Dewa Rai, sejak 2004, semua penerbangan mengalami kenaikan sebesar 10 persen. Kenaikan itu karena adanya pengguna baru (new traveller), yang menggunakan pesawat. Dengan turunnya harga tiket pesawat, jelas mempengaruhi transportasi udara. Perbedaan harga antara pesawat dan kapal laut, yang tidak begitu besar, membuat orang memilih pesawat terbang.

Meski ada kenaikan harga BBM, tapi ada kecenderungan frekwensi para pengguna jasa penerbangan semakin tumbuh. Karena harga tiketnya semakin turun. Namun, naiknya BBM, juga membuat biaya operasional pesawat naik. BBM merupakan 45 persen dari total cost biaya operasional. Dengan jumlah penerbangan dua kali sehari, Garuda mendapat pangsa pasar sekitar 20-22 persen dari penumpang.

Adam Air belum ada angka pasti, berapa persen dapat menangguk pangsa pasar. “Yang pasti ada kenaikan. Sehingga ditambah satu lagi jam penerbangan,” kata Hariyati.

DAS masih eksis mengisi pasar dengan membukukan angka 70 persen, pada rute yang dilalui. Segmen penumpang dari DAS memang berfariasi. Ada dari Pemda, bisnis, umum dan berfariasi. Pemda mengisi penumpang sekitar 30 persen. Selebihnya, pebisnis dan masyarakat biasa.

Strategi Menarik Penumpang
Penumpang pesawat beragam. Dengan semakin murahnya harga tiket, semua kalangan bisa naik pesawat. Berbagai cara dilakukan pihak penerbangan untuk menggaet calon penumpang.

Garuda melakukan strategi komunikasi ke masyarakat, supaya masyarakat tetap mau menggunakan Garuda. Ada pembelajaran pada masyarakat. Kedepannya, Garuda tetap yakin dengan persaingan yang semakin ketat di jalur penerbangan. Cuma, karakter pasar memang harus dilihat.

“Dengan pertumbuhan tidak begitu besar, tidak bisa menentukan sikap kita untuk menentukan pasar itu. Pasar menengah ke atas itu, pertumbuhannya tidak sepesat pasar menengah ke bawah,” kata Dewa Rai.

Adam Air tetap optimis dengan kondisi kedepannya. “Kita harus yakin dong, bahwa Adam Air akan eksis di Pontianak. Saya rasa, kita akan tetap bersaing. Walaupun ada airlines yang masuk. Kita akan meningkatkan peran pada penumpang,” kata Hariyati.

Untuk mempertahankan pengguna jasa dan transportasinya, DAS melakukan pendekatan emosional melalui travel agen. Tidak menutup kemungkinan, juga dengan pengguna jasa langsung. Tentunya, melalui pelayanan memikat pada penumpang.

Karena penumpang itulah, yang mengaji suatu perusahaan. Dengan tidak adanya penumpang, suatu perusahaan tentu tidak bisa jalan. “Maka, penumpang harus dilakukan dengan baik. Sehingga mereka terpikat. Bukan karena perang tarif,” kata Siswoyo.

DAS tetap yakin dan mampu bersaing kedepannya. Apalagi setiap daerah akan berusaha mengembangkan daerahnya. Dengan berkembangnya daerah, tentu saja dari segi ekonomi dan lainnya akan meningkat. Otomastis, kebutuhan akan trasnportsi juga dibutuhkan. Dalam rangka ekspansi, DAS sudah mempersiapkan untuk menambah armadanya. Rencananya, akhir tahun 2006, DAS akan menambah 5 pesawat ATR seri 72, dengan kapasitas tempat duduk 66 kursi. Pengembangan itu membutuhkan dana sekitar, Rp 450 milyar.

DAS juga menjaring pelanggan dengan menyewakan pesawatnya.

Nah, lho? Berapa harga sekali sewa?

“Minimum sewa biasanya selama 2 jam. Polanya, minimum block sheet PP. Dengan 92 kursi. Plus biaya operasional,” kata Siswoyo.

Untuk pesawat jenis ATR, harga sewa, 1.850 dolar perjam. Casa, 1.400 dolar, dan BN 1.200. Carter biasanya ke Pangkalan Bun, Kalteng dan Ketapang. Biasa juga ke Sintang. Penggunanya, ada perusahaan dan perorangan. Jadi, tarif sewa berlaku untuk umum.

Obsesi kedepannya?

“Kita ingin ekspansi ke seluruh Nusantara,” kata Siswoyo, “DAS selalu ingin dan perlu dukungan dan kemitraan dari seluruh masyarakat.”***

Foto by Muhlis Suhaeri, "Sang Penari."
Edisi Cetak, minggu kedua, Januari 2006, Matra Bisnis

Baca Selengkapnya...

Wayang Gantung Singkawang di Ambang Senja

Kompas/Haryo Damardono

Kelompok Wayang Gantung Shin Thian Chai dari Singkawang, Kalimantan Barat, tampil pada Festival Barongsai di GOR Pangsuma, Pontianak, akhir Oktober 2006. Gonggongan anjing yang gencar menghalangi langkah mendekati kuil tua. Tanpa penghuni kuil yang kebetulan saat itu sedang bepergian, bukan mustahil kami dikoyak anjing penjaga boneka-boneka wayang gantung Singkawang itu.

Demikianlah, pupus harapan melihat lagi boneka wayang gantung Singkawang, sekitar 180 kilometer dari Pontianak. Di kuil tua itu, dalam kotak kayunya, boneka-boneka wayang gantung pernah disembunyikan selama 30 tahun karena rezim Orde Baru mengebiri kebudayaan Tionghoa.


Beruntung, kami telah melihat pertunjukan wayang gantung itu di Gedung Olahraga Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat. Kami terkesima walaupun tidak mengerti jalan cerita yang dituturkan dalang dalam bahasa Kek (salah satu bahasa daerah China).

"Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. Pertama kali dibawa kakek saya, A Jong. Dia cari uang dari pergelaran keliling wayang gantung," kata generasi ketiga dalang wayang gantung, Chin Nen Sin, yang usianya di pengujung 60 tahun.
Di Desa Lirang, Singkawang selatan, di kediamannya yang sederhana, kami berbincang dengan Chin Nen Sin. Percakapan dibantu A Hui, kerabat dekat Chin Nen. A Hui-lah yang menerjemahkan ucapan Chin Nen, yang menggunakan bahasa Kek.

Kediaman Chin Nen Sin hanya 200 meter dari kuil tua itu. "Mirip di Jawa," kata teman perjalanan, penulis lepas, Muhlis Suhaeri, mengomentari suasana sekitar itu. Kediaman Chin Nen dikelilingi sawah dan kebun palawija, dinaungi bebukitan Singkawang. Ketika itu udara sejuk karena hujan baru saja reda.

Kami makan ubi, hasil berkebun Chin Nen, suguhan yang jarang ditemui bila bertamu ke kediaman warga Tionghoa di Jakarta. Namun, di Singkawang bertani adalah hal biasa bagi warga Tionghoa. Mereka bahkan bukan petani kaya, tetapi petani gurem.

Jika tidak memainkan wayang gantung atau musik kecapi, Chin Nen memang beralih jadi petani. Kebutuhan air sawah terjamin, sebab di bukit yang terletak di belakang kediaman Chin Nen ada mata air. Terkadang Chin Nen mengisi waktunya dengan membuat lampion dan kemudian menjualnya.

"Cerita wayang gantung dibawa dari China. Ada cerita ksatria, ada pula percintaan. Kebanyakan cerita klasik, berdasarkan penuturan para tetua atau didongengkan dari ibu ke anak," ujar Chin Nen.

Bila main di toapekong, pada perayaan ulang tahun dewa atau panglima perang, biasanya tuan rumah minta cerita klasik. Sebaliknya, di ulang tahun perkumpulan tertentu disajikan cerita yang "ringan" sesuai dengan keseharian.

Kini, sesuai dengan permintaan, cerita dimodifikasi. Kisah kehidupan rumah tangga maupun percintaan berlatar lokasi di Singkawang dinilai mengena. Ini mirip kesenian wayang kulit; agar menarik penonton, mengadopsi campur sari. Wayang gantung pun terkadang menampilkan biduanita yang membawakan lagu-lagu mandarin.

Modifikasi cerita wayang gantung sesungguhnya mereduksi makna positif berbagai kisah. Sebab, kisah China klasik mengandung nilai-nilai Taoisme, falsafah Konfusisme-yang dikenal sebagai nilai kebijaksanaan. Modifikasi apalagi kematian wayang gantung dapat menyebabkan "terlepasnya" generasi muda Tionghoa dari ajaran yang arif.

Berkurang
Menurut Chin Nen, harus diakui, penggemar wayang gantung sangat berkurang kini. Paling tersisa generasi tua. Saat Imlek atau Cap Go Meh (hari ke-15 Imlek), ketika orang China Singkawang dari seluruh dunia pulang kampung, barulah permintaan pertunjukan melonjak.
"Kebanyakan yang minta pertunjukan orang-orang tua yang sudah bungkuk-bungkuk dan pakai tongkat. Mereka itu tinggal di Jakarta dan kota-kota lain. Ketika pulang, lalu rindu masa kecil mereka," kata Chin Nen menceritakan.

Alasan utama generasi muda tidak lagi suka wayang gantung adalah budaya pop China daratan maupun Hongkong dianggap lebih keren. Tekanan rezim Orde Baru selama 30-an tahun pun diperkirakan telah mengalienasi budaya itu dari kaumnya. Kaum muda Singkawang yang lahir pada tahun 1980-an tidak lagi akrab dengan wayang gantung.

Saat ini memang terjadi reformasi budaya China di seluruh Kalimantan Barat, tetapi motor penggeraknya orang-orang tua yang mapan. Ada berbagai motivasi. Ada yang tulus, ada pula sekadar menunjukkan eksistensi di kalangan Tionghoa.

"Kami punya 30 boneka wayang, semuanya dari China. Entah dari kayu apa, tetapi tidak lapuk maupun dimakan rayap. Paling dicat ulang. Lalu ketika bajunya koyak, kami jahit atau dibuatkan baju baru," ujar Chin Nen menjelaskan.

Sekali tampil-beda dengan wayang kulit yang membawa semua wayangnya-biasanya hanya dibawa 10 boneka, sesuai dengan jalan cerita. Ada boneka bentuk dewa, panglima perang, bangsawan, kaum China terpelajar, maupun rakyat biasa. Ada boneka lelaki, ada pula boneka perempuan.

Wayang gantung dimainkan dengan bantuan benang. Ini berbeda dengan wayang kulit yang dimainkan dengan memegang kayu, wayang Po Te Hi yang dimainkan dengan sarung tangan, atau wayang golek yang dimainkan dengan memegang boneka wayang.

Jika pernah melihat sampul album film The Godfather yang dibintangi Marlon Brando dan Al Pacino, seperti itulah wayang gantung. Boneka dijuntai benang yang dikaitkan di kayu lalu digerakkan dua tangan.

Muhlis sangat tertarik dengan korelasi wayang gantung dan sampul album boneka gantung The Godfather itu. Namun, di Singkawang, kami tak mendapat jawaban mengenai hal itu. Hanya saja, dalam buku Gavin Menzies, 1421: Saat China Menemukan Dunia, disebutkan bahwa kebesaran armada laut Cheng Ho mengenalkan budaya itu ke Eropa.

Tiada beda dengan dalang wayang kulit yang menggelar sesajen sebelum tampil, dalang wayang gantung pun merapal mantra China kuno terlebih dahulu, dibarengi dengan mengorbankan ayam jago. Jika lalai, dikhawatirkan-dan pernah terjadi-benang bisa kusut dan boneka sulit dikendalikan. Tak jarang pula dalang kerasukan roh "leluhur".

Butuh waktu 5-6 bulan untuk mahir memainkan wayang gantung. Dalang juga perlu keahlian untuk adegan berkelahi dan barongsai. Sebab, perpindahan benang bukan saja dari tangan kanan ke tangan kiri, tetapi juga persilangan tangan antardua atau lebih dalang.

Umumnya wayang gantung dimainkan oleh dua hingga empat dalang. Meski demikian, satu pertunjukan membutuhkan 12-14 orang, termasuk pemusik dan pengatur permainan.

Dalam konteks ini, kebanyakan pemain adalah kerabat Chin Nen. Sekali tampil mereka dibayar Rp 2,6 juta sampai Rp 3 juta. Honor itu selanjutnya dibagi kepada semua personel. Dalam setahun kelompok tersebut hanya mendapat 4-6 kali panggilan. Artinya, kegiatan itu tidak bisa dijadikan andalan keluarga. Karena itu, mereka umumnya juga harus bertani.

Tiga perkumpulan
Sebelum dilarang oleh penguasa Orde Baru, ada tiga perkumpulan wayang gantung di Singkawang. Kini tinggal satu. Selain surutnya penggemar, mandeknya regenerasi jadi momok.
Dari sembilan anak Chin Nen (lima laki-laki dan empat perempuan), hanya satu yang aktif membantu penampilan wayang gantung itu. Amoi itu pun hanya memainkan alat musik, bukan memainkan wayang.

Yang lebih memprihatinkan, hingga kini belum ada penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak tentang wayang gantung Singkawang. Buku Peta Wayang di Indonesia (1993) dan Direktori Seni Pertunjukan Tradisional (1998/1999) keluaran Departemen Pariwisata juga tidak mencantumkan budaya wayang gantung itu.

Tampaknya wayang gantung Singkawang ini sudah di ambang senja....

Edisi Cetak, KOMPAS, edisi 05/07/2006

Baca Selengkapnya...

Dalam Maut dan Puisi

Tiga kali seminggu cuci darah. Kebiasaan yang sempat melumpuhkan hidupnya.

Oleh: Muhlis Suhaeri

waktu aku mencari pintu, ibu, semua
kunci kau terbangkan ke langit.
aku tak tahu, di situlah rumahku
menciptakan riwayat. yang kuperduli,
langit segera mendung, setelah kemarau
menyimpan mimpimu dan hutan
terbakar di hatimu; hujan pun tiba
seakan pahlawan purba lahir
untuk mendakwa kehadiran kita:
“itu airmatamu, ibu!”


Lelaki itu meliuk di atas panggung. Tubuhnya seolah mengambang. Terbang. Dia kitari panggung, sebuah buku di tangan kirinya. Ia membaca bait demi bait puisi, sampai akhirnya terdengar vokal menggelegar, memenuhi ruang. Totalitas yang terasa ekspresif.

Di belakang lelaki itu, puluhan pemain latar berbaris acak. Koor berpadu, bersautan, membentuk irama.


Lampu warna jatuh memijari panggung. Kadang redup, kadang terang, silih berganti. Rambut yang licin dan klimis itu berbinar cahaya redup lampu menawarkan imaji-imaji bebas tafsir.

Tak berapa lama, suaranya mulai berat. Serak dan tercekat. Tenaganya seperti menghabis. Pucat menggurat parasnya.

Radhar Panca Dahana, lelaki itu, sedang memimpin latihan kelompoknya, Teater Kosong, di Gelanggang Olah Raga (GOR), Bulungan, Jakarta Selatan. Ini bagian dari pementasan kumpulan puisinya berjudul Lalu Batu.

Radhar tak ingin puisinya sekedar dibaca. Ia hendak melengkapinya dengan berbagai elemen teatrikal, mulai tata panggung hingga komposisi musik. Bahkan, pembacaan puisi dengan dramatisasi adegan gerak, yang diarahkan seorang sutradara. Radhar menyebut pementasan itu dramatic reading.

Pementasan itu terdiri atas lima babak dengan menghadirkan dua puluh empat puisi. Babak pertama, puisi dedikasi. Kedua, puisi-puisi sosial. Ketiga, puisi religius dan spiritual. Keempat, puisi dengan tiga atau empat baris. Pengarang menyebutnya puisi embun. Kelima, pembacaaan dua puisi andalan untuk mengantar penonton pulang.

Bagi Radhar, seluruh puisi tersusun melalui perenungan tentang Indonesia. Orang kian mengeras hati dan pikirannya, sehingga tidak luwes, dan kaku dalam menyikapi perkembangan hidup. Bangsa yang mengeras. Konflik yang keras. Peradaban membeku. Jadi batu.

Usai pertunjukkan, semua pemain bergegas ke belakang panggung. Nampak seorang wanita bertubuh subur memberikan tutup termos berisi air dingin kepada Radhar. Wanita itu bernama Evi Aprianti. Ia istri Radhar.

“Racunnya sudah mulai naik. Mulutnya bau sekali,” kata Evi, mengomentari penyakit suaminya. Mereka langsung bergegas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk cuci darah.

Radhar telah lama mengalami gagal ginjal.


RADHAR mementaskan Lalu Batu di Yogjakarta, Malang, Bandung dan Bali. Tahun lalu, ia mementaskannya di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ).

Ia menyebutnya sastra yang berdiri sendiri. Ini genre baru. Ia ingin menunjukkan, semua karya sastra mempunyai peluang untuk dikomunikasikan dengan khalayak, melalui cara yang berbeda. Tentunya lain dengan cara cetak, film atau deklamasi.

Ia punya alasan untuk itu. Masyarakat Indonesia, katanya, memiliki tradisi menonton lebih kuat dibanding membaca. Bila masyarakat sudah dekat dengan pertunjukkannya, mereka akan mendekatkan diri, dan ada keinginan untuk membaca sastranya.

Untuk mempersiapkan pertunjukkan, biasanya Radhar menabung tenaga. Selama dua sampai tiga bulan, ia tidak melakukan kegiatan apa pun. Ketika jadwal pertunjukkan sudah mulai, awalnya ia memakai perawat dari RSCM. Tapi, karena di RSCM banyak yang cuti, Radhar dibantu oleh Rani dan Ratna. Keduanya aktif berteater di Bulungan. Selain mengagendakan pertunjukkan, mereka juga mengurusi keperluan Radhar. Mulai kebutuhannya, sampai rumah sakit rujukan untuk cuci darah.

Mulanya, mereka ketar-ketir dengan tugas yang akan diemban. Dalam bayangannya, bagaimana menghadapi si kepala batu seperti Radhar? Kesulitan lain, tentunya, seputar kesehatan Radhar sendiri.

“Kondisi Radhar, terlalu senang salah, terlalu capek juga salah,” tutur Ratna.

Pernah Ratna harus merasa jantungnya berhenti. Ada adegan Radhar harus menjatuhkan diri ke matras dengan badan telentang. Saat itu matras tidak tepat di depan Radhar. Semua orang menarik nafas. Kuatir.

“Ya, Allah, Engkau yang Maha Tahu dan Maha Kuasa,” kata Ratna, memanjatkan do’a. Seluruh kru pementasan serasa lemas menyaksikan kondisi itu. Saat menjatuhkan diri, badan Radhar agak miring. Karenanya, sekitar pinggang ke atas, jatuhnya di matras. Bila tidak, mungkin situasinya akan lain.


NO EXCUSE. Itu kalimat khas Radhar yang tak bisa dilupakan Ratna dan Rani. Radhar tidak berkompromi bila ada orang meninggalkan pekerjaan atau latihan. Apapun alasannya. Ia melaksanakan disiplin baja.

Rik A. Sakri, teman main teaternya sejak tahun 1980-an, membenarkan. “Kalau ada yang telat latihan lima menit. Orang itu akan disuruh naik pohon. Kalau tidak naik akan disabetin, kayak STPDN kali,” kata Rik sambil menunjuk sebuah pohon besar di samping sasana tinju Bulungan, Jakarta Selatan.

Meski begitu, banyak juga yang telat dan menerima hukuman. Radhar selalu membuat orang yang latihan tidak lengah dan harus kritis. Contohnya, saat istirahat karena capai. Ia akan teriak, ayo latihan lagi, dan orang harus siap.

“Memang, yang paling lemah di bangsa kita adalah masalah disiplin,” kata Radhar suatu ketika.

Rik sendiri jadi ngeri melihat latihan seperti itu. “Tapi dia tidak, dan dia tega. Ketika malam pertujukkan hasilnya tidak mengecewakan untuk sebuah kerja kolektif,” kata Rik.

Itu sekitar tahun 1986. Kebetulan Rik sebagai sutradara, dan Radhar supervisi.

Beberapa kali Rik pisah, karena tidak setuju dengan metode Radhar dalam latihan. Setelah menyelami, Rik bisa menerima metode. “Sikap yang dilakukan Radhar, berguna tak hanya dilatihan, juga dikehidupan sehari-hari,” kata Rik.

Meski selalu mengkritik, Radhar tidak pernah menjatuhkan sebuah karya. Karena, selain mengkritik, ia juga memberi jalan keluar. “Di balik penentangan yang dia lakukan, sebenarnya dia men-support.”

Dalam satu hari, Rik bisa melihat dua buku berbeda dibaca Radhar. Ke manapun, ia selalu membawa buku. “Yang saya salut dari dia, buku karangan orang dia baca, dan isi buku itu jadi seperti milik dia,” tutur Rik.

Edo, seorang panitia pementasan Lalu Batu di Malang, menuturkan pengalamannya bekerja bersama Radhar. “Mas Radhar tidak suka dengan anak muda yang tidak punya semangat. Dia selalu memberi semangat pada anak muda untuk berkarya dan bergerak.” kata Edo. Ia mengatakan banyak belajar dari Radhar.

Setelah sekian tahun berkarya, ada sekitar 30-an naskah drama yang ia tulis dan sutradarai, mulai Gamang (1983), Pembunuh Misterius (1984), Metamorfosa Kosong (1989), Le Monde est Temps (1998), hingga Janz Aspari (2000).

Beberapa kumpulan puisi telah dirampungkan; Simfoni Dua Puluh (1985), Lalu Waktu (1994), Gnjar dan Leungli (1995), Lalu Batu (2002). Esai-esainya, terkumpul menjadi satu dengan judul Homo Theatricus (2001). Buku yang telah dirilisnya, Ideologi dan Teater Modern Indonesia (2001), Dusta dan Kebenaran dalam Sastra (2001), dan Menjadi Manusia Indonesia (2001). Yang akan segera terbit Refleksi Kaum Intelektual Indonesia (sosiologi), dan Kolam Bangsa dan Televisi, Media dan Kita (esai).

Tak heran, sebuah stasiun TV di Jepang, NHK, memberinya penghargaan sebagai seniman muda masa depan Asia.


EVI APRIANTI selalu terjaga di tengah malam. Ia gelisah di tempat tidurnya. Ditatapnya wajah lelaki di sampingnya. Setiap detik, setiap tarikan nafas, dan denyut pembuluh nadi orang yang dicintainya, ia perhatikan dengan seksama.

Evi sering mendengar kisah, banyak penderita gagal ginjal meninggal dalam keadaan tertidur. Evi selalu ketakutan. “Aku belum siap. Dan, jujur, aku belum siap,” katanya. Matanya mulai sembab dan berkaca-kaca. Baginya, setiap malam laksana penantian dan kurun waktu panjang.

“Terkadang aku ingin pergi. Aku sudah tidak kuat. Kepalaku sudah sakit.”

Ketika pikiran semacam itu muncul dan bergumul di benaknya, Evi seperti tersadar dari putus asa. Biasanya Evi langsung menangis dan minta maaf kepada Radhar.

Sebelum Radhar sakit, sikapnya sangat romantis. Radhar selalu memberi tahu sesuatu dengan sikap, dan tindakan baik. Ia tak pernah marah. Bila diri istrinya melakukan kesalahan, Radhar akan menegur. Pada akhirnya, Evi merasa tak boleh berbuat salah. “Ibaratnya, dia mau berdebat sampai mati juga tidak takut.”

Ketika kini sakit? Sikap Radhar berubah total. Ia jadi pemarah dan keras.
“Dia itu orangnya baik, jujur dan sederhana. Kalau dari segi tampang, tidak ada! Jujur saja. Saya tidak mood dari pertama,” kata Evi, sembari tertawa ngikik.

Evi kenal Radhar pada usia 16 tahun. Saat itu, ia masih kelas tiga Sekolah Menengah Pertama, 1991. Pada usia belia itulah, Evi beranjak dari kota kelahirannya di Sukabumi. Ia merantau ke Jakarta, karena ingin sekolah. Sambil menyanyi di berbagai acara seminar, kantor, hingga kawinan. Hingga suatu ketika, Evi menyanyi di acara bazaar di gedung Prioritas, Cikini.

Penyelenggaranya majalah Vista TV, tempat Radhar bekerja sebagai edaktur pelaksana.
Radhar kemudian mengantarkan Evi ke kost-nya. Dari perkenalan ini mereka jadi dekat. Mereka menikah pada 1995. Evi merasa sangat beruntung memiliki Radhar. Sekarang ini, Evi sudah merasa bahagia dengan merawat anaknya yang semata, Cahaya Prima Putradahana. Ia belum lagi 7 tahun.


RADHAR kelahiran Jakarta, 26 Maret 1965. Ia nomor lima dari tujuh bersaudara. Seluruh saudaranya punya nama Radhar, yang merupakan penyingkatan dari nama kedua orangtuanya: Radsomo dan Suharti.

Radsomo pegawai negeri, mantan kepala sekolah Taman Siswa. Menjelang kelahiran Radhar, bapaknya difitnah dengan isu Komunis. Ia diturunkan pangkatnya dan terkatung-katung. Ekonomi pun jatuh bebas hingga oleh seorang teman, akhirnya sang ayah diajak masuk ke jawatan lain, Departemen Pekerjaan Umum.

Sang ayah disiplin mendidik anaknya. Sedari kecil, Radhar sudah diajari mengitung angka hingga jutaan. Setiap anak harus pulang ke rumah dan belajar, kapan pun. Bila melanggar, sabetan rotan akan siap mendera. Seluruh anak lelaki digundul dengan disisakan sedikit rambut di ujung kepalanya.

Kecuali Radhar, ia tak mau dan kerap melanggar aturan, sehingga sering kena hukuman. Karena tidak kuat, ia sering kabur dari rumah. Selain itu, ayahnya tidak suka dengan kegiatannya, berteater dan mengarang. Orang tuanya berharap ia menjadi pelukis. Radhar sempat kursus melukis. Namun, ibunya menentang. Maklum, profesi pelukis saat itu dirasa belum mampu menjadi sandaran hidup.

Kiprah pertama Radhar di teater diawali tahun 1979 dengan memerankan tokoh Rebecca, dalam naskah berjudul Jack dan Penyerahan. Naskah itu dimainkan dalam rangka Festifal Teater Remaja di Bulungan.

Rebecca tokoh perempuan. Karenanya, ia harus memerankan tokoh itu dengan lembut. Radhar ingat betul, siapa periasnya. Neno Warisman. Ia melihat terus wajah orang yang meriasnya. Dan sekali pernah berujar. “Nanti kalau saya punya pacar, ingin yang seperti Mbak.” Mendengar itu, Neno hanya tertawa saja. Mereka berdua satu grup, Teater Gombong.

Tak dinyana, sang ayah hadir dalam pementasan itu. Alhasil, setelah pulang ke rumah, orang tua itu menghajar Radhar. Namun, ia tetap melanjutkan kegiatannya. Radhar sering berjalan kaki menuju Bulungan. Padahal rumahnya ada di komplek Dinas Pekerjaan Umum, depan terminal bis Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Satu kali, sekitar tahun 1978, ia berkelahi berat dengan sang ayahnya, yang menghajarnya habis-habisan. Lepas mahgrib kala itu, Radhar berdiri di pintu dan berteriak, “Tidak ada demokrasi di sini!” Satu istilah asing yang di kemudian hari ia sesali dan kritik habis.

Radhar kabur setelah meneriakkan kalimat itu, tak membawa apa pun, kecuali baju yang melekat di badan. Hingga pertengahan kebun karet di seputar Pondok Indah, ia kembali diam-diam hanya untuk mengambil satu stel baju sekolah dan sandal. Selama hampir tiga hari di Bulungan, tidak makan, karena memang tidak punya duit. Radhar tidur di emperan toko dan pot besar sepanjang pinggir jalan, Taman Martina Kristina Tiahahu, Blok M. Badannya lemah.

Kala itu, di sisi bioskop Garden Hall Blok M seberang SMU 6 sekarang, ada sebuah warung. Aktivis Bulungan menyebutnya Warung Poci. Di sana terdapat penjual ketan, gorengan, dan tentu saja, teh poci. Radhar hanya melihat orang makan.

Di hari ketiga, pukul dua dinihari, kakek penjaga warung membangunkannya. Si kakek pernah dibuang Belanda ke Kaledonia Baru, sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik. Cara bicaranya masih setengah Belanda. “Kamu ngapain di situ? Di sini saja,” kata sang kakek.

Radhar disuguhi ketan, pisang goreng dua dan teh manis. “Itu surga, yang benar-benar tidak pernah saya lupakan,” ujarnya.

Setelah bertenaga, malam itu juga Radhar pergi dari Bulungan ke Cipete, Jakarta Selatan. Ia berjalan kaki menerabas malam. Jaraknya lumayan jauh. Tujuannya rumah kontrakan Muklis Sarjana, dan Harri Cahyono. Saat itu, ia masih di bangku kelas dua SMP. Kebetulan kost Muklis Sarjana, seorang ilustrator, dekat dengan sekolahnya. Cukup berjalan kaki sepuluh menit.

Setelah tiga bulan minggat dari rumah, sang ibu datang ke sekolah minta supaya Radhar pulang. Radhar menolak. Tapi karena terus didesak, termasuk oleh kepala sekolahnya, Radhar menyerah. Baru beberapa hari di rumah, ia kabur lagi. Ia merasa tidak cocok dengan ayahnya.

Ia kembali ke Bulungan. Giat berteater, mengarang cerita pendek, puisi, dan mengirimnya ke media masa. Bahkan ia ikut lomba pantomim yang ia menangkan, dan membuatnya sempat menjadi mimist “profesional”. Dari situ, Radhar dikontrak main hingga Yogya atau di gedung DPR.


BAKAT menulis Radhar tumbuh di usia dini. Ia memulainya dengan cerpen Tamu Tak Diundang. Ia masih duduk bangku kelas lima Sekolah Dasar saat itu. Radhar mengirimkannya ke harian Kompas dan dimuat.

Ide cerita datang dari pandangan mata atas ibunya yang didatangi semacam debt collector. Karena miskin, melulu mengandalkan gaji pegawai negeri, ibunya sering mengutang. Karena ia tak mau ibunya diancam dan diperlakukan buruk, Radhar berupaya melindunginya. Ia lalu bersembunyi di balik pohon, dengan belati di belakang punggungnya. “Jika terjadi apa-apa pada ibu, awas! Akan kutusuk mereka,” tukas Radhar mengenang.

Kelas dua SMP, Radhar menjadi redaktur tamu di majalah Kawanku. Tugasnya menyeleksi naskah cerpen dan puisi yang masuk. Ia melakoni pekerjaan itu hingga beberapa bulan.
SMP kelas tiga, ia mulai mengarang cerita pendek, puisi, dan ilustrasi. Beberapa di antaranya dimuat di majalah Zaman, yang waktu itu redakturnya Danarto. Ia pakai nama samaran, Reza Morta Vileni. Nama itu diilhami oleh nama teman sekolahnya, Rezania, yang piawai berdeklamasi.

Radhar mulai jadi “wartawan kantoran” ketika Arswendo membuat KOMA (Koran Remaja), pada akhir ’70-an. Koran itu cuma dua lembar. Ia mencantumkan nama aslinya Radhar untuk tugas reporter, dan Reza bagi tugas di penata artistik. Itu pengalaman jurnalistik pertamanya.

Ia juga membuat cerpen remaja. Kala itu muncul berbagai majalah kumpulan cerpen di Jakarta, seperti Pesona, Anita, dll. Selain itu beberapa majalah remaja seperti Majalah Gadis, Nona dan Hai, bahkan majalah dewasa seperti Keluarga, Pertiwi, Kartini, kebanjiran cerpen (dan kadang sekaligus ilustrasi) Radhar. Sambil membuat cerpen, kerja jurnalisnya terus jalan.

Suatu ketika, Radhar berkenalan dengan Valens Doy, seorang tokoh olahraga, dan wartawan senior di Kompas. Valens cukup disegani. Ia menempatkan Radhar sebagai pembantu reporter. Atau, biasa disebut reporter lepas. Angkatan Radhar saat itu adalah Sindhunata. Banyak redaktur suka padanya, karena ia masih kecil waktu itu.

Mereka meminta Radhar menulis di rubrik apa saja. Ia bisa menulis di rubrik olahraga, kebudayaan, pendidikan, berita kota tentang kriminalitas, hukum dan apa saja. Kebolehan dan kemewahan yang kalau itu hanya dimiliki Sindhunata di Kompas.

Dalam sebulan, Radhar sanggup mendapatkan uang Rp 500 ribu hingga Rp 750.000. Padahal, gaji wartawan Kompas saat itu, Rp 300-400 ribu. Jumlah gaji tersebut sudah lumayan besar saat itu. Banyak reporter tetap kemudian protes.

Protes datang juga dari orang tua Radhar, dalam isu lain. Sang ibu menelepon Kompas dan marah. Dia erkata, bahwa Reza itu anaknya yang bernama Radhar, dan ayahnya tidak mengizinkan kerja. Radhar harus sekolah dulu. Radhar terpaksa menuruti itu semua, meski dengan hati hancur.

Begitu masuk sekolah, ia seperti berhadapan lagi dengan hantu. SMA, dilaluinya selama enam tahun, bersama penolakannya pada sistem sekolah – seiring pemahamannya pada buku Bebas dari Sekolah karya Ivan Illic dan Pendidikan Kaum yang Tertindas Paulo Freire. Dua buku yang mengejek formalisme pendidikan.

Radhar pertama kali sekolah di SMA 11, Jakarta. Sekarang ini, menjadi SMU 70. Radhar tidak naik kelas. Nilai rapornya tidak ada isinya. Wali kelasnya sampai menangis di hadapannya. Karena tidak naik kelas, ia makin tidak peduli dengan sekolah. Radhar berteater, sastra, jurnalistik, dan bermusik.

Setelah tahun ketiga, ayahnya memaksa Radhar sekolah di SMA 46 Jakarta. Yang terjadi, ia selalu “berantem” dengan guru masalah pelajaran. Mereka sering berdebat soal metode penyelesaian soal pelajaran.

“Ya sudah, kalau begitu. Saya atau kamu yang keluar,” kata seorang guru, suatu ketika.
“Saya datang ke sini mau belajar.”
“Kalau begitu, saya yang keluar.”
“Terserah.”

Hal itu membuat teman sekelas tidak menyenangi Radhar. Dari SD, Radhar tidak disukai temannya. Terlalu sering bertanya. Satu pelajaran, ia bisa bertanya sampai tiga kali. Radhar tidak ingin melanjutkan sekolah. Untung tiga sahabat dia selalu mengingatkan. Mereka Anto Baret, “kakaknya” Noorca Massardi dan salah satu “gurunya”, WS Rendra. Radhar masuk SMA di Bogor. Ia mengulang dari kelas satu. Ia jarang masuk kelas. Radhar sibuk dengan kegiatannya.

Dia misalnya mengajar teater di SMA 3 Bogor. Namanya Teater Telaga (Teater SMA Tiga).
Radhar kemudian bergabung dengan Bengkel Teater Rendra. Dan langsung ikut produksi naskah Panembahan Reso. Ia sering pulang-balik, Bogor-Depok dengan berlangganan kereta. Jadwal di Bengkel Teater ketat sekali. Saat mau ujian, Radhar minta ijin pada Rendra untuk libur dari kegiatan teater. “Bahan sekolah selama tiga tahun, itu saya pelajari selama lima hari,” kata Radhar.

Waktu libur di teater, bukannya ia gunakan untuk belajar, malah selalu jalan ke mana saja. Mulai pukul delapan malam, ia membaca pelajaran sekolah. Radhar meminjam headphone temannya untuk mendengarkan musik dari walkman. Musik itulah yang bisa membantunya konsentrasi. Radhar lulus sekolah rangking tiga seluruh sekolah.

Menjelang pementasan Panembahan Rekso, Radhar mengundurkan diri dari Bengkel Teater. Radhar berselisih dengan Rendra mengenai manajemen grup. Radhar mundur dengan meninggalkan dua peran yang harusnya ia mainkan di Panembahan Reso. Tapi dalam katalog pertunjukan nama dan fotonya tetap tercantum. “Dapat honor pula, empat puluh ribu perak,” kenang Radhar sambil tertawa.


ANTO Baret menyarankan Radhar kuliah. Ia menurut dan mendaftar di Universitas Indonesia (UI), jurusan Sosiologi. Pilihan kedua di Universitas Pajajaran (Unpad), jurusan Ekonomi Pembangunan. Pilihan kedua itu berdasar keinginannya untuk bisa dekat dengan gedung Psikologi, Unpad, yang mahasiswinya mayoritas wanita dan cantik-cantik.

Ia punya rumusan, universitas pilihan pertama jangan ditaruh pertama, karena pilihan pertama biasanya ditolak. “Eh, malah diterima di Sosilogi UI. Sebel banget,” kata Radhar.

Dalam waktu dua setengah tahun, ia telah menyelesaikan semua mata kuliahnya, lalu meninggalkan bangku kuliah. Lagi-lagi nyebur ke teater, selain kerja jurnalistik.
Ia tidak mengambil ijasahnya begitu lulus. Ijasah baru dia diambil saat hendak belajar ke Prancis.

Sejak 1997, Radhar studi di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales. Ia berangkat sendirian. Baru setelah tiga bulan, Evi menyusul. Di Perancis mereka tinggal di Besançon, 400 km dari Paris. “Saat kita di Perancis itu sengsara. Dan aku tidak bisa ngomong bahasa sana,” tutur Evi.

Untuk mengatasi masalah keuangan, mereka biasa mengamen di cafe. Radhar main gitar, Evi sebagai penyanyi. Dalam tiga bulan Evi, mulai bisa menguasai bahasa Perancis. Mulailah Evi menyanyi lagu Perancis. “Eh, tak tahunya setelah aku menyanyi lagu dangdut, teman-teman malah ramai ikutan pada joget,” kata Evi. Dalam sehari, mereka bisa dapat 300 hingga 700 franc.

Evi sempat balik ke Indonesia. Hidup Radhar tak keruan, termasuk makan. Sekalinya makan, menunya telur dan telur.

Saat kembali ke Perancis, Evi hamil. Jadi persoalan. Mereka tak punya asuransi kesehatan. Asuransi hanya bisa dimilikinya setelah domisili di tahun kedua. Berbulan-bulan Radhar mengelilingi berbagai instansi memperjuangkan tunjangan itu. Hingga saatnya lahir sang bayi, tunjangan belum didapat.

Cahaya lahir di bulan ke sebelas mereka tinggal di Prancis, bertepatan dengan diraihnya tunjangan itu. Cahaya lahir melalui operasi cesar dan Evi sempat menginap di ICU selama empat hari.

Radhar sering menunggui Evi. Radhar yang sudah sering sakit-sakitan, kondisinya semakin memburuk.

Menjelang kejatuhan Soeharto, mereka kembali ke Indonesia dengan risiko membatalkan fasilitas studi yang harusnya mencapai tingkat doktoral. “Aku tak kuat menahan diri. Sementara aku hidup enak di sini, di negeriku orang-orang hidup dalam teror,” kata Radhar lagi.


DI AWAL kehadirannya di Indonesia, Radhar pernah berobat ke satu sinshe di Sukabumi. Ia menjalani diet garam sangat ketat, terapi akupunktur dua kali sehari, dan minum jamu godokan.

Ia stress berat. Depresi. Berat badannya sempat turun sepuluh kilo. Ia divonis ARF (Acute Renal Failure) yang tak dipahami maknanya kala itu. Dan ternyata ia pun terkena CRF (Cjronic Renal Failure). Dua istilah ini mengacu pada gagal ginjal kronis, semacam pembunuhan sel-sel ginjal secara perlahan. Kini kedua ginjalnya mati sudah.

harus bolak-balik rumah sakit. Hingga satu kali, ia jatuh dan koma selama lima hari. Dua kiai menyatakannya “tinggal memerlukan do’a kepergian,” karena “nyawanya sudah di jempol kaki”.

Radhar seperti kehilangan dirinya. Semua sobat yang datang menjenguk, kerabat, saudara bahkan orangtuanya, tak ia kenali. Ia diputuskan untuk cuci darah. Tiga kali seminggu setiap lima jam. Rutin. Sampai kini. Kebiasaan yang sungguh-sungguh melumpuhkan hidupnya selama tiga bulan pertama. Kulitnya menebal, tubunya menipis, rambutnya rontok habis. Aktifitas terbatas.

Daya serap makannya terbatas. Semua makanan berubah jadi racun dalam tubuhnya. Padahal Radhar paling senang mencari makanan khas daerah tempat dia menggelar pementasan. Ketika ke Malang, ia harus mencari rawon. Bila pentas di Yogyakarta, dia harus makan gudeg.

Radhar pun tak bisa banyak mengkonsumsi air. Air yang masuk tertimbun –karena ia sudah tak punya urine- menindih jantung dan paru-parunya yang kini membesar dan tak kembali mengempis. Saat latihan, Ratna dan Rani kerap merampas botol minuman Radhar bila dia terlalu banyak minum.

Makanan dan minuman harus mereka jaga. Misalnya, Radhar suka sekali menyesap kopi. Tubuhnya tak bisa banyak menerima kopi. Ke mana pun Radhar pergi, selalu ada kopi bubuk di kamar, atau ditaruh di mobilnya. Kopi ditaruh dalam tiga toples plastik. “Kalau dia ingin kopi, ia mengoleskan serbuk kopi itu ke hidungnya,” tutur Rani.

Ketika menghidangkan kopi atau teh ke Radhar, harus panas sekali. “Dia tahu, air itu direbus sampai mendidih atau tidak,” kata Ratna. Untuk minuman-minuman bersoda atau air dingin dari termos. Selain itu dia menghilangkan dahaga dengan mengunyah permen.

Rani dan Ratna tak pernah lupa menyimpan balsem. Untuk menghilangkan rasa capek dan lelah yang menganggu Radhar. Selain itu mereka pun menjaga pembicaraan dengan Radhar. "Sebelum Radhar cuci darah, kita harus tahu, apakah suatu masalah boleh disampaikan atau tidak,” ujar Rani.

Bila masalah itu bisa memancing emosi, mereka tidak akan menyampaikannya. Bila emosinya tinggi, hasil cuci darah tidak bakal maksimal. Begitu pun saat cuci darahnya telat. Radhar menjadi tinggi egonya dan pelupa.

Hingga hari ini, tiada hari yang ia lewati tanpa gangguan 2-3 penyakit dari sekitar 15 penyakit baru yang dapatkan setelah cuci darah.

Tak ada bagian tubuhnya, luar dan dalam yang tidak terganggu dan rasa sakitnya mengganggu kerja. Kulit telapak kakinya menebal membuatnya kebal. Seminggu dua kali ia harus menyayat atau mengeriknya dengan cutter untuk menghasilkan potongan-potongan kecil kulit keras hingga kadang memenuhi botol kecil.

Sering ia berhenti menulis saat gangguan itu datang. Butuh empat sampai lima menit untuk pemulihan. Ketika ia akan lanjutkan menulis, mood-nya sudah berubah, juga pikiran bahkan idenya. Ia masih gagal mencipta fiksi hingga saat ini. Hanya esai-esai yang bisa ia kerjakan, itu pun sering tersendat-sendat.

Ia sadar tiap saat maut bisa menghadangnya. Disiplin-disiplin baru yang harus dijalaninya mengajarkan dia untuk berkata “cukup” pada semua aktivitas hidupnya. Cukup makan, ketika tengah lahapnya. Cukup minum, saat hausnya. Cukup bicara, tatkala hangat diskusinya. Cukup bercinta, tatkala ia sangat menginginkannya.

Bercinta? Adakah ia mampu di kondisinya saat ini? “Itu hanya Tuhan dan aku, juga perempuanku tentu yang tahu,” Radhar tertawa.

Dan memang siapa tahu dalamnya Radhar. Kecuali pencapaian-pencapaiannya saat ia mengelola rubrik “Teroka” di harian Kompas, memimpin Federasi Teater Indonesia, Bale Sastra Kecapi, dan Teater Kosong yang ia dirikan.

Ia masih sering kerja hingga larut malam. Dan pada pukul 2 dini hari itu, Radhar membereskan pekerjaannya, kemudian mendesahkan ujung salah satu puisinya.

....perjalanan pendek ini
panjang sekali.***


Foto by Nova & Winternachten
Edisi cetak ada di majalah Play Boy Indonesia, edisi Mei 2006

Baca Selengkapnya...