muhlis

Mengunjungi Sabuk Penyebaran Islam di Jantung Borneo

2011-12-01T11:38:00.000-08:00

Oleh Muhlis Suhaeri
Kabupaten Sambas ibarat sosok penari. Penari yang sudah lupa bersolek. Penari yang telah gontai mengikuti ritme tarian. Padahal dengan sekali gebrakan, segala kejayaan era masa lalu, akan muncul dan bersinar kembali.

Sebuah sore di muara Ulakan, Sambas. Ulakan menjadi pertemuan tiga cabang anak sungai. Sungai Sambas, Subah dan Teberau. Matahari sebentar lagi turun. Awan bergerumbul di batas cakrawala jadi tujuan akhir. Cahaya matahari menerpa air sungai. Memendarkan warna kuning keemasan. Siluet gerbang dan tiang kapal membentuk imaji tersendiri. Kepingan dan untaian pemandangan sore di komplek Kesultanan Alwatzikhoebillah Sambas tersebut, seolah ingin mengatakan sisa-sisa kejayaan masa lalu.

Komplek kesultanan terletak pada areal seluas satu hektar. Ada dua gerbang. Gerbang pertama jadi pintu masuk. Memisahkan jalan raya dengan komplek kesultanan. Terdapat masjid Jami’ Sultan Muhammad Safiuddin II, alun-alun, tiga meriam di bawah tiang bendera berbentuk tiang kapal. Gerbang kedua memisahkan alun-alun dengan istana Kesultanan Alwatzikhoebillah Sambas.

Memasuki lingkungan istana, terlihat lambang Kesultanan Alwatzikhoebillah berupa dua kuda laut bersayap mengapit matahari bernomor 9. Istana terdiri dari tiga bangunan. Bangunan utama di bagian tengah. Bangunan di kanan dan kiri berfungsi menyimpang senjata kesultanan dan tempat tinggal.

Sore itu saya menemui imam masjid Jami’ selepas salat ashar. Rasyidi Mukhtar (66), sosok lelaki bersahaja. Tatapan matanya teduh. Kepala selalu menunduk. Sebuah sikap tawaduk. Khas para hamba Allah yang selalu berserah diri.

Masjid Jami’ berdiri pada 1 Muharam 1303 Hijriah atau 10 Oktober 1885. Sultan Muhammad Safiuddin II diberi nasehat ibunya, Ratu Sabar untuk mendirikan masjid. Warga berpartisipasi. Kesultanan memberi untaian bunga setaman kepada warga yang menyumbang pembangunan masjid. Warga berbondong dan menyumbang.

Arsitektur masjid Jami’ sangat khas. Ada empat menara berbentuk limas melengkung. Bagian atas menyerupai pagoda. “Ada perpaduan dengan bangunan dari Muangthai,” kata Rasyidi.

Masjid beberapa kali alami perbaikan. Tahun 1935 dan 1980. Renovasi tak sampai mengubah struktur masjid. Bagian atas tak pernah diubah. Masjid awalnya satu lantai. Lantai dua hasil renovasi tahun 1980-an.

Masjid Jami’ terbuat dari kayu belian. Ini jenis kayu keras. Tahan hingga ratusan tahun. Sebagian kayu berasal dari bekas bangunan istana Sultan Aqomadin III di Tanjung Rengas. Istana dibongkar dan pindah ke Desa Dalam Kaum. Sebanyak 20 tiang kayu belian berdiameter 30 cm dengan panjang sekitar 18 meter menopang kerangka masjid. Masjid sanggup menampung sekitar 900 jamaah. Ditambah bagian pelataran, bisa menampung sekitar 1.600 jamaah.

Atap masjid terbuat dari sirap atau kayu setebal satu centimeter. Dulu, masjid bagian depan terdapat dua pintu yang dapat dibuka kedepan. Sekarang diganti dengan pintu geser. Jendela kayu diganti kaca. Masjid terlihat lebih terang.

Bagian imam terdapat mimbar bermotif ukiran khas Melayu Palembang. Kesultanan Sambas mendatangkan ahli ukir dari Palembang. Ada tempayan keramik dari Tiongkok. Tinggi dan lebarnya sekitar satu meter. Dulunya untuk menampung air untuk berwudhu. Sekarang tak berfungsi. Tempayan diletakkan di dalam masjid.

Satu masjid lain yang sering dikunjungi para peziarah adalah, masjid Bersejarah Sirajul Islam di Kecamatan Selakau, Sambas. Saya bertemu Mursidin. Dia cucu generasi ketiga Syekh Muhammad Sa’ad. Dia murid Syekh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi.

Sa’ad belajar agama dan hukum Islam di Bagdad, Irak. Dia mengajar Thariqat Qadiriyyah Naqshabandiyyah 18 tahun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juga mengajar di Nusa Tenggara barat (NTB), dan lainnya.

Masjid Bersejarah Sirajul Islam dibangun pada 1340 H atau 1927. Masjid berada di daerah aliran sungai Selakau. Pendiri masjid ada tiga orang. Yaitu, Syekh Muhamad Sa’ad, Datuk Itam dan Datuk Uray Aswan. Datuk Itam memiliki ilmu kanuragan. Dia kebagian cari kayu di hutan.

“Mereka mewakili golongan ulama, cendekiawan dan pemerintahan,” kata Mursidin.

Masyarakat secara swadaya turut membangun masjid. Setiap panen, warga menyerahkan sebagian padi bagi pembangunan masjid.

Bangunan utama masjid tidak diubah sejak dulu. Hanya bagian dalam yang diperbaiki. Atap sirap dari kayu diganti atap seng. Masjid berukuran 12 x 18 meter dapat menampung sekitar 300 jamaah. Ada enam tiang utama dari kayu belian berukuran 16 x 16 cm. Kayu dibungkus panel kayu.

Kekhasan bangunan masjid sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Sungai, pasar, nelayan dan kuburan, seolah menjadi siklus bagi perjalanan hidup manusia.

Sejarah Sambas
Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama menyebut kerajaan Sambas yang masih beragama Hindu. Sejarah Sambas dibagi dua fase. Pertama, fase Sambas kuno sudah ada sejak abad ke 13. Warga Sambas masih beragama Hindu, karena pengaruh dari Majapahit. Kedua, sejak Kesultanan Sambas sekitar abad ke 16.

Kesultanan Sambas didirikan Sultan Muhammad Safiuddin I. Dia pemeluk agama Islam. Sultan memerintah dari 1631-1668. Kesultanan Sambas alami masa kejayaan saat diperintah Sultan Muhammad Safiuddin II, 1866-1934. Dia sultan ke 13. Pada saat itu rakyat Sambas sangat makmur. Perkembangan ekonomi maju. Begitu juga perkembangan Islam.

Kondisi itu tak mengherankan. Sebab, pelabuhan dan perairan Sambas langsung terhubung dengan jalur pelayaran internasional di Singapura dan Malaka. Sambas punya hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.

Seperti juga kerajaan lain di Kalimantan Barat, Kesultanan Sambas berada di pinggir sungai. Sungai jadi jalur utama saat itu. Sehingga menjadi pilihan mendirikan pusat pemerintahan. Secara ekonomi dan pertahanan lebih menguntungkan. Kesultanan Sambas berada di muara Ulakan. Yang menjadi pertemuan tiga cabang anak Sungai Sambas, Subah dan Teberau.

Kesultanan Sambas mendatangkan para penambang emas dari Tiongkok, untuk menambang emas di wilayah Kesultanan Sambas. Monterado, Mandor dan Sempadang merupakan tujuan awal orang Tiongkok pertama kali masuk ke Kalbar.

Kesultanan alami kemunduran, saat Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin yang berkuasa sejak 1931-1943, diculik dan dibunuh Jepang. Sejak Juli 1950, Kesultanan Sambas bersama seluruh kerajaan di Borneo Barat, bergabung dan menyerahkan mandat kekuasaan pada Republik Indonesia Serikat (RIS). Selepas itu, Kesultanan Sambas hanya diperintah Ketua Kerabat Kesultanan Sambas dengan gelar Pangeran Ratu.

Sejak 1957-1999, Sambas menjadi Daerah Tingkat II Sambas dengan ibukota Singkawang. Pada 2009, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkayang. Ibukota Kabupaten Sambas pindah ke Kota Sambas.

Perjalanan ke Kabupaten Sambas dapat ditempuh dengan perjalanan darat dari Pontianak. Ada bis umum melayani rute ini. Kalau mau lebih cepat, Anda bisa menggunakan taksi. Armadanya Kijang Innova. Kendaraan diisi 4-5 orang. Butuh waktu sekitar lima jam dari Pontianak.

Ada beberapa penerbangan langsung ke Pontianak. Dari Jakarta, Batam, Jogjakarta, Pangkalanbun, Balikpapan, Kuching dan Singapura.

Seni, Budaya dan Islam
Hampir tak ada kehidupan masyarakat Melayu Sambas terlepas dari ritual dan budaya. Sejak lahir hingga meninggal, masyarakat melaksanakan ritual dan adat yang identik dengan nilai-nilai keislaman.

Pengaruh Islam melekat pada seni dan budaya lokal. “Seni dan budaya di Sambas tak bisa dipisahkan dengan religi,” kata Arpan, penulis buku mengenai saprahan.

Warga punya tradisi makan bersama atau saprahan. Satu saprah untuk enam orang. Ditata berderet dan memanjang. Saprahan biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan.

Menu saprahan tergantung orang yang punya gawe. Selama 2-3 hari acara, biasanya para tetangga cuti dari kerja. Mereka membantu dan bergotong-royong. “Sehingga setiap orang mampu melakukan saprahan,” kata Arpan.

Kalau di desa, karena sebagian besar berprofesi sebagai petani, mereka menyumbang dengan barang. Warga membawa dua kilogram beras, satu ekor ayam, satu kelapa dan gula. Hal itu sebagai tanda ikut bergembira dan meringankan yang punya gawe. Kalau di kota, biasanya menyumbang dengan uang.

Dalam saprahan terdapat acara rentetannya. Ada acara Mulang-mulangkan. Pengantin lelaki datang ke rumah pengantin perempuan. Pada acara itu, keluarga pengantin lelaki menyerahkan pengantin lelaki pada keluarga perempuan. Dan keluarga perempuan menyerahkan pengantin perempuan pada keluarga lelaki.

Pada acara Mulang-Mulangkan, dodol makanan khas yang selalu tersaji. Dodol rasanya manis. Hal itu sebagai harapan, kehidupan lebih baik bagi pengantin. Berbagai ritual adat dan budaya akan ditampilkan. Ada zikir, nyanyian dan tarian.

“Semua mengandung unsur keislaman,” kata Yuhendri, Kasi Kebudayaan Disporabudpar Sambas.

Ada tiga jenis zikir. Zikir barzanji, nazam dan maulud. Pada acara pindah rumah, sunatan, ritual buang rambut anak kecil, biasa menggunakan zikir barzanji. Isinya puji-pujian dan riwayat Nabi Muhammad. Zikir maulud khusus untuk acara maulud atau memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad. Kataman Alqur’an biasanya menggunakan zikir nayam.

Radat atau nyanyian berbahasa Arab akan ditampilkan. Liriknya memuji kebesaran Allah. Ada penyanyi solo. Gerakan penyanyi sederhana. Sehingga nilai religinya muncul.

Tarian jappen lembut ikut ditampilkan. Ini tarian khas. Hanya ada di Sambas. Beda dengan jappen di daerah lain. Jappen lembut pakai bahasa Arab. Tarian ini tak bisa dipisahkan dengan semangat dan nilai keislaman. Gerakan tubuh lentur dan lembut. Ada nuansa religi yang kuat pada penampilannya.

Begitulah budaya khas Sambas. Tak terpisahkan dengan nafas keislaman.

Para Imam dari Sambas
Sambas menorehkan beberapa nama besar dalam perkembangan Islam di Indonesia atau dunia. Karenanya, mengunjungi Sambas serasa tak lengkap, tanpa berziarah ke makam para raja dan imam. Meski hanya ramai pada hari tertentu saja, makam itu selalu dikunjungi para peziarah.

Ada ulama besar tingkat internasional kelahiran Sambas. Namanya, Syekh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. Dia kelahiran Kampung Dagang, Sambas, 1803. Semasa remaja belajar ilmu agama di Mekah, Saudi Arabia. Dia belajar kepada guru bernama Syekh Syamsuddin. Syekh Khatib menikah dan tinggal di Arab Saudi. Dia memiliki tiga anak. Yaitu, Syekh Yahya, Siti Khadijah dan Syekh Abdul Gaffar. Semasa hidupnya, dia menjadi imam di Masjidil Haram, Mekah. Dan termasuk ulama besar di Saudi Arabia.

Syekh Khatib mengabungkan dua aliran besar tasawuf, Qadiriyyah dan Naqshabandiyyah menjadi Thariqat Qadiriyyah Naqshabandiyyah. Kemunculan tarekat ini menyumbang perkembangan dan peradaban Islam yang kuat di Indonesia. Syekh Khatib meninggal dan dimakamkan di Mekah pada 1875.

Sebagian besar muridnya menjadi penyebar Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Misalnya, Syekh Muhammad Makruf Ibn Abdullah al-Khatib dari Palembang. Syekh Haji Ahmad dari Lampung. Syekh Abdul Karim dari Banten. Syekh Ahmad Thalhah dari Cirebon. Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura. Syekh Muhammad Isma'il Ibn Abdul Rahim dari Bali. Syekh Yasin dari Kedah Malaysia. Syekh Abdul Latif bin Abdul Qadir Sarawak, Malaysia. Syekh Nuruddin dari Filipina. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya. Syekh Muhammad Saad dari Selakau, Sambas.

Syekh Muhammad Sa’ad meninggal di Selakau. Makamnya berada di samping Masjid Sirajul Islam. Makam itu dibiarkan terbuka. Tak ada pembatas atau atap. Dulunya, pernah dibuat atap. Tujuannya melindungi makam dari hujan atau terik matahari. Namun, ketika anaknya bernama H. Abdul Mu’in pulang dari belajar di Kairo, Mesir, dia mendapati makam orang tuanya diberi rumah-rumahan. Segera saja rumah-rumahan itu dibongkar. Dia kuatir orang berbuat syirik, karena mengkultuskan dan mengeramatkan makam.

Setiap tahun ada rombongan tur kunjungi makam Syekh Muhammad Sa’ad. Terutama murid-murid dari pondok Pesantren Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Atau, beberapa pesantren dari Nusa Tenggara Barat. Bahkan, tahun 2010, ada rombongan dari Brunei, Kuala Lumpur, Kabupaten Sanggau, Landak, Pontianak mengunjungi makam secara bersama.

Mereka datang dan berdo’a di depan makam. Paling lama dua jam.

Sejarah perkembangan Islam di Sambas tak bisa dipisahkan dengan Sultan Muhammad Safiuddin II, raja ke 13 Kesultanan Sambas. Semasa berkuasa, sultan mencanangkan Kesultanan Sambas sebagai Serambi Mekah. Sultan mengirim para alim ulama dari Sambas ke Arad Saudi, Mesir dan Irak untuk belajar ilmu dan hukum Islam. Juga mendatangkan ahli hukum agama dan guru pengajar agama Islam. Tak hanya dari Kalbar, juga dari negara tetangga. Sultan mengundang ulama dari Pattani, Thailand Selatan menjadi guru agama di Sambas. Namanya Abdul Jalil. Makamnya di Lumbang Keramat, Sambas. Peziarah kerap mengunjungi makam tersebut.

Orang Sambas menilai Sultan Muhammad Safiuddin II pemimpin berkarakter, jujur dan amanah atau bisa dipercaya. Ia memiliki karisma dan sifat pemimpin. Makam Sultan Muhammad Safiuddin II sering dikunjungi peziarah. Warga mengunjungi makam, karena semasa hidupnya sultan dianggap berjasa bagi Kesultanan Sambas. Keramat hidup dan mati. Artinya, semasa hidup berbuat baik dan berguna.

Warga kunjungi makam jelang Ramadan dan Lebaran. Ada berbagai alasan orang kunjungi makam. Mereka ingin bayar niat, mengharap berkah atau menghormati orang tersebut.

Sejarah penyebaran Islam di Kesultanan Sambas juga terlihat dari munculnya dua imam. Imam Maha Raja dan Maha Raja Imam. Imam Maha Raja adalah imam masjid. Ia tidak diangkat sultan. Sultan mengangkat dan menobatkan Maha Raja Imam melalui upacara kesultanan. Tugasnya mengurus pendidikan agama Islam, pendidikan sekolah agama, mengumpulkan zakat dan lainnya. Ia bertugas seumur hidup.

Sultan pernah mengangkat tiga Maha Raja Imam. Maha Raja Imam Haji Muhammad Arief, Maha Raja Imam Haji Muhammad Imran dan Haji Muhammad Basiuni bin Imran. Kedudukan mereka penting dalam syiar agama Islam di Sambas.

Saya menemui anak Basiuni Imran, Badran Hamdi. Ia seorang kontraktor. Menurutnya, sifat Basiuni Imran sangat sederhana. Basiuni sering diskusi dengan pemerintahan, bagaimana mengembangkan agama Islam dan ahlakul karimah warga.

“Beliau bisa bergaul mulai dari tingkat bawah hingga atas,” kata Badran Hamdi.

Basiuni Imran pernah belajar ke Mekah dan Mesir. Tahun 1889, ia ke Mekah mempelajari hukum Islam. Ia pulang ke Sambas tahun 1906. Tahun 1910, berangkat ke Universitas Al Azhar, Kairo untuk memperdalam hukum Islam.

Setelah balik ke Sambas, ia membuat beberapa metode dakwah. Mendirikan sekolah Tarbiyatul Islam. Menerbitkan buku-buku Melayu berbahasa Arab Melayu atau Melayu Jawi, biasa disebut Arab gundul. Melakukan pendekatan dengan kaum muda. Misalnya, sebagai dewan penasehat satu yayasan. Pemikirannya tentang Islam, terdokumentasi dalam beberapa buku. Dia juga menerjemahkan beberapa buku mengenai hukum Islam.

Dia juga terlihat dalam perjuangan kemerdekaan. Bersama pemuda-pemuda Sambas, ia memimpin dan mengganti bendera Belanda di kantor Controleur Sambas, 27 Oktober 1945.
Syiar agama bersanding dengan perjuangan membela tanah air.

Print edition in Garuda In-Flight Magazine, Middle East, December 2011

Wisata Sejarah di Alcatraz

2011-11-30T11:18:00.000-08:00

Oleh: Muhlis Suhaeri
California, pertengahan Maret 2010. Pesawat American Airlines yang saya tumpangi mulai memasuki wilayah udara California. Penerbangan dari St Louis, Missouri, membawa kesan tersendiri. Sepanjang perjalanan bentang pegunungan menampakkan wajahnya yang unik. Pengunungan mengukir lansekap dan memisahkan wilayah Amerika Serikat bagian tengah dan pantai barat.

Mendekati San Francisco, pemandangan pegunungan yang tertutup salju, mulai berganti dengan kabut. Mendung dan kabut merupakan wajah khas San Francisco yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. California termasuk negara bagian Amerika Serikat dengan ibukota Sacramento. San Francisco salah satu kota terbesar, selain San Diego dan Los Angeles.

Pesawat mendarat di Terminal 3, Area E, Bandara Internasional San Fransisco. Area itu khusus bagi pesawat American Airlines yang melayani penerbangan dalam negeri dari beberapa kota di negara bagian Amerika Serikat. Bandara Internasional San Francisco terletak di San Francisco Bay Area bagian selatan. Untuk ke tengah kota, harus menyeberangi San Francisco Bay Bridge. Jembatan ini menghubungkan Pulau Yerba Buena dan pantai Oakland.

San Francisco kota berbukit. Rumah dan gedung pencakar langit berdiri pada sebuah sisi bukit merupakan pemandangan biasa di San Francisco. Bahkan, hotel yang saya tempati, Hotel Sir Francis Drake, berdiri pada sebidang tanah dengan kemiringan sekitar 30-35 derajat. Beberapa pulau kecil menghiasi lansekap San Francisco. Seperti, Pulau Alameda, Yerba Buena atau The “Alcatraz” Rock.

Saya berkesempatan mengunjungi penjara Alcatraz. Angin musim dingin bertiup menyambut, saat saya tiba di dermaga. Jaket tebal, sarung tangan, topi penutup kepala, sepatu boot, seakan tak mampu melindungi kulit tropis saya. Angin menusuk hingga ke celah-celah pori-pori terdalam.

Melihat dan mengunjungi Alcatraz, ibarat mengunjungi legenda para legenda. Alcatraz melegenda karena ketat dan disiplinnya sistem pengamanan di penjara. Juga para tahanan yang pernah mendekam di sana. Penjahat kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Stroud atau Alvin Karpis, pernah mendekam di Alcatraz. Kombinasi itu jadi cerita tersendiri yang semakin menguatkan legenda Alcatraz.

Kisah Alcatraz bermula ketika seorang penjelajah Spanyol, Lieutenant Juan Manual de Ayala, memetakan San Francisco sekitar 1775. Ia berlayar menyusuri pantai dan menemukan beberapa pulau. “I name this land ‘La isla de los Alcatraces’ (Island of the sea birds). Because of their being so plentiful there.”

Tak heran bila kita berkunjung ke Alcatraz, ratusan burung camar terbang bebas dan hinggap di kapal feri. Juga di setiap sudut pulau. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran para pengunjung. Interaksi dengan manusia sudah terjalin ratusan tahun.

Alcatraz berada di tengah Teluk San Francisco. Luasnya sekitar 0,0763 km persegi. Kondisinya berbatu dan gersang. Tak banyak tetumbuhan. Air dingin dan arus berkisar antara 6-8 mph mengelilingi pulau. Kondisi itu membuat pulau tak berpenghuni.

Pemerintah menjadikan Alcatraz sebagai situs sejarah. Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat mengelolanya sebagai taman wisata yang bisa dikunjungi, dan menjadi bagian dari The Golden Gate National Recreation Area.

Feri penyeberangan berangkat dari Pier 33. Jarak ke Alcatraz sekitar 1,5 miles atau 2,4 km. Butuh waktu 15 menit. Feri berangkat setiap setengah jam sekali mulai pukul 9.30 hingga 17.30. Pada wisata malam, feri berangkat pukul 18.25 sore dan 18.50.

Pengunjung harus antre untuk dapatkan tiket. Pemesanan juga dapat melalui internet. Besarnya 36 dollar. Anak umur 5-11 tahun, 26 dollar. Umur di atas 62 tahun, tiket seharga 34,50 dollar. Wisata malam ke Alcatraz beda tiketnya. Untuk umum 43 dollar. Anak-anak 29,50 dollar. Orang tua 40,50 dollar.

Nama tour itu ke Alcatraz Discover Alcatraz Escape A Tour of The Attempt. Waktu berkunjung setengah jam atau tergantung kepada Anda sendiri. Dari penjara Alcatraz, kita bisa melihat pemandangan kota San Francisco yang elok. Juga melihat Golden Gate Bridge dan San Francisco Bay Bridge. Sesuai namanya, Golden Gate terlihat kuning keemasan. Menjelang senja, warna kemerahan berpadu dengan warna kuning matahari yang menimbulkan warna sensasi dan unik.

Ada juga wisata keliling sekitar Alcatraz hingga Golden Gate Bridge. Wisata dengan kapal feri itu tak berhenti di penjara. Perjalanan wisata sekitar satu jam. Selama perjalanan, pemandu akan menjelaskan sejarah San Francisco dan Alcatraz.

Feri mendarat di sisi bagian timur Alcatraz. Begitu tiba di dermaga, pemandu akan menyambut pengunjung dan memberikan penjelasan mengenai Alcatraz. Setelah itu kita naik kr bagian atas penjara. Anda bisa menggunakan mobil wisata bergandeng atau jalan kaki. Jaraknya sekitar 40 meter menuju blok pertama.

Di sepanjang jalur ini, terdapat menara penjaga. Ada pos jaga petugas. Ada perumahan petugas penjara. Sebagian rumah dalam kondisi bagus. Namun, ada juga yang sudah rusak karena pernah dikuasai demonstran dari suku Indian.

Ada beberapa pemberhentian tour. Setiap pemberhentian, pemandu menjelaskan cerita seputar tempat itu, dan usaha pelarian para tahanan. Pemberhentian pertama, dermaga kedatangan kapal feri. Kedua, di rumah penjaga. Ketiga, gedung di depan mercusuar. Keempat, di kamar tahanan. Kelima, Blok B sebelah utara ujung. Kelima, Blok D. Keenam, Blok C. Ketujuh, Blok B.

Ruangan masuk pertama berisi ruang kontrol dan ruang tunggu bagi pengunjung. Setelah itu masuk ke ruang tahanan utama. Begitu masuk ruang tahanan utama, terlihat deretan besi bulat menutup kamar tahanan. Setiap pintu besi dibuat berlapis bagi pengamanan yang maksimum. Setiap jendela diberi teralis besi bulat seukuran jempol orang dewasa.

Ada ruang laundry bagi tahanan. Juga ruang mandi air panas. Ada banyak kran dan pancuran. Ada sebuah cerita, bila tahanan terbiasa mandi pakai air panas, mereka tak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi air dingin, saat mereka mencoba melarikan diri.

Alcatraz memiliki empat blok ruang tahanan. Blok A, B, C dan D. Setiap blok terdiri dari tiga lantai. Ruang potong rambut dan interogasi ada di Blok A di sebelah timur. Blok B merupakan blok pembinaan bagi mereka yang baru datang. Biasanya tahanan menempati Blok B selama tiga bulan pertama. Ini masa awal perkenalan di Alcatraz. Antara Blok C dan D terdapat jalur utama yang diberi nama Jalan Broadway. Ini jalan terpanjang di New York City.

Blok D paling diawasi. Para penjahat kelas kakap, berisiko kabur atau ribut dengan narapidana lain, ditempatkan di Blok D. Al Capone pernah menempati Blok D. Di samping Blok D terdapat ruang perpustakaan.

Ruang makan terdapat di sebelah barat. Ada ruang olah raga, mandi, pakaian dan perbaikan, gudang, ruang latihan main musik dan lainnya. Khusus ruang makan, pada bagian atas bangunan terdapat selang gas air mata. Bila ada kerusuhan di penjara, gas air mata bisa diaktifkan dari ruang kontrol penjara.

Kita bisa mendengarkan sebuah audio berisi cerita seputar Alcatraz. Semua itu bisa dinikmati dalam lima bahasa. Yaitu, bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Jerman dan Italia. Lama rekaman sekitar 30 menit. Rekaman berisi berbagai cerita dan testimoni para tahanan, sipir penjara, keluarga tahanan atau keluarga pegawai. Pengemasan audio sangat bagus. Bahkan, ketika kita mendengar cerita mengenai kisah para tahanan, derit pintu dibuka terdengar sangat jelas. Membuat kita yang mendengarnya, seolah-olah hadir dan ada dalam cerita tersebut.

Pada bagian akhir ruangan terdapat cendera mata. Ada baju, pin, mug, botol, dan berbagai pernah pernik dengan gambar atau logo khas Alcatraz. Lucunya, sebagian besar cendera mata itu buatan China.

Menurut booklet Discover Alcatraz Escape A Tour of The Attempt, Alcatraz awalnya benteng pertahanan. Militer menganggap perlu membangun benteng dan menempatkan meriam di Alcatraz. Sebab, Alcatraz menjadi salah satu pintu masuk ke Teluk San Francisco. Benteng pertama kali berdiri pada 1853. Selain Alcatraz, ada dua benteng pertahanan dibangun. Namanya Fort Point dan Lime Point. Tiga benteng tersebut menjadi penjaga bagi wilayah San Francisco. Militer juga membangun mercusuar. Kelak mercusuar ini merupakan yang tertua di wilayah pantai barat Amerika.

Pada 1859-1933, militer menggunakan Alcatraz sebagai penjara militer. Para tahanan menerima berbagai macam instruksi. Sekitar 70 persen menyelesaikan masa tahanannya dengan baik. Tetapi banyak juga yang mencoba kabur dari Alcatraz.

Pada 1877, sembilan tahanan melarikan diri ketika dipekerjakan di San Francisco. Mei 1878, dua orang tahanan menggunakan perahu dan meloloskan diri. Dan masih banyak kisah pelarian atau upaya melarikan diri dari para tahanan semasa dijaga militer. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri, akhirnya tewas karena tenggelam atau ditembak petugas jaga.

Pada 1934, Departemen Kehakiman menggunakan Alcatraz sebagai salah satu penjara federal. Ada sebuah kebutuhan membuat penjara bagi para tahanan kelas kakap, untuk mengantisipasi gelombang kejahatan teroganisir yang berkembang di Amerika. Apalagi pada era 1920-an hingga 1930-an, depresi dan kolapnya perekonomian menciptakan kejahatan terorganisir yang membuat takut sebagian besar warga Amerika.

Tingkat huni Alcatraz tak lebih dari 300 orang. Biasanya 260-275 orang. Satu tahanan satu sel. Sipir memisahkan tahanan menjadi tiga kelas berdasarkan perilaku dan kejahatan yang telah dilakukan. Bila jumlah rasio penjara federal antara tahanan dan penjaga satu berbanding dua orang, maka di Alcatraz jumlah penjaga dan tahanan adalah, satu penjaga berbanding tiga tahanan. Karenanya, setiap sipir biasanya tahu dan kenal nama para narapidana.

Al Capone termasuk orang pertama dikirim ke Alcatraz. Ia tiba pada Agustus 1934. Al Capone menjalani penahanan selama empat setengah tahun di Alcatraz. Setelah itu, ia dipindahkan ke sebuah penjara di California selatan untuk menjalani sisa hukumannya. Orang yang biasanya mengacau dan menerobos berbagai sistem tersebut, harus mengakui sistem di Alcatraz. “I looks like alcatraz has got me licked.”

Selama 1934-1963, Alcatraz telah empat kali berganti kepala sipir penjara. Ada 1.576 tahanan yang diproses. Ada 90 petugas pemasyarakatan. Ada 53 aturan dan peraturan dibuat. Ada 14 usaha pelarian yang melibatkan 34 orang. Sebanyak 23 tertangkap. Enam orang tewas tertembak ketika melarikan diri. Dua tenggelam di laut saat melarikan diri. Dua orang yang tertangkap dan dieksekusi di kamar gas.

Hanya tiga berhasil lolos. Mereka adalah Frank Morris, Clarence Anglin dan John Anglin. Ketiganya melarikan diri pada 11 Juni 1962. Kisah pelarian mereka terekam dalam berbagai booklet atau informasi dari audio yang bisa didengar pengunjung. Bahkan, stasiun televisi kabel National Geographic membuat kisah dan cara ketiganya melarikan diri.

Pada 21 Maret 1963, Jaksa Agung Robert F. Kennedy menutup Alcatraz. Alasannya, biaya operasionalnya terlalu tinggi. Tiga kali lipat dari penjara biasa. Bayangkan saja, akibat tak ada pasokan air tawar, pemerintah harus membawa setidaknya satu juta galon air setiap minggunya ke Alcatraz dengan kapal. Polusi sampah turut jadi alasan penutupan.

Sekelompok orang Indian menduduki Alcatraz pada 1969. Mereka mengusulkan adanya pusat pendidikan, lingkungan hidup dan kebudayaan. Selama 18 bulan pendudukan, ada beberapa gedung rusak dan terbakar.

Kongres menetapkan Alcatraz sebagai bagian dari the Nasional Golden Gate Recreation Area pada 1972. Taman nasional itu salah satu yang terluas di dunia. Memiliki 75.000 acres dan 28 miles garis pantai. Tahun 1973, lokasi terbuka bagi umum. Operatornya The National Park Service.

Alcatraz mengilhami para sutradara dari Hollywood. Sejumlah film muncul dengan latar dan cerita mengenai pelarian atau ketatnya pengamanan di Alcatraz. Sebut saja film, Escape from Alcatraz, Alcatraz Island, Seven Miles From Alcatraz, Road to Alcatraz, Train to Alcatraz, Bird Man of Alcatraz, Murder in The First, The Rock, dan lainnya. Ada sekitar 40 film dengan latar dan cerita seputar Alcatraz.

Sebelum meninggalkan Alcatraz, sebuah dialog dalam film Escape From Alcatraz, antara kepala sipir, Warden (Patrick Mc Goohan) dan penjahat yang baru masuk, Frank Morris (Clint Eastwood), kembali mengingatkan saya:

“If you disobey the rules of society, they send you to prison. If you disobey the rules of prison, they send you to us.”***

Edisi cetak di Majalah Jalan-Jalan, Edisi Desember 2011.

AJI Desak Pemerintah Ungkap Kasus Pembunuhan Sembilan Wartawan Indonesia

2011-11-22T17:48:00.000-08:00

Siaran Pers AJI

Peringatan Tahun ke-2 Kampanye Internasional Anti-Impunitas :
Pada hari ini, 23 November 2011, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
bergabung dengan ribuan jurnalis di seluruh dunia memperingati kampanye
internasional Anti Impunitas. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas AJI
terhadap kasus pembantaian 32 wartawan di kota Ampatuan, Provinsi
Maguindanau, Filipina, 23 November 2009. Setelah dua tahun, pemerintah
Filipina belum berhasil mengungkap atau menangkap pelaku pembunuhan ke
pengadilan.

Impunitas adalah praktek pembiaran atau pembebasan pelaku kejahatan dari
tanggung jawab hukum, merupakan praktek yang dewasa ini marak di berbagai
negara. Mengutip Internatinal Freedom of Expression Exchange (IFEX) dimana
AJI menjadi anggotanya, lebih dari 500 wartawan tewas dalam 10 tahun
terakhir dari berbagai negara. Sembilan dari sepuluh kasus tersebut,
pembunuhnya bebas dari tanggung jawab hukum. Irak memiliki angka impunitas
tertinggi dengan 92 wartawan tewas tanpa ada penegakan hukum, disusul
Pakistan, Somalia,Afganistan, dan Filipina.

"Hari ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menuntut pemerintah agar
mengungkap dan menangkap para pembunuh wartawan di semua negara. Kita harus
memastikan para jurnalis bekerja dalam kondisi aman dan terlindungi saat
menjalankan profesi jurnalistiknya", kata Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia.

AJI mencatat selama periode 2005-2010 terjadi 321 kasus kekerasan termasuk
pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia. Sejak 1996 AJI mencatat 10 kasus
pembunuhan wartawan, sebagian besar dari kasus itu belum terungkap atau
dibiarkan menjadi misteri. Sepuluh kasus pembunuhan itu diantaranya :

1. Alfrets Mirulewan (Tabloid Pelangi), tewas pada 18 Desember 2010, di
Pulau Kisar, MalukuBarat Daya.
2. Ridwan Salamun (Sun TV), tewas pada 20 Agustus 2010, di Tual, Maluku
Tenggara
3. Ardiansyah Matra'is (Merauke TV), ditemukan tewas pada 29 Juli 2010, di
Merauke, Papua
4. Muhammad Syaifullah (Kompas), ditemukan tewas pada 26 Juli 2010, di
Balikpapan
5. Anak Agung Prabangsa (Radar Bali), ditemukan tewas pada 16 Februari
2009, di PadangBai, Bali
6. Herliyanto (wartawan freelance), tewas pada 29 April 2006, Probolinggo,
Jawa Timur
7. Elyudin Telaumbanua (Berita Sore), hilang sejak 24 Agustus 2005, di
Nias, Sumatera Utara
8. Ersa Siregar (RCTI), tewas tertembak pada 29 Desember 2003, di propinsi
Aceh
9. Agus Mulyawan (Asia Press), tewas pada 25 September 1999, di Los Palos,
Timor Timur
10. Fuad Muhammad Syarifuddin (Bernas Yogya), dibunuh pada 16 Agustus 1996
di Bantul, Yogyakarta

"Memperingati tahun ke dua Hari Impunitas Internasional, AJI menuntut
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menuntaskan berbagai kasus
pembunuhan jurnalis, termasuk kasus Udin di Yogya. AJI juga mengecam
bebasnya pelaku pembunuhan terhadap wartawan Sun TV Ridwan Salamun di Tual,
Maluku Tenggara oleh Pengadilan Negeri Tual," ujar Eko Maryadi, Pengurus
Divisi Advokasi AJI Indonesia.

Sebelumnya AJI Yogyakarta memprotes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang akan menghentikan penyidikan kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad
Muhammad Syafruddin (Udin) yang dibunuh pada 16 Agustus 1996 di Bantul. AJI
Indonesia mendesak Polri mengungkap pembunuhan Udin sebelum kasus ini
kadaluawarsa pada tahun ke-18. Dalam catatan AJI, Polri pernah sukses
mengungkap kasus pembunuhan wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada
2009, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar menghukum para pembunuh wartawan
dengan penjara 8 tahun sampai seumur hidup.

Dalam Kampnaye Internasional Anti Impunitas ini, AJI menyerukan agar
pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan bagi upaya penegakan hukum,
termasuk mengungkap semua kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia secara
tuntas. Pembiaran aparat pemerintah terhadap tindak kekerasan dan
pembunuhan jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia
dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"AJI akan mengawal kasus-kasus pembunuhan tersebut dan tidak ragu
membawanya ke komunitas internasional apabila pemerintah menunjukkan itikad
pembiaran dan melanggengkan impunitas," ucap Nezar Patria.

Sengketa Batas di Camar Bulan

2011-10-20T17:42:00.000-07:00

Oleh: Muhlis Suhaeri

Jejak Patok di Bukit Semunsam
Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia, kembali mencuat. Kali ini, permasalahan patok batas jadi pemicu. Di Camar Bulan, Temajuk, Sambas, kesepakatan mengenai patok batas yang belum final pada 1976 dan 1978, mulai dievaluasi karena dianggap merugikan Indonesia.

Sebuah pagi di Camar Bulan, Temajuk, Sambas. Beberapa orang terlihat bergerombol. Mereka melihat patok Tipe D A104. Patok itu berupa semen seukuran 10x10 cm setinggi 15 cm. Dasar semen telah tertimbun tanah. Sebuah tulisan menggurat semen patok. SWK MAL. Artinya, Sarawak, Malaysia. Pada bagian sebelahnya, huruf mulai hancur dan kurang terlihat. Bagian itu menunjukkan wilayah Indonesia.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) 1976 di Kinibalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang, patok itu disepakati sebagai patok batas Indonesia dan Malaysia. Pada sebuah telepon genggam berfasilitas Global Positioning System (GPS) tertulis kordinat, N 1*58.584’ dan E 109*34.4’.

Patok Tipe D A104 di Dusun Camar Bulan kondisinya memprihatinkan. Pada bagian tengah patok terdapat patahan. Patok bisa digoyang dengan tangan. Di dekatnya, dua batang pohon rebah melintang di samping patok.

“Inilah patok yang menjadi batas antara Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan,” kata Asman, Sekretaris Desa (Sekdes) Temajuk, Rabu (12/10).

Warga bercerita, sekitar 3,3 km dari patok Tipe D A104 terdapat bongkahan semen. Diperkirakan bekas patok A104 yang lama. Karena penasaran dan ingin tahu, kami berjalan menyusuri hutan dan masuk ke bukit Semunsam, Malaysia.

Terdapat jalan setapak dilambari papan selebar 10 cm. Papan disusun berderet memanjang mengikuti jalan setapak. Terlihat sekali pernah ada aktivitas illegal logging atau pembalakan liar di area ini. Era pembalakan liar, papan jadi pijakan sepeda atau rel kayu. Pada beberapa titik, warga menggunakan lahan sebagai tempat berladang. Mereka menanam karet dan lada. Semakin ke dalam, kondisi hutan semakin lebat dan rapat. Deretan papan kayu tak terlihat lagi.

Setelah berjalan selama dua jam, kami tiba pada sebuah bongkahan semen seukuran 1x1 meter. Bongkahan semen bercampur batu kerakal. Terlihat sekali sebagai patok batas. Bongkahan semen terletak pada puncak bukit Semunsam. Koordinat menunjuk angka, N 1*57.707’ dan E 109*34.571’.

Rusadi, warga Dusun Camar Bulan mengatakan, warga menemukan bongkahan patok pada 1998. Warga sudah melaporkan penemuan tersebut. Tapi pemerintah belum menanggapi penemuan hingga sekarang.

Warga tak sengaja menemukan bongkahan. Saat itu masih marak kegiatan pembalakan liar. Warga membabat hutan di wilayah Indonesia dan Malaysia. Cukong Malaysia mendanai aktivitas tersebut. Temajuk menjadi jalur lewat kayu menuju Sematan, Malaysia.

Saat menebang kayu menggunakan chainsaw atau gergaji mesin, mata gergaji secara tidak sengaja mengenai bongkahan semen. Saat ditemukan, masih terlihat semen dengan undakan seperti tugu. Pada bagian tengah terdapat besi untuk cor pondasi.

Kini, besi di tengah patok telah hilang. Dicabut. Tak jauh dari patok semen, terdapat bongkahan semen terserak. Bahkan, satu sak semen telah membatu teronggok di dekat serakan semen. Tak jauh dari serakan semen, terdapat tanah lapang.

“Dulunya, ini lapangan helikopter,” kata Rusadi.

Lapangan itu belasan meter luasnya. Pohon yang mengitari lokasi pucuknya terlihat sama tinggi. Bongkahan semen berserak berada pada kordinat, N 1*57.715’ dan E 109*34.573’.

Sekretaris Desa Temajuk, Asman berharap pemerintah menjelaskan keberadaan bongkahan semen tersebut. Warga ingin memastikan di mana sebenarnya patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia. “Warga ingin kepastian saat mengerjakan ladang,” ujar Asman.

Bongkahan semen tersebut berjarak sekitar 3,3 kilometer dari patok Tipe D A104 yang sekarang menjadi batas negara Indonesia-Malaysia. Jika benar bongkahan semen tersebut dulu merupakan batas Indonesia dan Malaysia, diperkirakan Indonesia telah kehilangan wilayahnya seluas 1.499 hektare.

Tipe Patok
Berdasarkan bahan Sosialisasi Batas Negara dan Peta Wilayah Perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas 2006, perbatasan di Camar Bulan berdasarkan Tractaten London-1, 20-6-1891 (Stb No. 114) Pasal 3 Page 6, disepakati harus sesuai watershed. Survey tahun 1975 tidak ditemukan watershed. Sehingga menggunakan sistem sifat datar (Leveling System).

Garis batas hasil pengukuran bersama telah di MoU JBC di Kinabalu 1976, dan Semarang 1978. Tapi MoU ini masih bersifat Modus Vivendi dan dapat diubah.

Sepanjang garis batas dua negara, terdapat patok batas. Ada empat tipe patok. Patok Tipe A, B, C dan D. Patok Tipe A ditanam setiap jarak 300 km. Ukuran patok selebar 1 x 1 meter. Bagian atas patok terdapat tugu persegi panjang setinggi 1,3 meter dan lebar 50 cm X 50 cm. Pondasi masuk ke tanah sekitar 0,3 meter.

Patok Tipe B setiap jarak 50 km terdapat satu patok. Ukuran patok 60 cm x 40 cm. Bagian atas patok terdapat tugu persegi panjang setinggi 45 cm. Bagian dasar tugu selebar 30 cm, bagian atas selebar 22 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 60 cm.

Patok Tipe C setiap jarak 5 km terdapat satu patok. Ukuran dasar patok selebar 60 x 60 cm. Bagian atas terdapat tugu persegi panjang setinggi 30 cm dan lebar 10 x 10 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 40 cm.

Patok tipe D, setiap jarak 100-200 meter. Ukuran patok selebar 10 x 10 cm. Bagian atas patok setinggi 15 cm. Pondasi yang masuk ke tanah sedalam 75 cm.

Berdasarkan data Kodam VI Mulawarman, kegiatan survei penegasan batas negara yang dilakukan Prajurit Topografi sejak 1975 hingga 2000, menghasilkan beberapa bentuk dokumen batas negara. Panjang batas darat negara Indonesia dan Malaysia, mulai dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, sepanjang 2.004 km. Panjang batas negara di Pulau Sebatik sekitar 25 km.

Dari panjang garis batas tersebut, di wilayah Kodam XII Tanjungpura sekitar 966 km. Yang masuk wilayah Kodam VI Mulawarman sepanjang 1.038 km. Patok batas yang ditanam di sepanjang batas negara sejumlah 19.328 buah.

Wilayah Kodam VI Mulawarman sebanyak 13.544 buah. Terdiri patok tipe A sebanyak 4 buah. Tipe B sebanyak 58 buah. Tipe C sebanyak 445 buah. Tipe D sebanyak 13.037 buah.

Wilayah Kodam XII Tanjungpura sebanyak 5.784 buah. Terdiri dari patok Tipe A sebanyak 3 buah. Tipe B sebanyak 18 buah. Tipe C sebanyak 90 buah. Tipe D sebanyak 5.673 buah.

Data ini berbeda dengan bahan Sosialisasi Batas Negara dan Peta Wilayah Perbatasan di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas 2006. Patok Tipe A sebanyak 3 patok. Tipe B sebanyak 24 patok. Tipe C sebanyak 96 patok. Patok Tipe D jumlahnya ada 7.020 patok.

Ada perbedaan cukup besar dari segi angka. Terutama patok Tipe D.

Penentuan Batas yang Beda
Permasalahan patok batas muncul, karena sudut pandang berbeda dalam menentukan dasar batas dua negara. Traktat London dan Watershed dianggap dasar penentuan batas. Kekurangan data di lapangan, turut menyumbang kekisruhan patok batas negara.

Mencuatnya kembali masalah patok batas, tak lepas dari pernyataan Wakil Komisi I DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin. Ia menyatakan ada patok yang bergeser di Camar Bulan, Temajuk, Sambas.

Ibarat bola salju, isu patok batas segera menggelinding. Media menanggapi. Camar Bulan yang biasanya sepi, mendadak ramai. Puluhan jurnalis cetak, elektronik, radio dan online dari daerah dan pusat segera berdatangan. Eksekutif dan legislatif pusat dan daerah segera ambil peran.

Dalam suatu pertemuan dengan anggota Panja Perbatasan Komisi II DPR RI, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan bahwa patok yang menjadi kesepakatan tidak bergeser. Sebab sudah diberi patok. Tapi, setelah dibandingkan dengan peta lama, ternyata ada pergeseran. Patok tidak sesuai dengan sejarah Kerajaan Sambas dan peta kesepakatan Inggris dan Belanda atau Traktat London 1891.

“Kita seolah-olah ada kerugian,” kata Cornelis. Tapi, Malaysia tidak mencaplok.

Memorandum of Understanding (MoU) 1976 di Kinibalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang, ada perbedaan cukup signikan dengan Traktat London 1891. Di Camar Bulan, Indonesia berpeluang kehilangan 1.499 hektare. Di Tanjung Datu dan Gosong Niger, Indonesia berpeluang kehilangan 80 ribu meter per segi.

Perjanjian 1976 dan 1978, tidak hanya bagi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Juga wilayah Indonesia di Kalimantan Timur.

Cornelis mempertanyakan, kenapa MoU 1976 dan 1978, tidak berpedoman pada patok Belanda dan Inggris. Padahal patok itu masih ada. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Ia berharap Indonesia dan Malaysia merencanakan pertemuan lagi, dan merevisi ulang perjanjian.

“Kami menghendaki masalah ini ditinjau ulang. Bagaimana kewajiban kita, dan masalah ini selesai dengan baik,” kata Cornelis.

Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang baru saja berkunjung ke Camar Bulan, kepada jurnalis di Pontianak, Sabtu (15/10) malam mengatakan, patok Tipe D A104 yang dianggap bermasalah dan patah, setelah diukur ulang dengan tiga alat, koordinatnya sama dan tidak berbeda. Patok ini di Dusun Camar Bulan dan hasil MoU 1978.

Ia mempertanyakan, kenapa tim runding Indonesia menyetujui MoU 1978. Sebab, ada selisih 1.499 hektare dan 80 ribu meter per segi dengan Traktat London.

Perjanjian batas dua negara, salah satu cara menggunakan metode watershed. Di mana air jatuh dan mengalir. Letaknya di puncak bukit atau gunung. Cara itu dianggap netral. Setelah dicek ulang, ternyata patok Tipe D A104 MoU 1978 berada di punggung bukit. Padahal seharusnya di puncak bukit.

“Ini yang akan didalami,” kata Naja.

MoU 1978 belum final. Sebab, masih menyisakan 10 Outstanding Boundary Problems (OBP) bagi Indonesia dan 9 bagi Malaysia. Ada wilayah yang masih dipermasalahkan.

Data dari Kodam VI Mulawarman, 10 permasalahan perbatasan itu, ada lima di Kalimantan Barat. Yaitu, Tanjung Datu, Batu Aum, Nanga Badau, Sungai Buan dan Gunung Raya. Lima di Kalimantan Timur. Yaitu, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik dan ketidaksesuaian antara hasil ukuran dengan peta Malaysia. Mulai adari titik B2700 sampai B3100. Juga titik C500 hingga C600.

MoU merupakan tahap awal kesepakatan bersama. MoU dapat dinegosiasi ulang. Menjadikan MoU sebuah perjanjian, harus ada kesepakatan kedua negara. Harus dirativikasi. Ada persetujuan dari DPR RI.

Mengenai temuan bongkahan semen di Bukit Semunsam, Malaysia, Naja menyatakan bahwa, meski ada pergeseran patok atau patok hilang, koordinat patok tetap sama dan tak bisa hilang. Karenanya, patok yang hilang atau bergeser, mesti dibangun lagi sesuai dengan koordinat yang ada.

“Ini harus diselesaikan karena masih bermasalah. Kita minta disempurnakan,” kata Naja.

Perlu pengecekan lagi. Sudah sesuai atau belum. Yang merugikan Indonesia harus dikembalikan. Agar tidak merugikan. Sebab, wilayah itu ada sejarahnya.

Ia berharap pemerintah membangun perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur. Ada pelayanan publik. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan atau lainnya. Ada pendekatan pembangunan ekonomi. Sehingga kebutuhan warga perbatasan tidak bergantung pada Malaysia.

“Jangan sampai kepala di Indonesia, tapi perut di Malaysia,” kata Naja. Wilayah Malaysia terang benderang, Indonesia gelap gulita.

Naja tidak bisa memberikan kepastian dana pembangunan perbatasan. Sebab, Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) yang tangani perbatasan. BNPP dibentuk 2010. BNPP tidak ada anggaran. Anggaran ada di masing-masing Departemen, Dinas dan Badan. Seharusnya, anggaran ada di BNPP. Bukan di sektor masing-masing.

Ia minta pemerintah buat rencana pembangunan berkelanjutan di perbatasan. Misalnya pembangunan jalan paralel di perbatasan. Sehingga warga bisa melakukan berbagai kegiatan di perbatasan.

DPR RI bakal adakan rapat dengan BNPP, Depdagri, TNI, Bakorstanal, Dirjen Pulau Terluar, untuk membicarakan masalah tersebut. Termasuk kesenjangan ekonomi dan infrastruktur. Dalam pembangunan perbatasan banyak hal harus dilihat dan dikaji ulang. Misalnya, apakah strategi pembangunan perbatasan sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, apakah strategi itu sudah dijalankan atau belum?

Sehingga warga di perbatasan tidak alami peminggiran dan tidak diperhatikan. “Mereka bertahan sebagai warga negara Indonesia, tapi termarjinalkan,” kata Naja.

Isu perbatasan memantik mahasiswa untuk aksi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat, melakukan aksi demontrasi di Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Jum’at (14/10). Mereka minta pemerintah tegas dalam permasalahan patok batas di Camar Bulan.

Agustinus Rudi, Koordinator Aksi mengatakan, mahasiswa minta pemerintah bersikap tegas, dan ada kejelasan dalam penentuan patok batas. Masalah muncul karena tidak ada kejelasan dari segi patok batas. Sehingga muncul saling klaim.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bersama-sama menentukan patok tersebut. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih terhadap patok perbatasan. “Mana yang menjadi wilayah RI dan Malaysia. Sehingga warga merasa hidup dengan aman,” kata Rudi.

Tidak ada kejelasan dari segi patok batas. Ada saling klaim. Kita menuntut pemerintah Ri bersama untuk ketentuan patok tersebut. Harus turun bersama ke lapangan untuk tentukan itu. Dasar apa yang digunakan untuk menjadi dasar penentuan patok.

Pemerintah harus buat infrastruktur yang baik, agar warga merasa dapat perhatian. Ia menganggap pemerintah kurang peduli. Sehingga masyarakat resah.

Ia berharap, warga di perbatasan aman dan tentram. “Tidak merasa dijajah Negara lain,” kata Rudi.

Kondisi Desa di Perbatasan
Bagi warga perbatasan di Temajuk, munculnya pemberitaan mengenai sengketa patok tapal batas, membuat kehidupan mereka tak lagi tenang. Terutama dari segi ekonomi. Warga perbatasan masih tergantung dengan distribusi barang dari negara tetangga.

Ada yang unik dari nama Desa Temajuk. Temajuk singkatan dari Tempat Mangkal Jalur Komunis. Temajuk menjadi jalur pelarian para mantan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU).

Pada masa Dwikora atau konfrontasi dengan Malaysia, 1962-1966, Indonesia melatih para sukarelawan dan organ perlawanan dari Malaysia. Saat itu, mereka tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Sebagian besar Tionghoa Sarawak dan berideologi komunis.

Setelah Indonesia dan Malaysia damai, para mantan para anggota PGRS-PARAKU tidak mau menyerahkan diri dan dilucuti senjatanya. Pemerintah RI mengejar dan menumpas para kombatan tersebut. Temajuk jadi salah satu basis pelarian.

Mulyadi, Kepala Desa Temajuk menuturkan, luas Desa Temajuk sekitar 286 kilometer. Terdiri dari dua dusun, Dusun Maludin dan Camar Bulan. Jumlah penduduknya 485 KK atau 1.887 jiwa. “Warga menempati Desa Temajuk sejak 1982,” kata Mulyadi, yang telah dua periode menjabat sebagai kepala desa.

Malaysia terdiri dari dua kampung, Kampung Melano dan Serabang. Tahun 1928, warga Malaysia telah mendiami wilayah tersebut. Sekarang ini, jumlahnya sekitar 67 KK atau 100 jiwa.

Perbatasan pintu masuk kedua negara hanya ditandai gerbang kayu setinggi tiga meteran. Ada palang kayu sebagai portal. Sebuah tulisan berbunyi, “Selamat Jalan Doa Kami Menyertai Anda Semua” menanda pada gerbang.

Ada yang mencolok dari dua wilayah perbatasan tersebut. Di sepanjang wilayah batas, Malaysia sudah membangun wilayahnya dengan kebun. Ini juga terjadi di beberapa wilayah perbatasan lainnya. Bahkan, pada jarak sekitar dua meter dari patok batas kedua negara, Malaysia sudah menanam kebun karet. Sementara di wilayah Indonesia, hanya ada semak belukar. Seperti terlihat di patok Tipe D A55 di Dusun Maludin.

Kebijakan pemerintah di perbatasan ini pula yang dikeluhkan warga. Birokrat dan militer di Indonesia melarang warga menanam tanaman berukur panjang. Ada doktrin zona streril. Misalnya, 500 meter hingga 5 km dari perbatasan. Warga tak diperbolehkan menanam atau beraktivitas di zona tersebut. Ada keraguan di masyarakat. Jangan-jangan nanti kalau sudah ditanam akan ditebang. Sementara Malaysia sudah melakukan itu. Itu doktrin dari milietr, pemda. Doktrin itu dimunculkan.

“Seperti kita lihat di sana, dari segi perkebunan Malaysia sudah bergerak duluan,” kata Heriadi (31), warga Temajuk, sambil menunjuk bentangan bukit di Malaysia yang sudah ditanami karet. Ada alat berat Malaysia yang sedang mengguruk dan menata tanah di bebukitan. Bahkan, pemerintah Malaysia memberikan bibit karet, pupuk, dan biaya perawatan bagi warganya. Hasilnya tetap untuk warga.

Meski isu mengenai patok batas santer dan jadi isu hangat, warga Temajuk dan Teluk Melano tak terpengaruh. “Hubungan kedua warga negara baik saja dan tak ada masalah,” kata Mulyadi, Kepala Desa Temajuk.

Hal itu bisa dilihat dalam keseharian warga. Warga Desa Temajuk melintas untuk membeli barang dan kebutuhan sehari-hari di Teluk Melano. Begitu pun warga di Kampung Teluk Melano, datang ke Desa Temajuk untuk berkunjung atau sekedar minum kopi.

Siang itu (12/10), Mizan, warga Teluk Melano berkunjung ke Temajuk bersama istrinya. Dia mengendarai sepeda motor. Mizan punya banyak keluarga dari Indonesia. Seperti di di Tanah Hitam, Paloh, Sambas. Malahan, kakek dan neneknya dari Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Saat ditanya mengenai efek dari permasalahan patok di Camar Bulan terhadap hubungan kedua warga negara, dia menjawab, “Tak ada masalah. Sebab orang sinun juga tak ada masalah.”

Berita mengenai patok batas tak muncul di media massa Malaysia. Pemerintah Malaysia menutupnya. Warga kurang tahu permasalahan itu. Isu itu hanya konsumsi pejabat tinggi di pemerintahan. Mereka tahu ada masalah patok batas, setelah banyak jurnalis masuk ke Temajuk. Beda dengan pemberitaan di Indonesia. Hingar bingar pemberitaan mengenai perbatasan, mewarnai seluruh media di Indonesia.

Meski begitu, orang Teluk Melano tidak bingung dan kuatir. Mereka sudah biasa keluar masuk ke Temajuk. Ia berharap tak ada masalah. “Kalau ada masalah di perbatasan, kami sama-sama habis. Tak bisa masuk,” kata Mizan.

Wilayah Teluk Melano tak ada jalan darat. Warga menggunakan kapal atau speed boat. Jarak tempuh sekitar 40 menit. Saat gelombang besar, misalnya pada September hingga Maret, mereka tidak bisa menggunakan jalur laut. Warga di Teluk Melano masih tetap bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Mereka tinggal telepon. Ada helikopter datang bawa barang. Kebutuhan warga di Teluk Melano tetap terpenuhi. “Bahkan barang subsidinya malah kita juga yang menikmati,” kata Mulyadi.

Saat ada pejabat dari Sarawak datang ke Telok Melano, warga dari Temajuk yang datang untuk beli kebutuhan sehari-hari, masih tetap bisa belanja. “Kita diminta lewat jalan alternatif. Toleransi mereka lumayan besar,” kata Heriadi.

Sebulan sekali ada pejabat dari Kuching yang mengunjungi Teluk Melano. “Ada lawatan. Cek laporan siapa yang datang,” kata Mizan.

Meski kedua warga terpisah batas negara, mereka saling membutuhkan. Warga dari Temajuk kalau menjual hasil kebun juga ke Malaysia. Misalnya karet dan lada. Warga menggunakan hasil penjualan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk lada, kalau harga di Malaysia murah, warga menjualnya ke Indonesia.

Tak hanya kebutuhan sehari-hari. Warga Temajuk mendapatkan bahan bakar dari Malaysia. Nelayan di Malaysia mendapat subsidi bahan bakar dari pemerintah. Mereka menggunakan kapal besar. Sehingga punya daya jangkau lebih jauh di lautan. Dari segi hasil, tentu saja lebih besar. Ikan di pasarkan di pelabuhan Telok Melano. Yang merupakan salah satu pelabuhan ikan besar di Sarawak.

Ini berbeda dengan kondisi nelayan di Temajuk. Mereka hanya menggunakan kapal kecil. Tak bisa ke laut lepas. Karenanya, hasil tangkap tak banyak. Naiknya harga bahan bakar, ikut membuat nelayan terpuruk dan tak bisa melaut lagi. Pada sebuah muara di Desa Temajuk, ada beberapa bangkai kapal ikan terlihat kandas dan tinggal kerangka.

Terpinggirkan di Negeri Sendiri
Ini seperti kisah yang terus terulang. Warga perbatasan terpinggirkan di negeri sendiri. Mereka bertahan dengan caranya sendiri. Menyaksikan gemerlap dan benderang di negeri tetangga. Gelap gulita di negeri sendiri.

Katon alias Ridwan (41) memarkir sepeda motornya di tepian penyeberangan perahu di Sungai Merbau, Paloh, Sambas. Sepeda motornya penuh dengan barang kebutuhan sehari-hari. Ada beras, lauk pauk, kopi dan berbagai keperluan lainnya. Sangking penuhnya barang, ia harus menambah sockbreaker di motornya. Sebuah lembaran besi di bawah jok motor dijadikan penyangga.

Membawa barang belanjaan jadi kegiatan rutin Ridwan. Dia biasa membawa barang dari Kota Sambas ke Desa Temajuk. Sekali angkut berat barang mencapai 200 kilogram. Biaya angkut sekitar Rp 1.000 per kilo. Barang itu dibawa dengan bersepeda motor menyeberangi beberapa sungai dan menyusuri jalan pasir di sepanjang pantai Laut Natuna.

Karenanya, ia berkendara secara rombongan. Minimal dua orang. Harus pakai sistem gotong royong. Satu orang menyeberangkan motor lainnya. Kalau barang bawaan terlalu berat dan bisa membuat motor amblas, barang mesti dibongkar dahulu.

“Kalau kita sendiri-sendiri bisa tak pulang,” kata Ridwan.

Kalau motor amblas tak bisa diambil. Apalagi kalau ada air pasang. Motor bakal tenggelam. Dua motor warga pernah tenggelam karena tak bisa diangkat.

Dia harus melewati beberapa sungai. Ada Sungai Merbau, Belacan, Bah, Baiwan, Camar Bulan, dan lainnya. Sungai terkadang muncul saat air pasang. Air surut pada pagi hari. Menjelang siang air mulai pasang lagi. Rentang waktu air surut antara pukul 9-13.

Warga di Temajuk menggunakan jalur pantai sebagai jalan. Jarak sekitar 50 km ditempuh selama dua jam. Kalau pakai ojek sepeda motor, biayanya berfariasi. Mulai dari Rp 250-400 ribu. Kalau cuaca bagus, warga menggunakan jalur laut. Biaya sekitar Rp 25 ribu.

Nestapa warga Temajuk saat sakit, berobat, melahirkan, atau keperluan mendadak lainnya, adalah cerita panjang yang seolah tiada berujung. Warga harus ke Paloh atau Kota Sambas untuk dapat pertolongan dokter.

Saat ini, Pemda Sambas sedang membangun jalan tembus. Menghubungkan Desa Ceremai ke Desa Temajuk. Namun, masih sebatas pengerasan jalan dengan timbunan tanah liat. Banyak sungai yang membelah jalan, belum terdapat jembatan. Kalau pun ada jembatan lama, kayunya telah rusak dan tak memadai.

Meski sudah mulai ada jalur jalan, orang lebih suka menggunakan jalur pantai bila air surut. Jalur pantai lebih mulus. Meski pada beberapa bagian, orang harus naik ke jalur jalan yang baru dibuat, karena air memutus jalur pantai dan tak bisa dilewati.

Dari segi kesehatan, ada puskesmas di Temajuk. Dokter berada di ibukota kecamatan, Paloh. Rentang waktu dokter datang ke Temajuk, biasanya sebulan atau dua bulan sekali. “Kalau kebetulan kita sakit, petugas tak ada,” kata Karta Muhi, Kepala Dusun Camar Bulan.

Cerita mengenai warga Temajuk yang meninggal dalam perjalanan, sudah jadi cerita biasa. Ada yang meninggal saat dibawa berkendara dengan motor. Atau perjalanan dengan perahu. Begitu pun dengan perempuan meninggal saat melahirkan, karena terlambat dapat pertolongan. Semua peristiwa tersebut, berpangkal pada satu hal: jalur transportasi yang tak terhubung dengan ibukota kecamatan atau kabupaten dan ketiadaan petugas kesehatan.

Sekarang ini, beberapa minggu sebelum tanggal melahirkan, warga membawa perempuan yang akan melahirkan ke Paloh. Sehingga ketika melahirkan, mereka sudah di Paloh dan ada petugas kesehatan yang menangani.

Tak hanya masalah infrastruktur jalan dan kesehatan, warga Temajuk tertinggal dari segi pendidikan. Di Temajuk sudah ada TK, SD, SMP dan SMA. SD di Camar Bulan ada dua. Namun, hanya ada tiga lokal kelas. SMP tiga kelas. SMA tiga kelas. Sarana dan prasarana mengajar masih minim. Kondisi ruang belajar juga memprihatinkan.

Selain itu, guru sering tak datang. Guru jauh dari pengawasan. Siswa sering dapat libur paling awal. Masuk paling akhir. “Kita minta Dinas Pendidikan tertibkan guru,” kata Karta.

Kondisi itu berbeda dengan sekolah di Teluk Melano, Malaysia. Ada Sekolah Rendah Kerajaan (SRK), setara SD. Bentuknya permanen. Gedungnya tiga tingkat. Sarana dan prasarana lengkap. Ada sarana komputer.

Sekolah dikelilingi pagar setinggi dua meter. Ada asrama. Makan dan minum terjamin. Siswa pulang tiap Sabtu. Kalau ada siswa Temajuk ingin bersekolah di Malaysia, diperbolehkan. Sebab, muridnya kurang. Paling banyak 12-14 siswa setiap kelas. Sekarang semakin sedikit. Pernah ada siswa Temajuk sekolah di Teluk Melano. “Tapi ditarik lagi oleh Dinas Pendidikan. Gengsi gitulah,” kata Karta.

Untuk memperoleh energi listrik, warga Temajuk menggunakan solar shell atau panel tenaga surya. Energi dari matahari ditampung pada sebuah aki. Lalu, disalurkan jadi energi listrik. Panel surya hanya bisa digunakan untuk satu hingga dua bola lampu.

Karenanya, warga menggunakan genset. Mereka patungan beberapa rumah. Genset menyala beberapa jam. Saat genset menyala itulah, warga yang punya televisi di rumahnya, jadi tempat berkumpul dan nonton televisi bersama.

“Warga Temajuk hanya kenal televisi Malaysia,” kata Asman, Sekretaris Desa Temajuk.

Siaran televisi Indonesia tak pernah masuk. Agar bisa menonton televisi, Asman harus menghidupkan genset. Genset hanya bisa untuk dua hingga tiga bola lampu dan televisi. Biaya menghidupkan genset, tergantung lamanya warung buka. Bila dirata-rata dalam semalam, Asman biasanya mengeluarkan uang sekitar Rp 10 ribu.

Asman punya warung di pertigaan jalan desa. Di warungnya, tersedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Berbagai makanan kecil, camilan, minuman kaleng dari Malaysia, mudah ditemukan di warungnya. Bila malam tiba, warga berkumpul untuk sekedar minum kopi atau nonton televisi.

Tak hanya di Temajuk, di berbagai swalayan besar di Pontianak, makanan dan minuman kaleng Malaysia, mudah ditemukan. Barang kebutuhan itu didatangkan lewat jalur perbatasan di Entikong, Sanggau.

Di Temajuk tak ada sinyal telepon seluler. Hanya ada sinyal dari Malaysia. Warga Temajuk yang ingin dapat sinyal jaringan telepon seluler Indonesia, harus berkendara setengah jam menyusuri pantai ke arah Desa Ceremai. Pada sebuah tikungan di pinggir pantai yang berbatu, ada tempat yang bisa menerima sinyal. Warga memberi nama Pohon Sinyal.

Kalau ingin berbicara, telepon seluler harus disangkutkan pada pohon, agar sinyal tidak timbul tenggelam. Suatu saat, pernah ketemu seorang anggota pasukan Lintas Batas (Libas) TNI yang sedang menelepon kekasihnya.

Ia harus bersepeda motor. Menyeberangi beberapa sungai. Agar bisa bercakap-cakap dengan sang pujaan hati. Sebuah perjuangan yang sepadan. Demi menjaga hubungan tetap terpelihara.

Hidup di perbatasan selalu menghadirkan ironi dan kontradiksi. Warga ditempatkan di Camar Bulan atas nama penguasaan wilayah. Yang saat itu masih berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP). Di sisi lain, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tak diperhatikan.

Harapan warga di Camar Bulan pada pemerintah tidak banyak. Tidak juga berlebihan. “Tolonglah kami diperhatikan. Disamakan dengan daerah lain. Kita sama-sama warga Indonesia,” kata Ridwan, warga di Camar Bulan.

Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia
Hubungan dua negara tetangga, Indonesia dan Malaysia selalu alami pasang dan surut. Kadang mesra. Tapi sering kali berseberangan. Berbagai permasalahan membuat dua negara yang dianggap serumpun tersebut, saling gesek dan meradang.

Syarifah baru saja keluar dari hutan, ketika kami bertemu dengannya. Ia berjalan bersama anak lelakinya. Seorang anak lagi berada di gendongan. Seekor anjing dengan setia menemani ketiganya. Sang anjing menggonggong saat pertama kali bertemu. Selebihnya, ia mengibas kibaskan ekornya dengan lembut, ketika kami mulai bercakap dengan Syarifah.

Syarifah tinggal di pinggiran hutan Semunsam bersama suaminya, Nurmali. Mereka tinggal bersama tiga anaknya di gubuk yang diberi nama Pondok Merah Putih. Kenapa? Sebab, gubuk di tengah ladang karet dan lada tersebut, dicat merah dan putih. Ini simbol nasionalisme keindonesiaan.

Syarifah telah sembilan bulan berladang. Luas kebunnya 1.500 meter. Ia belum sempat panen. Sambil menunggu hasil karet dan lada, suaminya menebang kayu dan membuat papan. Hasilnya dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia turun ke Desa Temajuk sebulan sekali. Saat balik ke kebun, ia membawa tiga karung beras. Satu karung untuk 10 hari. Satu karung beratnya 20 kilogram.

Syarifah tak paham bahwa ladang yang dibukanya, termasuk wilayah Malaysia. Tapi, selama berladang, ia tak pernah ketemu petugas Malaysia. Meski begitu ada rasa khawatir. “Ade rase takut jua,” kata Syarifah dengan logat Melayu Sambas.

Masalah tapal batas Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan, Temajuk, membuat warga seperti Syarifah, berada dalam kebimbangan. Ia kuatir kalau masalah tapal batas belum jelas.

Sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Malaysia, bisa dilihat dari beberapa momen sejarah kedua negara. Indonesia dan Malaysia pernah alami konfrontasi bersenjata secara langsung. Peristiwa itu dikenal dengan nama Dwikora atau Dua Komando Rakyat. Presiden Sukarno mengobarkan semangat yang terkenal dengan nama “Ganyang Malaysia.” Perang berlangsung dari tahun 1962-1966.

Dalam perang tersebut, Malaysia dibantu Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pasukan ketiga negara berada di garis depan pertempuran. Bantuan itu merupakan bentuk dari apa yang disebut, Negara Persemakmuran atau negara bekas jajahan Inggris.

Era awal Presiden Suharto, 1970-an, kedua negara alami harmonisasi hubungan. Indonesia membantu Malaysia dalam pengiriman tenaga pendidik, guru dan lainnya. Bahkan, Indonesia bantu Malaysia dalam operasi terselubung, pemenangan United Malay National Organization (UMNO). Supaya etnis Melayu menang pada Pemilu Raya di Malaysia. Juga pengiriman guru dan tenaga terdidik Indonesia, agar generasi Malaysia bisa lebih unggul.

Hubungan mulai timbul gejolak, saat masalah negara batas mulai muncul. Hal itu ditandai dengan adanya MoU 1976 di Kinabalu, Malaysia dan MoU 1978 di Semarang.

Begitu pun dalam pengelolaan pulau-pulau terluar batas dua negara. Dalam suatu sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda, 17 Desember 2002, Indonesia kalah dalam sidang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia menang karena dianggap telah melakukan pembangunan dan administrasi di pulau tersebut.

Pada era 2000-an, masuknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia secara besar-besaran, membuat berbagai pelanggaran HAM mulai terjadi. Banyak kasus TKI dianiaya, diperdagangkan, tak dibayar upahnya, hingga pelanggaran berujung kematian. Semua kejadian tersebut membuat sentimen anti Malaysia, semakin menguat di Indonesia. Begitu pula sudut pandang warga Malaysia terhadap orang Indonesia. Warga Indonesia tak lebih sebagai pekerja kasar dan tak berpendidikan. Dalam beberapa kali perjalanan ke Malaysia, perlakuan itu nampak sekali terasa.

Sengketa Indonesia dan Malaysia kembali menguat pada 2005. Isu perbatasan dan kawasan Ambalat di Laut Sulawesi, jadi pemicu ketegangan dua negara. Senggolan dua kapal perang sempat terjadi di area yang dipersengketakan.

Belum selesai kasus Ambalat, kasus perbatasan kembali mencuat dengan peristiwa di Gosong Niger, Tanjung Datu, Temajuk, Sambas, pada 2006.

Tak hanya masalah batas wilayah. Hubungan dua negara juga memanas karena faktor produk budaya dan kesenian. Tahun 2007, hubungan dua negara kembali memanas, saat lagu rakyat Maluku “Rasa Sayange” diklaim sebagai lagu Malaysia.

Pada 2008, dua negara kembali memanas saat kain batik diklaim pihak Malaysia. Meski pun akhirnya, UNESCO mensahkan batik sebagai produk budaya dan kesenian asli Indonesia.

Pada 2009, hubungan kembali memanas saat Malaysia dianggap mengklaim tari Pendet, dan menggunakannya dalam iklan pariwisata di Malaysia. Stasiun televisi Discovery Channel pembuat iklan tersebut. Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia, juga memantik berbagai demontrasi di Indonesia.

Begitu pun ketika terjadi penangkapan kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau oleh Marine Police Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010. Kapal yang akan menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing, malah ditangkap dan digiring ke Johor, Malaysia.

Kasus terbaru, sengketa batas di Camar Bulan, Temajuk, Sambas. Sengketa batas yang belum tuntas, muncul kembali dan membuat banyak pihak bersuara. Camar Bulan yang semula sepi, mendadak ramai dikunjungi. Puluhan jurnalis dari berbagai media, berdatangan ke ujung wilayah yang berbatasan dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia.

Profesor Markus Lukman, Dosen Magister Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, dalam suatu kesempatan wawancara menyatakan, batas hukum wilayah Indonesia bersumber dari konvensi antara Belanda dan Inggris di London pada 20 Juni 1891. Ditindaklanjuti dengan Protokol 1915 di London. Terakhir, Konvensi Den Haag 1928.

“Itu yang jadi dasar hukum pemerintah Indonesia dan Malaysia, menata batas wilayah kedua negara,” kata Lukman.

Ada doktrin hukum internasional Uty Possedetis Yuris. Artinya, batas dan wilayah negara mengikuti penjajahnya. Karena dijajah Belanda, mewarisi wilayah Hindia Belanda. Sedangkan Malaysia mewarisi jajahan Inggris.

Penataan batas atau pemasangan patok batas harus dilakukan dua negara. “Ini dilakukan oleh, tim kedua belah pihak,” kata Lukman.

Dalam kasus Tanjung Datu termasuk Camar Bulan, tahun 1976 sudah dilakukan survei. Dari hasil survei, pihak Indonesia merasa belum akurat. Maka, mengusulkan kepada Malaysia untuk dilakukan survei ulang pada 1978. Malaysia menyetujui usulan tersebut.

Hasilnya, ternyata sama dengan hasil tahun 1976. Karena itu, kedua belah pihak sepakat tanda tangani MoU 1978 di Semarang. Perjanjian kedua negara tersebut dianggap sudah sesuai dengan kesepakatan antara Belanda dan Inggris yang menggunakan watershed atau batas aliran air.

Meski demikian, tetap ada keraguan dari pihak Indonesia. Karenanya, dibentuk semacam tim pengkajian atau investigasi. Hasil kerja tim memunculkan suatu gagasan, menarik garis lurus dari patok A 88 sampai A 156. Dari sisi doktrin hukum internasional, hal itu memungkin. Sebab, dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), batas laut sepanjang 24 mile batas dua negara, maka bisa ditarik garis tengah atau midle line.

“Ini salah satu dasar pikirannya,” kata Lukman.

Dengan ditandantangani MoU 1978, dari sisi hukum sudah sah atau legal dan mengikat. Munculnya keinginan atau upaya meninjau kembali MoU 1978, Indonesia dihadapkan kepada ketentuan Konvensi Wina 1969. Bahwa, perjanjian batas wilayah tidak bisa dibatalkan karena perubahan fundamental apa pun.

Konsekwensinya, jika Indonesia merasa MoU 1978, belum akurat dan ingin ditinjau kembali, pihak Indoensia harus mampu menunjukkan dasar hukum baru. Atau, peta-peta yang valid dan bisa meyakinkan pihak Malaysia. Bahwa, MoU 1978 memang tidak akurat. Artinya, Indonesia harus mampu menampilkan bukti-bukti baru. Misalnya ada peta yang ditandatangani Belanda dan Inggris, dan peta itu diakui Indonesia dan Malaysia.

“Nah, inilah yang cukup menyulitkan. Bisakah kita menampilkan fakta atau bukti dan bisakah diterima oleh pihak Malaysia,” kata Lukman.

Patok batas negara di Camar Bulan dan Tanjung Datu sudah disurvei dua kali. Secara hukum sudah kuat. Karenanya, bisa dipahami kalau pemerintah Indonesia menyatakan, tidak ada permasalahan batas wilayah.

Hal itu terlihat dari berbagai pernyataan para pejabat pemerintah. Kalau ada pergeseran patok batas, hal itu bisa perbaiki. Tetapi tidak berarti ada pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia.

Jadi, kalau masih ada ketidakpuasan, maka baru harus diteliti secara cermat, apakah posisi patok batas yang ada, betul-betul sudah terpasang sesuai dengan hukumnya. “Ini menjadi tantangan kalau kita mau meninjau kembali MoU 1978,” kata Lukman.

Untuk memastikan bahwa ada patok yang bergeser, Indonesia dan Malaysia harus turun bareng ke lapangan. Ada protokoler yang harus dilakukan. “Jangan sampai dipermasalahkan karena dianggap memasang sendiri,” kata Lukman.

Menyelesaikan masalah patok batas perlu proses dan diplomasi. Ada prosedur harus dilakukan. Misalnya, menyampaikan kepada Malaysia untuk melakukan pengecekan bersama. Ada alasan dan dasar lapangan yang kuat bahwa, telah terjadi pergeseran atau pelencengan patok. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak harus turun.

“Untuk internal di dalam negeri kita. Juga harus turun,” kata Lukman.

Permasalahan tapal batas memang harus diselesaikan dengan cara elegan dan diplomasi kedua negara. Selain itu juga pemahaman yang baik pada suatu persoalan. Sehingga tidak memantik amarah warga. Yang berujung pada kesulitan kehidupan warga di perbatasan.

Nasionalisme warga di perbatasan tak perlu diragukan. Semangat warga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu menyala. “Tapi kami juga ingin hidup damai dan sejahtera,” kata Ridwan, warga di Camar Bulan.***

Diterbitkan di Voice of Human Right (VHR) Oktober-November 2011 (VHR)

Kehidupan Warga di Perbatasan

2011-08-16T17:59:00.000-07:00

Oleh: Muhlis Suhaeri

Bertaruh Nyawa di Garis Batas
Hidup di garis batas negara, ibarat ayam yang kehilangan induk. Mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Buruknya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan berbagai fasilitas publik, membuat hidup semakin mahal dan sulit terjangkau.

Pendeta Darius Yermin (34) datang ke puskesmas Senaning dengan tergopoh. Ia memapah istrinya yang akan melahirkan. Ketuban bayi telah pecah. Petugas puskesmas langsung merujuk istrinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sintang, Ade M Djoen untuk bedah cesar.

“Padahal belum diperiksa. Langsung dirujuk ke rumah sakit,” kata Darius.

Pilihan sulit yang mau tak mau harus dijalani. Senaning ibukota kecamatan Ketungau Hulu, Sintang, Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Malaysia. Jarak Senaning ke Sintang sekitar 178 km. Kondisi jalan aspal mengelupas dan tanah.

Darius menyewa Mitsubshi Strada double cabin dan gardan. Sekali jalan Rp 1,5 juta sewanya. Dia berangkat pukul 10.30 WIB, tiba di Sintang pukul 16.45 WIB. “Sopir yang bawa kendaraan deg-degan setengah mati,” kata Darius.

Setiba di rumah sakit, setengah jam kemudian istrinya melahirkan dengan normal. Sebuah perjuangan hidup dan mati baru saja usai. Pendeta Darius Yermin masih ingat betul peristiwa tersebut. Penanggalan menunjuk angka, 24 Oktober 2010.

Darius tinggal di Desa Empunak, Ketungau, Sintang. Dia pernah tinggal di Bandung, Jakarta dan Batam selama sekolah dan tugas. “Fasilitas yang paling terasa. Di sini, pelayanan kesehatan sangat minim. Alat, obat dan tenaga medis terbatas,” kata Darius.

Di Bandung, Jakarta atau Batam, semua ada dan mudah diperoleh. Di Empunak, kalau mau sesuatu harus ke Sintang atau ke Balai Karangan di Kabupaten Sanggau yang berjarak sekitar 100 km.

Jalan berdebu dan berlubang merupakan rutinitas yang harus dihadapi warga di perbatasan. Bila musim kemarau, jalur bisa dilewati namun berdebu. Lama perjalanan enam hingga tujuh jam. Pada musim penghujan, jalan berupa lumpur tebal. Orang bisa saja menginap melewati jalur itu.

Karenanya, orang menggunakan kendaraan dobel gardan untuk keperluan sehari-hari. Ongkosnya Rp 250 ribu sekali angkut. Bawa barang banyak atau sepeda motor, kena ongkos tambahan. Tak heran bila mobil jenis Strada keluaran Mitsubishi atau Hilux keluaran Toyota, jadi pilihan favorit di sana.

Bagi pengendara sepeda motor, jarak tersebut bisa ditempuh sekitar lima hingga enam jam. Kalau tak biasa, apalagi kalau belum hapal jalur, bisa delapan hingga sepuluh jam. Dan, jangan coba-coba melewati jalur perkebunan kelapa sawit. Kalau tak paham, Anda bisa tersesat dan memutar-mutar tak tentu arah.

Mobil pengangkut hanya berjalan sekali saja dalam sehari. Malamnya menginap di Sintang atau Senaning. Sebelum jalan menembus Sintang dan Senaning, orang menggunakan speed boat selama delapan jam. Ongkosnya Rp 350 ribu.

Dari Senaning, orang melanjutkan perjalanan ke Desa Jasa yang rencananya dibuat pos lintas batas (PLB). Dari Senaning ke Desa Jasa jaraknya sekitar 22 km. Lewat jalan rabat beton selebar 2 meter sepanjang 5 km. Setelah itu lewat jalan tanah yang sudah dikeraskan.

Jalan Senaning ke Sintang baru ada sekitar lima tahunan. “Padahal pembuatannya sekitar 2002,” kata Widianto, Sekretaris Desa Nanga Bayan. Ia tinggal di Dusun Lubuk Ara, Desa Nanga Bayan.

Sepanjang perbatasan Sintang, terdapat dua kecamatan dan delapan desa. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Ketungau Hulu ada lima desa. Yaitu, Desa Nanga Bayan, Jasa, Rasau, Muakan Petingi dan Sungai Seria. Kecamatan Ketungau Tengah ada tiga desa. Yaitu, Nanga Kelapan, Mungguk Gelombang dan Wana Bhakti.

Desa Nanga Bayan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalan kaki dua jam melewati hutan langsung menembus Malaysia. Jarak Nanga Bayan ke Senaning sekitar 60 km. Butuh waktu minimal enam jam. Jalan memutar lewat Rentung ke Sedadit, Sedangu, Sejawa, Lubuk Pantak, Idai, Blubu dan Nanga Bayan. Ada juga jalur Runtung Apud, Lubuk Pantak, Idai, Blubu dan Nanga Bayan.

“Jalur itu sudah hancur sekali,” kata Widianto.

Uniknya, proyek perbaikan jalan ditender setiap Oktober. Pas musim penghujan. Ia tak tahu, kenapa pemerintah selalu membuat tender setiap musim hujan. “Kenapa perbaikan jalan tak pada musim kemarau seperti sekarang?” kata Widianto, seolah bertanya pada diri sendiri.
Buruknya jalan membuat segala kegiatan ekonomi, sosial, tak bisa berkembang. Komoditas terbengkalai dan tak bisa dijual.

Ada lima kabupaten berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisinya tak jauh berbeda. Di Desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, warga menggunakan garis pantai bagi jalur transportasi sehari-hari. Mereka melewati pantai yang menghubungkan Desa Ceremai dan Desa Temajo di Kecamatan Paloh. Hanya kendaraan roda yang bisa lewat. Butuh keahlian tersendiri. Bila tidak, kendaraan roda dua akan tenggelam di pasir, rantai putus, atau mesin motor jebol karena masuknya air laut.

Akibat tak adanya jalan, angkutan jasa dan barang jadi mahal. “Yang jelas pengaruhnya ke masyarakat. Harga barang sangat beda jauh dan sulit. Ada kenaikan sekitar 10-15 persen dari biasa,” kata Holdi, warga Jawai, Sambas.

Holdi selalu melintasi jalan pantai setiap ke Temajo. Warga harus tahu kapan pasang naik atau surut, agar tidak terjebak di jalan. Apalagi harus melewati sekitar lima sungai di sepanjang jalan pantai. Jarak jalur pantai itu sekitar 68 km. Butuh waktu dua jam dalam kondisi normal.

Pasang terjadi setiap sore hingga malam hari. Bila air pasang, warga harus menunggu hingga air surut. Biasanya warga melintas pada pagi hingga tengah hari, atau jelang tengah malam. Bila warga terlambat mengantisipasi pasang naik, mereka harus rela bermalam di tengah jalan. Akibatnya, berbagai hasil kebun seperti lada, karet, cengkeh, ikan dan lainnya sulit dipasarkan.

Warga berharap pada pemerintah, untuk membuat jalan. Sehingga bisa dijadikan lalu lintas warga. Kalau menggunakan transportasi laut, biaya besar dan rawan ombak besar. Apalagi kalau sedang musim hujan, terkadang seminggu baru bisa jalan.

Tak adanya jalan juga berimbas pada pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Dari segi pendidikan, banyak guru-guru tak bisa datang karena terlambat dan ombak besar. Begitu juga dari segi kesehatan. Bila ada warga sakit atau mau melahirkan, bisa meninggal di tengah jalan. Mereka harus keluar uang lebih besar untuk membawa keluarga yang ke rumah sakit di Sambas. Bila musim penghujan, jalur jalan tidak bisa dilalui selama tiga bulan. Akibatnya, warga dilanda paceklik.

“Jalan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan warga,” kata Holdi.

Penggunaan garis pantai sebagai jalan, turut berpengaruh terhadap kelestarian satwa langka dan dilindungi seperti penyu. Daerah itu wilayah pendaratan bagi penyu yang sedang bertelur. Terutama pada bulan Mei hingga Juni.

Garis pantai yang digunakan bagi lalu lintas warga memang jadi wilayah pendaratan penyu bertelur. Kondisi pantai pasirnya tidak terlalu kering dan basah. “Penyu memilih peneluran sesuai dengan kondisi alam yang cocok baginya,” kata Dwi Suprapti, Koordinator Penyu WWF Indonesia Program Kalimantan Barat.

Ledi Mat Rani, warga di pantai Sebamban mengatakan, kalau pemerintah tidak membuat jalan di wilayah itu, bisa merusak habitat penyu. “Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian di pantai yang tidak diinginkan,” kata Ledi.

Buruknya penanganan perbatasan juga terlihat dari sektor pendidikan. Banyak sekolah di perbatasan kekurangan guru dan ruang belajar. “Sarana belajar kurang, ruang belajar kurang dan buku-buku juga sedikit,” kata Tirtayasa (47), Kepala Sekolah SD Negeri Jasa di Sintang. Ia mengajar sejak 1984.

Kalau guru dan buku kurang, maka hasil dan mutu pendidikan juga akan kurang. Sementara pemerintah menuntut mutu. Prestasi dapat dicapai bila ada sarana dan prasarana memadai.

Di sekolahnya, cuma ada empat guru. Seharusnya guru enam orang. Satu kepala kelas. Satu guru SBK, satu guru olah raga. Tata Usaha (TU) harusnya ada, tapi di sekolahnya tak ada. Padahal tugas administrasi banyak. Sehingga harus tugas ekstra.

Setiap guru yang bertugas di perbatasan, diberikan insentif dan tunjangan perbatasan. Satu tahun dapat Rp 13 juta. Pembayaran dua kali. Tunjangan guru dengan masa kerja 20 tahun dan lima tahun, sama jumlahnya. Gaji tunjangan harusnya pakai gaji pokok. Sehingga guru yang sudah lama masa kerjanya, dapat lebih banyak. Sehingga terlihat pengabdiaannya.

Pelaksanaan ujian nasional tak begitu menemui kendala di sekolah perbatasan. Mulai Januari hingga mendekati jadwal ujian negara, sekolah mengadakan les. Guru pengajar diberi insentif, karena diluar jam sekolah. Uang dibayar dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Buruknya infrastruktur membuat anak perbatasan banyak yang putus sekolah. Misalnya saja di Desa Nanga Bayan. Saat lulus dari SD atau SMP, mereka harus melanjutkan SMA di Senaning. Dari belasan anak yang sekolah, saat lulus tinggal separo saja. Sebab, saat libur banyak yang tak kembali lagi ke sekolah. Jarak dan pisah dari orang tua jadi satu penyebab.

DI Nanga Bayan, banyak perumahan guru SD yang roboh. Ada enam rumah rusak berat. Orang tua murid bergotong royong memperbaiki rumah agar bisa ditempati. “Ada beberapa guru menumpang dan tinggal di rumah warga,” kata Widianto.

Guru tidak konsentrasi mengajar. Di sisi lain, pemerintah terus menekan, agar murid berprestasi dan lulus ujian nasional.

Agus Supardan, Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Sambas menyatakan, akibat pembangunan yang timpang antara di Indonesia dan Malaysia di perbatasan, membuat kecemburuan di warga Desa Temajo. Di Malaysia, gedung sekolah dibangun dengan bagus dan megah. Anak SD sudah menggunakan fasilitas komputer. Sementara di Temajo, gedung sekolah jelek, dan jarang ada gurunya.

“Hal itu tentu menimbulkan kecemburuan warga,” kata Agus.

Jalur Gemilang ’Berkibar’ di Sintang

Di perbatasan, nasionalisme dan kebutuhan dasar hidup bagai dua sisi mata uang yang sama-sama mencari jalannya sendiri. Terkadang bertemu, namun lebih sering saling memunggungi.

Ada satu karakteristik khas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Meski terpisah batas negara, warga sepanjang batas memiliki hubungan erat. Kekerabatan dan hubungan darah membuat hubungan mereka tak pernah terputus. Meski munculnya negara, memisahkan kekerabatan secara geografi karena adanya garis batas negara.

Kondisi itu membuat warga di perbatasan, saling tergantung dan membutuhkan. Meski disisi lain, kebutuhan dan akumulasi kapital, menisbikan hubungan dasar tersebut.

Ambresius Murjani (40), Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) Sintang mengatakan, pusat pemerintahan desa dari perbatasan paling jauh 10 km. “Dengan jarak itu, harusnya menjadi beranda depan, bukan beranda belakang,” kata Murjani.

Warga di perbatasan terbiasa menggunakan dua mata uang. Rupiah dan ringgit. Apakah kebiasaan itu pengingkaran dari nasionalisme? Tentu saja tidak. Kebutuhan hidup di perbatasan membuat warga harus bersikap realistis dan prakmatis menyikapi keadaan. Ketika mereka ngotot dengan tetap memakai uang rupiah atas nama nasionalisme, bisa dipastikan mereka tak akan akan bisa beradaptasi, dan memenuhi kebutuhan dasar di perbatasan.

Apalagi bagi wilayah yang berhubungan langsung dengan Malaysia. Perbedaan pembangunan ibarat bumi dan langit. Pemerintah Malaysia membangun wilayah perbatasan mereka dengan baik. Pemerintah menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Ada pendidikan gratis dan kesehatan bagi warga. Di wilayah Indonesia? Pemerintah kurang memperhatikan pembangunan perbatasan. Sekolah tak ada guru. Bangunan rusak parah. Puskesma tak ada petugas dan sulit dijangkau warga. Kondisi itu menciptakan batas sosial dan kecemburuan.

Hanya dengan sedikit pemantik, kecemburuan ekonomi dan kesejahteraan yang timpang bakal menciptakan protes. Karenanya, tak heran bila ketertinggalan secara infrastruktur, pencapaian ekonomi, berimbas pada sikap warga untuk pindah kewargangeraan atau mengibarkan bendera Malaysia di wilayah Indonesia.

Seperti ungkapan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Yusak. Dia berencana mengibarkan bendera Malaysia, tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 66, pada 17 Agustus 2011. Pemerintah tak memperhatikan haknya sebagai warga negara. Pembangunan kurang menyentuh perbatasan. Warga frustasi. Sementara janji-janji politik selalu diberikan pada warga, menjelang hajatan pilkada atau pemilu.

Karena itu, sebagai anak yang lahir di garis batas dan menyaksikan langung permasalahan tersebut, Murjani patut mengapresiasi tuntutan warga. Kimtas mendukung kepala desa perbatasan yang akan mengibarkan bendera Malaysia.

“Hal itu sebagai wujud protes masyarakat di perbatasan yang minim pembangunan sarana fital,” kata Murjani. Menurutnya, masih banyak ketertinggalan pembangunan di semua lini. Sementara di pemerintahan pusat bergelimang pembangunan.

Permasalahan mendasar di perbatasan adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur tak layak, peningkatan ekonomi perbatasan tak bisa bergerak. Hasil pertanian lebih banyak dijual ke Malaysia. Harganya lebih tinggi. Bila dijual ke Indonesia, ongkos perjalanan lebih mahal. Warga perbatasan menjual hasil pertanian, khususnya sahang atau lada ke Malaysia.

Ada lima dusun di Nanga Bayan. Sebagian besar warganya Dayak Kumpang. Ada dusun Keburau, Lubuk Asa, Belubu, Idai, Semunjan. Dusun Keburau dan Lubuk Asa terdapat 220 KK. Belubu 56 KK. Idai 80 KK. Semunjan 53 KK. Jumlah semua sekitar 1000 jiwa. Mayoritas bermata pencaharian peladang, kebun karet, lada dan padi. Pendapatan warga rata-rata Rp 2 juta sebulan.

Nanga Bayan sulit dicapai dari Senaning. Orang menggunakan speed boat. Ongkosnya Rp 150 ribu. Sekarang jalannya hancur. Butuh waktu sekitar delapan jam. Padahal jaraknya cuma 59 km. Kalau jalan bagus, dari Nanga Bayan ke Senaning hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam.

Perbatasan sebenarnya banyak potensi. Setiap warga punya lahan. Ada tanam karet, lada, sayuran, dan lainnya. Hasil kebun, ada terong, keladi, mentimun, kacang panjang, cabe, pisang, nanas dan ubi. Sayur ditanam dengan cara tumpang sari di ladang. Hasil sayur tak bisa dipasarkan karena tak ada jalan.

Akhirnya, hasil kebun bila sudah panen dijual ke Malaysia. Padahal, di Malaysia cuma ada tiga blok pasar. Karena jalan bagus, hasil kebun dari Indonesia tersebut, bisa dibawa ke mana saja di Malaysia. Uang hasil jual sayur atau lada, langsung dibelikan berbagai kebutuhan sehari-hari. Seperti telur, dan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.

Warga di perbatasan menggunakan pupuk dari Malaysia secara turun temurun. Kalau pakai pupuk dari Indonesia, biasanya pupuk Urea, MPK, SP 36. Setiap karung beratnya 50 gram. Setiap karung harganya Rp 200 ribu. Bisa untuk memupuk 100 batang lada.

Bagi warga di Nanga Bayan, mereka harus jalan kaki dua jam ke kampung Bua, Sarawak, untuk membawa hasil kebun. Di sana ada Pasar Kuari Lachau.

“Toke dari kakek dulu, hidupnya tergantung dari warga di Nanga Bayan,” kata Widianto. Desa Nanga Bayan sudah ada sekitar 80 tahun lalu.

Setelah itu, mereka langsung menyetorkan sahang ke Badan Usaha Milik Negara, Sarawak. Lada hitam harganya RM 13,50 per kilo. 1 RM setara Rp 2800. Lada putih RM 22 pe kilo.

Lada bisa dipanen setelah 1,8 tahun. Delapan bulan kemudian lada bisa dipanen lagi.
Warga rata-rata punya setengah hektare lahan untuk lada. Harga lada di RI dia tak tahu. Yang pasti lebih murah Rp 3000. Selain itu jalan susah sehingga tak jual ke RI.

“Kalau warga punya kebun satu hektar, toke dari Malaysia sudah berani memberikan pupuk dan obat-obatan. Sementara kita tak ada pupuk,” kata Murjani. Kalau pun ada, harganya mahal sekali. Di Malaysia, pemerintah mensubsidi pupuk ke petani. Bahkan, pupuk diantar rumah para petani.

Para pedagang di Malaysia berani memberikan hutang. Setelah lada panen, petani baru membayar. Lada bisa panen setelah 1,8 tahun. “Akhirnya, kebun warga hanya jadi sarana uji coba pestisida Malaysia,” kata Murjani. Setiap tahun Malaysia mengeluarkan berbagai merek pestisida.

Selain lada, komoditas di perbatasan adalah kakao dan gula. Kakao per kilo RM 6. Warga di Nanga Bayan membeli bensin di Malaysia. Saat bensin yang dibawa dari Sintang harganya Rp 13 per liter, warga Nanga Bayan menikmati bensin seharga Rp 9000 per liter. Satu liter RM 1,80. Kualitasnya setara Pertamax.

Di perbatasan orang beli gula pakai karung. Satu karung isinya 50 kg. Harga gula RM 2,10 per kg. Di Sintang harga gula mencapai Rp 8 ribu per kilogram. Gula di Desa Jasa Rp 12-15 kilogram. “Kita wajib beli gula dari Indonesia,” kata Murjani. Sementara harga di Indonesia mahal. “Tapi kalau beli gula Malaysia, mempertaruhkan nasionalisme,” kata Murjani.

Ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, warga di sepanjang perbatasan boleh melakukan transaksi tak lebih dari RM 600 sebulan. Menurutnya, aturan itu membatasi warga perbatasan dalam aktivitas ekonomi.

Secara sosial tak ada masalah besar di perbatasan. Ada suara-suara dari masyarakat yang ingin bergabung dengan negara tetangga, Malaysia. “Hal itu merupakan ungkapan emosional karena warga tidak diperhatikan,” kata Widianto.

Namun, warga perbatasan tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menatap dan melihat kemakmuran negara tetangga. Membawa dan menjual berbagai hasil kebun ke Malaysia.

Warga perbatasan ibarat meratap tapi bisu.

Jejak Jawa dan Tentara di Bibir Malaysia

Perbatasan menghadirkan beragam permasalahan yang unik. Para pelintas batas, para pekerja informal yang melarikan diri dari Malaysia, perdagangan dan penyeludupan, menampakkan wajah dan sisinya yang khas.

Ada yang unik di Desa Jasa, Ketungau Hulu, Sintang. Desa ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagian besar warganya Dayak Kumpang, dan campuran Iban. Namun, lima puluh persen warga memakai nama Jawa. Terutama yang lahir pada pertengahan tahun 60-70-an. Warga memberi nama anak sesuai nama komandan tentara atau orang yang mereka kenal, selama bertugas di sana.

Desa Jasa dulunya basis penyerangan tentara Indonesia menuju Malaysia, ketika terjadi peristiwa Dwikora atau perang antara Indonesia dan Malaysia, 1963. Juga saat terjadi pembersihan terhadap para mantan anggota PGRS-PARAKU, akhir 1967.

“Saat terjadi konfrontasi, warga harus beronda dan antar logistik,” kata Subandi (43), warga Jasa. Subandi nama pemberian dari tentara yang pernah bertugas di Jasa.

Menurutnya, walau pun RI sudah merdeka, warga belum sepenuhnya merdeka. Dalam bidang pendidikan, ada sekolah tapi tak ada gurunya. Dalam bidang kesehatan, warga kalau sakit harus berobat ke Malaysia. Padaha, ketika berobat butuh surat-surat. Sementara di Jasa tak ada kantor imigrasi.

“Itu sudah menyalahi prosedur dan izin,” kata Subandi.

Hari itu, cucunya harus berobat ke Malaysia. Si ibu menggendong anak melintasi hutan selama dua jam setengah dengan berjalan kaki. Selanjutnya, menuju rumah sakit terdekat di Serian, Sarawak, Malaysia.

Di Jasa terdapat sekitar 252 KK. Ada sekitar 2.000 jiwa. “Sebagian besar kebutuhan warga di Jasa dibawa dari Malaysia,” kata Edi Jito (35), Sekretaris Desa Jasa.

Kebutuhan warga yang didatangkan dari Malaysia seperti, telur, ikan teri, sarden, makanan kaleng, gula, bawang merah dan putih. Warga jarang bawa beras dari Malaysia, karena kualitasnya kurang baik.

Cara membawa barang dengan mengupah pemikul. Butuh waktu berjalan dua jam setengah dari Desa Jasa menuju pasar dalam kondisi tak bawa bahan. Kalau sudah bawa barang sekitar tiga jam setengah. Lewat hutan dan jalan setapak. Biasanya berangkat pukul 7 WIB. Balik lagi ke Jasa sekitar pukul 18 WIB.

Pemikul membawa uang kebutuhan belanja barang. Sesampai di pasar, penjual dari Malaysia membuat nota pembelian yang dibutuhkan. Sekarang ini susah cari tukang pikul karena banyak yang menoreh di Malaysia.

Upah pikul tergantung barang. Orang membawa barang sekitar 30-40 kilogram. Kadang ada yang bawa 60 kilogram. Gas mulai dari kosong ongkos pikul RM 40. Untuk mengisi gas RM 20. Ongkos pikul barang Rp 2.500 per kilogram. Ongkos pikul telur Rp 6.000 per sarah. Setiap sarah ada 30 butir. Ongkos pikul telur mahal karena butuh banyak tempat. Kalau barang lain bisa diikat, telur tidak bisa diikat. Sekali bawa telur sekitar 15 sarah.

Kalau belanja lima sarah telur, biaya angkut tak lebih dari RM 10. Kalau biaya angkutnya lebih, akan susah jualnya. Kalau biaya angkut per kilogram lebih dari Rp 2.500, akan merugi. Telur di Malaysia RM 9,5 atau sekitar Rp 29 ribu. Ditambah ongkos Rp 6.000 per sarah. Telur di Desa Jasa biasanya dijual seharga Rp 1.500 per butir.

Harga bensin dari Malaysia sebesar Rp 8.500 per liter di Jasa, sudah termasuk ongkos angkut. Tapi, bensin biasanya dibawa dari Sintang. Sekali bawa tiga drum. Satu drum berisi 210 liter. Ongkos angkutan Rp 250 ribu setiap drum. Harga jualnya Rp 9.000 per liter. Namun, bensin rata-rata dijual seharga Rp 10 ribu.

Warga di Desa Jasa biasa bekerja di Malaysia sebagai penoreh karet. Kerja menoreh sistem bagi hasil. Dua bagian bagi penoreh, satu bagian pemilik kebun. Ada satu banding satu. Ada juga sistem sewa lahan. Misalnya, sebulan sewa RM 500. Satu kavling ada 400 pohon. Sehari bisa dapat 40 kilogram. Harga satu kilo RM 10. Kualitas karet kepingan, satu keping 20-30 kilogram karet kering. Kalau tipis RM 13. Karet kering harga makin bagus. Kalau tebal bagian dalam tak begitu kering, sehingga harga lebih murah. Sistem sewa dalam sebulan bisa mendapat RM 5.000. Angka itu sudah termasuk makan dan minum.

“Kerja itu biasanya pulang balik ke Indonesia, tiga bulan paling lama,” kata Gimin (29). Ia sudah setahun kerja sebagai penoreh karet di Malaysia.

Anak-anak di Jasa kalau libur sekolah ke Malaysia. Mereka ikut menoreh, karena kerja itu menjanjikan. Mereka ikut orang tua, abang dan kerabatnya. “Ibarat cari uang HP,” kata Gimin. Uang hasil menoreh untuk membeli telepon genggam. Karena tak diberikan uang, mereka cari sendiri. Mereka biasanya menoreh di Seriaman.

Ada pedagang yang setiap hari datang dan menampung hasil karet. Sistemnya langsung bayar. Warga Jasa terkadang kerja di kebun milik polisi Malaysia. Kalau ada razia, mereka kerja sama dengan polisi Malaysia. Para pemilik kebun melindungi para pekerja dengan menyembunyikan di kebun, atau minta pekerja pulang dulu ke Indonesia.

Polisi kalau mau razia harus izin dulu ke kepala dusun. Sehingga para pekerja dan kontraktor kebun karet itu, disuruh pulang dulu atau disembunyikan. “Kalau kebun itu tak dikerjakan orang Indonesia, kebun tak ada yang kerjakan. Mereka kan malas,” kata Gimin.

Para pelintas batas tak hanya warga asli Desa Jasa. Para pekerja yang melarikan diri dari Malaysia, kerap muncul di desa sekitar perbatasan. Seperti di Desa Jasa. Pada 2002, ada tujuh orang TKI melarikan diri dari Malaysia. Tahun 2006, ada 13 orang. Tahun 2009, ada dua orang. Tahun 2010, ada 15 orang. Alasan lari karena ditipu, gaji tak dibayarkan, atau jadi korban perdagangan manusia atau human trafficking.

Rata-rata yang “bermsalah” dari luar Kalimantan Barat. Biasanya dari Nusa Tengara Timur (NTT) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa dan Kabupaten Sambas.

Ketika mereka singgah, warga memberi sekedar makanan dan mie instan. Bahkan, di Dusun Wak Sepan, Desa Jasa, 2010, mereka sempat menginap sehari.

Desa Nanga Bayan juga kerap menjadi tempat pemulangan TKI dari Malaysia. Sebenarnya TKI yang masuk biasanya resmi. Cuma, pasport mereka dipegang oleh bosnya. Mereka hanya diberi foto kopi. Ruang gerak pekerja dibatasi.

Ada yang lari menuju hutan beberapa hari, sampai akhirnya menembus kampung. Ada yang dibawa masyarakat. Tahun 2010, ada sekiatr 100 orang tiba di Nanga Bayan. Setiap bulan selalu ada . Biasanya tidak sekaligus.

Widianto pernah menampung tujuh TKI yang lari dari Malaysia. “Kasihan juga. Makanya kita bantu apa adanya,” kata Widianto.

Masalahnya berfariasi. Ada yang kerja di sawit tapi tak tahan. Yang paling banyak terjadi, sudah beberapa tahun kerja tapi gaji tak dibayarkan. Semenjak 2011, cuma ada dua hingga tiga orang.
Sekarang ini, TKI tak hanya datang melalui Nanga Bayan, juga Desa Semare, Sungai Kelik. Sebagian besar yang melarikan diri secara bergerombol datang dari satu daerah. Yang sering menolong adalah TNI. Kalau sudah begitu, mereka disuruh apa pun mau. Yang penting bisa makan.

Kalau dari desa, pengungsi biasanya dibawa ke kecamatan. Untuk ke Pontianak, minimal butuh uang sekitar Rp 500 ribu. Mereka biasanya mencari sendiri dengan bekerja serabutan. Di Nanga Bayan ada TKI yang pernah diusir, kemudian kawin dan menentap hingga sekarang.

Desain Pembangunan Perbatasan
Karut marut pembangunan perbatasan tak lepas dari buruknya sistem pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Kondisi itu membuat pembangunan perbatasan semakin terabaikan.

Kawasan perbatasan di Kalbar sangat spesifik dibandingkan perbatasan lain. Kalimantan Timur juga spesifik. Sebab, perbatasan di kedua wilayah tersebut, berhadapan dengan negara lebih maju, Malaysia. Sehinga harus ada penanganan secara lebih.

“Kalbar satu-satunya perbatasan paling maju di Indonesia,” kata Manto Saidi, Kabid Kerja Sama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Provinsi Kalbar. Di tingkat pemerintah pusat, pembangunan kawasan perbatasan diurus Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP). Anggotanya dari 17 Kementerian. Ketuanya Menteri Dalam Negeri. BNPP bekerja secara terpadu dan membuat grand design terhadap permasalahan perbatasan di Indonesia.

Berdasarkan grand desain, BNPP menetapkan beberapa metode pendekatan penanganan perbatasan. Mulai dari tahapan penentuan patok batas, hingga managemen perbatasan. Lalu menerjemahkan dan membuat dua strategi penanganan. Pertama, internal Indonesia, termasuk internal di Kalimantan Barat. Kedua, strategi penanganan mulai dari patok batas hingga ke luar wilayah RI. Karenanya, mesti melakukan komunikasi intensif dan perundingan internasional dengan Malaysia. “Untuk menjawab segala permasalahan yang ada,” kata Manto.

Pembenahan internal ke dalam, selama ini sudah dilakukan kementerian dan dinas. Namun, karena tidak ada koordinator yang spesifik dan fokus, hingga masalah perbatasan seolah-olah terlupakan.

Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setiap tahun mengeluarkan dana ke kawasan perbatasan. Tapi PU kucurkan dana ke tempat lain juga. Sehingga seolah perbatasan dianggap ditinggalkan. Padahal, PU sebenarnya memberikan dana yang sama porsinya dengan daerah lain. Bila PU memberikan kucuran dana ke perbatasan sebanyak Rp 100 miliar, itu ibarat mengucurkan satu ember air ke gurun pasir. Padahal, kalau Rp 1 miliar dikucurkan di Kota Pontianak misalnya, akan terlihat dampaknya.

Hal itu bukan karena Pontianak lebih sempit wilayahnya, tapi karena ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan sedemikian jauh. Sehingga dengan porsi yang sama, kawasan perbatasan tidak sama dengan kucuran dana seperti itu. “Harus ada political will di perbatasan,” kata Manto.

Padahal itikad baik tersebut baru tahun ini terlaksana. Para pejabat di BNPP baru dilantik pada April 2011. Mereka terdiri dari orang-orang cerdas dari berbagai disiplin ilmu dan departemen.
Orang pusat dari berbagai departemen minta masukan dari berbagai pihak, dan diterjemahkan dalam kontek Kalbar. Grand desain baru ada tahun 2011. Konsep itu belum tersosialisasi ke media. Salah satu konsep priority by location atau prioritas berdasarkan lokasi.

Artinya, dengan dana terbatas, pembangunan perbatasan harus fokus pada titik tertentu saja. Tidak bisa sama rata seperti sekarang ini. Ada lima lokasi prioritas mewakili satu kabupaten. Pertimbangan lokasi prioritas, karena itu kawasan lain terpaksa dikorbankan demi satu lokasi prioritas tersebut.

Lokasi prioritas mengacu pada keputusan pemerintah, dan mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat Kebijakan Stategis Nasional (PKSN). Di Kalbar ada lima PKSN. Yaitu, Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang. Entikong di Kabupaten Sanggau. Jasa di Kabupaten Sintang. Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemprov Kalimantan Barat menetapkan lima BKSN sebagai wilayah Border Development Centre (BDC). Pemerintah pusat menyebutnya PKSN. Dalam menetapkan prioritas lokasi di Kabupaten Sambas, ada perbedaan dengan PKSN dan BDC. PKSN seharusnya menetapkan di Sajingan Besar. Setelah menimbang potensi ekonomi dan konflik antarnegara, BNPP menetapkan Paloh dibuka pada 2011.

Di Paloh ada dua kemungkin konflik internasional yang terjadi di darat dan laut. Di darat, terjadi di Camar Bulan. Ada patok yang sudah ditetapkan dua negara, akan merugikan Indonesia. Kerugiannya ada puluhan ribu hektar. Ada juga pengembangan gas natuna.
Konflik laut terjadi di Gosong Niger.

“Kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, kuatir terjadi seperti di Ambalat, Kaltim,” kata Manto.

Dari lima PLB yang direncanakan, baru selesai secara fisik dan SDM adalah tiga PLB. Yaitu, di Entikong, Aruk dan Nangan Badau. Dua lainya, Jagoi Babang dan Jasa, masih memerlukan satu tahapan penting, penetapan zero point atau titik nol. Dalam perspektif awam, titik nol adalah titik batas. Titik nol sebenarnya untuk menyepakati pertemuan dua jalan raya antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa persetujuan dari dua negara, hal itu belum bisa dilaksanakan.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan PLB di Jagoi Babang. Padahal kedua negara belum menyepakati titik nol. Dia melakukannya berdasarkan aspirasi masyarakat Jagoi Babang sebagai lintasan resmi. Tahapan resmi suatu daerah bisa dijadikan pusat lintas batas, bila sudah ada penempatan petugas, tempat dan keputusan dua negara menjadikan sebagai PLB internasional.

Kalimantan Barat punya 16 PLB tradisional. Orang bisa masuk dalam radius 5 km dari kota yang disebutkan, tanpa menggunakan paspor. Orang menyebut PLB tradisonal sebagai jalan tikus, setapak, pintas atau pendekat. Sebenarnya ada sekitar 52 jalan pendekat. Tapi kedua negara tidak menyepakati semua jalan. Dulu, hanya 10 jalan yang disetujui.

Dari 16 PLB tradisional, lima akan ditingkatkan statusnya menja di PLB Internasional.
Malaysia belum berencana membuat lima PLB Internasional. Yang terlihat baru empat. Tiga sudah diimplementasikan. Yaitu, Aruk, Entikong dan Badau. Sudah ada perjanjian. Jagoi Babang sebatas informal. Jasa belum ada pembicaraan. Malaysia belum berencana. Infrastruktur Jasa belum jauh ketinggalan.

“Malaysia belum merencanakan membuka PLB di Jasa, karena infrastrukturnya belum siap,” kata Manto.

Dari lima PLB, Jasa paling tidak siap dari segi infrastruktur. Jasa ke calon lintas batas di Sungai Kelik belum ada jalan. Hanya bisa jalan kaki. Itu pun melewati kawasan hutan lindung. Ini juga menjustifikasi, kenapa pemerintah belum bisa membangun ruas jalan di sana. Secara teoritis bisa membangun jalan. Namun prosedurnya luar biasa rumit, sehingga sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Yang harus dilakukan, pemerintah melalui Kementerian PU harus menetapkan status jalan tersebut. Menteri bisa menetapkan apa pun status jalan tersebut. Tapi karena jalan itu kondisinya masih nol, perlu dana besar. Sementara APBD Kalimantan Barat sulit melakukannya.

Membuat jalan raya perbatasan bertaraf internasional butuh dana Rp 6,5 miliar setiap kilometer. Selama ini, dari berbagai proposal yang pernah diajukan PU, pembangunan jalan hanya Rp 3,5 miliar setiap kilometer. Dengan usulan Rp 3,5 miliar pun pemerintah pusat jarang setuju. Kebijakan pemerintah saat ini, lebih menekankan pada panjang jalan daripada kualitas.

Untuk mensiasati pembangunan jalan, ada beberapa hal bisa dilakukan. Misalnya dengan menggandeng pihak ketiga. Pemerintah memberikan konsesi HPH atau perkebunan. Sebagai imbalannya, perusahaan swasta itu harus membangun jalan.

Cara lain, pemerintah provinsi dan kabupaten mengandeng pihak asing. Pemprov Kalimantan Barat pernah memancing dana asing. Misalnya dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asean Development Bank (ADB). Contoh dana ADB yang masuk ke perbaikan jalan misalnya, jalan Simpang Tayan dan Simpang Sosok. Juga jalan dari Simpang Tanjung ke Entikong. Jalan di Sebangkau ke Aruk di Sambas. Serta jalan dari Putussibau ke Nanga Badau.

Sekarang ini, cara memperoleh dana pembangunan dengan melobi ke pusat atau kementerian di Jakarta. Sehingga dana bisa masuk ke daerah. Ketika pemerintah pusat melalui kementerian tidak mau mengucurkan dana, daerah tidak bisa memaksakan kehendak.

Sistem dan melanisme di pemerintahan, turut membuat rancu pembangunan perbatasan. Selama ini, struktur organisasi pemerintahan dibagi secara regional dan sektoral. Karenanya ada departemen, dinas dan badan di provinsi. Ada fungsi bidang ekonomi, PU, pemberdayaan dan lainnya.

Nah, ketika badan perbatasan dibuat tidak berdasarkan fungsi tersebut. Tapi dibentuk berdasarkan fungsi kawasan. Yang namanya kawasan perbatasan, semua departemen, dinas, badan masuk semua fungsinya ke perbatasan. BNPP menangani kawasan yang fungsinya sektoral. Ketika hendak menangani fungsi sektoral tersebut, orang di dinas provinsi ada yang keberatan.

Hal itu membuat dilematis. Sebab tidak diizinkan terjun langsung. Padahal kalau tidak mengerjakan itu, instansi lain tidak menggarapnya. Akhirnya terlantar lagi. “Ini mengenai mekanisme pemerintahan yang perlu dikoreksi, “ kata Manto.

Menurutnya, BNPP harus diberi kewenangan atau intervensi terhadap pekerjaan sektoral yang terabaikan. Kalau tidak terabaikan, BNPP tidak perlu masuk. Karena itu urusan dinas.

Pemerintah mesti bergerak sesuai dengan grand desain yang dibuat, dan tidak terdistorsi kepentingan politik. Political will harus sesuai perencanaan. Tidak boleh terdistorsi kepentingan politik. “Sesungguhnya kawasan perbatasan masih punya masa depan,” kata Manto.

Minsen, Ketua DPRD Kalimantan Barat mengatakan, kondisi di perbatasan tak beda jauh dengan wilayah pedalaman Kalimantan pada umumnya. Ada skala prioritas dalam pembangunan. Skala prioritas itu yang mesti dibenahi. “Pemerintah provinsi dan dewan sudah berusaha mengalokasikan dana ke sana,” kata Minsen.

Saling tuding dana pembangunan perbatasan terjadi antara Gubernur Cornelis dan Bupati Sintang, Milton Crosby. Saat keduanya kampanye untuk pemilihan bupati Sintang, tahun 2010, Cornelis menjanjikan dana Rp 25 miliar bagi pembangunan jalan di perbatasan.

“Saat kampanye ada janjikan bantuan pembangunan jalan Rp 25 miliar,” kata Widianto.

Pemerintah terlalu banyak berjanji membangun jalan. Tahun 2008, pemerintah berjanji membangun jalan dari Senaning ke Nanga Bayan. Panjang jalan itu 5,900 meter dari dusun Sebujan. Tapi jalan tak dibangun. Tahun 2008, pemerintah juga berjanji membangun jalan dari Dusun Semujan ke Sungai Kelik. “Ketika warga menanyakan kepada bupati, dananya untuk daerah lain,” kata Widianto.

Tahun 2009, Pemda Sintang menjanjikan lagi, tapi tak jadi. Tahun 2010, saat kampanye juga dijanjikan, tapi tak jadi. Tahun 2011, wakil bupati berjanji akan menembuskan jalan dari Sungai Kelik ke Semujan. Panjang jalan itu sekitar 6 km. Pembangunan jalan itu butuh dana sekitar Rp 700 juta. Jalan itu belum ada jalur.

“Kita merasa terisolir dan kita tak pernah dikunjungi. Masyarakat mengancam tidak akan memilih dalam pemilihan apa pun,” kata Widianto.

Tahun 2011, pemerintah pusat kembali memberikan dana bagi pembangunan jalan di perbatasan. Besarnya, Rp 19 miliar. “Sekarang sedang tender,” kata Cornelis, ditemui saat pelantikan Eselon II. Mengenai dana Rp 25 miliar bagi jalan perbatasan pada 2010, Cornelis minta bupati Sintang, Milton Crosby untuk menjelaskannya.

Dalam suatu konferensi pers, Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan bahwa, pembangunan perbatasan tanggung jawab semua pihak. Tidak boleh saling menyalahkan. Ia berkata, pemerintah pusat telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pembangunan Kecamatan Ketungau Hulu dan Tengah sebesar Rp 7 miliar. Khusus Ketungau Hulu yang menjadi prioritas berdasarkan lokasi, pemerintah pusat telah memberi bantuan Rp 5 miliar.
Saat ini, APBD Sintang setiap tahun sebesar Rp 700 miliar. Dana itu yang bisa dilakukan untuk pembangunan fisik hanya Rp 250 miliar.

Milton menjelaskan, dana tahun 2010 jumlahnya Rp 15 miliar. Dana itu merupakan dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Dana digunakan bagi pembangunan semua kecamatan di Sintang.

“Bukan khusus bagi pembangunan jalan di perbatasan,” kata Milton.

Tak beda jauh dengan Sintang, Kabupetan Sambas juga alami hal sama. Yoelyanto, Kasubid Bina Marga Pengairan, Energi Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Sambas mengatakan, Sambas hanya punya Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 700 miliar untuk 183 desa.

“Karena itu pembangunan jalan dan infrastruktur di Sambas sangat minim,” kata Yoelyanto. Jalan masih banyak terbuat dari semen dan tanah. Di Selakau dan Galing malah masih terisolasi.

Khusus kawasan Temajo yang merupakan wilayah strategis dari segi pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat sebenarnya sudah merencanakan pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 966 km. Jalan itu membentang sepanjang perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Mulai dari Temajo dan Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Entikong dan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau. Senaning di Kabupaten Sintang. Putussibau dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan jalan itu diperkirakan butuh dana sekitar Rp 5,6 trilyun.

Dalam setiap Musrembang Nasional hal itu selalu diajukan. Tapi daerah hanya mengusulkan. Pemerintah pusat yang punya dana dan merealisasikannya. “Kami inginkan realisasinya 2012,” kata Yoelyanto.

Tujuan pembangunan jalan tak hanya memperlancar berbagai aktivitas ekonomi warga. Pembangunan jalan turut menjaga perbatasan dan keamanan negara. Marwah negara tentu saja menjaga keamanan. Pembangunan jalan juga membuka keterisolasian dan meningkatkan sarana dan prasarana.

“Dengan adanya jalan bisa meningkatkan ekonomi warga,” kata Yoelyanto.

Manto Saidi menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) di provinsi sudah setuju. Tapi, pemerintah pusat masih ada yang setuju dan tidak.

Jalan paralel sepanjang perbatasan diidentifikasi dari ratusan status jalan. Ada yang berstaus jalan AMD, jalan sawit, jalan kabupaten dan lainnya, sehingga menjadi jalan paralel perbatasan. Kapan mulai dibangun?

“Waallahu alam,” kata Manto.

Pembangunan perbatasan merupakan hal yang harus dilakukan. Selain meningkatkan pembangunan ekonomi warga, tentu menjaga ke-Indonesiaan warga yang mendiami perbatasan.***

Dimuat secara berseri di Voice of Human Right (VHR), dari tanggal 16 Agustus-16 September 2011.

Penambang Emas Liar di Singkawang

2011-05-23T18:53:00.000-07:00

Oleh: Muhlis Suhaeri

Petaka di Tambang Emas Terbuka
Anda mungkin tak pernah menyangka, perhiasan emas yang Anda kenakan, hasil jerih payah sekelompok orang yang mempertaruhkan nyawa, demi butiran-butiran pasir mengandung biji emas.

Suatu siang di tanah lapang seukuran 30 hektare di Jembatan 25, Sagatani, Singkawang selatan, Kalimantan Barat. Sekitar 90 orang mengerumuni 48 set mesin penyedot dan penyemprot air. Mereka berkerumun dan berjejal dalam lubang berkedalaman 25 meter. Suara mesin saling beradu, membelah udara di tanah lapang tersebut.

Beberapa orang mengawasi dari atas. Tugasnya, melihat dan mengawasi tanah bagian atas. Bila ada rekahan atau dianggap labil, mereka memberitahu para pekerja di bawah. Mereka para penambang emas atau pekerja dompeng. Dompeng berasal dari kata Dong Feng. Itu merek mesin penambangan emas dari Tiongkok.

Tiba-tiba, tanah bagian atas runtuh. Batuan dan tanah meluncur. Penjaga tanah bagian atas ikut terjatuh. Dia jaga di depan, tanah yang retak dan runtuh pada bagian belakang. Dia ikut jatuh ke bawah. Namun, tak terkubur tanah.

Para penambang tak sempat berkelit. Seluruh mesin tertimbun. Para penambang tertimbun juga. Tapi tak sampai fatal. Kecuali Alex dari Sepauk, Sambas. Tubuh bagian pinggang hingga kaki terjepit dua batu besar.

Penambang segera bergerak. Mereka berusaha menggeser batu yang menjepit Alex. Namun, batu tak bergeser. Longsoran tanah terus bergerak. Batu memilin tubuh Alex. Penambang mengganjal batu dengan balok kayu. Tapi, kayu pengganjal pecah dan hancur. Tubuh Alex semakin tercepit. Tangannya mulai dingin. Suara Alex mulai terdengar sayup. Teriakan tolong tak sanggup ia ucapkan lagi. Setelah mengerang selama 30 menit, suara Alex tak terdengar lagi. Dia tewas.

Iwan Suaidi (32) tepat berada di samping Alex, ketika peristiwa terjadi. Selama evakuasi, ia terus memegang tangan Alex, hingga tangan itu terasa dingin sekali.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.00. Tubuh Alex bisa dievakuasi sekitar pukul 23. Evakuasi dilakukan dengan menyedot tanah tempat batu menjepit tubuh Alex. Mereka mengerahkan mesin untuk mengikis tanah di sekitar batu. Setelah tanah terkikis, batu bergeser dengan sendirinya.

Alex anak buah Oyo. Oyo bertanggung jawab, dan membiayai pengiriman jenazah hingga pemakaman. Juga memberi santunan pada keluarga Alex. Akibat peristiwa itu, Oyo bangkrut dan kehabisan modal. Runtuhnya tanah tambang bukan kali itu saja. Sudah beberapa kali terjadi. Penyebabnya?

“Pekerja memaksakan diri,” kata Iwan. Semakin pekerja mengeruk, kondisi tanah bagian atas akan semakin labil dan turun.

Kerja tambang emas terbuka berisiko tertimbun tanah longsor. Tapi, mereka tak takut kerja lagi. Di Lapangan Tembak dan Kopak, Singkawang selatan, masih ada penambangan emas sistem terbuka. Bulan lalu, ada lima orang tertimbun tanah. “Begitu ada kejadian, mereka kompak dan menutup semua informasi dari media massa,” kata Iwan.

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Singkawang, tak lepas dari sejarah Monterado sebagai pusat penambangan emas pada abad ke 18. Mary Sommers Heidhues dalam bukunya berjudul “Goldiggers, Farmers and Traders in the ”Chinese Districts” of West Kalimantan”, menulis bahawa kerajaan Sambas mendatangkan para pekerja dari Tiongkok, demi kebutuhan pertambangan mereka. Monterado pusat pertambangan emas saat itu.

Sebelum kedatangan orang Tionghoa, orang Melayu dan Dayak sudah menambang. Namun, metode orang Tionghoa lebih efisien. Teknologi pertambangan dan organisasi pekerja, menghasilkan emas lebih banyak dari penambangan dengan metode tak beraturan. Penambang lokal menambang ketika kerja pertanian, penangkapan ikan, perburuan, dan pengumpulan hasil hutan, tidak mereka lakukan.

Penambangan emas tak bisa lepas dari kongsi. Itu semacam kehidupan bersama para penambang. Tak hanya pertambangan, kongsi punya struktur organisasi rapi yang berfungsi mengatur perdagangan, jalur logistik, pajak, cukai, hukum, mendirikan sekolah, ritual keagamaan, sosial, dan kesejahteraan umum.

Pertambangan semakin surut seiring berkurangnya kandungan emas, perang antar kongsi dan pemerintah kolonial. Seperti sejarah yang terulang, PETI yang terjadi sekarang ini, juga memiliki kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan hirarki tersendiri.

Lokasi itu lama tak dikerjakan. Pada 1990, sebuah perusahaan besar bernama PT Monterado Mas Mining mendapatkan Kontrak Karya (KK) di sekitar Monterado dan Samalantan. Sebelum pemekaran, Monterado dan Samalantan termasuk Kabupaten Sambas.

Data Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kabupaten Bengkayang, menyebutkan, daerah itu memiliki kandungan emas alluvial dengan sumber daya terukur 35.000.000 meter kubik, kadar Au 169 mgr per meter kubik atau 0,005 oz Au setiap meter kubik.

PT Monterado Mas Mining menggunakan sistem pertambangan modern. Ada kapal keruk (bucket wheel suction dregde) di sepanjang sungai yang menjadi areal penambangan. Ada dua kapal. Kesulitan biaya operasional menyebabkan perusahaan hanya mengoperasikan satu kapal saja. Pekerjanya sebagian besar dari Australia dan Belanda. Jarang menggunakan warga lokal.

Merasa tak dilibatkan, warga sekitar ikut menambang di daerah sekitar Kontrak Karya.

“Daripada kami hanya menonton, lebih baik ikut menambang emas,” kata Iwan.

Banyak warga menambang di sekitar areal tersebut. Warga menggunakan mesin kecil. Perusahaan tak mengizinkan. “Yang kerja jauh dari lokasi penambangan pun tetap digusur,” kata Iwan.

Meski tergusur jumlah penambang makin banyak. Hubungan perusahaan dan penambang mulai tegang.

Mantan anggota DPRD Provinsi 2004-2009, Kenny Kumala menyatakan, saat itu sudah ada usaha mempertemukan pihak perusahaan dan penambang. Ada negosiasi, agar perusahaan memberi izin warga sekitar ikut menambang. Tujuannya, menghindari konflik. Perusahaan setuju rencana tersebut. Saat mengajukan rencana ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, pemerintah tak setuju. Alasannya, kalau menyetujui izin tersebut, daerah lain akan mengajukan izin yang sama.

Terjadi pergantian manager. Dari orang sipil ke mantan tentara. Perusahaan makin garang terhadap warga. “Mereka main sikut, karena merasa punya hak,” kata Kenny.

Perusahaan mengadakan operasi besar-besaran, untuk mengusir warga dari lokasi penambangan. Bahkan, dalam suatu operasi, perusahaan mengerahkan tujuh helikopter. Sekitar 90 orang ditangkap. Banyak yang dipukuli dan terluka. Dua orang ditetapkan sebagai pesakitan. Namanya, Markus dan Can-can. Keduanya mendekam dua tahun di penjara.

“Dulu kejam. Kita lari saja akan ditembak,” kata Iwan.

Seminggu pascaoperasi, Mei 1996, sekitar 3.000 warga marah dan menyerbu areal penambangan di Samalantan. Terjadi bentrokan. Akhirnya tambang ditutup. Pemerintah pusat juga mencabut sepihak izin Kontrak Karya PT Monterado Mas Mining.

Warga menambang emas di bekas lokasi penambangan PT Monterado Mas Mining. Tetap ada operasi rutin dari aparat. Namun tidak terlalu kejam. Setelah operasi, masyarakat kembali lagi ke areal itu. “Sekitar 70 persen warga di Sagatani, menggantungkan hidupnya dari kerja tambang. Tak ada usaha lain,” kata Iwan.

Sistem kerja di Penambangan Emas
Lokasi penambangan di Sungai Enau, Sagatani, Singkawang selatan, termasuk baru. Perjalanan ke Sagatani bisa ditempuh dengan kendaraan dari Kota Singkawang. Lalu, perjalanan harus menggunakan perahu klotok. Sebuah perahu kayu bermesin 3,5 PK. Butuh waktu 45 menit hingga satu jam.

Penambang membangun base camp di sepanjang aliran Sungai Enau. Sungai mengalir menuju Sungai Raya di Kabupaten Bengkayang. Ada sebuah gunung. Warga menyebutnya Gunung Enau. Sebab di gunung tersebut banyak tumbuh pohon enau.

Setiap bos tambang punya kamp bagi tempat tinggal anak buahnya. Kamp terdiri dari empat hingga lima orang. Bisa saja lebih. Tiap kamp ada tukang masak. Kamp terbuat dari kayu yang disusun sebagai gubuk sederhana. Atap terbuat dari terpal. Ada juga yang bangun kamp dari kayu.

Air Sungai Enau berwarna kecoklatan. Keruh dan kotor. Para penambang mandi, mencuci baju, piring dan pakaian di sungai. Bahkan, ada yang bawa istri dan anak di penambangan. Istri bagian memasak bagi para pekerja tambang yang menjadi anak buahnya.

Ada tiga pemilik lokasi di Sagatani. Mereka adalah, Aweng, Herman dan Jamri. Lokasi itu dibuka dua tahun lalu. Sebelumnya berupa hutan. Aweng yang pertama menambang dan membuka jalur itu. Saat ia dan pekerjanya dapat emas banyak dari lokasi tersebut, orang langsung ikut menambang di sana.

Lokasi Aweng sekitar 20 hektar. Yang baru dikerjakan sekitar 5-6 hektare. Satu lokasi biasanya sanggup dikerjakan dua tahun. Tapi, tergantung kondisi juga. Kalau kandungan emasnya masih banyak, para penambang tetap berada di lokasi tersebut.

Kini, Aweng tak lagi menambang secara langsung. Tinggal duduk saja, ia menerima setoran sewa lokasi dari para penambang lainnya. Besarnya Rp 3 juta sebulan. Ada sekitar 40 set mesin di lokasi Aweng. Jadi, sebulan Aweng dapat uang Rp 120 juta dari sewa lahan.

Aweng tak pandai simpan uang. Sebagian besar uangnya habis untuk bersenang-senang. Tapi, Aweng punya jiwa sosial tinggi. Ia berikan sebagian uangnya untuk kas Desa Sagatani. Uang itu digunakan bila ada warga tertimpa musibah.

Di kampung bila ada yang sakit atau meninggal, Aweng yang pertama kali datang. Bila Aweng kumpul dengan bos penambang, dan dilihatnya orang itu berwajah muram, ia tak segan membantu dan memberikan hutang. Bila jumlahnya sedikit, misalnya satu juta, ia akan sumbang uang itu.

Pemilik lokasi lainnya bernama Herman. Di lokasinya ada 20 set mesin tambang. Sewanya Rp 3 juta per bulan. Pemilik lokasi lainnya bernama Jamri. Namun, lokasi tersebut belum dikerjakan.

Biasanya, ketika pertama membuka tambang, mereka hanya mengandalkan perasaan saja. Salah satu ciri daerah memiliki kandungan emas, dilihat dari pohon yang tumbuh di atasnya. Pohon itu misalnya, pohon kayu terentang, rasau, kayu uba dan lainnya. Bila pohon menjadi kerdil, biasanya ada kandungan emasnya.

“Kalau lihat ciri-ciri itu, kita berani buka lokasi,” kata Iwan (32).

Iwan salah satu bos pekerja tambang. Ia menyewa lokasi milik Aweng 10 hektare. Lokasi itu disewakan lagi pada penambang lain. Dia juga mengirim berbagai keperluan sehari-hari para bos pekerja tambang di Sagatani. Mulai dari kebutuhan beras, minyak, lauk-pauk dan lainnya. Ia sudah bekerja tambang sejak umur 13 tahun.

Bila lokasi yang dibuka menghasilkan emas, penambang akan melebarkan tambang di daerah itu. Tapi, kalau lokasi tak bagus, lebih baik ditutup saja. Hasilnya tetap dapat, tapi kurang memuaskan.

Modal awal membuka tambang sekitar Rp 40 juta. “Uang itu belum tentu berhasil. Hanya menjanjikan,” kata Iwan.

Kerja tambang butuh mesin penghisap dan pemompa air berkekuatan 30 PK. Paralon 12 inchi untuk ditancapkan ke dalam tanah. Paralon itu disambung sebanyak lima batang. Paralon tipis untuk mengalirkan air ke penampungan. Drum pelampung. Tali temali. Kayu-kayu keras sebagai penopang mesin dan tiang pemancang. Kayu penampung lumpur, biasa disebut kiyan atau biduk. Dan, karpet penyaring air dan lumpur.

PETI di Sagatani menggunakan sistem tambang semi modern, karena menggunakan mesin. Ada tiga sistem digunakan. Sistem pancang, turbo dan bor.

Sistem pancang hanya menghisap. Di bawahnya harus ada air. Sistem pancang butuh empat hingga lima pekerja. Sistem kerjanya, menancapkan paralon 12 inchi yang depannya sudah diberi mata besi ke dasar tanah. Ada empat orang yang menancapkan. Caranya, paralon diikat dengan batang kayu. Batang itu diinjak beramai-ramai. Sehingga paralon turun dan menancap lebih dalam.

Saat ditancapkan, kepala rombongan yang berfungsi sebagai stir, harus dapat memperkirakan lumpur dan pasir yang masuk. Pemegang stir adalah captain atau kepala rombongan. Stir berfungsi mengangkat paralon yang tertancap ke dasar tanah, dengan menggulung tali yang terikat pada pemutar dan ujung paralon. Kalau pandai memainkan stir, bagian menancap akan lebih enak kerjanya. Pemegang stir harus tahu, apakah sedotan berisi pasir saja atau pasir yang sudah bercampur emas.

Salah satu cirinya, kalau suara mesin berat, stir harus diangkat. Begitu juga kalau stirnya tipis, paralon harus ditancapkan lagi ke bawah. Semakin lihai pemegang stir, pekerja yang menancapkan paralon, akan semakin enak kerjanya.

Dalam sistem pancang, pekerja berpengalaman akan tahu, paralon yang ditancapkan kena batu atau kayu. Sehingga mengalihkan pengeboran ke tempat lain. Kalau pekerja tidak pengalaman, akan terus menancapkan paralon. Hasilnya, paralon patah. Sistem pancang lebih bagus hasilnya, karena pasir dari atas hingga ke bawah diambil semua.

Sistem turbo pakai dua mesin 30-36 PK. Satu untuk pengantar, menggunakan pipa samping untuk menembak tanah. Satu mesin untuk menghisap. Cara kerjanya, paralon 12 inchi ditancapkan ke dasar tanah. Di samping paralon besar, terikat lima paralon keci-kecil yang berfungsi menembakkan air. Sehingga paralon besar lebih mudah ditancapkan ke bawah.

Sistem turbo pekerjanya minimal delapan hingga sembilan orang. Turbo bisa kerja di atas bukit.

Paralon besar berfungsi menghisap air dan pasir bercampur emas. Sistem turbo hanya tanah bagian atas saja yang diambil. Tanah di sekitarnya bisa runtuh. Tanah amblas bisa menjepit paralon. Ketika mencabut paralon itulah, sering terjadi kecelakaan. Misalnya, kayu penopang tak sanggup menahan beban dan kuatnya cepitan. Yang berimbas pada patahnya kayu. Patahan tersebut rawan mengenai kepala atau tubuh penambang. Sistem turbo paling sulit kerjanya.

Sistem bor dengan cara memasang tabung 12 inchi. Di dalam tabung dibor dengan besi khusus. Setelah itu air di dalam tabung dihisap dengan mesin penyedot. Sistem ini bisa dikerjakan dua orang saja.

Untuk menembus emas, biasanya pada kedalaman 20-22 meter. Butuh lima paralon. Di antara paralon pertama, ada spriral penyambung. Fungsinya, agar paralon tidak gampang patah. Juga ada tali pengikat, agar paralon bisa ditarik ke atas. Masalah muncul bila batang paralon patah atau tercepit. Cara mengatasinya, tali pengikat paralon diputus dan ganti paralon baru.

Butuh Rp 350 ribu untuk membeli paralon baru. Kalau spiral yang terjepit, butuh uang Rp 3,5-4 juta. Terjepitnya paralon atau spiral, biasanya pada kedalaman 22 meter. Kalau yang menjepit pasir, bisa ditarik. Namun, kalau yang menjepit kayu, susah menarik paralonnya. Mau tak mau, harus memutus tali di paralon. Dan, mengulangi pemancangan paralon dari awal.

Cara mengebor pakai paralon tebal 12 inchi yang ujungnya diberi mata dari besi. Paralon terikat dan tersambung dengan batang kayu keras yang disambung. Beberapa orang menginjak kayu yang telah diikatkan ke paralon, agar paralon menancap lebih dalam. Setelah itu ditarik dengan tuas yang diikat dengan tali. Fungsinya mengangkat paralon ke atas. Namanya stir. Cara mengerakkannya dengan kaki. Kalau tak hati-hati, tuas besi akan menghantam tulang kering si penginjak.

Bila paralon sudah pada kedalaman 20-22 meter, akan menembus gumpalan tanah liat atau tanah alluvial. Warga menyebutnya tanah kung. Paralon tak boleh ditembuskan lagi. Di bawah tanah kung terdapat banyi. Yang merupakan pasir bercampur emas.

Lumpur yang tersedot ditampung di kiyan atau biduk. Di atas kiyan ada karpet yang berfungsi menahan emas, agar tidak terbawa dengan hasil semburan lainnya. Kiyan biasanya terdiri dari dua tingkat.

Setelah itu penambang mencuci karpet dalam drum penampung. Butiran pasir berwarna keputihan, selanjutnya didulang. Pendulangan sangat berisiko. Butiran emas di pasir bisa menyatu, setelah ditetesi air raksa. Praktik ini membahayakan lingkungan. Sebab, air raksa mencemari air sungai. Emas yang mengumpul, dibakar agar padat.

Di antara para penambang emas di lokasi, ada para pendulang emas liar. Mereka mengais emas dari karpet para penambang emas, setelah karpet itu dicuci. Juga mendulang dari air yang sudah disaring dari kiyan. Kerja mereka tak berisiko. Setiap hari minimal bisa satu hingga dua gram emas.

Agus Supriadi (14), selalu datang ke lokasi setiap sore. Ia menghamparkan karpet di bawah kiyan, untuk menampung air bercampur pasir yang jatuh ke tanah. Juga, mendulang air di sekitar kiyan. Agus menjual hasil emasnya pada pengepul atau bos tambang.

Agus tak muluk-muluk bercita-cita. Ia ingin jadi bos tambang. Seperti, orang yang ia lihat dalam keseharian. Sudah setahun ia mengais pasir bercampur emas di Sagatani. Air raksa jadi bagian dari kehidupannya sehari-hari.

Kerja emas sangat berisiko. Tiga bulan tak menghasilkan, akan bangkrut, karena biaya dompeng besar. Satu set mesin butuh dana sekitar Rp 500 ribu, untuk operasional dan logistik bagi para pekerja. Mulai dari beras, lauk pauk, rokok, dan lainnya. Solar minimal 40 liter sehari.

Iwan mengakui, kerja tambang risikonya besar. Tenaga dan uang yang dikeluarkan, terkadang tak sepadan dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kerja tambang merusak lingkungan. Lalu, kenapa masih dilakukan?

“Kita tahu ini merusak lingkungan. Tapi, pemerintah kurang memberikan lapangan pekerjaan bagi warga,” kata Iwan.

Kehidupan para penambang ibarat sebuah ironi besar. Di antara ketidakpastian terhadap hasil tambang, mereka terus memburu emas di perut bumi. Pada sisi lain, mereka terus diburu aparat, yang selalu menagih dan minta jatah upeti setiap bulannya.

Migrasi Penambang Emas
Hampir tak ada wilayah di Kalbar terbebas dari penambangan emas. Mulai dari ujung perbatasan bagian barat hingga ke timur. Termasuk wilayah-wilayah pedalaman. Puluhan sungai besar jadi pusat aktivitas Penambangan Emas Tanpa izin (PETI). Kondisi itu menyebabkan migrasi para penambang emas, sangat dinamis.

Para penambang emas di Sagatani, Singkawang, 80 persen dari Sintang. Mereka datang secara rombongan. “Biasanya dicari yang mau kerja dan tahan lama. Kerja ini berat. Jangan sampai 2-3 hari minta pulang,” kata Anton (30). Pekerja yang dicari biasanya yang lincah dan rajin.

Anton bos pekerja tambang emas di Sagatani. Ia punya dua set mesin dan sepuluh anak buah. Cara mencari penambang, melalui koordinator atau kepala rombongan. Karyawan yang sudah pernah kerja disuruh pulang, untuk mencari kawan-kawan mereka. Sebab, mereka sendiri yang tahu, dan bisa cocok dengan siapa. Kepala rombongan biasanya mencari pekerja.

“Kalau pekerja tidak bagus, kita tinggal menegur kepala rombongan,” kata Anton.

Kepala rombongan tak harus lama. Meski baru bekerja, kalau sudah lihai dan memimpin pekerja di lapangan, bisa dijadikan kepala rombongan.

Ketika cari pekerja, biasanya bos menangggung biaya transportasi calon pekerja. Berapa pun biaya akan ditanggung. Termasuk uang pinjaman bagi anak dan istri calon pekerja. Besarnya sekitar Rp 1-2 juta.

Ongkos transportasi besarnya Rp 500 ribu. Ongkos Singkawang-Sintang sekitar Rp 150 ribu. Dari Sintang ke kampung masing-masing, kadang satu hingga dua hari baru sampai. Kerjanya dengan sistem kontrak. Kalau kerja hingga satu bulan, ongkos kepulangan akan ditanggung bos. Bila tak sampai sebulan, pekerja tanggung sendiri ongkosnya.

Hubungan dan sistem kerja antara buruh dompeng dan bos tambang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Namun tak ada perjanjian tertulis. Buruh bisa pindah sewaktu-waktu ke bos lain. Begitu juga kalau bos tambang kehabisan modal, buruh bisa berhenti kerja kapan saja.

Struktur kerja di PETI ada beberapa tingkatan. Pertama, penambang atau pekerja di lokasi. Kedua, bos para penambang. Mereka juga pengumpul emas dari para pendulang liar. Ketiga, bos besar atau juragan emas yang membeli emas para bos tambang. Keempat, bos cetak atau yang menerima emas dari bos besar dan mencetak emas jadi batangan.

Kegiatan penambangan emas memiliki mata rantai tersendiri. Saling terkait dan sukar diputus. Seperti illegal logging, terorganisir. Kalaupun terazia aparat, paling para pekerja rendahan saja yang ditangkap. Sedangkan para bos tambang, seringkali tak terjamah. ”Karena biasanya selalu ada oknum dari pihak terkait yang turut terlibat,” kata Hendrikus Adam, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat.

Karenanya, tak heran bila setiap ada penertiban selalu sepi. Informasi telah bocor duluan. Mereka yang jadi bos tambang biasanya orang bermodal. Sebab, untuk membuka tambang emas, butuh biaya besar. Bos tambang juga punya hubungan baik dengan aparat, orang di pemerintahan, politikus serta para tokoh masyarakat lokal yang disegani.

”Tak tanggung, para bos tambang biasanya menyediakan jatah khusus atau upeti bagi aparat tersebut,” kata Adam.

Menurutnya, dalam berbagai momentum pesta demokrasi di tingkatan desa hingga kabupaten, biasanya terkait dengan kegiatan eksploitatif yang merusak lingkungan ini. Ada hubungan timbal balik yang diharapkan.

”Para bos tambang berharap usahanya aman dan dilindungi. Sementara figur yang mencalonkan diri dalam sebuah suksesi berharap, dapat dukungan agar bisa dipilih dan menang,” kata Adam.

Janji politik biasanya mampu membius warga. Hubungan antara para elit dengan kehadiran penambangan liar seperti ini memang sangat kompleks. Ibarat benang kusut yang sukar dibuktikan secara langsung. Hal itu bisa dilihat dari pola distribusi merkuri di Kalimantan Barat yang susah dideteksi hingga saat ini. Padahal semestinya gampang saja. Banyaknya operasi pengamanan yang dilakukan aparat keamanan namun selalu gagal, juga jadi indikasi adanya pihak di belakang.

Menurutnya, di berbagai lokasi aktivitas penambangan emas, biasanya selalu terkait dengan ”orang-orang penting” di sekitar wilayah tambang. Mereka memiliki andil besar mengenai boleh dan tidaknya tambang beroperasi. Umumnya juga melibatkan para bos dan pekerja dari luar sebagai pemilik mesin maupun pekerja. Sementara warga setempat kebanyakan jadi penonton. Kalau pun ada hanya sedikit yang terlibat. Warga tempatan biasanya lebih banyak melakukan aktivitas keseharian seperti menoreh, berladang dan mencari hasil hutan.

Adam memberikan beberapa contoh. Di Nguap, Kabupaten Landak, praktek penambangan emas di sepanjang tepian Sungai Belantian yang bermuara di Sungai Landak. Belasan tahun warga menggunakan air sungai yang keruh dan pekat untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK). Pihak aparat desa memiliki andil besar atas hal itu. Para penambang di tempat itu, sebagian besar dari Kabupaten Sekadau.

Di Kabupaten Mandor pun demikian. Aktivitas penambangan emas liar tak terkendali. Bahkan hingga menjorok ke pinggir makam. Kondisi itu tak teratasi pemerintah. Padahal jelas di depan mata. ”Para pelaku tak terjamah. Kalaupun pelaku tertangkap tangan, biasanya selalu berakhir damai,” kata Adam.

Di berbagai kawasan daerah aliran sungai (DAS) Kalimantan Barat, aktivitas penambangan turut berperan merusak lingkungan dan mencemari sungai. Padahal sungai merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga. Kondisi sungai yang tercemar limbah maupun merkuri menjadi fenomena yang begitu kompleks.

”Hal ini juga tidak lepas dari andil pemerintah dan aparat terkait, yang saat ini terkesan selalu kompromi dan terlibat kongkalikong,” kata Adam.

Pemerintah turut memperparah kondisi tersebut dengan membuka ruang lebih lebar. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalbar, hingga tahun 2009 pemerintah telah memberikan izin pertambangan lebih dari dua juta hektar. Angka itu diluar penambangan liar.

Persoalan penambangan yang dilakukan, sebenarnya bukan ansih untuk kepentingan warga miskin di sekitar lokasi pertambangan. Tetapi lebih pada kepentingan ekonomi antara pemodal dengan ’orang-orang penting’ tersebut. Faktanya, pekerja dan pemodal biasanya hanya segelintir berasal dari daerah tambang. Kalaupun mereka akhirnya terlibat, hal itu karena ’keterpaksaan’ dari pada jadi penonton.

”Fenomena ini membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif oleh multipihak,” kata Adam. Termasuk elemen masyarakat sipil di sekitar konsesi penambagan yang perlu dilibatkan. Upaya ini dapat dimotori oleh pihak terkait yang memiliki kewenangan, baik dalam upaya edukasi maupun penindakan langsung atau hukum.

Migrasi para penambang emas tak lepas dari hubungan di antara para bos tambang. Mereka biasanya duduk satu meja, dan berkumpul di rumah bos besar. Para bos tambang emas ini saling tukar informasi, daerah mana yang sedang ditemukan banyak emas. Dari informasi tersebut, mereka akan mengarahkan tujuan penambangan emas.

Begitu pun para pekerja emas. Saat dapat informasi dari rekannya, mereka segera menuju lokasi tersebut. “Biasanya kalau ada kabar di daerah itu banyak hasilkan emas, kita akan ke sana,” kata Snegar (17). Sejak lulus SMP, ia sudah kerja PETI.

Snegar dari Kabupaten Sintang. Lama perjalanan sehari semalam dari Singkawang ke Sintang naik bis. Untuk tiket perjalanan dan makan di jalan, butuh uang sekitar Rp 500 ribu. Begitu juga dengan Fransiskus Nanang Saputra (21). Tempat tinggalnya tak kalah jauh. Ia dari Serawai, Sintang. Butuh waktu sehari dua malam. Ia mesti melanjutkan perjalanan dengan speed boat. Bayarannya Rp 400 ribu. Sekali perjalanan, harus bawa uang Rp I juta.

Mereka pulang sebulan atau dua bulan sekali. Atau, tergantung hasil perolehan emas.

Migrasi para penambang tak lepas dari kerja emas yang cukup menjanjikan. Namun, uang terkadang menguap begitu saja. Seperti, kisah Adi S (25).

Adi baru kerja 10 hari di Sagatani. Hasilnya belum terlihat. Sebelumnya, ia kerja tambang emas di Indo Tani, Sandai, Kabupaten Ketapang. Ia tujuh tahun di sana. Kerja itu dilakoni setelah tak lulus sebuah SMA swasta di Pontianak.

Jalan menuju pertambangan sulit sekali. Jalan amblas sekitar 1-1,5 meter. Banyak truk terguling melewati jalan tersebut. Dari kota kabupaten naik ojek sekitar 12 jam. Ongkosnya Rp 250 ribu.

Penambang di Indo Tani jumlahnya ribuan. Ada sekitar 500-an set mesin. Satu set mesin sekitar 12 pekerja. Para penambang memiliki tukang masak setiap kamp. Sebab, mereka tak sempat lagi memasak.

Untuk air minum, para bos tambang biasanya pesan air galon. Terkadang, mereka juga pakai air hujan yang ditampung dalam drum. Setelah itu dimasak. Makan tiga kali sehari. Kadang ada lauknya kadang tidak. Energinya dari mana? “Ya, tak ada energinya,” kata Adi. Kadang lauknya telur atau ikan gaben sejenis tongkol.

Jam kerja di penambangan tak tentu. Kadang mulai kerja pukul 10 atau 11. Kerja selesai pukul 17 atau 18. Setelah itu, cuci baju, badan, dan mendulang emas. Selepas itu, emas dibakar dengan piring yang dibungkus sebuah kertas rokok. Lalu, emas dicor agar jadi padat.

Seminggu bisa dapat satu ons atau 100 gram, setiap pekerja. Satu gram emas seharga Rp 470 ribu. Kadar emasnya tinggi. Pembagian 50:50. Pekerja makan sendiri. Mereka hutang dulu ke bos tambang. Dengan sistem itu, pekerja bisa bebas makan apa saja. Tinggal pesan ke bos. Semua yang dibutuhkan pasti ada. Seandainya butuh makanan atau minuman apa, tinggal pesan ke bos. Setelah 15 hari hasil dihitung. Hasil itu dikurangi biaya makan.

“Kalau perbandingan 70:30, susah karena semua kebutuhan ditanggung bos,” kata Adi. Pekerja tidak bisa pesan sesuatu, sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kerja di Indo Tani lebih berat. Cara kerjanya melubangi rawa. Lubang ditembak dengan air penyemprot. Setelah itu, air disedot. Air di permukaan harus kering. Benda yang ada dibuang. Terkadang harus membongkar batu cadas. Bila tidak hati-hati, badan bisa tertimpa batu cadas.

Hasil menambang emas di Ketapang, jarang meleset. Di sini tak bisa tergambar, karena dalam air. Bayaran setiap 15 hari sekali. Tiap bayaran rata-rata dapat Rp 3 juta. Jumlah itu sudah bersih, setelah dipotong hutang uang makan pada bos.

Di Ketapang, ia bisa menghutang dulu pada kantin. Selama 10 hari ambil rokok, minum es, atau hutang apa pun, orang kantin akan percaya. Di Sagatani, orang belum percaya.

Lokasi penambangan Sagatani mengundang para pedagang keliling untuk datang. Misalnya saja, Hambali (54), dari Brebes, Jawa Tengah. Ia biasa membawa makanan keliling lokasi penambangan. Sudah setahun ini, ia berjualan dan keliling penambangan emas di Sagatani. Ia jualan empat hari sekali. Dagangannya mulai dari jagung hingga berbagai obat-obatan. Seperti, obat encok, asam urat, obat kuat, dan lainnya. Jagung dibawa dari kebun di Pasiran, Singkawang. Dalam satu keranjang biasanya ada 50 jagung.

Ia berjalan seharian mengelilingi lokasi penambangan. Sore hari, balik ke rumahnya di Pasiran, Singkawang.

Sebagian besar penambang emas di Sagatani dari Sintang. Rata-rata pernah bekerja di lima hingga tujuh lokasi penambangan. Mengapa para penambang mau meninggalkan rumahnya, dan jadi penambang pada lokasi yang demikian jauh?

“Kerja emas menjamin hidup,” kata Dedi Hermanto (34) dari Sungai Ulak, Kecamatan Kapuas Kanan Hulu, Sintang.

Dedi kerja tambang emas setelah lulus dari SMP. Ia termasuk berhasil kerja di tambang emas. Dari pekerjaannya, ia bisa membuat sebuah rumah besar di kampungnya. Dedi punya anak umur lima tahun. Sekarang ini, istrinya sedang hamil delapan bulan.

Kerja di tambang emas sistem bagi hasil antara bos dan pekerja. Sama-sama dapat. Pembagiannya 70:30. Hasil 70 untuk bos tambang. Hasil 30 persen untuk para pekerja. Sepuluh persen untuk koordinator pekerja, diambil dari 70 persen bagian bos tambang. Tugas koordinator cukup berat. Sebab, dia harus bisa mengkoordinasikan semua pekerja. Bila tidak kompak, akan berpengaruh pada hasil.

Gaji dihitung seminggu sekali. “Rata-rata dapat Rp 1 juta seminggu,” kata Dedi.

Di Sagatani ada sekitar 500 bos tambang. Bos tambang menyediakan berbagai keperluan pekerja. Mulai dari makan tiga kali sehari. Rokok dua bungkus sehari. Bahan bakar mesin untuk mesin, dan lainnya. Bos menanggung semua kebutuhan pekerja tambang. Kesehatan pekerja dijamin. Kalau pekerja sakit, bos tambang bertanggung jawab. Bahkan ada uang pati, bila ada pekerja meninggal dunia dalam kecelakaan kerja, misalnya.

Dedi sudah lima bulan bekerja di Sagatani. Awalnya Dedi kerja di Sagatani dengan bos dari Sintang. Bos berhenti karena tak ada hasil. Ia pindah bos. Sintang mayoritas pekerja emas. Bulan puasa makin banyak orang kerja emas, karena mengejar hari besar, Idul Fitri. Yang kuat puasa mereka puasa. Kalau tidak, tentu tak puasa.

“Kerja emas enak tak enak tergantung hasil,” kata Dedi.

Ia pernah kerja emas di Balai Karangan, Sanggau, pada 1986. Sistem kerja harian dibayar Rp 8.000 ribu, dan diberi satu karung pasir mengandung emas. Emas didulang sendiri. Satu karung dapat sekitar 15 gram. Cara jual emasnya pada penampung. Satu gram sekitar Rp 50-60 ribu. Sekarang ini, harga emas di tingkat pengumpul Rp 325 ribu per gram. Ada kenaikan harga, sesuai dengan kenaikan emas dunia. Sebelumnya cuma Rp 300 ribu.

Dedi pernah kerja di tambang emas Nanga Kayan, Kabupaten Melawi. Menurutnya, kalau masih bujangan, biasanya uang akan habis begitu saja. Di penambangan emas ada kantin. Yang menyediakan berbagai macam kebutuhan para penambang. Mulai dari rokok, makan, minuman keras. Bahkan, ada karaoke dan meja bilyar.

“Uang habis untuk happy-happy. Ya, abang tahu sendirilah….” Kata Dedi dengan santai.

Gincu dan Mesiu di Tambang Emas
Malam itu, pukul 2-3 pagi. Ratusan perahu kelotok berjejal melintasi Sungai Enau dan Danau Serantangan di Sagatani. Beberapa perahu saling serempet. Bahkan ada perahu tenggelam karena tabrakan. Tak sampai membuat celaka. Penumpang bisa ditolong.

Ratusan penambang di Sagatani, hijrah ke Kota Singkawang. Sebagian lagi memilih bertahan di lokasi penambangan. Mereka mendapat pemberitahuan dari aparat, siang hari akan ada operasi penertiban PETI di Sagatani. Karenanya, malam itu mereka mengungsi ke Singkawang. Mereka tinggal dua malam di rumah kos milik bos penambang di Kota Singkawang. Setelah itu balik lagi ke lokasi penambangan.

Siang hari, aparat keamanan gabungan melakukan razia ke lokasi penambangan. Saat aparat datang, para penambang sudah pergi ke hutan di dekat lokasi tambang. Aparat memukul mesin para penambang bagian atas dengan martil. Itu pukulan “pura-pura”. Bukan menghancurkan. Sebab, pukulan menghancurkan akan dilakukan pada bagian tengah mesin. Mesin tak bakal bisa dipakai lagi. Pukulan pura-pura hanya menghancurkan tutup mesin. Meski begitu, butuh uang Rp 300 ribu, untuk mengganti tutup mesin.

Dalam beberapa kasus, operasi hanya menangkap bos tambang di lokasi. Saat bos tambang ditahan, para bos besar akan berkumpul dan menebusnya. Ada kekompakan di antara para bos besar. Berapa pun akan dibayar. Asal bisa bekerja dan beroperasi lagi.

Lingkaran setan dan kongkalikong para bos tambang dengan aparat, merupakan mata rantai yang tak pernah putus, dalam bisnis PETI.

Humas Polda Kalimantan Barat, AKBP Mukson Munandar membantah jajarannya melindungi aktivitas penambangan liar.

“Pada prinsipnya giat penambangan emas tanpa izin melanggar undang-undang. Sudah sering jajaran Polda Kalbar melakukan penertiban. Kalau ada oknum anggota Polri yang terlibat tolong diinfokan. Kalau terbukti akan ditindak sesuai hukum,” ujar AKBP Mukson.

Para penambang di Sagatani dan daerah lainnya, juga rentan terhadap penyakit malaria. Hutan di sekitar lokasi, menjadi tempat bagi berkembangnya jentik nyamuk.

Permasalahan khas di lokasi penambangan, selain diburu aparat dan penyakit, adalah kehidupan malam para penambang. Di setiap lokasi penambangan, selalu ada kantin yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Mulai dari minuman ringan dan keras. Ada bir, minuman keras tradisional, arak atau minuman keras lainnya.

Di Sagatani, setiap kantin ada empat hingga lima perempuan. Mereka melayani dan berbaur dengan setiap pengunjung yang datang. Untuk menyemarakkan suasana, ada televisi dan alunan house music dari sebuah tape recorder dan speaker besar, menemani pengunjung hingga larut malam.

Listrik menggunakan mesin diesel. Masalah harga? Terkadang antara satu orang dengan lainnya bisa beda. Tergantung siapa Anda. Bila Anda seorang bos tambang, secangkir kopi dan sekaleng bir, bisa seharga Rp 100 ribu. Padahal, bila yang beli para penambang, paling harganya cuma Rp 30 ribu.

Kantin tempat hiburan satu-satunya bagi para penambang emas. Selain, telepon seluler yang berisi berbagai gambar dan film porno. Ada sebuah kebanggaan saat para penambang mendapatkan gambar atau film porno bagus. Mereka saling berbagi dan memperlihatkan milik masing-masing.

Bila penambang pulang kampung, terkadang mencari hiburan terlebih dulu di Kota Singkawang. Tempat karaoke, menenggak minuman keras dan perempuan penghibur, merupakan kombinasi yang bisa membuat mereka tinggal dua hingga tiga malam di Singkawang.

Adi punya pengalaman tersendiri selama kerja di tambang. Saat kerja di Indo Tani, Ketapang, ia bergelimang uang. Lokasi penambangan berupa hamparan pasir. Posisi pondoknya berada di antara dua kantin. Pokoknya tak bisa tidur awal. Di Ketapang musik selalu berdentum 24 jam. Non stop. Di Sagatani, musik hanya terdengar malam hari.

“Kita betah kerja di sana karena senang,” kata Adi Sulistyono (25), “kalau tak senang, tak akan betah.

Ia selalu berfoya-foya saat dapat uang. Adi punya permasalahan pribadi. Ia merasa frustasi setelah orang tua lelaki meninggal dunia. Apalagi setelah ibunya kawin lagi. “Jadi, aku hidup terserah sendiri,” katanya.

Di Ketapang ada 78 kantin. Setiap kantin ada lima hingga enam perempuan jadi pelayan. Minimal ada tiga orang. Rata-rata berumur 17-18 tahun. Malah ada yang masih SMP.

Para pelayan kantin dapat uang dari tamu dengan cara selisih penjualan dari minuman. Misalnya, bir dari pemilik kantin dijual seharga Rp 10 ribu. Oleh pelayan dijual kepada tamu seharga Rp 15 ribu. Ada selisih Rp 5 ribu. Namun, dia harus selalu menemani tamu, agar tamu minum terus. Semakin banyak minuman dijual, semakin banyak uang didapat. Adi pernah habiskan dua krat botol bir. Satu krat berisi 12 botol.

“Bila minum habis Rp 500 ribu, sudah ada cewek menunggu,” kata Adi.

Ada ruang lesehan dengan dinding kayu berukuran empat kali enam meter. Ruangan itu digunakan untuk bercinta. Tak takut penyakit? “Kan pakai pengaman, Bang,” kata Adi sembari tersenyum. Ada kondom tersedia.

Adi mengatakan, tak semua teman seperti itu. Kalau pekerja tambang sudah punya dua atau tiga anak, biasanya tak bandel. Ada kebutuhan yang harus ditanggung.
Setelah kerja selama tujuh tahun, Adi pulang ke rumah tak bawa apa pun. Ia hanya membawa bungkusan tas berisi baju dan celana saja!

Danau Serantangan dan Ancaman Merkuri
Permasalahan penambangan emas liar selalu berputar pada pertarungan ideologi pembangunan. Mana yang lebih dahulu diselesaikan? Kebutuhan perut manusia atau pelestarian lingkungan.

“Kita berharap dari pemerintah, membuat aturan bagi pertambangan rakyat,” kata Iwan Suaidi (32).

Iwan salah satu bos penambang di Sagatani. Menurutnya, pemerintah kurang membuka pekerjaan. Sehingga warga bekerja di sektor pertambangan emas. Selain itu, pemerintah tak pernah datang, untuk mensosialisasikan dampak tambang bagi lingkungan.

Iwan berharap, Pemerintah Kota Singkawang membuat sistem tambang rakyat. Sebab, hal itu memberikan pemasukan bagi daerah. Yang penting harus ada koordinator. Setiap bulannya ditentukan, berapa iuran atau pajak yang dikenakan bagi usaha tambang. Sehingga para penambang bisa kerja dengan tenang dan tidak diganggu.

“Kalau pun lokasi itu ditutup, saya akan cari lokasi lain,” kata Iwan.

Menanggapi pernyataan para penambang emas, Dwi Saputra, Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang menyatakan, Pemkot Singkawang tidak mengeluarkan izin pertambangan kecuali untuk tambang galian C: pasir, batu dan lainnya.

Emas termasuk klasifikasi bahan tambang galian A. Ada keputusan menteri mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUB). Menteri yang mengeluarkan peraturan dan izin tambang galian A. Pengeluaran izin galian A tidak mudah. Banyak persyaratan harus terpenuhi. Misalnya, bekas areal tambang, harus direklamasi ulang. Kalau Wilayah Penambangan Rakyat (WRP), yang mengeluarkan kepala daerah. Luasnya maksimal 25 hektar.

Ada beberapa perusahaan mengajukan izin, tapi tidak diberikan. Alasannya? Pertama, berdasarkan tata ruang, Singkawang tidak mengakomodir tambang. Wilayah Singkawang kecil. Hanya 50,4 km per segi. Perusahaan tambang butuh ribuan hektar untuk lahan tambang. Kedua, pertambangan butuh wilayah luas. Ketiga, demi pelestarian lingkungan.

Menurutnya, berdasarkan tata ruang dan aturan yang berlaku di Pemkot Singkawang, para penambang emas di Sagatani, menyandang status penambang liar. “Sampai kapan pun mereka akan disebut illegal mining,” kata Saputra.

Dari segi lingkungan, apa yang dilakukan para penambang emas di Sagatani, berbahaya bagi lingkungan. Apalagi di dekat lokasi tersebut ada Danau Serantangan.

Danau Serantangan merupakan tiga danau yang akhirnya menyatu karena proses alam. Luas danau sekitar 185 hektare. Masyarakat menyebutnya sebagai Danau Kaca Mata, karena bentuk danau seperti kaca mata. Danau Serantangan sebagai sumber air baku, sumber perikanan, dan pariwisata.

Di samping Danau Serantangan ada Sungai Enau yang menjadi pusat kegiatan penambangan emas. Pernah ada normalisasi Sungai Enau dan pembuatan tanggul. Normalisasi bertujuan memperlancar aliran air dari hulu sungai. Pembuatan tanggul untuk menahan banjir dan masuknya air dari Sungai Enau ke Danau Serantangan. Dana pembangunan dari pemerintah provinsi.

Sekarang ini, karena keterbatasan dana, antara tahun 2000-2009, tidak pernah ada normalisasi dan rehabilitasi terhadap Sungai Enau dan tanggul. Bahkan, tanggul penahan banjir yang dibuat terjadi kebocoran di tiga titik. Dua titik karena faktor alam. Sebab, tanggul berada di tikungan sungai. Faktor sedimentasi membuat tanggul semakin rendah dan ada kebocoran. Satu titik lagi, terjadi kebocoran karena digunakan sebagai jalur transportasi dan lalu lintas para penambang emas.

Para penambang sering dirazia. Dalam setiap operasi, selalu dapat barang bukti. Namun, orangnya tak ada. “Berarti razianya bocor. Barang bukti dibakar. Mereka selalu kembali dan kembali,” kata Saputra.

Menurutnya, hal terpenting dari semua itu, Pemkot Singkawang mengamankan Danau Serantangan, agar tidak tercemar. Caranya dengan penyuluhan. Yang melibatkan semua elemen. Seperti polisi, tentara, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, dan lainnya.

Saputra berkata, profesi dasar para penambang di bidang perkebunan dan pertanian. Tapi, karena hasil emas lebih besar, mereka meninggalkan kebun dan lahan pertanian. Padahal, menambang hanya pekerjaan sesaat. Namun, efeknya sampai ke anak cucu.

“Mereka ambil enaknya saja. Tidak sadar, efek yang ditimbulkan dari illegal mining,” kata Saputra.

Hal itu masalah prilaku. Yang namanya mengubah prilaku, tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, cara memberantas PETI, bila pemodal diberantas, otomatis yang bawah akan mati. Cuma, itu bukan kewenangannya. Sebab, bicara ranah hukum, polisi yang lakukan itu. “Pada prinsipnya, kita bahu membahu. Jangan sampai PETI berkembang terus,” kata Saputra.

Banyak lokasi bekas penambangan emas di Singkawang yang ditinggalkan penambang, kondisinya memprihatinkan. Banyak kubangan dan tanah lapang berupa pasir. Tak ada tanaman sanggup tumbuh.

Hendrikus Adam, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mengatakan, di Sagatani dan sekitarnya, Danau Serantangan mestinya dapat menjadi objek wisata. Dengan adanya aktivitas penambangan emas, kondisi Danau Serantangan kini terancam. Juga lingkungan dan kehidupan warganya.

Sekitar tahun 2008, Adam pernah melihat tiang dan gardu listrik terpasang megah di Sagatani. Namun listrik belum bisa menerangi pemukiman warga. ”Kondisi itu begitu miris,” kata Adam.

Berdasarkan data penelitian terakhir di kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada 2009, kondisi air di Danau Serantangan mengandung air raksa (merkuri) kurang lebih 0,020 Ppb. Untuk kadar baku air minum, kadar maksimal 1 Ppb. Tapi, untuk membuktikan masyarakat sudah terpapar dampak PETI atau belum, bisa dilakukan analisa di lapangan.

Fakta dibuktikan secara ilmiah, tidak hanya dari air. Tapi juga biota dan masyarakat yang berada di sekitar Danau Serantangan. Sehingga bisa mengetahui, masyarakat sudah terpapar atau belum. “Sejauh ini belum ada penelitian ke sana,” kata seorang staf BLH Kota Singkawang.

Tasman, Ketua Komisi C DPRD Kota Singkawang menyatakan, kalau penambangan dihentikan harus ada solusinya. “Jangan selesaikan satu masalah, tapi timbulkan masalah baru,” kata Tasman. Komisi C DPRD Kota Singkawang mengurusi bidang pembangunan.

Menghentikan penambangan berakibat pada ribuan orang menganggur. Tapi, kalau dibiarkan, lingkungan akan hancur. Lingkungan merupakan habitat yang harus diperhatikan. Harus ada kesamaan antara pengusaha dan aparat bahwa, alam merupakan titipan yang harus dijaga dan tidak dirusak. “Kita harus menangani secara bijak, tapi jangan korbankan ekositem,” kata Tasman.

Belum adanya prosedur dan mekanisme yang jelas, membuat berbagai institusi atau pribadi mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan. Akhirnya, aparat memanfaatkan hal itu, untuk mencari uang. “Dana itu larinya ke mana? Tidak jelas,” kata Tasman.

Ia menegaskan, pada dasarnya alam tidak boleh rusak. Tapi penambang juga perlu makan. Sebab, kalau mati kelaparan, hal itu tanggung jawab pemerintah juga. “Ini harus ditangani secara bersama oleh pemerintah dan instansi terkait,” kata Tasman.

Jangan sampai generasi mendatang mengalami berbagai penyakit akibat air raksa. Seperti, mutasi gen atau sejenisnya.***

Terbit di VHR Media

Mangrove Ditebang Bencana Menghadang

2011-05-04T09:29:00.000-07:00

Oleh Muhlis Suhaeri
raung buldozer gemuruh pohon tumbang
berpadu dengan jerit isi rimba raya
tawa kelakar badut-badut serakah
dengan HPH berbuat semaunya….

Lagu Iwan Fals berjudul Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi, seolah menjadi ironi yang menemani sepanjang kepulangan dari Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Mangrove di Batu Ampar salah satu yang terbaik, selain di pantai barat Papua dan pantai timur Sumatera.

Fakultas Kehutanan IPB, pernah mengadakan inventarisasi dan identifikasi mangrove pada 1999. Hasil dari penelitian itu menyebutkan, luas keseluruhan hutan mangrove di Kalbar, mencapai sekitar 472.385,80 hektare. Dari jumlah itu, di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya (sebelum pemekaran), sekitar 178.845,14 hektare atau 37,86 persen. Yang mengalami kerusakan 80,76 persen. Mangrove di Kubu Raya, sebagian besar terdapat di Kecamatan Batu Ampar.

Data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalbar menyebutkan, total mangrove di Batu Ampar sekitar 65,585 hektare. Dari jumlah itu, sebanyak 32,400 hektare untuk hutan produksi, dan 33,185 hektare bagi hutan lindung. Area bagi masyarakat lokal, seperti koperasi dan usaha lainnya sekitar 6.000 hektare. Ada dua pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Batu Ampar. PT BIOS punya lahan seluas 10.100 hektare, dan PT Kandelia memiliki konsesi seluas 16.300 hektare.

Fungsi hutan lindung digunakan bagi penangkapan ikan secara tradisional. Misalnya, bagi penangkapan udang dan ikan. Perlindungan alam, seperti, mencegah erosi dan masuknya air laut. Juga, bagi pemanfaatan kayu mangrove bagi masyarakat lokal.

Dalam suatu perjalanan mendampingi Profesor Cecep Kusmana, ahli mangrove dan Profesor Yusuf Sudo Hadi, ahli pengolahan hasil kayu ke Batu Ampar beberapa tahun lalu, keduanya sangat kagum dengan kondisi mangrove di Batu Ampar. Keduanya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Kami berkeliling ke beberapa tempat.

“Batu Ampar menyediakan surga bagi mangrove,” kata Kusmana. Namun, ungkapan itu bakal tinggal cerita. Bila, pemerintah dan pihak terkait di dalamnya, tak berusaha menjaga mangrove dari eksploitasi para pemilik HPH.

Menurutnya, mangrove berfungsi meredam gelombang dan angin. Melindungi tanah dari abrasi, penahan intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Mangrove penghasil sejumlah besar detritus atau unsur hara bagi plankton, yang merupakan sumber makanan utama biota laut. Selain itu, mangrove merupakan daerah asuhan, tempat mencari makan dan pemijahan berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya. Daun mangrove yang jatuh ke air, menyediakan nutrisi dan makanan bagi biota laut.

Proses ekologi internal yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keberlangsungan fungsi ekosistem mangrove, secara signifikan dipengaruhi proses eksternal. Pertama, pasokan air tawar yang menjamin keseimbangan antara air tawar dan air laut. Kedua, pasokan nutrien. Ketiga, kondisi substrat yang stabil. Apabila salah satu faktor eksternal terganggu, proses ekologis internal dari ekosistem mangrove akan terganggu. Hal itu akan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya mangrove tersebut.

Nyoto Santosa, Ketua Yayasan Mangrove Indonesia menyatakan, dari sisi dan nilai ekonomis, hutan mangrove di Batu Ampar, senilai Rp 95,6 miliar, tiap tahunnya. Nilai itu terdiri dari nilai dasar penggunaan dan nilai keberadaan. Nilai dasar penggunaan langsung Rp 45 miliar. Penggunaan tidak langsung Rp 37, 6 miliar. Nilai opsi Rp 690 juta, dan nilai keberadaan Rp 12,19 miliar.

Dr. Efransjah, Chief Executive Officer (CEO) atau Pejabat Eksekutif Tertinggi WWF-Indonesia dalam suatu pertemuan di Pontianak, menyatakan, “Mangrove tanaman spesifik, di wilayah yang juga spesifik.”

Kenapa tanaman spesifik? Sebab, mangrove menjadi tanaman pembatas antara wilayah laut dan daratan. Sebagai tumbuhan di lahan basah (wetland), ada sesuatu yang khas pada mangrove. Mangrove sanggup menahan intrusi air laut ke daratan. Mengurangi kadar garam air laut. Begitu juga kondisi hewannya. Seperti, bekantan atau monyet ekor panjang. Monyet ini memiliki sistem pencernaan yang spesifik, bagi tumbuhan di lahan basah.

Dr. Efransjah lulusan IPB. Ia meraih gelar master dan doktornya di Sciences du Bois (Forest Science) di Universite de Nancy I pada 1998 di Perancis.

Satu penemuan cukup mengejutkan terjadi pada Jum’at (22/4). Kami dan beberapa orang yang mengikuti Tim Survei Program Kalimantan Barat WWF-Indonesia, ketika di atas sebuah bagan di perairan Selasih, Muara Padang Tikar, melihat empat ekor pesut (Orcaella brevirostris) berenang mengitari bagan beberapa kali.

Selama ini, pesut hanya hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Sungai Irawadi, Myanmar, dan Sungai Mekong di Indochina.

Pesut seukuran satu setengah meteran dan berwarna agak kehitaman tersebut, muncul ke atas air sambil mengeluarkan suara lenguhan dan cipratan air. Suara lenguhannya keras. Binatang mamalia ini, menggunakan paru-paru untuk bernapas. Sekali muncul sekitar tiga kali, setelah itu menyelam lagi. Pesut memakan udang dan ikan-ikan kecil.

Berdasar riset dan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, terjadi penurunan jumlah pesut setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan setiap lima tahunan itu menyebutkan, pada 1975 terdapat sekitar 1.000 pesut. Hingga 2.000, jumlah pesut tinggal 50 ekor. Terjadi penurunan sekitar 200 ekor, setiap lima tahunan.

Salah satu penyebab penurunan jumlah pesut adalah, adanya perubahan kualitas air yang mengarah pada ekosistem rawa. Pada musim kemarau, air surut dan menjadi coklat kehitaman. Akibatnya, tidak ada air baru yang masuk. Sehingga tak dapat menetralisir perubahan tersebut. Pesut menempati urutan tertinggi binatang yang terancam punah.

Koordinator Komunikasi Program Kalbar WWF-Indonesia, Jimmy merasa kaget dengan munculnya pesut. “Sebab, sebelumnya tidak ada informasi terkait satwa ini di perairan Kalbar.”

Pemilik bagan juga menyebutkan, ia sering melihat pesut berenang mengitari bagan dengan cara bergerombol. Terutama saat air dari surut ke pasang pada sore hari. Warga menyebutnya aik konda. Warga setempat menyebutnya pesut dengan lumba-lumba idong pesek. Nelayan tidak memburunya.

Warga yang biasa melintas di perairan Kubu Raya, menyatakan hal sama. Musjuding (42), warga Dusun Terumbuk, Desa Nipah Panjang, Batu Ampar, Kubu Raya, bercerita, warga kerap melihat pesut. Bahkan, binatang mamalia tersebut, pernah ada yang terkelupas kulitnya, karena terlanggar speed boat. Dalam lima tahun terakhir, kejadian sudah dua kali terjadi.

Freshwater National Program Coordinator WWF-Indonesia, Tri Agung Rooswiadji mengatakan, temuan pesut di perairan Kubu Raya monumental dan harus ada riset lanjutan. “Karena wilayah itu merupakan kawasan mangrove, maka harus jadi perhatian semua pihak,” katanya menjelaskan.

Yogi Yanuar, Kepala Seksi Program dan Evakuasi pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) mengatakan, pesut satwa terancam punah. “Kita akan bahas penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar Juni tahun ini,” kata Yogi. Tujuannya, agar binatang langka tersebut, bisa dilindungi.

Ekspolitasi Mangrove di Kubu Raya

Eksploitasi berlebihan terhadap alam, tak hanya merugikan kehidupan manusia dan hewan di dalamnya. Juga membuka peluang bencana.

“Kami merasa, Batu Ampar akan dihancurkan. Sehancur-hancurnya,” kata Rudi (32) dengan wajah penuh ekspresi. Ia berkata sambil mengemudikan perahu klotok yang membawa kami menuju laut lepas. Ada nada gugatan dalam nada bicaranya. “Tapi, kami ini rakyat kecil. Apalah yang bisa kami lakukan,” katanya meneruskan.

Rudi nelayan di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Ia mengeluhkan pembabatan hutan mangrove oleh PT Bina Ovivipari Semesta (BIOS). Sebagai nelayan, pendapatan Rudi jauh menurun. Dahulu, ia bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 300-400 ribu per hari. Sekarang, Rp 100 ribu saja sulit.

“Ikan sulit didapat,” kata Rudi.

PT BIOS perusahaan yang menguasai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 10.100 hektare di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kalimantan Barat. KKR merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak, sejak pengesahan UU Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, pada 10 Agustus 2007.

Data dari Daftar Penerbitan HPH/IUPHHK oleh Bupati se Kalbar menyebutkan, PT BIOS mengajukan HPH/IUPHHK berdasarkan surat Nomor 112 Tahun 2001, Tanggal 2 Juli 2001, dengan luas 9.950 hektare. Bupati Kabupaten Pontianak saat itu, Cornelius Kimha.

Kemudian Dephut mengeluarkan SK. 68/Menhut-II/2006, tanggal 27 Maret 2006. Wilayah konsesinya sekitar Sungai Bunbun dan S. Selat Sekh, Kecamatan Batu Ampar seluas 10.100 hektare. Konsesi HPK sekitar 20 tahun lamanya. Perusahaan berpusat di Riau tersebut, mempekerjakan 50 karyawan tetap, dan sekitar 300 pekerja lepas.

“Tak ada warga kami yang bekerja di sini,” kata Simin (51), warga di Teluk Nibung, Batu Ampar.

Para pekerja tetap dan lepas berasal dari Riau dan Jawa Timur. Mereka tinggal di tepi sungai hutan bakau. Para pekerja menempati rumah secara bersama. Rumah tanpa sekat. Atap rumah terbuat dari daun nipah. Dinding dari papan dan nipah. Kalau malam hari, pekerja duduk bareng sambil nonton TV. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya, tak bisa menikmati sekolah. Tak ada fasilitas pendidikan di sana.

Sanitasi dan kondisi lingkungan kumuh. Puluhan pakaian menggantung di jemuran terbuka. Kebutuhan air diperoleh dari air hujan yang ditampung dalam drum-drum besar warna biru dan orange. Kenapa mereka mau dan bekerja di wilayah seperti ini?

“Karena memang tak ada pilihan,” kata Koordinator Komunikasi Program Kalbar WWF-Indonesia, Jimmy yang sedang mensurvei lapangan ke wilayah itu.

PT BIOS hanya mengambil dua jenis. Yaitu, tumu atau kendeka (Bruguiera gymnorrhiza) dan mangrove atau bakau (Rhizophora racemosa). Ada 52 jenis mangrove. Dua kayu tersebut mudah dikupas. Kayu yang lain dibiarkan.

Dari lokasi HPH di Sungai Bunbun terlihat, tumpukan kayu tumu dan mangrove tak diangkut. Kayu yang telah mengering tersebut, ditumpuk secara bergerombol dalam beberapa lokasi. Penebangan biasanya dilakukan dari dalam. Sehingga dari luar hutan masih terlihat alami.

Toto Subiakto (42), Kepala Urusan Bina Sosial PT BIOS, saat ditemui di base camp PT BIOS di Gunung Bongkok, Desa Tanjung Harapan, menyatakan, pihaknya sudah melaksanakan aturan sesuai Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Aturan itu tercantum dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 564/Kpts/IV-BPHH/1989. Bahwa, ada pentahapan sejak penanaman hingga penebangan. Misalnya, rehabilitasi atau tanam pohon lagi dilakukan setelah dua tahun. Aturannya, setiap hektare harus ada 2.500 pohon.

Hutan mangrove di Batu Ampar setelah penebangan dua tahun, tak perlu ada penanaman ulang. Sebab, jumlah mangrove yang bisa tumbuh dengan sendirinya, sekitar 3.000-5.000 batang pohon setiap hektarenya.

“Kita melakukan sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Subiakto. Misalnya, menebang tidak melebihi 500 meter dari garis pantai laut lepas. Menebang berjarak 20 meter dari sungai. Atau, 10 meter dari pinggir anak sungai. Mangrove yang ditebang diameternya diatas 10 cm. Karena bahan baku serpih, akar, cabang atau batang, bisa dimanfaatkan. Untuk mencapai ukuran tersebut, butuh waktu sekitar 10-11 tahun. Dalam waktu setahun, mangrove hanya tumbuh 0,5 cm.

Mangrove yang ditebang, langsung dikupas kulitnya. Mangrove hanya digunakan bagian batangnya saja. Bila tidak segera dikupas, kulit mangrove akan sulit dipisahkan dari batang. Kulit mangrove mencemari sungai. Warga percaya, bila kulit dan getah mangrove masuk ke air, ikan akan pergi. “Ini yang buat buat cari ikan sulit,” kata Rudi.

PT BIOS memperoleh sertifikat pemanfaatan hutan lestari dari pemerintah yang ditandatangani MS Kaban, sebagai Menteri Kehutanan. Sertifikat dikerluarkan pada 2009 hingga 2012. Setelah itu ada evaluasi lagi. “Kita dapat predikat sebagai pengelola terbaik,” kata Subiakto.

Dalam makalahnya berjudul “Pengelolaan Mangrove yang Rasional”, Profesor Cecep Kusmana menulis, banyak pengalaman telah membuktikan bahwa, upaya rehabilitasi/restorasi ekosistem mangrove untuk mendapatkan kembali berbagai fungsi mangrove seperti semula. Yang disediakan secara gratis oleh ekosistem mangrove tersebut, memerlukan biaya tinggi dan waktu relatif lama. Dalam beberapa kasus, memerlukan inovasi teknologi tidak sederhana. Bahkan, tidak jarang mengalami kegagalan.

“Oleh karena itu, tindakan mengkonversi mangrove menjadi bentuk lahan lain yang bersifat non-sustainable uses, bukanlah praktek pengelolaan yang bijaksana,” katanya.

Apabila hal ini terjadi, sudah dapat dipastikan bahwa, biaya yang diperlukan untuk memulihkan fungsi ekosistem mangrove tersebut, akan jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi sesaat yang didapat dari manfaat konversi mangrove tersebut. Bahkan tidak jarang, kondisi ekosistem menjadi irreversible. ”Sehingga menimbulkan masalah lingkungan hidup berkepanjangan yang menderitakan hidup masyarakat sekitarnya,” kata Cecep.

Meski mendapat sertifikat tersebut, banyak keluhan disampaikan warga terkait keberadaan PT BIOS. Iskandar, Kepala Dusun Sui Terumbuk, Desa Nipah Panjang, Batu Ampar menyatakan, daerah tersebut merupakan lokasi pertanian. Di Dusun Terumbuk terdapat 250 KK. Meski PT BIOS tak langsung beroperasi di desanya, namun dampak paling terasa akibat aktivitas HPH tersebut adalah warga di sana. Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk di Batu Ampar 36.027 jiwa.

Ia berkata, perusahaan harus memperhatikan kepentingan warga. “Bagaimana pun kami hidup dalam keresahan,” kata Iskandar.

Selama ini, bila warga minta pembangunan sekolah atau fasilitas umum, misalnya, hal itu hanya solusi jangka pendek saja. “Bagaimana dengan anak cucu kami?” katanya mempertanyakan.

Wahab (51), warga di Dusun Sui Terumbuk, menyatakan keluhan yang sama. Ia mengeluhkan aktivitas PT BIOS. Sudah dua tahun air laut masuk ke darat, karena hutan ditebang. Babi juga masuk ke sawah dan pemukiman warga.

“Saya minta perusahaan ditutup,” kata Wahab.

PT BIOS menampik tak memberikan kesempatan pada warga sekitar. “Kami pernah memberi kesempatan pada masyarakat lokal untuk bekerja dan beri bantuan. Tapi, mereka tidak mampu kerja,” kata Subiakto.

Perusahaan telah memberikan pembinaan pada satu desa, Desa Tanjung Harapan. Ada sekolah dibangun dan penyediaan guru bantu. Ia mengimbau karyawan yang bawa anak, untuk didaftarkan ke sekolah terdekat.

Mustafa MS, Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya yang membidangi pendidikan, memberikan apresiasi terhadap PT BIOS. Menurutnya, perusahaan telah memberikan bantuan yang baik pada warga. Salah satunya pembangunan sekolah SD. “Karena pemerintah tak bisa bangun sekolah, perusahaan ikut membantu,” kata Mustafa yang berasal dari Batu Ampar.

Mustafa menyatakan, bila PT BIOS dianggap merugikan warga, bisa dilakukan evaluasi dengan revisi mengenai tata ruang di wilayah KKR.

Permasalahan tak hanya di PT BIOS. Tahun 2009, warga demo ke PT Kandelia. Perusahaan itu satu grup dengan PT BIOS. HPH yang memiliki 16 ribu haktare konsesi hutan mangrove tersebut, menebang mangrove yang menjadi habitat kepiting. Warga marah. Mereka menggantungkan hidup dari penangkapan kepiting. Rumah-rumah pekerja kontrak dari sirap di hutan, dibakar warga.

Sumiran (50) petani di Kampung Cabang Kertas, Dusun Cahaya Timur, Desa Teluk Nibung, Batu Ampar juga mengeluhkan sawah yang tak lagi subur. Dahulu, hasil sawah dan ladang sangat bagus. Warga biasanya menanam padi pada Oktober. Meski satu hektare cuma menghasilkan satu ton, warga jarang paceklik. Biasanya hasil panen padi dimakan sendiri. Bahkan, warga juga bisa mengirim hasil panen ke gudang Badan Urusan Logostik (Bulog). Warga menanam padi jenis rengkak atau siam.

Satu hektare ditanami dua KK. Bila luas sawah dua setengah hektare, biasanya ada lima KK yang menggarapnya. Jarang satu haktare ditanami sendiri satu KK. Untuk pertanian, ada kanal dibuat sebagai saluran air dan irigasi, agar sawah tak banjir. Tapi, sekarang pintu air tidak berfungsi lagi.

Sekarang air laut masuk ke darat. Biasanya air masuk pada bulan November dan Desember. Kulit mangrove banyak yang jadi limbah dan masuk ke sawah. Sejak 2007, ada sekitar 500 hektare sawah di Tanjung Harapan, tak bisa ditanami karena interusi air laut.

Masuknya air laut akibat ditebangnya mangrove yang menjadi penahan air laut. Intrusi semakin cepat karena pembuatan kanal atau parit baru. Kanal digali menggunakan mesin eksavator. Pembuatan kanal dengan membabat mangrove, membuat air laut masuk ke darat.Kanal dibuat untuk pertanian.

“Padahal wilayah itu sangat potensial,” kata Sumiran yang biasa dipanggil Ali Imron.

PT BIOS berdalih, pembuatan kanal di Tanjung Harapan, karena permintaan warga. Sebelum penebangan warga minta dibuatkan kanal. Jalur itu dibuat untuk keluar dan masuknya warga nelayan di Tanjung Harapan. “Jadi, tidak mendasar bahwa, masuknya air laut karena dibuatnya kanal-kanal baru,” kata Subiakto.

Kondisi di lapangan terlihat puluhan kanal baru dibuat. Tumpukan tanah menggunung dan berada di tepi kanal di sepanjang areal konsesi PT BIOS. Kanal baru dibuat untuk mengangkut kayu hasil tebangan.

Kayu diangkut dengan ponton kecil. Waktu mengangkut biasanya malam hari. Setelah itu, ponton diikat secara menyambung dan ditarik dengan tug boat menuju base camp PT BIOS di Gunung Bongkok, Desa Tanjung Harapan. Lalu, kayu ditumpuk pada ponton lebih besar, untuk dibawa ke pengolahan di Padang Tikar, menjadi chip dan arang. Chip merupakan bahan untuk bubur kertas atau pulp. Surabaya merupakan tujuan pengiriman chip dari PT BIOS.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, Bupati KKR, Muda Mahendrawan, saat ditemui di rumahnya menyatakan, izin dari PT BIOS dan PT Kalderia, langsung ke pemerintah pusat, Kementrian Kehutanan. Pajak yang disetorkan juga langsung ke rekening Kementrian Kehutanan dalam bentuk Profisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR).

“Jumlahnya pun kami tidak pernah tahu,” kata Mahendrawan. Ia mengatakan, tak memiliki hubungan dengan dua pemilik HPH di wilayahnya, PT BIOS dan Kandelia.

Untuk menghindarkan konflik dengan perusahaan, ia memberdayakan warga dengan bercocok tanam. Sebab, pangan sektor usaha paling cepat. Pangan tak bisa ditunda, karena menyangkut stabilitas. Bila pangan sudah tertangani, warga tak akan kerjakan yang lain. Misalnya, tebang kayu atau mangrove.

Mahendrawan menyatakan, permasalahan mendasar warganya, minimnya akses mencapai sumber daya alam. Karenanya, ia berusaha memberikan akses pada warga dengan mencetak sawah baru sebagai sentra ekonomi. “Pengangguran harus diselesaikan dari segi akarnya,” kata Mahendrawan.

Mengenai masuknya air laut persawahan warga, pihaknya melalui camat Batu Ampar, sudah berkoordinasi dengan perusahaan. “PT BIOS berjanji akan membuatkan tanggul,” kata Syahril Nur (39), camat Batu Ampar.

Syahril pernah bertugas di Kanwil Kehutanan. Setelah otonomi daerah, institusi itu berganti nama menjadi Dinas Kehutanan Kalbar. Ada hitung-hitungan besarnya biaya PSDH/DR. Menurutnya, dana reboisasi yang disetor PT BIOS, tidak seimbang dengan kerusakan alam yang terjadi.

Alam sudah terlanjur rusak. Yang menikmati uangnya, hanya pemerintah pusat. Saat kita menyusuri sepanjang alur sungai dan konsesi hutan bakau ini, suara burung-burung dan binatang hutan lainnya, tak lagi mudah ditemui. Yang ada hanya suara mesin pemotong kayu atau chain saw yang meraung setiap saat.

Dan, penggalan lagu Iwan Fals, Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi, kembali mengusik sejumput ironi di negeri ini.

lestarikan alam hanya celoteh belaka
lestarikan alam mengapa tidak dari dulu…

isi rimba tak ada tempat berpijak lagi
punah dengan sendirinya akibat rakus manusia…

Dimuat di VHR online media, 4-6 Mei 2011.

Derita di Tanah Sabrang Menang Anugerah Adinegoro 2010

2011-02-02T23:44:00.000-08:00

Arwani

Kisah perjuangan hidup transmigran di Kalimantan Barat meraih penghargaan jurnalistik Anugerah Adinegoro 2010. Sisi buram program transmigrasi yang nyaris terlupakan.

VHRmedia, Jakarta - “Derita di Tanah Sabrang” karya Muhlis Suhaeri keluar sebagai pemenang Anugerah Adinegoro 2010 penghargaan khusus untuk kategori jurnalistik inovasi untuk siaran berita media online (cyber journalism) dan infotainment. Tulisan panjang ini dimuat VHRmedia pada 23 September - 11 Oktober 2010.

Dewan juri kategori jurnalistik inovasi, Onno W Purbo (penulis IT), Enda Nasution (Bapak Blogger Indonesia), dan Amalia E Maulana (brand consultant dan etnographer) menyatakan memilih “Derita di Tanah Sabrang” karena mampu menggambarkan betapa sulit para transmigran menjalani hidup, mengungkap sisi kemanusiaan, dan penyajiannya mirip cerita detektif. “Penyajian tulisan sangat menarik dan menyampaikan kaitan yang luar biasa dari peristiwa masa lalu,” kata Amelia.

Penghargaan jurnalistik Anugerah Adinegoro 2010 memilih karya jurnalistik dalam enam kategori, yaitu jurnalistik tulis untuk karya jurnalistik berkedalaman (depth news), tajuk rencana/opini, foto jurnalistik, karikatur opini, jurnalistik radio dan jurnalistik televisi. Juga diberikan penghargaan khusus berupa jurnalistik inovasi untuk kategori siaran berita melalui media online (cyber journalism) serta berita infotainment.

Dewan juri yang terdiri atas Atmakusumah Astraatmadja (pengajar Lembaga Pers Dr Sutomo), Prof Tjipta Lesmana (pengamat politik), dan Bachtiar Aly (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Indonesia) memilih “Menata Kembali Indonesia” harian Investor Daily sebagai pemenang kategori tajuk rencana, menyisihkan 80 tajuk lain.

Menurut Atmakusumah, materi yang diulas tajuk tersebut sangat banyak, semua aktual, dan mengulasnya secara kritis menggunakan bahasa gabungan bahasa jurnalistik dan bahasa sastrawi yang mudah dipahami pembaca. “Jika saran-saran yang disampaikan dipenuhi para pemimpin negeri ini, maka kehidupan bangsa kita akan menjadi lebih baik,” katanya. Bahasanya juga dipuji karena tidak bertele-tele dan jernih sehingga semua pembaca akan mempunyai pemahaman yang sama.

Pemenang kategori foto jurnalistik “Evakuasi Merapi karya Susanto (Media Indonesia), jurnalistik karikatur “Pajak Warteg” karya Gatot Eko (Suara Pembaharuan), kategori radio “Suap di Penjara” karya M Taufik Budi Wijaya (KBR 68H), jurnalisme inovasi kategori infotainment “Babak Baru Bambang - Mayang“ karya Telni Rusmitantri (Cek & Ricek).

Panitia Anugerah Adinegoro 2010 akan menyerahkan hadiah Rp 50 juta bagi tiap pemenang pada peringatan Hari Pers Nasional 2011 pada 9 Februari di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penghargaan Anugerah Adinegoro diberikan setiap tahun oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Nama Anugerah Adinegoro mengabadikan nama tokoh pers nasional Djamaludin Adinegoro (14 Agustus 1904 - 8 Januari 1967). (E4)

Foto: Buku Adinegoro, Pelopor Jurnalistik Indonesia

*Atlanta:

2011-02-01T18:59:00.000-08:00

Di Sini Para Raksasa Dunia Berdiri Tegak
Oleh: Muhlis Suhaeri
Sebuah gambar perempuan dengan tangan terentang dan senyum tersungging, seakan menyambut kedatangan kami di Bandara Internasional Harstfield-Jackson, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Meski cuaca begitu cerah dan bersinar, angin yang bertiup begitu kencang, membuat udara musim dingin Februari tahun lalu, terasa lebih menusuk.

Atlanta terletak di tenggara Amerika Serikat. Kota berdiri pada 1837. Kota Atlanta sangat rapi, bersih dan tertata. Di dalam kota tak banyak kendaraan lewat. Ada jalan lingkar seperti jalan tol. Sehingga kendaraan tak menumpuk di pusat kota. Kita tak perlu membayar untuk melewati jalan dua lajur, yang setiap lajurnya bisa dilewati empat kendaraan tersebut.

Toleransi dan semangat keberagaman sangat kental. Hal itu mewujud dalam berbagai bentuk. Tak heran bila Interfaith Media, yang memproduksi siaran keagamaan dari berbagai agama, bermarkas di Atlanta.

Ada banyak “raksasa” dunia berdiri tegak di sini. Raksasa industri, media, aktivis gerakan sosial, hingga jejak para presiden Amerika. Di Atlanta, kita bisa mengunjungi Coca Cola World. Sebuah museum dari minuman paling popular di jagad, Coca Cola. Di areal seluas 20 hektare, beragam botol dan kaleng Coca Cola dari seluruh penjuru dunia dan era, bisa dilihat. Juga merasakan sekitar 65 rasa Coca Cola yang dijual ke seluruh dunia. Bayangkan, merasakan nikmatnya Coca Cola di seluruh dunia, dalam satu tempat dan waktu.

Di Atlanta, kita bisa mengunjungi televisi berita paling ditonton di seluruh dunia, CNN. Melihat dan mengenang perjuangan aktivis dan gerakan sosial, bagi kesetaraan dan persamaan hak di Amerika Serikat era 1960-an, Dr Martin Luther King, Jr. Dan menyaksikan berbagai tempat spektakuler. Seperti, Georgia Aquarium, yang merupakan akuarium terbesar di dunia. Museum seni, sejarah, galeri, perpustakaan, hingga taman kota.

Keterbatasan waktu membuat saya, hanya berkesempatan mengunjungi museum Dr Martin Luther King, Jr, museum dan perpustakaan Jimmy Carter, serta pusat pemberitaan CNN.

Tempat pertama kunjungan adalah, museum Dr Martin Luther King, Jr. Museum dibuka sejak 10 oktober 1980. Di halaman masuk, terdapat kolam renang dan tempat makam Dr Martin Luther King, Jr dan istrinya, Corretta Scott King.

Sebuah jalur memanjang menghubungkan kolam renang dan pusat museum, diberi nama International Civil Rights Walk of Fame. Pemberian nama untuk mengenang dan menghormati mereka yang berani berjuang, dan mempelopori perjuangan bagi kesetaraan dan HAM.

Museum menyimpan beragam barang dan peralatan bersejarah yang pernah dikenakan sang pelopor. Mulai dari baju, jubah khotbah, sepatu, tas, dasi, foto-foto hingga tempat pemakamannya. Di salah satu sudut, juga terdapat barang dan koleksi mengenai Mahatma Gandhi. Tokoh pergerakan dan kemerdekaan India.

Tempat kedua, Jimmy Carter Library and Museum. Museum terletak di 441 Freedom Parkway, Atlanta. Tempat ini menarik untuk dikunjungi. Setidaknya, kita bisa melihat sebuah era yang telah dilalui seorang presiden Amerika Serikat. Yang terdokumentasi dengan baik, lewat kebijakan yang dibuatnya.

Meski selama pemerintahannya terjadi krisis penyanderaan terhadap staf kedutaan Amerika Serikat di Iran, Jimmy Carter tetap mendapat apresiasi yang baik selama memerintah. Bahkan, aktvitasnya selepas menjadi presiden. Tak heran bila Nobel Perdamaian, disematkan bagi sosok sederhana, anak seorang petani kacang dari Georgia tersebut.

Tak kalah menariknya adalah, mengunjungi raksasa media televisi CNN. Begitu masuk gedung, kita langsung dibawa pada suasana pemberitaan. Ribuan foto peristiwa dari seluruh penjuru dunia, menempel pada dinding. Membuat sebuah mozaik dan seolah mengabarkan peristiwa paling dekat kepada pemirsanya.

Ada yang menarik di gedung ini. Ada eskalator yang diklaim sebagai terpanjang di dunia. Eskalator itu sepanjang 205 kaki. Satu kaki setara sepertiga meter atau 0,3048 meter. Eskalator bakal membawa pengunjung ke jantung operasional media yang ditonton 28 juta pemirsa di 212 negara. Butuh waktu sekitar 2,5 hingga tiga menit, menuju lantai delapan. Rasanya, uang tiket antara $ 9-14 dollar, tak ada ruginya kita keluarkan. Apalagi, kita bisa bisa melihat, merasakan, mencoba, dan menyaksikan berbagai proses pemberitaan dan penyiaran, raksasa media ini.

Sepulang dari Atlanta, rasanya tak ada yang tak mungkin dikerjakan di dunia ini, asal kita punya niat dan berusaha. Seperti, kalimat paling popular yang pernah dipekikkan Dr Martin Luther King, Jr, dan menjelma sebagai semangat Amerika Serikat, bahkan dunia: “I Have a Dream”.

Terbit di VENUE Magazine, edisi Februari 2011

Illegal Logging di Kalimantan Barat

2011-01-01T19:57:00.000-08:00

By Muhlis Suhaeri
Ketika Hutan Kalimantan Dibabat
KARIM (31), BARU saja memarkirkan truk malam itu. Hari mulai gelap. Lampu penerang tak menyisakan cahaya barang sedikit pun. Semua terlihat pekat. Hitam dan gelap. Listrik hidup bisa dihitung dengan jari setiap minggunya. Selebihnya, warga menggunakan pelita. Lampu kecil dengan bahan bakar minyak tanah.

Saya bertemu Karim di Tematu, Lanjak, Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Malaysia. Ia punya truk sendiri. Saban harinya, Karim mengangkut pekerja sawit. “Sebulan paling dapat Rp 1,5 juta,” kata Karim. Ada nada mengeluh dalam ucapannya.

Karim mantan pekerja kayu. Ketika illegal logging (IL) masih marak, Karim bekerja sebagai teli atau pengukur kayu di Lanjak. Lanjak pelabuhan nomor dua. Nomor satu Tangit. Sebelumnya, pelabuhan di Lanjak khusus menurunkan kayu dari sekitar Danau Sentarum. Sementara Pelabuhan di Tangit, merupakan area pengumpulan kayu yang berasal dari seluruh hulu Sungai Kapuas, sampai hilir Muara Kerang. Bahkan, dari Nanga Silat di Sintang. Dari Tangit, kayu dibawa langsung dengan truk menuju Lubuk Antu, Malaysia.

Karim tak hanya mengukur. Ia juga tangani penerimaan, pembelian dan pengiriman kayu. Dalam sehari dapat Rp 2 juta. Ia bekerja kayu dari tahun 2000-2004. Kini, ia sanggup membeli rumah, mobil dan menyekolahkan keluarga.

Seperti juga pekerja kayu lainnya, Karim bekerja menggunakan modal cukong kayu dari Malaysia. Cukong adalah sebutan bagi bos dalam bahasa China. Ia bekerja untuk Wong Hing King, biasa dipanggil Hengking. Ia terkenal sebagai cukong pekerja kayu manual, pakai chain saw dan sepeda.

Hengking bekerja di hutan yang dekat dengan jalan lintas utara. Jarak hutan sekitar 5-10 km dari jalan. Wilayah operasinya mulai dari Badau, Lanjak, Embalau Hulu atau Benua Martinus. Kayu yang sudah dikeluarkan dari hutan, ditaruh di pinggir jalan lintas utara. Setelah itu dibawa dengan truk menuju Badau.

Menurutnya, sistem manual tak terlalu besar dampaknya. Ketika pohon besar ditebang, pohon kecil jadi tumbuh. Hengking hanya menampung kayu dari warga. Ia tak buka sawmill di Kapuas Hulu.

Ada dua metode dalam pengerjaan IL. Kerja mekanis dan manual. Kerja mekanis menggunakan berbagai alat berat. Seperti, buldoser, eksafator dan lainnya. Kerja mekanis biasanya di dataran rendah, sedang atau tinggi. Lokasi lahannya kering. Modalnya besar. Kerja manual hanya menggunakan chain saw, sepeda dan rel. Lokasi kerjanya di daerah basah atau rawa. Modalnya tidak sebesar kerja mekanis. Namun, kerja di sekitar rawa, keuntungannya lebih tinggi. Sebab, biasanya terdapat kayu ramin yang harganya tinggi. Kedua metode kerja tersebut, cukongnya lain.

Sistem mekanis harus membuat jalan sendiri atau jalur logging. Jalur logging terpanjang, terdapat di hulu labian. Warga menyebutnya jalur Apeng. Panjangnya sekitar 40 km. Jalur itu dari hulu Labian masuk sampai ke Sungai Tamam Baloh, yang terdiri dari dua batang sungai. Jalur loggingnya langsung masuk ke sawmill di Guntul. Jalur logging juga terdapat di Sungai Luar, panjang sekitar 10 km. Jalur logging di Kerangkang dan Jalur logging di Sumpak.

Logging sekali jalan ada delapan log kayu. Kayu diangkut dengan truk beroda 12. Kadang, bagian belakang juga diberi gandengan. Panjang kayu sekitar 15 meter. Kalau diameter kayu 1,5 meter, kayu dipotong delapan hingga sepuluh meter. Sebab, bila terlalu panjang, mesin penjepit atau loader, tak akan sanggup mengangkat kayu.

Pengolahan kayu lapis tak ada di sepanjang perbatasan. Pernah ada yang coba mendirikan di Badau. Namun tak jadi. Sebab, proses membuat kayu lapis terlalu panjang.

“Sistem kerjanya berdasarkan kepercayaan. Ibaratnya, pakai air basin saja sudah dapat duit,” katanya. Air basin adalah air ludah. Maksudnya, hanya dengan modal kepercayaan, para pekerja kayu seperti dirinya, sudah bisa bekerja.

Ketika pertama bekerja dengan Hengking, Karim membawa satu kayu truk. Satu truk kayu setara dengan 2,7 tan. Ia malah diberi uang lebih dari harga satu truk kayunya. Tujuannya, agar bisa bekerja dan mencari kayu lagi.

Menurutnya, cukong kayu dari Malaysia bersikap baik. Mereka berani memberikan uang sebagai modal terlebih dahulu.

Ketika IL belum marak di perbatasan, Karim membawa kayu ke Pontianak. Ia biasa membawa 2-3 rakit ke Pontianak. Pembayarannya, butuh waktu satu hingga dua bulan untuk mencairkan uangnya. Di Malaysia, hari itu setor kayu, langsung dibayar juga.

Pembayaran juga dilakukan dengan sistem borongan. Misalnya, bawa kayu hingga 100 ribu batang. Selesai satu minggu, baru berhitung. Ongkos angkutan, biaya tambahan selama perjalanan ditanggung kontraktor. Pengusaha dari Malaysia, terima bersih kayu sampai di log pond atau lokasi penumpukan kayu di perbatasan.

Ia punya karyawan belasan tukang chain saw dan pekerja sepeda. Kalau ada karyawan kecelakaan atau meninggal, akan ditanggung biaya perawatan atau pemakamannya. “Namanya kerja di hutan, ada saja kecelakaan,” kata Karim.

Saat kayu marak, Lanjak penuh dengan pekerja kayu, supir truk, kernet, dan lainnya. Sedari pagi, suasana ramai sangat terasa. Orang berlalu lalang mengejar setoran angkutan kayu. Banyak truk datang dari Putussibau, Sintang, Pontianak, Singkawang, bahkan dari Jawa.

Dari memberangkatkan satu truk, dia dapat untung Rp 1 juta. Meskipun afkir atau ada cacat, kayu tetap dibeli cukong. Sebab, kalau sudah masuk timber dan diolah, akan menjadi kayu baik semua.

Seperti juga Karim, Antonius Hermanto (39), warga Ukit-Ukit, Lanjak, bekerja sebagai kontraktor kayu untuk Hengking. Saat kayu sedang marak, ia merantau dan bekerja di Malaysia. Para perantau biasanya bekerja di empat sektor. Sebagai pekerja bangunan atau jalan, buruh perkebunan sawit dan kilang kayu atau sawmill. Pada 2003, ia mulai tertarik bekerja di perkayuan. Alasannya, sebagian besar pekerja kayu dari orang luar Lanjak, terutama Sambas.

“Dari pada kita nonton, lebih baik jadi pemain,” kata Anton. Dia hanya kebagian tiga kontrak. Sekali kontrak 3 bulan.

Anton mengenal Hengking dari temannya. Ia berkata pada Hengking, sebagai warga lokal, banyak kenal orang dan punya lokasi garapan. Ia sanggup menyediakan lahan garapan kayu. Kedatangannya tak bawa kayu. Ia hanya bawa badan. Malah, sebelum membawa kayu, ia pinjam uang pada Hengking Rp 50 juta. Uang itu sebagai bekal kerja mencari pekerja chain saw dan pekerja sepeda dari Sambas.

Ia datang ke Hengking dengan membawa daftar hadir rapat di kampung dan rumah betang. Selain itu, ia bawa berita acara penyerahan lokasi, terutama dari kepala dusun. Ada kesepakatan fee, tentang pekerja, pembayaran fee, keterlibatan orang kampung mengontrol kubikasi kayu. “Dengan itu, bisa jadi modal pinjam uang ke Hengking,” kata Anton.

Menurutnya, mendapatkan lokasi tebangan di hutan, perlu pendekatan khusus pada pemimpin di kampung. Orang itu mesti punya pengaruh dan dihormati. Atau, ia keturunan bangsawan. Dari pendekatan itu, ia menyampaikan bahwa ada hutan di kampung yang bisa diusahakan. Juga mengenai cara dan pembagian hasilnya. Ia akan memprioritaskan orang setempat sebagai pekerja. Terutama sebagai pembuat jalan, potong kayu dan chain saw.

Anton punya lokasi garapan kayu di Sungai Tebelian, Embaloh Hulu. Jarak dari jalan lintas utara sekitar 2 km. Bahkan, lokasi garapan itu, jarak 1 km sudah bisa produksi. Kayu yang diambil jenis tertentu dan berkelas. Misalnya, meranti, kapur, jelutung. Kayu yang tak diambil, jenis sempeti, rengas, bintangor dan resak. Kayu itu untuk membuat rumah bagi warga.

Para pekerja chain saw dibayar Rp 30 ribu setiap satu tan. Ia punya 30 pekerja chain saw. Dalam sehari sanggup menghasilkan 30-40 tan. Setelah kayu glondongan dipotong jadi kayu balok sesuai ukuran yang diinginkan, kayu dibawa tukang sepeda. Kayu ditaruh dekat jalur lintas utara. Jalur lintas utara merupakan jalan utama menuju Badau.

Supir dan kernet truk datang dan menawarkan jasa angkutan. Truk bebas membawa kayu siapa saja. Supir truk akan diberi kwitansi. Ada tiga lapis kwitansi sekali pengiriman kayu. Warna putih, kuning dan merah. Kwitansi warna putih diberikan kepada supir. Warna putih untuk cukong kayu Malaysia. Bon warna kuning disimpan kontraktor kayu. Hengking akan bayar truk. Setelah itu, ia potong ongkos dari kayu yang disetor.

Selama perjalanan, Anton bekali truk untuk bayar pungutan dari aparat pemerintah, maupun warga setempat. Setelah melewati pertigaan jalan Malindo atau biasa disebut Simpang Nyamai (dalam bahasa Dayak Iban, artinya, Simpang Nyaman). Setiap truk harus bayar pos bea cukai Rp 50 ribu. Di pos ini, ada polisi, TNI, Pemda. Setelah itu, melewati tanah warga. Di lokasi ini, truk harus bayar Rp 25 ribu. Kayu berakhir di lapangan penumpukan cukong Malaysia. Ia harus bayar parkir penumpukan kayu, 12 ringgit.

Sesampai di sana, kayu dipindah ke truk Malaysia. Namun, ada juga truk yang langsung ke Malaysia. Setiap cukong ada lapangan bongkar kayu. “Kayu hasilnya sedikit, karena banyak yang masuk ke pajak,” kata Anton.

Pada kontrak pertama, Anton dapat Rp 25 juta. Kontrak kedua, Rp 20-30 juta. Hasil kedua lebih besar, karena tak perlu keluarkan uang untuk buat jalan. Kontrak ketiga, Rp 11-15 juta. Hasilnya lebih kecil, karena hutan mulai habis.

Pembabatan Hutan di Danau Sentarum
Pembabatan hutan tak hanya terjadi di dataran lapang. Tapi juga di sekitar Danau Sentarum. Danau air tawar seluas 132 ribu hektar itu, memiliki keanekaragaman hayati terbesar. Danau Sentarum penyumbang perikanan darat terbesar di Kalbar. Juga, jadi penyeimbang aliran air Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia yang melewati tujuh dari 14 wilayah di Kalbar. Panjang Sungai Kapuas sekitar 1100 km.

Danau Sentarum merupakan muara dari sebagian besar sungai besar di Kapuas Hulu. Sebut saja Sungai Leboyan, Sibau, Mendalam, Batang Lupar, dan lainnya. Danau Sentarum terdiri dari puluhan danau. Namun, keelokan dan ketenangan danau mulai terusik. Seiring maraknya illegal logging (IL) di Kalbar, sekitar 1998-2004. IL berawal di Tekura, Puring Kencana, Badau sekitar 1998. Di Lanjak mulai 2000. Tahun 2004, IL berakhir.

Ribuan orang menebang dan membuka hutan di sekitar danau. Perusahaan kayu membangun sawmill atau pengolahan kayu, dan pelabuhan pengangkutannya di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang menuju Danau Sentarum.

DAS Sungai Leboyan sebagian besar buka kayu. Aktivitas kayu terdapat di Leboyan bagian hulu, Kelawik, Nanga Ngaung, Nganti, Kapar Tekalong, Lubuk Bandung, Manggin, Meliau, Tempurau, Semangit dan Semalah. Ada empat pelabuhan besar di DAS Leboyan. Yaitu, di Nanga Semantik, Tapang Teluk, Desa Melembah dan Sungai Bunut.

Danau Kasen menjadi salah satu dari kegiatan IL. Mereka mengambil kayu dari Bukit Peninjau, seluas 300-400 hektar. “Bukit itu milik warga rumah betang Meliau,” kata Sodik, anggota Badan Musyawarah Desa (BPD). Warga di rumah betang Meliau, sehari-hari menjadi nelayan dan petani.

Kayu yang diambil terdiri dari jenis luih, keladan, kelasau bukit dan meranti. Kayu tekam tidak boleh diambil. Warga menggunakannya untuk bangun rumah. Ini jenis kayu kelas satu. Kayu itu tenggelam di air.

Ada 19 kamp di desa itu. Kamp merupakan tempat tinggal pekerja, selama menjalankan aktivitas IL, mulai dari penebangan hingga pengangkutan kayu.

Salah satu kontraktor penebang kayu di Danau Kasen bernama Suwardi. Setiap kontraktor punya dua bagian. Pekerja chain saw dan pekerja sepeda. Chain saw bertugas menebang dan memotong kayu, sesuai ukuran yang diinginkan. Pekerja sepeda bertugas mengangkut kayu yang sudah digergaji dengan sepeda.

Sistem kerjanya secara rombongan. Satu rombongan sekitar 10 orang. Jumlah pekerja sepeda, biasanya dua kali lipat dari pekerja chain saw. Bila jumlah pekerja chain saw satu rombongan, sepeda dua rombongan.

Kontrak kerjanya tiga bulan saja. Cara kerja dibagi tiap wilayah dan blok. Setelah itu membuat jalan untuk jalur pengangkutan kayu. Pekerja sepeda sebagian besar orang Sambas. Mereka sangat ahli dan kuat membawa kayu dengan sepeda. Kemampuan mereka diakui. Mereka memodifikasi sepeda roda dua dengan tambahan besi pada rangkanya.

Pekerja chain saw biasanya warga setempat. Chain saw bawa dua anak buah. Selain memotong kayu, pekerja chain saw harus memotong balok kayu menjadi beberapa ukuran. Kayu digergaji dengan ukuran 12x20 cm atau 20x20 cm dan panjang antara 360-420 cm. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebelum mengerjakan suatu hutan, biasanya ada survei ke lokasi tebangan. Bila dianggap memiliki prospek, mereka mendatangi kepala dusun atau desa untuk minta izin. Kepala dusun mengadakan rapat dengan warga. Dalam pertemuan ada beberapa hal jadi kesepakatan. Misalnya, tak boleh menebang kayu di bekas ladang warga. Tak boleh menebang kayu ke atas bukit, sebab bisa membuat longsor. Ada pembagian hasil atau fee kepada warga. Uang diserahkan ke kas desa. Setelah itu, setiap rumah dapat bagian.

Di danau tidak ada sawmill. Warga tak mengizinkan. Sebab, limbah sawmill yang berupa kayu atau serbuk gergajian, akan dibuang ke danau atau sungai. Hal itu membahayakan kehidupan di danau. “Pernah ada yang minta izin hingga dua kali. Namun, warga tidak mengizinkan,” kata Sodik.

Setiap wilayah tak ada standar pembagian fee. Tergantung rapat warga dan kontraktor. Orang buka kayu biasanya tergantung kesepakatan. Di Meliau, setiap satu balok kayu, desa dapat Rp 5 ribu untuk kas desa. Dalam satu hari, kontraktor menebang sekitar 5.000-6.000 balok.

Para pekerja chain saw dibayar per tan. Satu tan setara dengan 1,6 kubik. Tiap satu tan, pekerja chain saw mendapat Rp 50 ribu. Satu tan terdiri dari 8-10 balok kayu. Dalam sehari bisa hasilkan 5-6 tan. Pekerja membawa kayu balok dari Bukit Peninjau ke Danau Kasen. Jaraknya sekitar 6 km. Kayu diikat dengan sepeda. Pekerja sepeda dibayar Rp 50 ribu per tan. Dalam satu hari bisa 5 kali angkut.

Jalur sepeda lebarnya sekitar satu hingga satu setengah meter menyusuri hutan. Agar bisa lewat, pekerja menempatkan papan selebar 10 cm di atas jalur yang sudah dibuka. Nah, di papan itulah, para pekerja sepeda harus mengarahkan sepedanya, supaya tidak terpelosok. Sepeda harus dituntun. Mereka harus punya keseimbangan yang baik. Sebab, sekali sepeda jatuh, bisa berakibat fatal. Pekerja bisa tertimpa sepeda dan kayu. Sekali angkut bisa 2-4 batang kayu. Yang beratnya mencapai 150-200 kg.

Tukang angkut dengan sepeda, pasti dicari dari Sambas. Cara mencari para pekerja ini, ditunjuk kepala rombongan. Orang ini harus punya kapasitas dan jaringan pekerja sepeda di Sambas. Biaya transportasi dari Sambas, makan selama perjalanan hingga orang itu masuk ke lokasi kayu, butuh biaya sekitar Rp 200 ribu. Sebelum pekerja sepeda keluar dari rumah, keluarganya harus diberi uang Rp 500-1 juta. Agar, keluarga bisa mencukupi kebutuhannya.

Kontraktor kayu menyediakan kamp bagi pekerja chain saw dan sepeda. Ia menanggung semua kebutuhan pekerja selama di kamp. Segala keperluan dihitung sebagai bon atau hutang. Bon akan dihitung, setelah hasil chain saw dan sepeda selesai. Setelah itu, sisanya buat pekerja.

Sekali kontrak tukang sepeda dapat Rp 7-8 juta. Pekerja chain saw dapat Rp 5-6 juta, karena ada anak buah. Pembayaran fee dibayar satu kali kontrak. Kontrak dengan karyawan tiga bulan.

Danau Kasen merupakan pelabuhan transit. Setelah itu, pekerja mengangkut kayu dan dihilirkan menuju Lanjak. Lanjak merupakan pelabuhan kayu di wilayah Danau Sentarum dan Kapuas. Dari Danau Kasen kayu dirangkai 6-7 batang. Lalu, dihilirkan ke Sungai Leboyan, melalui Sungai Sematik. Caranya, pekerja mengikat kayu dengan drum. Sehingga kayu bisa mengapung. Butuh waktu satu hari membawa kayu ke hilir.

Setelah tiba di Sungai Leboyan, pekerja merangkai kayu menjadi rakit. Setiap rakit terdiri dari 30 kayu. Setiap rakit terikat satu dengan lainnya. Setelah terkumpul 1.000 batang, rakit didorong menggunakan motor bandong atau motor air, menuju Lanjak lewat Danau Sentarum.

Lanjak merupakan terminal kayu. Upah pekerja angkut kayu ke truk, Rp 100 ribu. Sewa truk Rp 350 ribu. Selanjutnya, pekerja mengangkut kayu menuju Badau. Jarak Lanjak dan Badau sekitar 123 km.

Selain dapat fee dari kayu yang ditebang, warga juga menebang kayu di sekitar kampung mereka. Mereka menebang kayu pada musim kemarau, antara April–September. Saat itu, sebagian besar permukaan danau kering. Ketika musim penghujan tiba, warga membawa kayu yang sudah ditebang dengan rakit, menuju rumah Betang.

“Aparat tak pernah datang ke lokasi. Mereka tutup mata. Padahal mereka tahu,” kata Sodik.

TNI dan polisi biasanya minta upeti langsung pada pengusaha kayu dari Malaysia. Mereka jarang minta ke warga. Terutama warga lokal. Pada hari besar kenegaraan atau keagamaan, aparat terkadang minta jatah juga. Mereka juga jadi perantara bagi yang ingin masuk ke lokasi tebangan baru.

Akibat IL, sekarang ini, kayu terdekat dari perkampungan berjarak tiga km. Dulu, satu km sudah ada kayu. “Ketika Danau Kasen ditutup, masih terdapat sekitar 5.000-6.000 batang kayu di danau,” kata Sodik.

Para Cukong Penyokong Dana
Yosep Unja (43), juga kontraktor kayu yang bekerja pada Hengking. Ia berasal dari Ukit-Ukit, Embaloh Hulu. Unja punya garapan di Limpasuk, sekitar 40 km dari Badau. Untuk bawa kayu menuju Badau, ia bayar sewa truk Rp 175 ribu.

Sama seperti Anton, ia juga tak mau sekedar sebagai penonton di daerahnya sendiri. Apalagi harga kayu cukup lumayan. Ada cukong kayu dari Malaysia sebagai pembeli dan pemberi modal kerja. Dan, ada peraturan memberikan izin pembukaan dan pemanfaatan hasil hutan 100 hektar.

Cukong kayu Malaysia juga berebut kayu. Mereka selalu berusaha memberi pelayanan terbaik, bagi para kontraktor. Menurutnya, cukong paling bagus adalah Hengking. Sebab, kalau warga perlu, dia gampang bantu. Kalau kayu datang, Hengking langsung bayar. “Dia selalu bawa stok uang,” kata Unja. Kontraktor jual kayu senilai Rp 50 juta, langsung pinjam Rp 50 juta, juga akan diberi.

Menurutnya, ada sekitar 20 cukong kayu di perbatasan yang menampung dan mengusahakan langsung kayu dari Indonesia. Antara lain, Ngu Tung Peng alias Apeng, Hengking, Robin, Hendri, Simon, Lily, Aseng, Ling, Simon, dan lainnya.

Menurut Anas dari WWF Kalbar, cukong warga lokal juga banyak. Misalnya, Shaang dari Lanjak. Imelda dari Ukit-Ukit. Yusuf Baja dari Lanjak. Sawang dari Lanjak. Haji Ali dari Jongkong. Sukardi dari Jawa Timur. Dadang dari Semitau. B. Saren dari Benua Martinus. Mathias Eges dari Benua Martinus. Agap dari Bukung. Edmundus dari Ukit-Ukit.

Unja langsung bawa kayu ke Hengking. Harga kayu cukup berfariasi. Kayu meranti, 400-600 ringgit tiap tan. Kayu jelutung, 700 ringgit tiap tan. Kayu kapur, 400-600 ringgit tiap tan. Kayu ramin, 800-1500 ringgit tiap tan. Kayu ramin ada kategori A, B dan C. “Kayu ini diekspor ke Jepang, Singapura, dan Thailand. Ramin digunakan sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga. Harganya mencapai $ 900 tiap satu tan,” kata Anas.

Ketika usaha kayu ditutup, Unja rugi Rp 30 juta. Ia harus bayar karyawan, transportasi kepulangan karyawan dan lainnya. Belum lagi kayu yang tak bisa diangkut dan dijual.

Selain menampung kayu dari para kontraktor, cukong dari Malaysia juga mendirikan sawmill di Indonesia. Awalnya kayu-kayu persegi dibawa langsung ke Malaysia. Karena tak ada gangguan, orang Malaysia mendirikan timber atau pengolahan kayu sendiri.

“Kalau dari awal dicegah masuk, tidak akan ada illegal logging,” Matius (48), Dusun Tematu, Lanjak.

Ia merasa bingung, mengapa orang Malaysia bebas masuk ke Kapuas Hulu. Tak mungkin orang Jakarta tak tahu. Ia anggap pemerintah Indonesia malu-malu untuk ambil cukai. Padahal, kalau pemerintah mau fasilitasi pendirian sawmill yang dikelola pemerintah, uangnya bisa untuk pembangunan di Kalbar. Sebab, sawmill ada SPTH-nya. Ada SPK. Sehingga ada pemasukan bagi masyarakat. Akhirnya, cukai diambil raja-raja kecil di kampung. Namun, uangnya untuk kepentingan sendiri. Padahal, dari hasil kayu jumlahnya miliaran.

Malaysia mendirikan perusahaan yang menampung kayu illegal dari Indonesia. Setiap kayu yang masuk diberikan sertifikasi, sehingga jadi kayu legal. Setiap tan bayar 15 ringgit. “Kayu yang dibawa ke Malaysia, betul-betul grate A. kayu tak ada noda atau pecah,” kata Matius.

Negosiasi pembuatan sawmill maupun pengusahaan kayu, berada di rumah betang. Setelah dapat uang, biasanya rumah betang berganti dengan beton. “Itu salah satu ciri dari adanya sawmill atau aktivitas illegal logging,” kata Matius.

Matius pernah bekerja sebagai manager di sawmill. Sawmill butuh 200-300 balok. Sistem kerja ada tiga shift. Ukuran kayu 15x9 cm dengan panjang 16 feet. Ukuran kayu 12x9 cm dengan panjang 14 feet.

Di Kecamatan Batang Lupar, ada tujuh sawmill. Pertama, di Guntul. Ini lokasi sawmill paling besar milik Apeng. Sawmill itu punya 8 mesin bend saw atau gergaji pita, 2 gergaji pembelah (break down) dan 8 pemotong (cutter). Bend saw merupakan mesin penggergajian statis bagi kayu gelondongan. Pekerja di Guntul jumlahnya ribuan. Mereka datang dari seluruh wilayah di Indonesia. Terutama dari Sambas, Jawa, NTT dan Sulawesi Selatan. Kedua, Sumpak, terdapat dua bend saw dan satu mesin pemotong. Ketiga, Tematu, ada dua bend saw, dua pemotong dan satu pembelah. Keempat, Sepan, ada dua bend saw dan satu pembelah. Kelima, Sungai Luar, ada tiga bend saw, tiga pemotong dan satu pembelah. Keenam, Ukit-Ukit, ada satu bend saw, satu pemotong. Ketujuh, Kelawik, ada tiga bend saw, dua pemotong, dan sa tu pembelah.

Kecamatan Embaloh Hulu, ada satu sawmill di Kerangkang, terdapat empat mesin bend saw, empat pemotong dan satu mesin pembelah.

Henri Jali (62), kepala dusun Sungai Luar, menyerahkan wilayah hutannya pada cukong Malaysia bernama Mr. Ling. “Fee untuk rumah betang 25 ribu ringgit,” kata Jali. Saat itu, satu ringgit nilanya Rp 2.200.

Ia sudah lama jadi kepala dusun di rumah betang Sungai Luar. Pekerjaan warga di rumah betang, menoreh karet bekerja di Malaysia. Zaman kayu warga mengerjakan sendiri kayu, dan bekerja sama dengan perusahaan Malaysia.

“Perusahaan tidak sengaja masuk. Ada warga yang mengajak toke masuk,” kata Jali. Toke merupakan sebutan untuk pengusaha dalam bahasa China.

Perjanjian dengan warga, boleh ambil kayu, tapi harus bangun rumah betang yang ditinggali warga. Kayu jenis tertentu, seperti kayu belian tak boleh diambil. Kayu itu untuk membangun rumah. Yang di gunung tidak boleh ditebang lagi, karena warga takut kehilangan sumber air.

Sebagai pimpinan di sawmill, Ling punya wakil dua orang. Namanya, Ayu dan Acien. Ketua Dusun Luar, Hen. Wakil, Awa. Bagian lapangan, Paulus Jimbau. Setelah era kayu berakhir, Jimbau jadi anggota DPRD Kapuas Hulu.

Sawmill di Sungai Luar punya tujuh bend saw dan satu mesin pembelah. Sistem kerja harian, pakai tan. Bagian sawmill sehari dapat bayaran Rp 100 ribu. Bagian bend saw Rp 150-300 ribu.

Warga setiap hari ke Malaysia, belanja kebutuhan sehari-hari. Beli gula, kopi, beras, dan lainnya. “Dulu, bukan main makanan. Sekarang, makan ayam sebulan sekali saja sudah lumayan,” kata Iding.

Rumah betang terdiri dari 30 pintu. Listrik untuk penerangan gunakan generator kecil yang mampu buat 200 lampu menyala. Di kamp ada ratusan lampu. Sawmill ada dua genrator. Satu 5 ribu watt dan 25 ribu watt.

Kayu dari Sungai Luar dibawa ke Pelabuhan Sibu, Sarawak. Selanjutnya ekspor ke Jepang dan Korea. Mereka punya log yard atau lapangan bagi kayu log di Badau. Kalau lapangan bagi kayu log di danau bernama log pond.

Selain menjarah hutan secara manual dan mekanis pembabatan hutan juga dilakukan di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).

Seperti yang dilakukan Zulkifli (31) sekitar tahun 2000. Dia bersama kakak dan beberapa orang lainnya, menebang kayu di sekitar hulu Sungai Sibau. “Kayu ditebang dan dibiarkan dulu di sungai,” kata Zulkifli. Agar orang tidak masuk ke wilayah itu, bagian masuk ke sungai ditutup beberapa kayu gelondongan. Kayu dipasang melintang.

Setelah terkumpul, kayu glondongan diikat sebagai rakit. Lalu, dibawa dengan cara menghanyutkan dan mengikuti aliran sungai hingga ke Putussibau. Perjalanan butuh waktu sehari semalam. Setelah sampai di Putussibau, ada pedagang pengumpul. Dari Putussibau, kayu dibawa ke Danau Sentarum.

“Uang sangat berlimpah saat itu,” kata Zulkifli.

Zulkifli selalu menabung. Dari pekerjaannya tersebut, ia bisa membuat rumah, kendaraan dan lainnya. Beda dengan keluarga kakaknya. Begitu kayu habis, habis juga uangnya.

BICARA MENGENAI IL di Kapuas Hulu, tak bisa dipisahkan dengan orang yang satu ini. Namanya, Ngu Tung Peng alias Goh Tian Tek alias Syamsul Bahri alias Apeng. Syamsul Bahri merupakan nama Islamnya. Pria dengan tinggi sekitar 180 cm tersebut, merupakan orang paling dicari pihak keamanan Indonesia. Namun, dia juga dianggap dewa penolong bagi warga di wilayah Kapuas Hulu bagian perbatasan dengan Malaysia.

Apeng orangnya pemberani dan pekerja keras. Ia berasal dari suku Pucau. Di daratan China, suku ini terkenal berani. Apeng selalu bawa senjata di bawah jok mobilnya. Ada mandau, senjata laras pendek, panjang hingga soft gun.

Ia memiliki lahan kayu di berbagai wilayah dunia yang ada hutannya. Seperti, di Indonesia, Kamboja, Thailand, Brasil dan Afrika. Ia pernah babat hutan di Lhoksumawe, Aceh, sekitar 1980-an. Apeng juga membabat hutan di Sorong, Irian Jaya.

Di Thailand, dia harus berperang dengan pasukan pemberontak pemerintah, sebelum membabat hutan di sana. Jadi, ketika dia membabat hutan di Kalimantan, ia anggap biasa saja. Sebab, tak perlu menggunakan senjata. Cukup mendatangi para ketua adat dan dusun. Bernegosiasi dengan pejabat di pemerintahan, aparat kepolisian dan TNI.

Dalam pelantikan Gubernur Kalbar, Usman Dja’far, Apeng hadir di Gedung DPRD Kalbar. Ia mengenakan dasi dan pakaian resmi. Sebagian besar orang tak mengenalnya. Usman Djafar menjabat Gubernur Kalbar pada 2003-2008.

Apeng pernah beristri orang Dayak Iban. Ia pandai bahasa Iban. Setelah itu, nikah dengan Wati, perempuan Jawa yang dia temui, ketika membabat hutan di Aceh. Dia punya dua anak dari Wati.

Apeng operator lapangan. Dia punya perusahaan bernama Green Atlantic di Sibu, Sarawak, Malaysia. Pimpinan perusahaan bernama Robert Ngu, adiknya. Ketika masuk ke Kapuas Hulu, awalnya Apeng sebagai rekanan dari PT Plantana Rasyindo. Rasyindo singkatan dari Roni Aswar Anas. Roni anak Aswar Anas, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Kabinet Pembangunan VI, 1993-1998.

Ketika peresmian PT Plantana di wilayah tersebut, 1997, Kolonel (inf) Erwin Sudjono, ipar Presiden Indonesia, SBY, hadir. Erwin menjabat sebagai Danrem Alambhana Wanawai (Korem 121/ABW). Ia datang bersama puluhan petinggi Hankam dari Jakarta. Pengamanan sangat ketat. Bahkan, ada pasukan-pasukan bayangan untuk pengamanan. Sejak 2 Mei 2006, Erwin menjabat sebagai Pangkostrad dengan pangkat Mayor Jenderal. Ia pensiun sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI dengan pangkat Letnan Jenderal.

Sebagai kontraktor land clearing atau pembersihan lahan dari PT Plantana, Apeng menghadiri acara tersebut. Land clearing merupakan salah satu cara atau kedok untuk mendapatkan kayu.

PT Plantana bergerak di bidang perkebunan. Saat itu, perusahaan mengusahakan lahan perkebunan seluas 60 ribu hektar di Badau, Lanjak dan Kantuk. Mereka juga membuat pembibitan sawit.

Plantana sempat memiliki lahan seluas 1.500 hektar. Tak sabar mengikuti proses perkembangan perusahaan, Apeng bergerak sendiri mencari kayu. Apeng menggunakan celah dari peraturan pemerintah. Nur Mahmudi Ismail sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) pada Kabinet Persatuan Nasional, 1999-2000, memberikan izin pada warga, memanfaatkan hutan seluas 100 hektar dan 5.000 kubik kayu.

Dengan peraturan tersebut, Apeng mendirikan koperasi dan mendanai warga membuat IPK (Izin Pemanfaatan Kayu). Untuk dapatkan izin, koperasi harus merogoh uang sekitar Rp 15-20 juta. Izin tersebut selesai dalam waktu sebulan.

“Yang memberikan izin tentu bupati,” kata Hefni.

Bupati Kapuas Hulu saat itu, Yakobus Frans Layang, 1995-2000. Setelah itu, Abang Tambul Husin. Ia jadi bupati dua periode. Tahun 2000-2005 dan 2005-2010. Abang Tambul Husin sangat tertutup dan tak mau berkomentar, bila bicara mengenai IL di Kapuas Hulu.

Ketika 100 hektar habis, warga bisa minta izin lagi. Karena koperasi bayar pajak, hal itu dibolehkan. Ada penyalahgunaan pada peluang yang diberikan. Yang semula satu hektar, akhirnya satu benoa dikuasai. Izin 100 hektar tak dikontrol dalam pelaksanaannya. Izin dekat rumah, tapi kerjanya di hulu sungai.

Saat itulah timbul istilah IL. Adanya perusahaan besar yang masuk, membuat hal itu bisa dilaksanakan. Faktor orang dalam yang mengajak investor masuk, turut memperparah IL. Akhirnya, setiap kampung membuat sendiri. Proses jual belinya juga gampang. Bahkan, asal ada lokasi, akan mudah buka hutan. Karena itu, kearifan lokal jadikan hutan sebagai alam yang harus dipelihara jadi hilang.

Sebuah laporan dari WWF Kalbar mengenai IL 2002-2004 di TNBK menulis, penebangan dan penjualan kayu di kecamatan sepanjang perbatasan sudah berlangsung sejak empat tahun lalu (1999). Menurut Camat Badau Parbubu LT. Thobing, hal ini didukung oleh Pemda Kapuas Hulu. Latar belakang penebangan ini, issue masuknya perusahaan perkebunan antara dua negara yang berlokasi di sepanjang perbatasan dengan Sarawak (Malaysia).

Pertimbangan bupati saat itu, Yakobus Frans Layang, jika kerjasama perkebunan ini benar-benar terlaksana, masyarakat adat diperbolehkan mengerjakan kayu dan dijual ke Malaysia. Mengapa ke Malaysia? Negara ini membeli kayu dengan harga di atas standar, mudah transportasinya, serta urusan birokrasinya tidak berbelit-belit. Cukup dengan uang muka alias tutup mulut, maka kayu mereka pun lolos.

Menurut Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi, seperti dikutip dari ANTARA, Polda telah mencatat ada 15 perusahaan milik Apeng beroperasi di Kalbar. Semua perusahaan menggunakan nama koperasi unit desa (KUD) dan koperasi simpan pinjam. Dengan memiliki koperasi, Apeng leluasa dapatkan izin pembukaan lahan hutan 100 hektar, sesuai izin Hak Pengusahaan Hutan 100 Hektar, yang pernah dikeluarkan pemerintah.

Padahal, sebagai warga negara asing, Malaysia, Apeng tidak berhak membuat koperasi dan dapatkan hak pengelolaan hutan. “Sehingga aktivitas yang dilakukan Apeng merupakan kejahatan,” kata Suhadi.

Laporan dari WWF Kalbar mengenai IL menulis, “Untuk mendapatkan dana dari pemerintah dan menghidupkan koperasi, sebagian koperasi berusaha dengan cara membuat ukiran dan seni, serta pengadaan sembako. Mereka membuat pintu ukiran dari kayu panyau. Pintu ini dijual ke Putussibau dan Pontianak dengan harga Rp 500.000-Rp.700.000/pintu. Koperasi ini adalah titipan dari Imelda (sepupu Bupati, Yakobus Frans Layang), dengan tujuan membuka hutan untuk mendapatkan kayu. Imelda juga menjadi pembeli dan penampung kayu. Ia menguasai menguasai pembelian kayu di Sungai Labian (Ukit-Ukit) dan sekitarnya sampai ke daerah Mungguk.”

Izin yang diberikan Menteri Kehutanan, pada akhirya dievaluasi dan dicabut pada 2005. Sebab, izin banyak yang bermasalah dan menunggak pajak. Karenanya, ketika dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian orang), Apeng tak terima. Sebab, dalam mengerjakan berbagai proyek kayu, dia mendapat izin resmi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah bupati, sebagai kepada daerah.

Hingga sekarang Apeng masih berstatus sebagai DPO. “Kalau ada yang melihat dan mengetahui keberadaannya, harap beritahu polisi,” kata Suhadi.

Apeng selalu melibatkan masyarakat setempat. Orang ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ada yang jadi supir traktor, eksafator, pengupas kayu dan lainnya. Pekerja harian dibayar Rp 30 setiap jam. Rata-rata orang bekerja 7-8 jam. Pekerjanya ratusan orang dari seluruh Indonesia. Orang dari Malaysia dan Banglades, juga ada.

Daerah yang pertama dikerjakan di Seriang, awal 2000. Kedua, Guntul, sekitar 2001. Ketiga, Mungguk, sekitar 2003. Keempat, Merakai, sekitar 2004. Setelah itu, kayu diangkut ke Badau menggunakan truk. Lalu, diekspor melalui pelabuhan besar di Kuching, Sarawak. Atau, menggunakan pelabuhan kecil di Serikai.

Metode yang dilakukan Apeng sebelum masuk, dia akan mendekati para ketua kampung.
“Nanti hutan kita dibuka. Buka peluang masyarakat. Kalau sudah marak, akan dibuka sekolah,” kata Antonius Leo (52), Temenggung di daerah aliran sungai (DAS) Labian, menirukan ucapan Apeng. Temenggung adalah ketua adat bagi warga Dayak.

Tugasnya, menangani ketika ada tanah hak adat terlanggar IL. Tanah sudah diadatkan. Kalau ada alat berat IL lewat tanah merah, harus bayar adat. Ada kepercayaan di warga, tanah merah bila terongkar, harus dikembalikan lagi. Dendanya berupa potong babi, bayar parang, sirih dan pinang, dan lainnya.

“Biasanya perusahaan tak mau tahu, alatnya apa saja. Pokoknya dibayar langsung sekalian,” kata Leo. Upacara adat dan sanksi Rp 5 juta. Uang itu untuk beli perlengkapan upacara dan kebutuhan menyelenggarakan upacara adat. Setelah itu tanah tersebut didoakan.

Pada setiap aksinya, Apeng selalu berkata pada warga, sudah dapat izin dari pemerintah Kalbar. Untuk memuluskan usahanya mendapatkan kayu, Apeng memberikan fee pada rumah betang. Besarnya, 10 ringgit tiap satu tan. Ada orang kampung yang mencatat. Premi dibayar setiap bulan. Setiap kampung dibagi sama besar. Setiap pintu sekitar Rp 300-400 ribu.

Ia membayar honor ketua dan wakil ketua kampung. Pada tahun pertama, uang untuk ketua kampung besarnya Rp 1,5 juta. Wakil ketua kampung Rp 500 ribu. Tahun ketiga, ketua Rp 500 ribu. Wakil ketua Rp 300 ribu. Apeng juga membayar orang yang dianggap vokal dan kritis. Sebab, orang itu dianggap dapat mempengaruhi warga di kampung atau rumah betang. Untuk menaklukkan orang ini, Apeng menggelontorkan uang Rp 300 ribu.

Apeng menyatakan pernah membantu membiayai pembangunan rumah dinas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, kantor Polisi Sektor Embaloh Hulu di Desa Mataso, Kecamatan Embaloh Hulu, serta beberapa ruang di Polres Kapuas Hulu.

Humas Polda Kalbar, Suhadi menyatakan, uang yang diperoleh Apeng merupakan hasil mencuri di Indonesia. Sehingga tidak jadi masalah, jika uang itu digunakan bagi pembangunan di wilayah Indonesia. Karena uang yang ia berikan merupakan uang masyarakat Indonesia. Namun, membangun harus memiliki ketentuan dan mesti sesuai dengan daftar isian perencanaan anggaran (DIPA). “Jadi untuk membangun itu tidak asal saja,” katanya.

Suhadi menyatakan, jika Apeng mengungkap kepada siapa memberikan uang selama berinvestasi illegal di Kalbar, tidak perlu dikhawatirkan. “Apeng pencuri. Mengapa kita takut dengan pencuri?” katanya.

Yuyun Kurniawan dari Yayasan Titian menyatakan, “Illegal logging merupakan salah satu extra ordinary crime, karena sifat kejahatannya yang terorganisir.”

Sebagai kejahatan terorganisasi, dalam prakteknya IL memiliki jaringan dengan berbagai lapisan kelas mulai dari masyarakat biasa, pengusaha, birokrat bahkan sampai politisi atau elit politik. Keberadaan aktor yang cukup lengkap terlibat dalam praktek kejahatan ini, membuat praktek IL memiliki tingkat adaptasi cukup tinggi, terhadap perubahan sistem atau penegakan hukum.

Sejak akhir 1990-an hingga sekarang, setidaknya telah terjadi lima bentuk modus operandi yang digunakan dalam praktek IL. Pertama, anarchic logging. Kedua, HPHH 100 hektar. Ketiga, memanfaatkan proyek pembangunan. Seperti, proyek pembukaan jalan, transmigrasi dan lainnya. Keempat, terintegrasi dalam skema bisnis legal yang ada. Misalnya, perkebunan dan tambang. Kelima, memanfaatkan celah penegakan hukum, seperti modus lelang kayu.

Dalam operasinya, Apeng merangkul masyarakat biasa, pejabat pemerintah, elit politik dan aparat keamanan. Ia juga membangun berbagai tempat pertemuan, fasilitas pemerintah, dan aparat keamanan. Sebagian besar dapat jatah. Lengkap sudah. Hal itu dilakukan untuk satu tujuan: melancarkan usahanya.

UU OTONOMI DAERAH mulai berlaku pertengahan 1999, dan diperbaharui pada 2003. Namun, semangat otonomi sudah mulai berlaku sejak era reformasi. Kondisi itu didukung beberapa kebijakan yang bersifat oportunis. Seperti, kebijakan HPHH 100 hektar. Misalnya, SK Menhut No. 310/Kpts-II/1999. Dalam konteks Kalbar, hal itu bisa dilihat di Kabupaten Sintang. Hingga 2003, jumlah izin HPHH 100 hektar lebih dari 600 izin. Ada sekitar 1.300 kelompok ajukan izin. Pada periode yang sama, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat lebih dari 400 izin dikeluarkan.

Selain SK mengenai HPHH, Dephut memberi keleluasaan kepada provinsi dan kabupaten, menerbitkan IUPHHK melalui SK Menhut No. 05.1/Kpts-II/2000. Kebijakan Dephut ditindaklanjuti lima kabupaten di Kalbar. Kapuas Hulu melalui SK Bupati No. 2/2000. Sintang melalui SK Bupati No. 19/1999. Sanggau dengan SK Bupati No. 15/2000. Bengkayang melalui Perda No. 1/2000. Ketapang dengan Perda No. 29/2001.

“Sehingga praktis pada era transisi dari sentralisasi ke otonomi, praktek illegal logging berada pada puncak kejayaannya,” kata Yuyun Kurniawan dari Yayasan Titian.

Meski praktek IL lebih populer sejak era reformasi sampai saat ini, namun praktek itu diyakini sudah terjadi. Indikasinya? Adanya penurunan kualitas dan kuantitas hutan, serta tutupan di Indonesia.

Tapi, ada beberapa faktor penyebab praktek IL tidak muncul ke permukaan pada era sentralisasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk membongkar praktek IL tidak mungkin dilakukan. Alasannya, Indonesia dalam cengkraman rejim yang kuat dan dipengaruhi para pengusaha. Yang sebagian besar melakukan praktek illegal.

Para pelaku IL adalah kegiatan usaha kehutanan. Seperti, HPH atau HTI yang dekat dengan penguasa. Sehingga praktek-praktek IL tidak sempat muncul ke permukaan. Namun, bukti adanya praktek ini, dapat dilihat dari besarnya angka degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia, sejak 1970-an hingga akhir 1990-an.

Pada era otonomi, praktek IL jadi isu penting di sektor kehutanan. Meski, setelah masa transisi dari sentralisasi ke otonomi, sejak 2005 praktek IL mulai alami penurunan. Seiring dengan munculnya tekanan dari berbagai pihak, baik nasional dan internasional, terkait praktek IL di Indonesia. Akibat dari tekanan tersebut, pemerintah mulai serius lakukan terobosan kebijakan. Antara lain, Inpres No. 4 Tahun 2005, tentang Penertiban Praktek Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Seluruh Indonesia.

Selain itu, adanya UU Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Korupsi, juga memberi peran turut ciptakan ketakukan bagi aktor intelektual. Seperti, cukong dan pejabat terkait di daerah, yang terlibat dalam praktek IL.

Di Kalbar, terdapat beberapa pejabat publik, mulai dari bupati sampai kepala dinas yang harus berhadapan dengan proses hukum, terkait praktek IL. “Meskipun secara keseluruhan, prosentase pejabat publik yang diproses secara hukum, jauh lebih kecil dibandingkan pelaku IL lainnya,” kata Yuyun.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab praktek IL di Kalbar. Pertama, lemahnya penegakan hukum, serta tidak adanya ketegasan aturan terkait dengan pemenuhan kebutuhan kayu lokal (domestic timber procurement). Bahkan, berada pada kondisi governless atau tidak ada tata kelola.

Kedua, lemahnya manajemen pengelolaan sumber daya hutan. Terutama terkait data dan informasi mengenai persediaan dan permintaan kayu, terutama untuk kebutuhan lokal. Ketiga, kepedulian para pihak terhadap penggunaan kayu legal, masih sangat rendah. Hal ini berlaku juga di tingkat pemerintah. Keempat, ada banyak kawasan hutan tidak terkelola dengan baik. Atau, tidak dikonsesikan kepada unit usaha yang bisa dibebankan tanggung jawab, dalam hal pengelolaannya. “Sehingga kawasan ini menjadi open access bagi para pelaku illegal logging,” kata Yuyun.

Disisi lain, pemerintah tidak ada sumber daya cukup, mengelola kawasan-kawsan yang cenderung terbuka tersebut. Dari lebih 4 juta hektar kawasan hutan produksi di Kalbar, hanya sekitar 1,7 hektar yang merupakan konsesi HPH. Yang tanggung jawab pengamanannya berada di pemegang izin. Selebihnya, ada sekitar 2,3 juta hektar kawasan terbuka untuk dimasuki. Sehingga rentan terjadinya praktek IL.
Kelima, masih ada perbedaan di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, terkait tanggung jawab dan wewenang pengelolaan hutan. Terutama yang berpotensi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dibandingkan jumlah HPH dan industri kehutanan pada era 1970-1980-an, jumlah usaha sektor kehutanan di Kalbar, saat ini menyusut lebih dari 75 persen. Pada 2004, Dephut mencabut sekitar 60 izin HPH di Kalbar, terkait kebijakan soft-landing policy.

Mengenai penyebab IL, akademisi dari Universitas Tanjungpura (UNTAN), Adi Suryadi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menuturkan, ”Illegal logging merupakan dampak ikutan dari HPH.”

Menurutnya, kontrol pemerintah terhadap HPH sangat lemah. Tahun 1970-an, pemerintah bangun sistem eksploitasi hutan. Paradigmanya berorientasi pada produksi. Ketika HPH digalakkan, banyak perusahaan tak patuhi aturan pengelolaan hutan. Kontrol terhadap HPH lemah. Kalau ada pelanggaran sanksinya lemah. Sehingga IL berkembang dengan pesat. Alasannya, orientasi pembangunan pada produksi dan ekonomi, ciptakan ekonomi yang kondusif. Sehingga eksploitasi terhadap hutan bisa dilakukan.

“Tingginya permintaan Eropa terhadap kayu, turut memperparah illegal logging,” kata Suryadi.

Menurut Yuyun dari Yayasan Titian, praktek IL dan perdagangan kayu illegal mengalami pasang surut, tergantung beberapa faktor. Hal yang paling kuat adalah, pengaruh faktor keamanan. Terutama berkaitan dengan tindakan penegakan hukum atau operasi penertiban. Namun, operasi penegakan hukum terkait pemberantasan IL dan perdagangan kayu illegal, sejatinya tidak bekerja atau digerakkan berdasarkan sistem tata kelola yang baik, sebagaimana mestinya.

Operasi penegakan hukum cenderung terjadi, sebagai akibat atau ada beberapa alasan. Pertama, tekanan kelompok dari dalam maupun luar negeri. Kedua, hadirnya kepemimpinan baru. Sehingga operasi pemberantasan cenderung bersifat show of power. Ketiga, upaya posisi tawar kelompok tertentu, dengan menggunakan alat kekuasaan atau penegak hukum.

Upaya pemberantasan IL pada masa reformasi belum mendapatkan respon serius secara politik di tingkat nasional. Namun, wacana praktek IL yang berdampak secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, sudah mulai jadi pembicaraan. Tetapi, kembali lagi, upaya pemberantasan praktek kejahatan lingkungan pada masa reformasi ini, disikapi secara kompromis untuk meredam semangat otonomi.

“Sehingga kebijakan yang muncul cenderung bersifat oportunis. Yang pada akhirnya, justru meningkatkan eskalasi praktek illegal logging di lapangan,” kata Yuyun.

Pada awal tahun 2000, pemerintah melakukan upaya lebih serius dengan menggelar beberapa operasi pemberantasan IL. Seperti, Operasi Wana Bahari, Wanalaga dan Hutan Lestari. Operasi melibatkan instansi penegak hukum lintas sektoral. Dari Dephut, TNI dan Polri.

Tapi, pemberantasan IL di tingkat perdagangan kayu, kebijakan pemerintah masih sama. Dari dulu hingga kini, pemerintah dan sebagian besar pihak, masih terpaku pada tingkat perdagangan kayu yang mengarah pasar internasional atau ekspor. Kondisi ini tidak lepas dari adanya aturan berbagai pihak di tingkat internasional, yang menuntut perdagangan kayu legal. Seperti, Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang berlaku untuk pasar Eropa. Lacey Act yang berlaku bagi pasar Amerika. Green Konyuho untuk pasar Jepang.

Ketiga wilayah pasar internasional tersebut, merupakan sasaran perdagangan kayu Indonesia. Karenanya, pemerintah lebih menaruh perhatian pemberantasan IL yang berhubungan dengan pasar tujuan tersebut. Padahal, perdagangan kayu di tingkat domestik, sampai saat ini, masih di dominasi kayu illegal hasil tebangan masyarakat. Sehingga, praktek IL masih dan akan terus berlangsung.

“Terutama, bila pemerintah tidak menaruh perhatian pada sisi perdagangan kayu, dan pemenuhan kayu bagi kebutuhan lokal,” kata Yuyun.

Yosep Unja berpendapat, penanganan IL tak akan bisa dilakukan, kalau cukong masih ada. Sebab, kerja kayu muncul karena ada pembeli. Kalau aparat keamanan hanya menangkap yang kecil-kecil, tak bakal ada manfaatnya. “Illegal logging masih tetap berjalan. Tapi kalau yang diambil bosnya, illegal logging tak ada lagi,” kata Unja.

Alasan lain munculnya IL, karena masyarakat tidak merasakan sistem legal HPH, memberikan manfaat bagi mereka. Karenanya, ketika ada sistem illegal, namun memberikan keuntungan bagi warga, mereka ramai-ramai melakukannya.

Ia berpendapat, hampir semua tahapan eksploitasi hutan, warga selalu terlibat. Mulai dari hilir hingga hulu. Mulai dari penebangan, pengukuran, pengangkutan, dan lainnya. “Peran serta warga sangat besar,” Suryadi.

Dunia usaha kehutanan di Indonesia, secara nasional mengalami penurunan tajam sekitar satu dekade terakhir. Situasi itu juga terjadi di Kalbar. Kondisi kawasan hutan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, mengalami penurunan. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hal itu terjadi, akibat salah urus sektor kehutanan sekitar tiga dekade, sejak bisnis kehutanan digalakkan pemerintah.

Kondisi itu memunculkan kritik dan tekanan dari dari dalam dan luar negeri. Terutama terhadap pemerintah dan pelaku usaha sektor kehutanan. Menanggapi kritikan tersebut, pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Kehutanan, sejak awal 2000 menjalankan soft-landing policy dengan memangkas usaha sektor kehutanan, baik HPH maupun industri yang disesuaikan dengan carrying capacity hutan di Indonesia.

“Sasaran utama dari kebijakan itu, melakukan inventarisasi dan pencabutan izin,” kata Yuyun. Terutama terhadap unit-unit manajemen yang memiliki performa usaha kurang baik. Akibatnya, terjadi penyusutan jumlah usaha sektor kehutanan, baik HPH maupun industri.

Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan, hingga 2007, jumlah HPH di Kalbar tinggal 22 unit manajemen HPH. Setengah dari jumlah tersebut, tidak menunjukkan aktifitas produksi di lapangan. Pertengahan 2010, Dephut juga mencabut enam izin konsesi dari 22 konsesi di Kalbar. Saat ini, jumlah konsesi yang tersisa hanya 16 konsesi. Atau, menyusut 25 persen dari jumlah konsesi sebelumnya.

Menurutnya, secara umum, praktek IL di Kalbar, alami penurunan dibanding 10 tahun lalu. Namun, praktek itu bisa saja masih terus berlangsung di lapangan, karena adanya kebutuhan kayu di tingkat lokal. Meskipun, dalam skala lebih kecil.

Karenanya, praktek IL yang terjadi sekarang, alasannya kebutuhan kayu lokal. Praktek IL niscaya dihentikan. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki data dan informasi yang cukup, mengenai ketersediaan dan kebutuhan kayu. “Data dasar itu penting, pengelolaan sumber daya hutan,” kata Yuyun.

Selain itu, negara-negara konsumen harus punya kebijakan mengurangi impor kayu dari sumber illegal. Dan, beberapa negara konsumen sudah ambil langkah-langkah, terkait dengan tanggung jawab menghentikan IL di negara produsen. Sudah ada upaya perbaikan. Seperti, adanya kebijakan VPA, Lacey Act dan kebijakan sejenis lainnya. “Namun, berbagai inisiatif dari negara konsumen tersebut, harus diimbangi dengan upaya kita, meningkatkan upaya diplomasi dan menaikkan posisi tawar,” kata Yuyun.

Sebab, setiap instrumen kebijakan di negara yang berbeda, memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi negara konsumen. Tujuannya, agar produknya bisa diterima pasar negara yang bersangkutan. Dalam proses meningkatkan posisi tawar dan diplomasi, tahapan ini sudah bukan lagi menjadi domain sektoral atau kehutanan. Tapi berbagai sektor yang saling terkait, harus memiliki sinergisitas yang tinggi. “Agar, diplomasi perdagangan di level internasional, dapat diperjuangkan secara maksimal,” kata Yuyun.

Operasi Penutupan Illegal Logging
KETIKA SUSILO Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, kegiatan IL mulai dipantau dan ditertibkan. Pada 2004, genderang perang terhadap IL dilaksanakan. “Tidak ada yang mau main-main dengan illegal logging,” kata Lutfi Achmad (56), Kepala TNBK. Resikonya terlalu berat. Sebab, IL menjadi program prioritas yang dilakukan SBY.

Pemerintah pusat mencabut kewenangan pemerintah daerah memberikan izin pembukaan lahan 100 hektar. Izin diatas 5.000 hektar dievalausi. Evaluasi mencakup, siapa yang memberikan izin. Ada rancangan dan kegiatan atau tidak. Izin memperhatikan kelestarian hutan atau tidak.

“Penyetopan kayu membuat warga menderita dan tak ada yang dikerjakan selama satu tahun,” kata Karim. Warga banyak yang bangkrut karena tak kerja. Apalagi bagi pemiliki kayu yang belum sempat masuk ke Malaysia. Padahal, mereka sudah menggunakan uang sendiri.

Laporan WWF Kalbar menulis, sulitnya pemberantasan IL, karena didukung aparat keamanan. “Hampir semua aparat keamanan terlibat dalam penyelundupan kayu ini,” kata Edmundus, seorang cukong.

Pernyataan itu diperkuat Yusuf Baja, salah satu penampung dari Lanjak. “Kami dicukai Rp. 55.000 per tan-nya. Ini merupakan kewajiban yang harus disetor kepada Kapolsek. Katanya sih untuk uang keamanan,” kata Baja, “Di sini nyaris tanpa hukum. Yang terjadi adalah hukum rimba. Kelompok siapa yang dianggap paling kuat, dialah yang berkuasa. Sehingga sebagian masyarakat tidak berdaya menghadapi mereka.”

“Pembalakan itu begitu demontratif. Tak ada upaya penegakan hukum. Seolah tak ada Negara,” kata Anas Nasrullah dari WWF.

Atas dasar itulah, dibuat kesepakatan dengan warga. Intinya, warga diminta membantu dalam upaya penanganan IL. Kemudian dimulailah pengumpulan berbagai bukti lapangan mengenai IL. Ada pembuatan foto dan film sebagai bukti adanya keberadaan IL. Upaya dilakukan dengan menyamar dan menyusup langsung ke pusat-pusat kegiatan IL. Hal itu tak mudah. Sebab, para logger selalu mencurigai orang asing yang masuk ke wilayah tersebut.

Pengumpulan bukti juga sebagai respon terhadap keluhan yang disampaikan Suhartono, kepala TNBK waktu itu. Tak ada laporan mengenai IL di TNBK. Sehingga ada langkah-langkah dengan PHKA, mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

Selain itu, ada kerja media massa secara lokal, nasional dan internasional. Juga ada testimoni dari warga. Setiap minggu dibuat sebuah upaya, agar selalu muncul berita mengenai IL di media, cetak maupun televisi.

“Kegiatan juga dilakukan dengan memberikan tekanan pada RI,” kata Syahir Syah, dari WWF. Misalnya, membuat para pembeli kayu di Eropa, memboikot hasil kayu IL. Sehingga ada keseriusan mengenai penertiban IL tersebut. Kegiatan juga dilakukan dengan memberikan berbagai data mengenai IL, pada pemerintah. Setelah semua bukti lengkap dan ada, pemerintah mulai melakukan operasi penangkapan yang dilakukan secara gabungan.

Aparat keamanan melakukan operasi gabungan untuk menangkap cukong kayu. Ada TNI, polisi, dan TNBK. Tapi, operasi cenderung bocor. Misalnya, Tim Wanalaga 1 dan 2. Tim tak menemukan pekerja sawmill di lapangan.

Pada 23 November-7 Desember 2004, berlangsung operasi gabungan antara pasukan TNI dari 621 Libas (Lintas Batas) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, TNBK, dan kepolisian. Operasi berlangsung di kawasan barat TNBK, Desa Sebabai, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu. Lokasi sekitar 845 km arah timur dari kota Pontianak. Berjarak 40 km dari jalur lintas utara, dan satu km dari perbatasan RI-Malaysia.

Operasi berhasil menangkap tiga cukong kayu dari Malaysia. Chien Lok Ung alias Alok. Ling Lik Ung alias Ling. Ngu Sie Kiong alias Kiong. Ketiganya anak buah Apeng. Ketika tertangkap, mereka langsung dibawa ke tahanan Direktorat Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Kalbar.

Ada beberapa barang bukti ikut disita. Lima bulldozer. Satu loader (kepiting). Satu unit mobil tangki minyak berplat Malaysia. Satu unit injection pump eksafator. Dua buah dinamo starter bulldozer. Enam unit mobil Toyota Land Cruiser bernomor Malaysia. Saat kejadian, kepala TNBK adalah, Agus Sutito.

Ketika berlangsung olah TKP di lokasi kejadian pada 17 Januari 2005, sekitar 25 warga bersenjata merebut dan membawa tiga Land Cruiser tersebut. Padahal, tim olah TKP terdiri dari 27 orang. Anggota Polhut TNBK, sembilan orang. Anggota Polhut Dishutbun Kapuas Hulu, dua orang. Staf Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, tiga orang. Anggota Kodim 1206 Putussibau, empat orang. Anggota Penyidik Polres Kapuas Hulu, empat orang. Anggota Perintis Polres Kapuas Hulu, empat orang. Dan, seorang jurnalis dari TV 7, Yan Andrea.

“Mereka disandera warga bersenjata pimpinan Stefanus Kuya,” kata Yan Andrea.

Polisi tidak melakukan pengejaran terhadap pelaku. Malah, saat polisi diminta mengawal perjalanan lima alat berat sitaan ke Putussibau, pihak Polres minta imbalan sebesar Rp 24 juta kepada pihak TNBK. “Tapi, hanya Rp 10 juta saja yang disanggupi oleh TNBK,” kata Yan Andrea.

Bahkan, ketika Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Didi Haryono diminta konfirmasi mengenai permasalahan tersebut, dia tak mau memberikan keterangan. Dia malah menjadikan dirinya juru bicara dari aparat penegak hukum lainnya, menyangkut kasus tersebut. ”Sebab, hal itu sudah menyangkut tim,” katanya kepada Yan Andrea. Jadi, informasinya harus keluar dari satu pintu.

Sebelum wawancara berlangsung, Didi melakukan pertemuan dengan Letkol Media Purnama (Dandim 1206), Benny Santoso (Kepala Kejari) dan Nelson Samosir (Ketua PN), di kantornya. Kemudian, ia menunjuk dirinya sendiri mewakili para aparat tersebut. Didi akhirnya diganti dan “masuk kotak” di Propam Mabes Kepolisian di Jakarta.

Kepala TNBK, Lutfi Achmad menyatakan, kayu-kayu gelondongan sitaan di TNBK berjumlah sekitar 7.000-8.000 atau setara 35 ribu meter kubik. Diameter kayu besar-besar. Bahkan ada yang 60-80 cm. Mengenai penjarahan kayu di TNBK, ia menyatakan, “Kesulitan utama menjaga TNBK dari segi luas wilayah,” kata Achmad. TNBK luasnya 800 ribu hektar. Sama dengan wilayah DKI Jakarta. Tapi, TNBK hanya dijaga 120 petugas dan personil lokal.

Akses TNBK melalui empat jalur sungai. Yaitu, Sungai Embaloh, Mendalam, Kapuas dan Sibau. Setiap akses didirikan pos pengamanan. Di Sungai Embaloh, pos berdiri di Sadap. Nanga Opat di Sungai Mendalam. Di Sungai Kapuas, berdiri di Tanjung Lokang, Bungan. Sungai Sibau, pos berdiri di Nanga Potan. Pos merupakan desa terdekat ke TNBK. Jaraknya, satu hari berjalan kaki.

“Ketika ada kayu yang masuk, kita punya pos di dalam. Sehingga hal itu bisa termonitor,” kata Achmad. Tapi, cukong menggunakan jalur logging, hutan lindung di TNBK.

Kesulitan TNBK pada akses. Terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia. TNBK sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sepanjang 148 km. Mulai dari Batang Aik dan Lanjak Entimo. Sisanya berbatasan langsung dengan konsesi kebun dan HPH Malaysia. Tahun 2007, ditemukan helipad di pos perbatasan. Tahun 2009, ditemukan jalan syarat atau jalan traktor, masuk ke wilayah TNBK hingga 1,5 km.

Selain mengadakan operasi pemberantasan IL, aparat keamanan juga menutup sawmill. Salah satunya di Sungai Luar. Pasukan Brimob datang dan menutup lokasi tersebut. Warga pernah melakukan demo. Dalam demo tersebut, warga membawa senjata tajam dan senapan lantak. Setelah itu, sawmill dibuka satu bulan, terus ditutup lagi.

“Wah, nanti kalau demo terus, akan melawan pemerintah. Sebab, bila ada Dayak mati satu, kita akan perang,” kata Henri Iding, kadus Sungai Luar.

Ketika sawmill ditutup, berbagai peralatan dijual orang kampung. Warga memotong mesin sawmill dan menjadikannya besi bekas. Besi dijual kiloan. Setiap kilonya Rp 1000. Satu mesin beratnya sekitar 30 kg. Traktor beratnya mencapai 4-5 tan. Yang beli tukang loak. “Polisi datang untuk potong peralatan bersama orang kampung setiap hari,” kata Iding.

Menurutnya, warga Dayak ibarat babi dan ayam yang ditaruh di kandang. Tak bisa ke mana-mana. Kalau pemiliknya ingat, mereka akan memberi makan. “Tapi, kalau tidak ingat, binatang itu akan kelaparan,” kata Iding.

Setelah terbitnya Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 4 Tahun 2005, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI, ada 18 instansi diberi kewenangan menindak dan menertibkan praktek IL. Seperti, TNI, Polri dan beberapa instansi teknis terkait di tingkat nasional sampai kabupaten. Dalam prakteknya, Inpres No. 4/2005, tidak dapat diterapkan secara maksimal. Alasannya, konflik kepentingan antar sektor cukup tinggi. Terutama di tingkat penegak hukum.

“Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa insiden, yang mengarah pada perseteruan antar instansi,” kata Yuyun. Seperti yang terjadi di Kalbar, baru-baru ini. Antara SPORC Kalbar dengan Dishut Kabupaten Kubu Raya.

Dampak Sosial Illegal Logging
NANGA BADAU merupakan wilayah paling timur di Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Lubuk Antu, Malaysia. Pada 1970-an, ada beberapa HPH berlokasi di Badau. Ada PT. Rimba Ramin, Tawang Maju, Benoa Indah, dan lainnya.

Warga tak tahu ada pengusahaan HPH di wilayah mereka. Perusahaan tak libatkan warga. “HPH menebang hutan seenaknya. Sekalian saja kami ambil kayunya. Tapi kalau warga yang ambil kayu dibilang illegal logging,” kata Luther Iding, Dewan Adat Dayak (DAD) Badau.

Iding keturunan Dayak Iban. Sebuah sub suku Dayak, yang sebagian besar hidup di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kapuas Hulu.

Ketika warga berusaha sendiri, ekonomi mulai terasa bergerak. Masyarakat bisa menjual kayu secara langsung. Warga bisa membangun rumah dan beli kendaraan. Dulu, rumah dan kantor tak ada yang terbuat dari semen. Setelah IL , sebagian besar rumah dibangun dari semen. Wilayah itu juga mulai terbuka. Banyak pendatang dari daerah lain. Mereka berdagang dengan membuka toko atau warung. “Kalau tak ada illegal logging, tak akan ada orang Padang dan Jawa jualan nasi di sini,” kata Iding.

Hal itu berimbas pada sektor ekonomi lainnya. Iding jualan onderdil kendaraan. Era IL berlangsung, penjualan di tokonya bisa mencapai Rp 2-3 juta sehari. Sekarang, dapat Rp 500 ribu, sulit sekali.

Iding punya empat truk. Sewa truk Rp 350 ribu, tiap rit atau sekali jalan. Satu truk bisa membawa kayu tiga hingga empat kali. “Dulu, ban bocor sedikit akan dibuang dan ganti baru. Sebab, kerja rit. Kalau nunggu tambal ban, akan ketinggalan rit,” kata Iding. Sekarang ini, meski sudah bocor dua kali, akan tetap digunakan.

Sebagai pengurus DAD, ia kerap menangani permasalahan kehidupan warga Dayak. Adat mengajar yang tak baik menjadi baik. Ketika IL masih ramai, hal yang kerap terjadi pada warga adalah, konflik batas desa. Warga sama-sama mengklaim lokasi itu wilayahnya. Bila ada perkara, penyelesaian secara adat. Misalnya, antara Desa Empiam dan Empaik. “Soal batas, sampai sekarang yang paling mengetahui adalah orang adat,” kata Iding.

Di Badau, perubahan kehidupan ekonomi dan sosial sangat terasa. Sebab, Badau menjadi muara dan siklus akhir dari kegiatan IL. Bertemunya para pekerja IL, kontraktor, cukong Malaysia, membuat peredaran uang sangat besar di Badau. “Orang kita tak bisa kelola duit. Uang IL macam uang judi. Senang dapat, senang juga keluar,” kata Iding.

Ada yang sabung ayam, judi, mabuk-mabukan, prostitusi, hingga punya istri lagi.

Kegiatan prostitusi berlangsung secara terbuka. Losmen dan penginapan penuh dengan perempuan. Mereka siap melayani tamu yang datang. “Biasanya ada germo yang koordinir,” kata Andre (32). Andre bekerja sebagai supir. Ia mengantar setiap tamu yang menyewa mobilnya.

Setiap tiga bulan sekali, germo mengganti pekerja seks perempuan dari daerah lain. Ada rotasi silang. Pekerja seks juga berasal dari perempuan pekerja yang diusir dari Malaysia. Pemerintah Malaysia mengusir pekerja perempuan yang dianggap bermasalah. Mereka yang datang dari Badau, akan dipulangkan melalui jalur di Entikong, Sanggau. Yang masuk dari Entikong, akan dipulangkan lewat Badau.

Para pekerja perempuan ini, karena tak ada uang sama sekali, pada akhirnya bekerja sebagai pelayan rumah makan atau pekerja seks. “Uang tak ada. Apalagi yang mau dikerjakan?” kata Andre.

Pusat kegiatan ekonomi lainnya yang bergerak sangat cepat adalah Lanjak. Ketika IL masih berlangsung, pasar Lanjak sangat ramai. Kegiatan ekonomi sangat terasa. Lanjak jadi kekuatan ekonomi yang tiba-tiba bergerak cepat. Masalah sosial segera muncul.

“Orang di sini punya budaya minum. Apalagi zaman illegal logging,” kata Matius.

Tak heran bila di sekitar pasar Lanjak, mudah menemukan orang minum alkohol. Kegiatan mabuk-mabukan itu, berlangsung dari pagi sampai malam. “Tak hanya per botol, tapi sudah pakai krat,” kata Lorens dari WWF.

Hampir setiap hari ada orang minum. Setelah minum, biasanya main perempuan. Perempuan ini mangkal di losmen-losmen yang bertebaran di sekitar Lanjak. Prostitusi berlangsung secara tersembunyi. Beda dengan di Badau yang berlangsung secara terbuka.

Hermansyah (45), motoris speed boat di Lanjak, pernah merasakan nikmatnya era IL. Ketika IL masih marak, ada 32 speed boat bermesin 40 PK tergabung di koperasi. “Setiap hari, mereka antar penumpang ke Semitau,” kata Hermansyah. Setelah itu balik lagi ke Lanjak.

Perjalanan Lanjak-Semitau butuh waktu sekitar satu setengah jam. Ongkosnya sekitar Rp 950 ribu. Dalam sehari, mereka bisa dapatkan uang Rp 1,8 juta. Jumlah itu belum termasuk ongkos bensin. Sekarang ini, tersisa lima speed boat. Karenanya, speed boat harus antri dan bergilir. Dalam satu bulan, satu motoris hanya antar penumpang sekali saja.

Hal sama dialami Pujiwati (40), pemilik warung di Lanjak. Dia punya lima anak. Semasa IL marak, ia bisa dapatkan uang Rp 2 juta sehari. “Sekarang mendapatkan uang lima ratus ribu saja susah,” kata Pujiwati, mantan transmigran di Nanga Silat, Sintang.

Pelanggan warungnya supir dan kernet truk. Juga, para pekerja kayu. Dari jam 5 pagi, orang sudah datang untuk sarapan. Warung buka dari pagi hingga malam hari. Malam hari truk masih berderet angkut kayu.

“Banyak orang berjudi, minum dan main perempuan,” kata Pujiwati. Termasuk suaminya yang bekerja di kantor kecamatan. Setiap dapat uang, selalu berjudi. Mereka biasanya main judi di samping kantor Koramil. Mereka leluasa berjudi di sana.

Dari jualan di warung, ia bisa buat rumah dan beli motor. “Sekarang, orang yang tak bisa simpang uang, ya, tak punya apa-apa,” kata Pujiwati.

Dampak sosial IL, banyak konflik wilayah dan kecemburuan sosial. Konflik identitas juga muncul terkait penguasaan sumber daya alam. Seperti terjadi di DAS Labian. Ada sekitar 22 kampung di DAS Labian. Jumlahnya penduduknya sekitar Rp 6 ribu. IL sebagian besar terjadi di bagian hulu sungai. Misalnya, terjadi di Ukit-Ukit, Tebelu, Kelawir, Jejawe dan Bakul 1, 2, dan 3. Ukit-Ukit dan Jejawe daerah paling parah terkena IL. Erosinya sampai ke Danau Sentarum di Nanga Leboyan.

DAS Labian awalnya ditempati orang Dayak Tamam Baloh. Dalam perkembangannya, orang Dayak Iban mulai menempati daerah itu. Terutama di bagian hulu DAS Labian. “Yang punya lokasi orang Labian. Tapi, malah tidak diperhatikan. Orang Guntul saja yang sebagian besar dapat,” kata Anton. Guntul sebagian besar ditempati orang Dayak Iban.

Apeng dianggap tidak menepati janji dalam pembagian hasil. Hal itu menimbulkan kecemburuan sosial. “Kalau illegal logging tak dihentikan, akan terjadi konflik etnis. Karena banyak konflik batas wilayah,” kata Unja.

Warga di Embaloh Hulu merasa rugi dengan adanya IL. Sebab, mereka tak bisa menggunakan air, untuk kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Cara berladang warga juga terganggu. Sebab, saat ladang dipakai menjadi longsor.

Sungai Labian tak bisa digunakan. Bagian hulu sungai dibabat habis untuk sawmill milik Apeng di Guntul. Pada 2002, warga mulai menyuarakan ketidaksetujuannya. Apeng pernah memberikan bantuan air minum, dalam bentuk pemberian pipa-pipa pralon dan semen. Namun, tak ada realisasi pembangunan.

Akhirnya, warga menyegel dan menahan alat berat, serta mobil milik Apeng. Warga berdemontrasi sambil bawa senjata tajam dan senapan lantak. Warga bergeming dan tak melepaskan alat berat. Negosiasi berjalan alot. Tuntutan warga hanya satu, air untuk minum.

Apeng minta kepada aparat keamanan, Kodim dan pemerintah, mengambil alat berat tersebut. Saat itu, aparat keamanan datang ke tempat warga. “Kalau alat berat tak dikembalikan, saya tinggal hitung mayat kalian,” kata Unja, menirukan ucapan pimpinan aparat kepolisian.

Unja dan beberapa warga sempat dipanggil ke Lanjak, dan ditanya Mayjen dari Mabes TNI, yang sedang mengamati IL di wilayah itu. Dia juga sempat ketemu Kapolda Kalbar, Nanan Sukarna, mengadukan permasalahan tersebut.

IL tak hanya berakibat pada rusaknya alam dan tata kelola SDA. Juga berimbas pada satwa di dalamnya. “Orang yang kerja di hutan, tidak peduli dengan binatang apa. Ketemu akan dimakan,” kata Anton. IL yang berada di hutan, bakal banyak binatang. Namun, bila wilayah kerjanya dekat dengan jalan raya, jarang ada binatang.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan Yayasan Titian pada 2004, ada hubungan sangat kuat antara IL dan praktek perburuan dan perdagangan satwa. Contohnya, untuk menghemat pengeluaran logistik, para penebang biasanya mendapatkan sumber makanan dari hasil buruan. Binatang yang eksotis dan punya nilai ekonomi tinggi, seperti burung dan beberapa satwa lainnya, bisa jadi pendapatan lain bagi pekerja kayu.

Karenanya, tak heran bila dalam area penebangan, para pekerja kayu memiliki kandang sementara selama di hutan. Kandang berfungi memelihara binatang hasil buruan. “Sebelum mereka membawa keluar hutan dan menjualnya,” kata Yuyun.

IL juga berdampak pada bangunan fisik rumah betang. Sepanjang jalur lintas utara, perubahan mencolok terlihat dari struktur bangunan rumah betang. Meski masih berbentuk rumah panjang, bangunan rumah tak lagi didominasi bahan dari kayu. Sebagian besar rumah menggunakan semen. Bangunan rumah tak lagi berbentuk panggung dan tinggi. Namun, rata dengan tanah. Identitas rumah betang dengan segala nilai filosofinya hilang. Seiring dengan hilangnya cara penghuni memaknai hutan dan segala yang ada di dalamnya.

“Orang yang tinggal di rumah betang mulai meninggalkan pertanian,” kata Henri Jali, kepala dusun di Sungai Luar.

Warga meninggalkan pekerjaan menoreh. Orang mulai berfoya-foya. Mulai timbul kesenjangan. Banyak yang beli motor, mobil dan barang elektronik lainnya. Untuk membeli mobil Malaysia, warga mengeluarkan uang sekitar 15 ribu ringgit, bagi Toyota Hilux double gardan. Dan, 30 ribu ringgit, untuk membeli truk Delta. Mobil dapat diperoleh dengan cara kredit juga.

Kendaraan itu hanya bisa dipakai dari Badau hingga Mungguk, Embalau Hulu. Tak boleh lewat dari Kecamatan Sibau utara. Tapi, bila ada surat izin darurat, diperbolehkan hingga ke Putussibau. Misalnya, bawa orang sakit dan butuh berobat. Ada juga yang beli mobil atau motor, namun tak bisa pakai kendaraan tersebut. Sehingga kendaraan jadi rusak. “Sekarang ini, banyak dari alat elektonik tersebut yang dijual, karena tak ada listrik lagi,” kata Jali.

Meski IL membawa dampak meningkatnya perekonomian keluarga, namun banyak kerusakan dan masalah sosial muncul. “Illegal logging ibarat nikmat membawa sengsara,” kata Matius (48).

Salah satu keuntungan IL, banyak jalan dibuat. Meski jalan untuk kegiatan IL, warga bisa menggunakan jalan tersebut. Namun, ada juga pembuatan jalan bagi IL yang malah pakai dana APBD. Namun, pembangunan jalan tak sepadan dengan keuntungan dan hasil IL. Ketika IL marak, aparat Pemda Kapuas Hulu pernah berkata, jalan tidak dibangun supaya IL tidak semakin marak. “Sekarang illegal logging tidak ada, jalan tetap saja hancur,” kata Matius.

Uang hasil IL tak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun, pemikiran konseptual tersebut, tentu tak bisa muncul begitu saja pada warga. “Mana kita tahu, itu sepadan atau tidak. Yang penting ada datang uang,” kata Antonius Leo (52).

Dampak nyata akibat IL, juga terjadi pada wilayah tersebut. Pada 10-12 Oktober 2010, banjir melanda 20 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir mengakibatkan kerusakan cukup parah. Bahkan, ada tujuh kecamatan terendam banjir. Yaitu, Kecamatan Nanga Bunut Hilir, Jongkong, Selimbau, Nanga Suhaid, Semitau, Silat Hilir dan Embaloh Hilir.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPPD) Kalbar, Tri Budiarto mengatakan, penyebab banjir adalah, curah hujan tinggi. Sehingga DAS di sekitar 20 kecamatan mengalami peningkatan volume air. “Saat volume air meningkat, kondisi hutan sudah hancur. Sehingga daya serap terhadap air rendah,” kata Budiarto.

Dari data yang terhimpun hingga akhir Oktober, akibat banjir, sebanyak 18.061 rumah terendam. Empat rumah hanyut. 10 jembatan putus. 2.562 hektar sawah/ladang terendam. 95 ton karet hanyut. 4.763 batang anakan karet rusak. Sekitar 9 hektar kebun palawija, 10,8 hektar kebun sayur terendam. Sekitar 30 ton ikan tambak masyarakat hilang. Begitu juga dengan hewan ternah. Sebanyak 40 ekor sapi, 5 kambing,103 ekor babi, 208 ekor bebek dan 1.548 ekor ayam, turut terbawa banjir.

“Kita belum bisa pastikan angka kerugian akibat banjir. Tapi, diperkirakan mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Pihaknya bersama NGO di Kalbar, sudah menyiapkan program rehabilitasi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, di daerah yang terkena bencana banjir. Rehabilitasi dilakukan agar, kehidupan masyarakat setelah bencana kembali normal.

Untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi, BPPD Kalbar sedang membangun kelembagaan masyarakat peduli bencana di setiap desa. Kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana tersebut, akan menjadi ujung tombok Pemerintah Kalbar, untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap bencana. Selain itu, agar warga tidak merusak lingkungan yang sudah ada.

“Kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana tersebut, akan dibina oleh NGO peduli lingkungan hidup,” katanya.

Selain bencana secara langsung, hampir di semua tempat terjadinya IL, ada perubahan kehidupan pada masyarakat sekitar. Dalam kondisi itu, biasanya terjadi perubahan prilaku dari masyarakat subsistem, jadi masyarakat konsumtif. Aturan sosial jadi sangat longgar, bahkan cenderung hilang. Dalam jangka pendek terlihat ada peningkatan kesejahteraan. Terlebih lagi jika hal itu dilihat dari sisi materi. Namun, jika IL berakhir, kondisi kesejahteraan jauh lebih rendah sebelum IL muncul.

Gaya hidup konsumtif tidak lagi didukung tingkat pendapatan. Dalam kondisi tersebut, tingkat kriminalitas cenderung meningkat.

“Terlebih lagi aturan sosial sudah mulai hilang pada masa IL berlangsung,” kata Yuyun.

Sekarang ini, ketika ajakan menjaga hutan terus disuarakan, ada juga rasa tak nyaman pada warga. Sebab, negara-negara yang melarang, tak memberikan pengaruh langsung pada kehidupan warga. Contohnya Matius. Ia mengkritisi negara-negara di Eropa. “Kalau atas alasan paru-paru dunia, mengapa menjaga hutan hanya diwajibkan bagi bangsa Indonesia,” katanya seolah bertanya.

Padahal, dulunya orang Eropa menebang kayu habis-habisan. “Sekarang setelah hutan mereka habis, datang ke kita untuk melarang orang tebang kayu,” kata Matius.

Adi Suryadi, dosen Untan menyatakan, pembangunan paradigma ekonomi tidak memberdayakan warga. Akibatnya, ketika IL terjadi dengan massif, dampak secara sosial sangat terasa. “Terjadi perubahan persepsi dan pola pikir di masyarakat,” kata Suryadi.

Wawasan warga yang prakmatis lebih besar dari konsepsional. Hal ini berimbas pada perubahan sikap dan prilaku warga terhadap hutan. Harusnya, kampanye terhadap pentingnya hutan, menjadi hal yang harus dan terus dilakukan.

Perubahan pola prilaku konsumtif sangat terasa. Warga sudah sangat mengenal nilai uang. Perubahan itu menggeser nilai-nilai prilaku. Nilai dan norma di warga semakin terpinggirkan. Orang lebih berorientasi pada uang dan materi. Sehingga hal itu mengabaikan moral. Orang mencari jalan pintas. “Di pusat perkembangan IL yang marak, kita bisa melihat norma agama dan sosial ditabrak secara terang-terangan,” kata Suryadi.

Secara umum, sistem moral terpinggirkan. Nilai moral tidak berlaku. Sebagai gantinya, nilai konsumtif yang berlaku. Dampak IL yang sangat terasa, terjadi migrasi masyarakat dan ruralisasi. Juga, terbentuknya komunitas baru pada saat HPH dan IL marak. Perubahan prilaku muncul, karena pendapatan warga meningkat dan tak terkontrol. Tingkat kriminalitas juga naik tajam.

“Saat IL marak, peran pemerintah tidak berfungsi dan berdaya,” kata Suryadi.

Peran hukum adat malah terjadi penyalahgunaan. Instrumen hukum negara maupun adat menjadi terpinggirkan. Secara konsepsional, pelaku usaha dan pemilik modal menguasai stratifikasi. Arti stratifikasi adalah, pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise.

“Stratifikasinya sangat timpang. Berlakunya hukum negara atau adat, ditentukan para pemilik modal. Penguasa adalah pemilik modal,” kata Suryadi.

Fenomena menjadi lebih rumit, ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum, malah berkolaborasi dengan pemilik usaha, dalam hal penguasaan hutan tersebut. Bisa dibayangkan bila, pemerintah dan pemodal akan membuat warga terpinggirkan dan termarjinalisasi. Hal itu yang muncul saat IL berlangsung.

Bicara mengenai IL, aparatnya harus dibereskan dulu. Menurutnya, warga sekarang tak akomodatif. Sebab, praktek IL untungkan warga. Karenanya, warga harus diberikan alternatif mata pencaharian. “Yang dipikirkan warga bukan legal atau ilegal. Tapi, apa yang membuat manfaat bagi warga,” kata Suryadi.

Setelah Illegal Logging dan Harapan Kedepan
“SEKARANG MAU membuat rumah susah. Kalaupun ada, kayu jaraknya jauh. Manalah kita mampu mikulnya,” kata Antonius Leo (52), Temenggung di DAS Labian. Kayu yang jaraknya 5-10 km sudah habis. Bahkan, sekarang kalaupun kerja kayu diperbolehkan, orang tak akan mau kerja kayu. Sebab, kayu mereka tak ada lagi.

Warga harus manfaatkan lahan untuk berkebun, supaya ada pendapatan. “Warga inginkan karet. Kalau ada gaharu lebih baik. Namun, warga harus dibina,” kata Leo.

Sejak IL berakhir, warga dan Pemda jadi lebih dekat. Aparat Pemda bekerja sama dengan berbagai LSM, mulai mendekati dan mengadakan pembinaan kepada warga. Kesadaran warga jadi lebih baik.

Matius (48) menyatakan, dengan tutupnya IL, warga harus punya alternatif pekerjaan. “Kalau sawit dijadikan alternatif, tentu harus yang berkeadilan. Masyarakat jangan hanya jadi kuli,” kata Matius.

Ia masih ragu dengan sawit. Sebab, sawit belum menunjukkan hasil. Selain itu, pembagian 80 bagi perusahaan dan 20 bagi pemilik lahan, dianggap tidak adil.

Alternatif lainnya, warga ingin tanam karet. Warga menoreh sehari 5-10 kg. Dulu, harga sekilonya Rp 2.500-5.000. Sekarang harga karet Rp 10 ribu. “Karena itulah, warga ingin tanam getah,” kata Iding. Warga di pedalaman sering menyebut karet dengan nama getah. Namun, mesti ada pendampingan dari pemerintah dan LSM terkait.

Yuyun Kurniawan menyatakan, sejauh ini upaya pemberantasan IL masih tahap pendekatan penegakan hukum. “Pendekatan melalui penyediaan alternatif pendapatan lain untuk menggantikan IL, tidak dibangun secara bersamaan dengan upaya penegakan hukum,” kata Yuyun.

Akibatnya, ketika terjadi pemberantasan IL, terjadi kejutan ekonomi. Tidak hanya bagi pelaku IL, tapi juga berdampak terhadap masyarakat secara luas. Hal itu terjadi, karena praktek IL telah menciptakan dampak ikutan secara ekonomi, terhadap berbagai sektor usaha. Seperti, transportasi, perdagangan dan lainnya.

Karenanya, perlu kerja sama yang kuat di tingkat pemerintah, untuk merencanakan penghentian IL secara komprehensif atau luas dan lengkap. “Tugas itu tidak hanya jadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah,” kata Yuyun.

Lutfi Achmad (56), Kepala TNBK menyatakan, enam tahun pasca kayu, masyarakat terbelah dua. Kelompok pertama, berharap kayu dibolehkan lagi. “Mereka beralih ke pengusahaan IPK perkebunan,” kata Achmad. Kayunya kecil dan tak bisa dibawa ke Malaysia. Kayu diameternya 40-50 cm. Kayu itu digunakan untuk keperluan lokal saja. IPK biasanya di Lanjak. Luas IPK setahun 3.000 hektar.

TNBK mengorganisir warga yang mau menanam karet. Saat ini, terbentuk 40 KK. Warga diberikan karet unggul. Hasilnya empat kali lipat dari karet biasa. Sambil menunggu empat tahun panen, warga menanam pohon gaharu.

Achmad berkata, sekarang ini, orang bisa produksi kayu, tapi tak bisa menjualnya. Industri plywood tak mampu produksi lagi. “Biayanya tak sebanding,” kata Achmad.

Kelompok kedua, sudah sadar dan beralih ke usaha tani. Warga yang sudah sadar, karena pernah bekerja di Malaysia. Di sana, mereka hanya jadi buruh. Kalau di Indonesia, mereka jadi pemilik. Masyarakat seperti ini yang sedang digandeng, untuk membuat stimulan bagi warga sekitarnya.

Antonius Hermanto (39) dan Yosep Unja (43), merupakan orang yang pernah bekerja di Malaysia, dan jadi pelaku IL. Setelah IL, WWF Kalbar berhasil mengajaknya beralih ke pertanian. Mereka punya lembaga bernama, Belekam. Bele dalam bahasa Dayak Embalau berarti Melihat. “Lihatlah kami! Dari segi kekurangan maupun kelebihannya,” kata Unja.

Belekam lahir pada 2005, pasca IL. Belekam merupakan Pusat Pembelajaran Pertanian Terpadu (P3T). Tujuan dari kegiatan tersebut, meningkatkan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat.

Ada program jangka pendek, sedang dan panjang. Jangka pendek melalui beras. Jangka menengah dengan karet. Jangka panjang dengan hasil hutan bukan kayu (HPK). Seperti gaharu, dan buah-buahan. Tujuannya, menggali berbagai macam pendapatan. “Kalau hanya mengandalkan satu pendapatan alternatif saja, gampang digoncang,” kata Anas dari WWF.

Selain kelompok LSM, pemerintah juga mulai merangkul warga. Begitu juga dengan pihak perusahaan. Namun, upaya yang dilakukan belum signifikan. Begitu juga dengan janji perusahaan kepada warga.

Sampai saat ini, UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 67, tentang Perseroan Terbatas, bicara mengenai CSR (Corporate Social Responsibility), belum menampakkan hasil. Harusnya, CSR tak sekedar bantuan kepada warga. Tapi memberdayakan warga. Warga harus dipersiapkan jadi pengelola atau pemangku kepentingan di sekitar hutan. Dan, warga harus disiapkan sebagai pengusaha hutan. Dalam kontek ini, warga masih lemah.

Program pemerintah dan perusahaan masih jalan sendiri-sendiri. Hal itu membuat program tidak terintegrasi. Harusnya pemerintah menjadi leading sector. Substansinya, warga tidak boleh dibiarkan sendiri. Ini terkait dengan perspektif dan paralel dengan perspektif pembangunan hutan berkelanjutan dan lingkungan.

“Kadang mereka bicara tentang itu. Tapi, tidak singkron dengan pembangunan warga,” kata Suryadi.

Menurutnya, sistem HPH terbaru dan munculnya sawit, jadi semacam jalan masuk atau kantung pengaman. Sebab, kalau alternatifnya tak diberikan, akan muncul konflik baru. Namun, ia juga mengkritisi sawit yang dianggap belum sejahterakan warga di Kalbar. Parameternya bisa dilihat dari sisi pendapatan yang tak signifikan. Banyak warga kehilangan lahan dan kebun, karena dialihkan untuk sawit.

“Janji kemitraan sampai saat ini belum terbukti,” kata Suryadi. Tapi, pendapatan tidak satu-satunya indikator. Yang lebih penting, bagaimana menjadi pengelola dan mandiri. Sebab, falsafah pemberdayaan adalah keberpihakan. Repotnya, keberpihakan ke warga tidak ada.

Warga di sepanjang perbatasan, terus mengeliat memandang perkebunan sebagai salah satu solusi, menangani kehidupan mereka. Bagi Matius, ia tak punya alternatif lain, selain sektor perkebunan sawit. Namun, pembagian 80 bagian untuk perusahaan dan 20 untuk warga, sangat tak sesuai, dan tak bisa membuat warga hidup layak. “Ini tentu merugikan warga,” katanya.

Di Malaysia, warga punya deviden di perusahaan sawit. Sehingga mereka mendukung sawit. Pemerintah yang kerja, warga dapat deviden dari tanah yang mereka serahkan.

Luther Iding menyatakan, sekarang ini pengeluaran tak seimbang dengan pendapatan. Kerja di perkebunan sawit Rp 30 ribu sehari. Ironisnya, karet yang sudah tumbuh malah dibakar, karena dianggap tak ada harganya.

Ia berkata, kedepannya sektor perkebunan jadi dominan. Dengan berkebun karet, sebenarnya warga sudah bisa mandiri. Sebab, mereka bisa bekerja kapan pun, tanpa terikat waktu. Kerja menderas karet dari pukul 8-11 Wib. Kerja tiga jam, warga bisa dapatkan rata-rata 10 kg. Bila harga karet Rp 8.000 ribu per kg, berarti warga bisa dapatkan Rp 80 ribu.

“Jumlah itu jauh lebih besar, bila mereka bekerja di kebun sawit selama delapan jam penuh,” kata Iding.

Karet pemasarannya sangat fleksibel. Kalau harga karet di Malaysia mahal, warga akan menjual karet ke Malaysia. Kalau di Indonesia lebih mahal, akan dijual di Indonesia. Warga jarang berkebun lada. Prosesnya lama dan banyak kerja yang harus dilakukan. “Sawit belum kita katakan 100 persen, karena belum tahu hasilnya,” kata Iding.

Sekarang ini, hutan di Kalimantan tak lagi rimbun. Sebagai gantinya, sawit menghampar di berbagai tempat. Lokasi-lokasi bekas sawmill berdiri, tinggal rongsokan besi dan kayu berserakan. Ilalang dan semak menutupi. Membuat lokasi itu semakin terbengkalai dan tak terawat. Kondisinya sepi.

Kejayaan kayu tak meninggakan bekas pada kehidupan warga. Yang tersisa hanya kerusakan alam dan kemiskinan struktural. Warga jadi pekerja saja. Ketika era kayu habis, mereka tidak bisa bekerja apapun.***

Dimuat di Voice of Human Right (VHR), edisi Desember 2010-Januari 2011

Finalis AAS 2010 Kategori Cetak dan Online Akhirnya Diumumkan

2010-11-30T10:08:00.000-08:00

Jakarta, 30 November 2010 – Setelah melalui penundaan lebih dari lima hari dari waktu yang dijadwalkan, akhirnya, dewan juri final kategori Cetak/Online Anugerah Adiwarta Sampoerna (AAS) 2010 hari ini memberikan keputusan nama-nama jurnalis yang menjadi finalis AAS 2010.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dewan juri hanya memilih total 27 karya sebagai finalis, terdiri dari 21 karya untuk finalis Kategori Cetak/Online Liputan Kemanusiaan, masing-masing tiga karya untuk tujuh kategori, serta 6 karya untuk Kategori Cetak/Online Liputan Investigatif yang terdiri dari lintas kategori. Dari keseluruhan finalis, 10 diantaranya berasal dari luar Jakarta, yaitu: Aceh, Batam, Bali, Surabaya, dan Kalimantan.

Para juri final yang terdiri dari Atmakusumah Astraatmadja, Effendy Gazali, Faisal Basri, Indria Samego, Francisia Seda, Seno Gumira Ajidarma, TD Asmadi, Wina Armada Sukardi, dan Sonny Keraf, bekerja ekstra keras terutama dalam memberikan penilaian untuk kategori Liputan Investigatif. Seperti diketahui, pada penyelenggaraan AAS tahun kelima ini, kategori Liputan Investigatif hanya memilih enam karya investigatif terbaik, tanpa memilahnya berdasarkan bidang.

“Kami ingin mendorong lebih banyak lagi karya-karya liputan investigatif yang tidak hanya berbobot, namun juga memenuhi kriteria sebuah liputan investigatif,” ujar Effendy Gazali, Juri Final Umum Kategori Cetak/Online AAS 2010. Kriteria tersebut antara lain adalah topik yang diangkat merupakan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, mengungkapkan fakta dan fenomena yang patut diketahui publik, mencari informasi dan data dengan melakukan investigasi, serta hasil tulisan yang komprehensif atau bersifat mendalam.

Meski kategori Liputan Investigatif ini terbuka bagi bidang-bidang diluar tujuh bidang pada kategori Liputan Kemanusian, panitia hanya menerima peserta dari ketujuh bidang yang sama, yaitu Ekonomi Bisnis, Sosial, Politik, Hukum, Olahraga, Seni Budaya, dan Lingkungan Hidup dengan jumlah 94 karya dari 58 peserta.

Tidak mudah bagi dewan juri final untuk menentukan karya Liputan Investigatif terbaik. “Dalam prosesnya, masing-masing juri bidang dan umum menentukan finalis untuk tiap bidang, kemudian seluruh karya tersebut dibaca kembali oleh semua anggota dewan juri guna menentukan 1 orang pemenang dan 5 orang finalis. Jadi, karya yang terpilih adalah benar-benar yang terbaik dari seluruh karya-karya yang ada,” ujar Indria Samego, Juri Final Bidang Politik AAS 2010.

AAS 2010 mencatat adanya kenaikan dari jumlah peserta. Tahun ini tercatat 1.149 karya jurnalistik telah diterima yang berasal dari 357 jurnalis dan 128 media, baik nasional, lokal, maupun internasional. Jumlah peserta tahun ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan AAS tahun-tahun sebelumnya. Dari total 406 karya yang masuk untuk Kategori Cetak/Online, 312 karya untuk Kategori Cetak/Online Liputan Kemanusiaan dan 94 karya untuk Kategori Cetak/Online Liputan Investigatif.

AAS 2010 akan mengumumkan nama-nama pemenang untuk seluruh kategori pada acara Malam Penghargaan Anugerah Adiwarta Sampoerna 2010 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2010 di Ballroom XXI Djakarta Theater.

Pemenang AAS 2010 untuk kategori Liputan Kemanusiaan, Foto Berita, dan Televisi masing-masing akan memperoleh trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar Rp18 juta sedangkan para finalis akan memperoleh sertifikat dan uang tunai sebesar Rp3 juta. Khusus untuk Kategori Liputan Investigatif media cetak dan online yang menjadi penghargaan tertinggi AAS 2010, pemenang akan memperoleh trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar Rp27 juta , sedangkan para finalis akan memperoleh sertifikat dan uang tunai sebesar Rp6 juta.
——————
Mengenai Anugerah Adiwarta Sampoerna

Anugerah Adiwarta Sampoerna (AAS) merupakan sebuah ajang penghargaan dan kompetisi bergengsi tahunan bagi para jurnalis Indonesia. Diadakan pertama kali pada tahun 2006, ajang ini diadakan oleh PT HM Sampoerna Tbk. untuk mengapresiasi karya-karya jurnalistik, yang diharapkan dapat memotivasi para jurnalis untuk terus meningkatkan kualitas karya mereka.

Anugerah Adiwarta Sampoerna 2010 memiliki dua kategori, yaitu liputan investigatif dan liputan kemanusiaan, dimana kategori liputan kemanusiaan menggantikan kategori humaniora pada AAS 2008. Meskipun demikian, kategori liputan investigatif dan liputan kemanusiaan ini masih dapat menampung jenis artikel hardnews maupun feature. Kategori televisi di tahun ini pun terbagi menjadi dua bidang, yaitu reportase investigatif dan dokumenter masing-masing untuk stasiun televisi lokal dan nasional.

NAMA-NAMA FINALIS ANUGERAH ADIWARTA SAMPOERNA 2010
– KATEGORI CETAK/ONLINE
LIPUTAN KEMANUSIAAN
Bidang Hukum:
• Bambang Sulistyo – Majalah Gatra. Judul Karya: “Lelaki dengan Tujuh Perkara”
• Rita Triana Budiarti – Majalah Gatra. Judul Karya: “Seniman Pemalsu Paspor”
• Anton Aprianto – Majalah Tempo. Judul Karya: “Bukan Sekedar Urusan Setrum”
Bidang Politik:
• Muhammad Iqbal – Harian Batam Pos. Judul Karya: “Penyalahgunaan Anggaran di Natuna (1&2)”
• Astari Yanuarti – Majalah Gatra. Judul Karya: “Ironi Mobil Mewah Para Menteri”
• Taufik Alwie – Majalah Gatra. Judul Karya: “Jenderal Bertaburan, Kualitas (Janganlah) Meragukan”
Bidang Ekonomi Bisnis:
• Fatkhurohman Taufik – Tempointeraktif.com. Judul Karya: “Mengatasi Kemiskinan, Keuletan Sebagai Jaminan”
• Nesia Artdiyasa – Majalah Trubus. Judul Karya: “Citarasa Bangsawan dari Perut Luwak”
• Suryadi – Tabloid Modus Aceh. Judul Karya: “Mancong dan Inovasi Seorang Mantan Kombatan”
Bidang Sosial:
• Erwin Daryanto – Majalah Tempo. Judul Karya: “Dilema Anak Jalanan”
• Masuki M. Astro – LKBN Antara Biro Bali. Judul Karya: “Harmoni Hindu-Islam dalam Belanga Toleransi”
• Muhammad Nur – Harian Batam Pos. Judul Karya: “Lingkaran Setan Nasib Buruk TKI”
Bidang Seni & Budaya:
• Muhlis Suhaeri – Harian Suara Baru. Judul Karya: “Ironi Manusia Pilihan Dewa”
• Bambang Sulistyo – Majalah Gatra. Judul Karya: “Zapin: Warisan Kearifan Ikon Budaya”
• Yophiandi Kurniawan – Majalah Tempo. Judul Karya: “Kala Seni dan Nalar Berpadu (Memoar Daoed Joesoef)”
Bidang Olahraga:
• Ratna Hidayati – Koran Tokoh. Judul Karya: “Dunia Nancy, Klop”
• Yudhi Oktaviadhi – Bolanews.com. Judul Karya: “PSSI, Kejahatan Kemanusiaan VS HAM”
• Rizki Adhar – Tabloid Modus Aceh. Judul Karya: “Syahrial dan Nasib Atlet Berprestasi”
Bidang Lingkungan Hidup:
• Musyawir – LKBN Antara Jawa Timur. Judul Karya: “Kholifah Kendalikan Hama Ramah Lingkungan”
• Bagja Hidayat – Majalah Tempo. Judul Karya: “Kasih Ibu di Teluk Biru”
• Heru Pamuji – Majalah Gatra. Judul Karya: “Protes Sang Patih Demi Hutan Adat”

FINALIS LIPUTAN INVESTIGATIF
• Hamdani – Tabloid Modus Aceh. Judul Karya: “Rupiah Dikejar, Limbah Terlupakan”
• Yuliawati – Majalah Tempo. Judul Karya: “Pondok Bambu Rasa Istana”
• Astari Yanuarti – Majalah Gatra. Judul Karya: “Perang Musiman Greenpeace – Sinar Mas”
• Bagja Hidayat – Majalah Tempo. Judul Karya: “Praktek Ilegal Upah Pungut”
• Arif Gunawan Sulistiyono – Harian Bisnis Indonesia. Judul Karya: “Optima, Skandal yang Terperam”
• Irawan Santoso – Indonesiarayanews.com. Judul Karya: “Dirobohkannya KPK Kami”

Berita dan foto dari http://anugerahadiwarta.org

Derita di Tanah Sabrang (Bagian 1-4)

2010-10-11T11:46:00.000-07:00

By Muhlis Suhaeri
Pembangunan melalui program transmigrasi, bagai dua sisi mata pisau. Keberhasilan program ciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Kegagalan program, menciptakan keterasingan dan keputusasaan psikologi dan sosial.

Titin Suprihatin (29), biasa dipanggil Titin, baru saja mencuci piring di dapur. Ia bergegas menuju ruang tengah rumah kontrakannya. Yang nampak hanya televisi 14 inch. Itu pun sedang rusak. Ia tak ada hiburan lagi. Bola lampu 15 watt, tak menyisakan sinar terang, meski cat warna putih mendominasi warna tembok. Temaram mendominasi kondisi rumah. Sejenak, ia memperhatikan kaleng racun serangga di ruang itu.

Tiba-tiba, ia meraih kaleng dan menuangkan dua sendok ke gelas. Segelas teh menjadi alat pencampur. Ia biasa memberi anaknya jamu. Karenanya, ia minta anak-anaknya minum “jamu”.

Dua anaknya, Asiah (9) dan Satrio Sujatmiko (6), segera meraih gelas dan minumnya. Anak ketiga, Ahmad Hadi Waluyo (3,5) sudah terlelap. Suprihatin minum setengah gelas serangga dicampur teh. Asiah dan Waluyo muntah. Merasa tak ada hasil, ia mengambil pisau di dapur.

Tiga anaknya diiris satu per satu pergelangan tangan kanannya. Selepas itu, Titin mengiris pergelangan kirinya dengan parang. Keempatnya bersimpah darah. Lantai kamar depan yang terbuat dari papan, menjadi saksi upaya bunuh diri. Namun, sebelum keempatnya meregang nyawa, Suyono (46), sang suami, tiba di rumah.

Ia baru saja memarkirkan gerobak baksonya di pelataran rumah. Begitu masuk rumah, ia heran ada suara ribut-ribut. Lebih heran lagi, pintu kamar bagian depan terkunci dari dalam. Tak biasanya pintu dikunci.

Ia berkata pada istrinya, agar pintu dibuka. Imbauan tak digubris. Malah, sang istri memberikan jawaban, “Sudah, kamu urus diri sendiri saja.”

Merasa ada yang tak beres, Suyono mengambil kapak di dapur. Ia mencongkel pintu kamar. Begitu terbuka, ia kaget bukan kepalang. Darah berceceran di kamar seukuran tiga kali tiga meter tersebut.

Suyono menghubungi ketua rukun tetangga (RT). Ia kenal baik dengan pimpinan warga di RT 12 RW 06. Sang ketua RT, Santoso, segera bergegas. Bersama istrinya, Juwariyah, ia menuju rumah kontrakan warganya. Sangking terburu-buru, Juwariyah hanya mengenakan daster.

Melihat empat orang bersimbah darah, Santoso dan istrinya menuju ke rumah sakit terdekat. Dengan motornya, keduanya menyusuri kegelapan Gang Cempaka Putih menuju Jalan Raya Adisucipto. Jalan sempit dan berkelok sepanjang satu kilometer tersebut, diterabas sesegera mungkin. Sesampai di rumah sakit militer, keduanya menemui petugas jaga. Oleh petugas jaga, mereka diberi saran melapor ke polisi. Sebab, polisi punya mobil untuk membawa korban ke rumah sakit. Segera saja, keduanya menuju Polsek Parit Baru di Sungai Raya. Mendapat laporan, polisi menuju rumah korban.

Empat orang korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso. Keempatnya dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD). Nyawa mereka terselamatkan. Anak paling besar paling parah lukanya.

Melihat peristiwa itu, Santoso terkejut bukan kepalang. “Selama ini saya lihat bapaknya baik saja. Keluarga itu tak pernah bertengkar dengan warga,” kata Santoso.

Astuti (23), adik Suprihatin juga kaget. Sehari sebelumnya, dia bertandang ke rumah tersebut. Ia tak melihat permasalahan di keluarga kakaknya. “Mbak Titin orangnya pendiam. Kalau ada masalah juga diam,” kata Astuti.

Asro (35), suami Astuti, saat ditemui di rumah kontrakan iparnya mengatakan, ia kaget dengan peristiwa itu. Sekitar pukul 23 WIB, rumahnya digedor kerabat. Ia diberitahu, iparnya kena musibah. Ia heran, kenapa iparnya berbuat nekad. Yang dia tahu, Suyono pernah marah pada Suprihatin.

Saat itu, Suyono hendak belanja keperluan dagangan baksonya. Ia biasa berangkat jam lima pagi. Suyono minta Suprihatin menyeduh kopi. Namun, kopi habis. Lagi pula, jam lima pagi toko belum buka.

Suprihatin juga sedang risau. Hutangnya Rp 500 ribu pada keluarga adiknya, belum terbayar. Padahal, ia berjanji mengembalikan uang dalam jangka sebulan. Ditambah lagi, anak keduanya harus masuk sekolah. Ia butuh uang.

Sementara itu, hasil jualan bakso hanya cukup untuk makan. Sedari pagi, keluarga ini sudah persiapkan dagangan. Suyono berangkat pukul 11.0 Wib, dan pulang pukul 22.0 Wib. Untung yang diperoleh sekitar Rp 20-30 ribu setiap harinya. Modal yang harus dikeluarkan Rp 150 ribu.

Sejak melonjaknya kebutuhan pokok, harga bahan baku naik semua. Sebelumnya, ia hanya keluarkan Rp 50 ribu untuk berdagang. Sekarang ini, dengan uang Rp 150, baru bisa berdagang. Padahal, ia tak bisa menaikkan harga semangkok bakso.

Suyono tak menyangka dengan apa yang dilakukan istrinya. “Karakter istri baik dengan keluarga. Ia sedang khilaf saja, karena ekonomi atau apa,” kata Suyono. Sebelumnya tak ada apa-apa. Ibaratnya, makan dengan garam saja bisa terima.

Saat berbincang di selasar RSUD Soedarso, Suprihatin tak punya alasan jelas, kenapa ia melakukan perbuatan itu. “Tak ada masalah. Tiba-tiba kepikiran, anak akan kasihan kalau ditinggal mati oleh saya,” kata Suprihatin. Ia sangat sayang pada ketiga anaknya.

Selama ini, ia jarang ke mana-mana. “Memang suntuk, Mas. Mau ke mana bingung. Pakai motor tak tahu jalan, dan takut ditilang polisi,” kata Suprihatin.

Prihatin punya penyakit darah tinggi. Terakhir sebelum kejadian, tekanan darahnya 150/100 mmHg. Tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg.

Suprihatin telah menetap lima tahun di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (KKR). Sebelumnya, ia warga transmigrasi di Desa Radak, Kecamatan Terentang, KKR. Ia berusaha cari penghidupan lebih baik. Selama merantau, ia sudah sanggup beli tanah dan kredit motor. Ia beberapa kali pindah rumah kontrakan. Rumah terakhir baru ditempati tiga minggu. Penghuni sebelumnya, Agus, tinggal bersama istrinya di rumah itu.

Ibu Agus, demikian ia biasa dipanggil, selalu bertandang ke rumah Juwariyah. Suatu ketika, Juwariyah mendapat cerita. “Kalau motong wortel, perasaan selalu ingin motong tangan sendiri terus,” kata Juwariyah, menirukan ucapan Ibu Agus.

Berita mengenai keluarga ini, segera merebak. Tak urung, Bupati KKR, Muda Mahendrawan, segera menjenguk korban di RSU Soedarso. “Saya turut prihatin dengan masalah ini,” katanya.

Camat Terentang, Rasudi (40) dan Kades Radak I, Sumardi (36), bahkan datang menjemput warganya. “Kami tak ingin anaknya putus sekolah,” kata Camat Terentang, Rasudi.

Banyak kecaman terhadap Suprihatin. Ada yang berharap, ia mendapat hukuman setimpal. Tapi, ada juga yang tak setuju. Dasar pertimbangannya, saat ia jalani tahanan, bagaimana dengan nasib anak-anaknya?

Kapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Erwin TPL Tobing dalam kata sambutannya di Hari Bhayangkara Polri ke 64, Kamis (1/7), mengatakan, “Tidak semua masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, walaupun itu melanggar hukum. Tapi, ada cara pendekatan lain.”

Devi Tiomana dari Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) berpendapat, permasalahan itu tak harus diselesaikan secara hukum. Walaupun, ada unsur hukum terkandung di dalamnya. “Harus ada kebijakan bagi kebaikan anak, lek spesialis. Agar tak memunculkan masalah baru,” kata Devi.

Menurutnya, harus dilakukan pendekatan psikologi dan spikososial. Psikologi orang tua dan anak harus dipulihkan melalui terapi. Anak harus pulih secara psikologi, agar bisa percaya pada orang tuanya lagi. Ia berpendapat, dalam psikologi anak sudah tertanam bahwa, ibunya jahat dan berusaha membunuh. “Hal itu harus dipulihkan,” kata Devi.

Begitu juga dengan lingkungan sosialnya. Harus ada pemulihan secara sosial, sehingga warga bisa menerimanya kembali. “Kalau bisa lakukan pemulihan yang tepat, dia akan belajar. Kalau melakukan relasi sosial, dia akan banyak belajar,” kata Devi.

Dalam hal itu, peran serta pemerintah harus kuat. Agar, tak timbul permasalahan lagi kedepannya, kata Devi.

***

Tanggal 3 Maret 1984, hari paling diingat Mistin (55). Pasalnya, pada hari itu, ia bersama suami, Sakijan dan tiga anaknya, menginjakkan kaki pertama kali di Terentang. Saat itu, Terentang masuk wilayah Kabupaten Pontianak. Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pembentukan KKR di Provinsi Kalbar, Terentang masuk wilayah KKR.

Mistin kelahiran Lumajang, Jawa Timur. Kehidupan di tanah kelahirannya sulit. Saat kepala desa menawari keluarganya ikut transmigrasi, mereka setuju. “Ikut transmigrasi ada masa depan,” kata Mistin.

Dia bareng dua KK di kampungnya, Desa Lumajang, ketika memutuskan transmigrasi. Dari Kabupaten Lumajang, ada 25 KK. Mereka berangkat ke Surabaya dengan bis. Dari kota Surabaya menggunakan pesawat terbang ke Pontianak. Rombongan menginap sehari di Pontianak. Esoknya langsung menuju Terentang.

Mistin berangkat bersama seluruh keluarga. Salah satu anaknya bernama Titin Suprihatin. Dia nomor tiga dari tujuh bersaudara. “Saat itu, Titin baru berumur tiga tahun,” kata Mistin.

Hal sama dialami Sumi (68). Ia punya lima anak. Semuanya lelaki. Salah satu anaknya bernama Suyono. Saat itu, ada pengumuman dari kepala desa, siapa yang mau transmigrasi, pemerintah akan memberangkatkan. Kebetulan, ia tak punya apa-apa di Jawa. Rumah masih kontrak. Suami bekerja sebagai tukang becak.

“Jadi, maulah kita berangkat transmigrasi,” kata Sumi.

Ia berangkat dari Blora, Jawa Tengah, bersama 55 KK. Dari Blora, rombongan ke Semarang naik bis. Perjalanan berlanjut ke Jakarta menggunakan kereta api. Setelah itu, naik pesawat ke Pontianak. “Pakai Garuda,” kata Sumi dengan bangga.

Setelah di penampungan sehari, mereka berangkat menuju Terentang. Rombongan dari Blora bergabung dengan transmigran dari Sukabumi, Jawa Barat. Namun, pada perkembangannya, sebagian besar rombongan dari Sukabumi, pergi dari lokasi transmigrasi. Mereka tak tahan.

Mistin dan Sumi menempati Desa Radak 1. Desa itu dibagi lima RW. RW 1-3, wilayahnya agak tinggi. Ini menguntungkan untuk bercocok tanam. Tanahnya subur dan tak terendam air. Bisa menanam berbagai macam sayuran dan padi. Wilayah RW 4-5, sebagian besar tanahnya datar dan gampang terendam air. Kondisi tanah RW 1-3 dan RW 4-5, ibarat bumi dan langit. “Sangat berbeda,” kata Yuyun, ipar Suprihatin.

“Radak merupakan pasang surut rendah. Adaptasinya ekstrem,” kata Mulyoto, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT), Dinsosnakertran Provinsi Kalbar.

Meski tanah subur, bila turun hujan sebentar saja, wilayah itu tergenang air. Ini tak cocok bagi tanaman tahunan. Misalnya, tanaman kelapa. Biasanya kelapa akan mati setelah kena air pasang. Sehingga warga tidak tanam kelapa lagi. Tanah hanya cocok bagi padi. Panennya setahun sekali. Tiap satu hektar, biasanya hasilkan dua ton gabah. Kalau tak jadi, paling 5 kwintal. RW 1-3, wilayahnya agak tinggi dan subur. Warga bisa menanam berbagai macam sayuran, ubi kayu, dan jagung.

Untuk memulai hidup, para transmigran mendapat bantuan jatah hidup selama setahun. Karena mereka tinggal di daerah pasang surut, pemerintah memberikan bantuan selama 18 bulan. Tiap bulan, kepala keluarga atau ayah, dapat 17 kg beras. Ibu dapat 10 kg. Anak dapat 7,5 kg. Minyak goreng dapat 3 kg. Gula 3 kg. Kacang ijo 3 kg. Ikan asin 5 kg.

Pemerintah juga memberikan peralatan pertanian. Seperti, cangkul, parang, linggis, kapak, dan lainnya. Pupuk urea satu kantong atau 50 kg diberikan pada para trans, setelah mereka tanam padi. Warga juga mendapat baju stel baju kebaya dan jarik.

Warga mendapat dua hektar tanah. Seperempat lahan pekarangan. Satu hektar lahan usaha. Tiga per empat lahan usaha dua, yang hingga 26 tahun masih berupa hutan. Warga mendapat rumah dari papan dengan tipe 36.

Rumah papan itu sangat sederhana. Berlantai tanah dan berdinding papan kayu atau papan partikel. Bila terkena hujan, papan itu melengkung. “Kami sering menyebutnya karbot meteng,” kata Endang Kusmiyati, warga trans dari SKPD D Sintang. Meteng dalam bahasa Jawa berarti hamil. Banyak rumah warga papannya lepas dan bertebaran di sekitar area desa.

Di SKPD ada tujuh desa. Ada Satuan Pemukiman (SP) 1-8. Daerah itu sekarang lebih dikenal dengan nama Pandan. Ketika pertama kali ditempati pada 1982, daerah itu masih berupa hutan lebat yang baru dibuka. Masih banyak kayu besar di sekitar rumah warga. Begitu juga binatang liar, semisal ular. Masih jadi ancaman.

Cuaca dan kondisi tanah di Kalimantan, sangat berbeda dengan di Jawa. Hal itu membuat warga harus menyesuaikan diri. Perubahan drastis membuat banyak warga meninggalkan lokasi transmigrasi. Kalaupun bertahan, mereka harus makan seadanya.

“Selama berbulan-bulan, kami biasa makan ubi rebus saja atau makan pakai garam,” kata Suprihatin. Sesuai namanya, Suprihatin, hidup dengan prihatin di daerah transmigran.

Pemerintah menyediakan sekolah bagi anak transmigran. Satu sekolah untuk satu pemukiman yang baru dibuka. Sekolah itu jauh dari rumahnya. Dia harus berjalan kaki sekitar 2-2,5 km ke sekolahnya. Kalau ada teman bersepeda, ia akan membonceng. Selepas kelas enam SD, ia jadi buruh tani. Tugasnya menjaga sawah.

Lalu, ia masuk Tsanawiyah. Alasannya, ia juga ingin dapat pelajaran agama. Selain itu, jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Kalau mau sekolah SMP, jaraknya sekitar 4 km dari rumah. Tapi, ia hanya sampai kelas dua Tsanawiyah. Ia keluar sekolah karena tak ada biaya.

Selepas putus sekolah, Suprihatin bekerja di luar wilayah transmigrasi. Ia bekerja serabutan. Menginjak dewasa, Suprihatin dijodohkan dengan Suryono. Kedua orang tua berteman.

Setelah tiga hari kenalan, keduanya menikah. “Ya, kita nurut orang tua saja. Dari awal saya terima dia apa adanya,” kata Suprihatin.

Pada awal pernikahan, Suprihatin juga biasa makan nasi dengan lauk garam saja. Setahun menikah, pada 2001, anak pertama lahir. Begitu anak kedua lahir dan mulai ada kebutuhan, keduanya memutuskan pindah ke Kecamatan Sungai Raya.

“Di Terentang sempit cari lapangan kerja,” kata Suyono. Menjual hasil bumi juga sulit, karena jalan jelek. Di pertanian hanya cukup untuk makan. Kebutuhan sehari-hari hanya bertani. Jadi, tak ada sampingan.

“Namanya orang, tentu ingin perubahan,” kata Suyono.

***

Radak I, termasuk Kecamatan Terentang. Pertama kali ditempati transmigram pada 1984. Ada 500 KK menempati lokasi tersebut. Pada 2010, tinggal 439 KK. Padahal, idealnya ada 3.000 KK. “Karena tak ada penghidupan, orang pergi ke kota untuk mengubah nasib. Kalau ekonomi cukup, warga tidak akan pindah ke kota,” kata Sumardi (36), Kades Radak I.

Sumardi tinggal 26 tahun di Radak. Ia jadi kepala desa angkatan ketiga. Jabatan itu warisan dari kakek dan bapaknya.

Ia berkata, Kecamatan Terentang itu TTT. Artinya, tertinggal, terlantar dan terisolir. “Karenanya, Kecamatan Terentang harus dipacu,” kata Sumardi.

Ia berpendapat, pemerintah belum memberikan terobosan. Ada perusahaan besar masuk ke Terentang, namun belum memberikan kontribusi pada warga. Seperti, beroperasinya tiga perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). Ada PT Iciko, BPG dan Rezeki Kencana. Warga transmigrasi kurang dilibatkan dari segi lapangan kerja. “Kalaupun ada yang kerja di HTI, hanya sebagai kroconya,” kata Sumardi.

Menurutnya, daya tampung banyak. Investor sudah ada. Tapi, tak bisa beroperasi secara penuh. Menurutnya, pemerintah harus mendukung sektor pertanian. Caranya, memberikan alat dan mesin pertanian. Selama ini, warga menggunakan pola tanam tanpa olah tanah (TOT).

Ia berharap, pemerintah membantu alat pertanian. Sehingga program pemerintah KKR, peningkatan beras lokal dan Terentang sebagai penyangga pangan, bisa terlaksana.

“Insya Allah dengan cara itu, urbanisasi bisa diperkecil. Sehingga menuntaskan pengangguran,” kata Sumardi.

Sampai saat ini, belum ada transportasi darat dari Pontianak ke Terentang. Ada Sungai Kapuas yang membatasi. Perjalanan ke Terentang dapat ditempuh dari Sukalanting di Kecamatan Sungai Raya ke Teluk Bayur, Kecamatan Terentang. Butuh waktu sekitar 5-6 jam dengan perahu klotok. Biayanya Rp 20 ribu. Bila menggunakan speed boat 40 PK, sekitar satu jam. Biayanya 50 ribu.

Sebelum ke penyeberangan ke Sukalanting, jalan harus diperbaiki. Butuh waktu sekitar 1-2 jam dari Sukalanting ke Pontianak. Padahal, jaraknya tak lebih dari 35 km. “Idealnya, akses ke ibukota harus ada jalan yang baik,” kata Rasudi, Camat Terentang.

Tak adanya jalan membuat warga kesulitan memasarkan hasil pertanian, karena akan lama di perjalanan. Ongkos menjadi mahal. Namun, waktu lebih penting. Lama di perjalanan akan membuat sayur layu, busuk, dan tak laku.

Jumlah penduduknya Terentang sekitar 11 ribu. Tingkat kepadatan penduduk masih sedikit. Masih banyak lahan tidur tak digarap. Pada 2010, ada transmigran masuk ke Kecamatan Terentang sebanyak 100 KK. Mereka akan ditempatkan di Terentang Hulu.

“Terentang kecamatan yang tertinggal. Investor bisa masuk ke Terentang untuk atasi pengangguran,” kata Rasudi.

Hal yang sama dikatakan Muhammad Layim, dari Pemuda Pelopor. Menurutnya, Terentang daerah yang ditinggalkan dari segi pembangunan. “Kurang ada perhatian,” kata Layim.

Tidak ada tindak lanjut dan kesinambungan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. “Kalau kita kritis dianggap musuh,” katanya.

Menurutnya, masyarakat harus ikut berperan. Pemerintah harus lakukan sosialisasi, begitu ada pembangunan. Menciptakan modal butuh bimbingan. “Agar tidak terputus, karena SDM-nya rendah,” kata Layim.

Ia berkata, pemerintah setempat harus proaktif dari segi permodalan dan kembangkan potensi. “Sarana dan prasarana sangat tidak mendukung. Sehingga orang kabur dari sana,” kata Layim.

Banyak yang mengkritisi program transmigrasi. Pendapat muncul seiring tata kelola dan penanganan program yang dianggap tak ada koordinasi antara satu institusi dengan lainnya.

Dalam bukunya berjudul “Ayo ke Tanah Sabrang”, Patrice Levang peneliti dari Perancis menulis, pada 12 Desember 1950, setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan dengan bus, 23 kepala keluarga dari Jawa Tengah, akhirnya menjejakkan kaki di Lampung. Keluarga-keluarga itu berasal dari kota yang terlampau padat penduduknya atau lahan kritis. Mereka menghindar dari kelaparan dan penyakit, menuju tanah baru yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Mereka merupakan keluarga pertama yang memanfaatkan program ambisius pemerintah Indonesia, yang bertujuan memberikan lahan dan kesempatan kerja kepada warga termiskin. Program itu bernama transmigrasi.

Transmigrasi berasal dari politik etis yang dikeluarkan Belanda: pendidikan, irigasi dan migrasi. Bagian ketiga menjadikan kolonisatie pada 1905, sebagai cikal bakal transmigrasi masa kini. Asisten Residen, H.G. Heijting, yang pertama mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk Jawa dari Karesidenan Kedu (Jawa Tengah), ke daerah-daerah lain di luar Jawa. Dia juga yang usulkan dalam setiap pemindahan, ada kelompok inti yang terdiri dari 500 KK. Keluarga ini mendapat jaminan hidup selama setahun. Transmigrasi dibagi menjadi tiga fase. Fase percobaan (1905-1931), Fase Kedua (1931-1941) dan Pascaperang.

Kini, setelah seabad lebih usia program transmigarsi, tabir permasalahan masih menyelimuti program ini. Ada silang pendapat dalam penanganan.

“Kalau menuruti hati nurani, saya tidak ingin ada program transmigrasi lagi. Tapi, kalau melihat kondisi di Jawa, masih diperlukan program transmigrasi,” kata Akhmadi (40), Ketua Perhimpunan Keluarga Transmigran RI (PATRI) Kalimantan Barat.

Menurutnya, ada kewajiban lain yang membuat, ia harus dukung program transmigrasi. Apalagi dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Jawa. Misalnya, kurangnya lahan pertanian, bencana alam, seperti lumpur Lapindo, banjir dan lainnya.

Akhmadi ingat betul, bagaimana program pembinaan dilakukan di daerahnya. Ia kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur. Tahun 1982, ia sudah lulus SD. Keluarganya dapat tawaran transmigrasi ke Kendari, Sulawesi tenggara.

Keluarganya menjual seluruh barang dan rumah. Namun, ketika semua barang sudah dijual, pemberangkatan belum dilakukan. Terpaksa, dia bersama keluarga menumpang di rumah neneknya, hingga enam bulan. Untuk biaya hidup, terpaksa menjual berbagai barang yang ada, sekedar buat makan. Tiba-tiba, ada tawaran transmigrasi di Sekadau, Kalimantan Barat. Keluarga setuju saja. Ketika berangkat ke Sekadau, uang sudah habis sama sekali.

Ia menempati SP 1 Transmadya, Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Wilayah itu diberi nama sesuai dengan nama CV yang jadi kontraktor pembangunan. Jarak dari Sekadau sekitar 12 km. Karena tak ada uang, sekeluarga hanya mengandalkan jatah hidup dari pemerintah. Selama berbulan-bulan hanya makan ikan asin.

“Jadi, sekarang kalau tak makan ikan asin, tak sah makannya,” kata Akhmadi, sembari tertawa. Akhmadi beruntung bisa mengenyam bangku kuliah di Fakultas Bahasa Inggris, Untan. Ia pernah menjadi guru sekolah dan kursus bahasa Inggris.

Menurutnya, program transmigrasi merupakan program nasional. Karenanya, penanganannya harus secara nasional. Bila ditangani secara nasional, kepentingan daerah praktis ikut terfasilitasi.

Transmigrasi pertama kali berjalan pada era Orde Baru. Pada zaman pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, melalui kebijakan yang dituangkan, minta pada Riyas Rasyid menyusun konsep otonomi daerah pada 2001. Gus Dur juga membubarkan Departeman Transmigrasi (Deptran). Program transmigrasi tak ada kegiatan dari tahun 2001-2002. Tahun 2003, program kembali berjalan dengan konsep berbeda.

“Banyak sekali perbedaan transmigrasi antara dulu dan sekarang,” kata Akhmadi.

Dulu, setiap Satuan Pemukiman (SP), ada Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT). Lengkap dengan stafnya. Kaor KUPT dibantu staf bidang tata usaha, pembimbing ekonomi, serta pemukiman dan penempatan. Ada staf yang tangani penyuluhan bagi petani, pelayanan kesehatan dan membina masyarakat dari segi sosial budaya. Sejak otonomi daerah, tanggung jawab transmigrasi hanya di kepala desa beserta perangkatnya.

Masalah yang khas di daerah transmigrasi, biasanya benturan budaya. Sebab, proses akulturasi budaya akan terjadi. Warga dari berbagai daerah dan penduduk setempat, tentu punya banyak perbedaan. Sehingga bisa saja menimbulkan benturan budaya. Sehingga kalau ada masalah cepat tertangani. Pembinaan jelas. “Ibaratnya, dari belum bisa berenang hingga bisa berenang sendiri,” katanya.

Menurutnya, sekarang ini, antara Dinas Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada jalur koordinasi. Sehingga ketika ada massalah, saling lempar tanggung jawab. Misalnya, ketika suatu masalah diurus ke kabupaten/kota, dikatakan harus ke Dinas Provinsi. Sementara, orang provinsi berkata, hal itu bukan kewenangan mereka. “Kalau ada masalah, tak tahu di mana penyelesaiannya,” kata Akhmadi.

Sekarang ini, kepala Dinas Transmigrasi, karena yang menentukan adalah gubernur, bupati/walikota, kadang tak memahami transmigrasi. Dulu, transmigrasi ditangani langsung Departemen Transmigrasi (Deptran). Sehingga orang bertugas punya pengetahuan dan pemahaman tentang transmigrasi.

Sengkarut penanganan transmigrasi bisa dilihat dari berpindahnya penanganan di level departemen. Sudah berkali-kali transmigrasi pindah departemen. Dalam bukunya, Patrice Levang menulis, pada 1947, tranmigrasi masuk Departemen Tenaga Kerja dan Sosial. Tahun 1948, masuk Departemen Pembangunan dan Kepemudaan, kemudian ke Departemen Dalam Negeri. Sebagai dinas dari Departemen Pembangunan Daerah, transmigrasi kembali ke Departemen Sosial sebelum dijadikan Departemen pada 1957. Sejak 1959, transmigrsi digabungkan dengan Departemen Koperasi dan Pembangnan Masyarakat Desa dalam tiga bentuk yang berbeda. Kemudian dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya ke Departemen Veteran, setelah itu kembali ke Departemen Koperasi. Tak lama kemudian dipindahkan ke Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Pada 1983, sepenuhnya menjadi Departemen Transmigrasi.

Dalam perkembangannya, transmigrasi digabung lagi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah itu, masuk Departemen Kependudukan. Lalu, menjadi Departemen Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Kalau dulu transmigrasi seolah dipaksakan. Sekarang jadi lebih parah. Karenanya, tak heran bila terjadi berbagai masalah mengenai transmigrasi,” kata Akhmadi.

Masalah itu misalnya, terjadinya penyerobotan tanah yang sudah menjadi hak para transmigran. Belum selesainya surat sertifikat tanah. Bahkan, meski ada sertifikat, transmigran tak mendapatkan tanah garapan. Penyebabnya? Ketika ada sosialisasi mengenai penempatan transmigrasi, yang tahu hanya para tokoh warga, kepala adat dan lainnya. Dalam perjalanannya, warga tak tahu mengenai hal itu.

Ia berharap, harus ada revisi terhadap program transmigrasi, termasuk revisi terhadapp UU Transmigrasi.

Mulyoto, Kepala PMKT Dinsosnakertrans Kalbar menyatakan bahwa, transmigrasi pada era Orde Baru dengan sistem target. Para transmigran didistribusikan sesuai kemampuan daerah. Pelaksanaanya bersifat sentralistik. “Provinsi menjadi wakil pemerintah pusat,” kata Mulyoto.

Petugas UPT disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Struktur dinasnya jelas. Ada kepala UPT dibantu beberapa petugas. Jumlah setiap penempatan di UPT sekitar 300-500 KK. Sehingga bisa menjadi desa baru.

Sejak otonomi daerah, transmigrasi menjadi kebutuhan daerah. Jumlah transmigran tergantung permintaan daerah di setiap UPT. Bisa 100 KK atau 200 KK. Semua pelaksanaan transmigrasi berada di kabutapen sebagai pelaksana. Provinsi berfungsi sebagai fasilitator, monitoring, bimbingan, serta evaluasi. Kebutuhan SDM di lapangan tidak terpenuhi. Banyak UPT hanya mengandalkan SDM yang tersedia. Malah di beberapa UPT, hanya menggunakan perangkat desa dengan bimbingan teknis dan pembekalan seadanya.

Padahal, transmigrasi merupakan dinas yang spesifik. Jadi, harus ada pelatihan tentang unit transmigrasi. Cuma, pada era otonomi daerah, kepada daerah terkadang memutasikan orang yang sudah paham transmigrasi ke bidang lain. “Sehingga harus mulai dari nol lagi,” kata Mulyoto.

“Jadi, krisis SDM terjadi di semua lini,” kata Mulyoto.

Upaya yang dilakukan, memaksimalkan potensi dan bimbingan, terkait yang ada tersebut. Hasilnya, tidak bisa maksimal seperti masa lalu, dimana petugas UPT lengkap. “Langkah yang ditempuh belum ada, karena masalah SDM yang tidak cukup di kabupaten,” kata Mulyoto.

Sementara program transmigrasi tetap berjalan, meski tak sebesar masa lalu. Pembinaan berjalan apa adanya. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Akibat kekurangan SDM, kelayakan SDM di dinas kurang tersedia. Ketersediaan SDM, ini yang jadi soal, akibat pengembangan atau pemekaran kabupaten.

Menurutnya, regenerasi, kebutuhan dan pemenuhan belum imbang. Hal itu terjadi karena kemampuan pemerintah merekrut pegawai masih terbatas. Sementara itu, provinsi tak bisa memberikan saran pada kabupaten, menempatkan orang yang memang punya kapasitas di kabupaten.

“Semua berjalan sesuai dengan apa yang ada,” kata Mulyoto.

Tapi, hal itu tak hanya di lingkup transmigrasi. Juga terjadi di lingkup lainnya. Misalnya di bidang pertanian, dokter atau pelayanan kesehatan dan lainnya. “Yang jadi persoalan di pembinaan. Kabupaten sebagai penerima kegiatan, belum didukung SDM memadai di bidang transmigrasi. Terutama dalam jumlah dan kualitas,” kata Mulyoto.

Untung Hidayat, Sekretaris Dinsosnakertran KKR menyatakan, sukses tidaknya seorang transmigrasi tergantung dari banyak hal. Misalnya, pola dan tradisi berbeda dalam bercocok tanam. Di Jawa, kalau orang mencangkul harus dalam, sehingga tanahnya bisa diolah dengan baik. Sementara di Kalimantan, tanah gambut unsur hara tidak tebal atau tanah mentah. Mencangkul tak perlu terlalu dalam. Sebab, tanah subur hanya sekitar 20 cm di atas tanah.

Karenanya, kalaupun di Jawa seseorang bisa berhasil dalam bercocok tanam, di Kalimantan belum tentu. Sebab, banyak faktor berperan. Musim tanam lain. Cara bercocok tanam lain. Pengolahan tanah dan kesuburan tanah berbeda. Hal itu butuh penyesuaian dan waktu. Para transmigran yang masih tingal, merupakan transmigran terseleksi.

Tidak semua kabupaten di Kalbar ada program trans. Tergantung wilayahnya. Program transmigrasi masih berlangsung di Kabupaten KKR, Ketapang, Kayog Utara, Sambas dan Kapuas Hulu. Lima kabupaten itu masih usulkan program transmigrasi.

Pihaknya selalu meningkatkan pelayanan di satuan pemukiman dengan memberikan berbagai insentif, pada mereka yang bekerja di sektor pelayanan masyarakat. Di pemukiman ada tenaga kesehatan. Dokter dapat insentif Rp 300 ribu. Bidan Rp 300 ribu. Para medis Rp 250 ribu. Obat-obatan disediakan pemerintah.

Dalam bidang pertanian, sejak 2009, penyuluh pertanian lapangan (PPL) tidak diberi honor. PPL tidak membawahi desa transmigrasi. Sebab, sekarang jumlah trans tidak begitu besar. Sehingga ketika ada penyuluhan, warga trans ikut dengan peserta dari desa di mana dia tinggal.

Di lokasi transmigrasi dibentuk TKPMP. Tugasnya, membantu warga transmigrasi atau sebagai pembimbing. Setiap lokasi ada satu orang. Sistemnya kontrak satu tahun. TKPMP akan koordinasi dengan kepada desa.

Tiap tahun Depsosnakertran melakukan bimbingan teknis untuk FKPMP, pegawai yang melayani bidang itu. Petugas transmigrasi sebagai koordinator. Secara teknis, kehidupan orang hidup merupakan bagian dari dinas-dinas lainnya. Misalnya, pertanian dengan penyuluh pertanian. Kesehatan dengan penyuluh kesehatan. Segala aspek kehidupan ada di transmigrasi dan secara sektoral.

“Hal itu merupakan kewajiban di dinas secara sektoral,” kata Hidayat.

***

Sebagai wilayah yang memiliki luas sekitar 146.807 km persegi, Kalbar merupakan wilayah terbesar keempat setelah Irian Jaya, Kaltim dan Kalteng. Kalbar memiliki luas 7,53 persen dari luas Indonesia. Atau, 1,13 kali luas pulau Jawa. Berdasarkan sensus terakhir, jumlah penduduk Kalbar 4.4247.516 jiwa. Jumlah kepadatan penduduk 28 jiwa setiap kilometer persegi. Kalbar memiliki 12 kabupaten dan dua kotamadya. Wilayah itu terbagi atas 149 kecamatan, 80 kelurahan dan 1.417 desa.

Kalbar ditetapkan sebagai daerah transmigrasi melalui Keppres No. 12 Tahun 1974, tanggal 11 Maret 1974. Transmigrasi pertama di Kalbar, terdapat di Sungai Durian, Kubu Raya, dekat bandar udara Supadio. Namanya Trans Obyek.

Data dari Dinsosnakertrans, sejak ditetapkan pada 1974 hingga 2008, terdapat penempatan trans sebanyak 125.186 KK atau 512.310 jiwa. Pada 2009, terdapat penambahan sebanyak 725 KK. Jumlah UPT yang dibangun hingga 2008, sebanyak 328 UPT. Tahun 2009, terdapat satu UPT baru. Terdapat 212 UPT yang menjadi desa. Jumlah itu merupakan 15,80 persen dari jumlah desa di Kalbar. Jumlah UPT yang menjadi kecamatan baru, sebanyak 10 kecamatan. Dan, luas area yang dibangun seluas 271.975 hektar, dengan asumsi setiap KK mendapat 2,21 hektar setiap KK.

Dari ketersediaan lahan, sebagian besar wilayah Kalbar, bisa menerima transmigrasi. “Cuma, tergantung pemerintah daerah. Mau atau tidak membuat program transmigrasi,” kata Akhmadi.

Kabupaten Kubu Raya (KKR) merupakan salah satu kabupaten yang masih menerima para transmigran. Masih banyak wilayahnya yang bisa ditempati para transmigran. Saat ditanya mengenai transmigrasi, Muda Mahendrawan, Bupati KKR menyatakan, “Transmigrasi untuk membuka memotifasi masyarakat lokal. Yang paling penting di program transmigrasi sekarang adalah, diperencanaan.”

Ia menilai, transmigrasi pada masa Orde Baru ada sisi positif. Cuma, kadang tupang tindih juga. Sekarang, semua Pemda yang tangani. Karenanya, perlu ada sinergi dengan Pemda dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan lainnya. Artinya, harus mendasar pada pelayanan.

Ia memberikan penghargaan pada otonomi daerah. Pemda diberi hak menentukan kebutuhannya. Ada perjanjian dengan daerah pemasok transmigrasi, sebelum pelaksanaan kegiatan. “Sebab, transmigrasi tidak sekedar memindahkan penduduk. Tapi lebih kepada pemberdayaan daerah,” kata Mahendrawan.

Menurutnya, transmigrasi pascaotonomi daerah, Pemda diberi peran menentukan kebutuhannya sendiri. Tidak asal mendatangkan transmigran. Tapi dicari dulu, daerah mana yang siap kirim transmigran. “Bahkan, kita juga tahu CV-nya. Mereka seperti apa, kita harus tahu,” kata Mahendrawan.

Pemda lebih leluasa memilih peserta transmigrasi. Misalnya, pilihan peserta yang ahli di bidang tertentu. Setelah itu disampaikan ke departemen. Kalau cocok, baru perjanjian kerja sama dengan daerah pengirim transmigrasi. Misalnya, KKR ingin mengembangkan ternak itik di wilayahnya. Maka, dalam penentuan peserta transmigrasi, KKR bisa mengajukan peserta trans dari Brebes, Jawa Tengah. Sebab, daerah itu terkenal sebagai ahli beternak itik.

Ia berkata, program transmigrasi ideal sekali bagi orang yang bermukim di lokasi baru, berbaur dengan penduduk setempat, dengan fasilitas pemerintah di dalamnya dan mengandung hasil. Dalam hal ini berbagi segalanya. Penduduk setempat punya banyak sumber daya alam, tapi minim keterampilan. Yang didatangkan punya keterampilan di atas rata-rata, dan punya etos kerja tinggi. Ketika di lapangan mereka berbagi di lapangan.

“Dan itu, ideal sekali. Kalau mereka bisa bekerja sama dan saling memberi,” katanya.

Pemda harus menciptakan magnet terlebih dahulu. Misalnya dengan investasi yang masuk. Agar, orang tertarik mengirimkan peserta transmigrasi. Menurutnya, transmigrasi melibatkan pihak swasta dengan Pemda. Misalnya, perkebunan jagung. Ketika kebun jagung sudah berjalan, transmigrasi bisa masuk. Dengan adanya perkebunan, ada jaminan hidup kedepan. “Jauh lebih baik dari sistem dulu. Pemda lebih leluasa memilih trans,” kata Mahendrawan.

Dari segi komposisi, asal transmigran juga disandingkan dengan translokal. Transmigran lokal Pemda yang menentukan. Warga yang bermukim di lingkungan padat dan sesak, bisa dipindahkan. “Warga yang tak ada harapan lagi, kita giring ke daerah yang sudah ada jaminan transmigran,” kata Mahendrawan.

Dengan adanya pemukiman yang masuk, Pemda ingin masyarakat lokal, terjadi perubahan sosial di masyarakat. Esensinya, bagaimana melihat cara pandang tidak hanya secara fisik saja. Untuk menciptakan masyarakat produktif, salah satu cara dengan membuat warga heterogen. Warga transmigran diharapkan bisa memberikan motifasi dan inspirasi. Ketika warga lokal bergaul dengan warga pendatang, ada sesuatu bisa dipelajari. Sikap produktif warga transmigran diharapkan bisa tertular. Sehingga SDA bisa dikelola dengan baik.

“Transmigrasi mengajak perubahan sosial, agar tidak stagnan,” kata Mahendrawan.

Karenanya, perencanaan Pemda harus tepat, agar potensi bisa dimaksimalkan. Di daerah, semua instrumen harus diperkuat. Tidak hanya cetak sawah, tapi kelembagaan petani harus diperkuat, permodalan, teknologi, transportasi, akses keluar masuk sudah harus dipikirkan dari awal.

Mahendrawan berpendapat, kalau Pemda hanya berorientasi proyek dan transmigrasi bisa masuk, tanggung jawabnya bakal lebih besar. Sebab, tanpa disadari kalau ada trans tak betah, akan berpengaruh pada warga lainnya. Padahal, Pemda ingin warga berpikir terbuka, sehingga ada perubahan sosial.

Ia berharap, melalui cara tersebut, muncul partisipasi. Intinya, bagaimana cara warga ikut partisipasi. Salah satu cara, didorong komunitas yang produktif. Sehingga menular pada warga setempat.

Lokasi transmigrasi harus dilihat kembali ke tata ruang pengembangan kawasan, bagaimana Pemda fokus dengan sektor sistem yang dibangun. Misalnya, mengenai pertanian. Kalau orientasinya lebih pada bagaimana menentukan lahan, akan terjadi benturan. Misalnya, lahan produktif tak bisa untuk sawit. Dari segi ketahanan pangan dan lahan produktif berkelanjutan, bagaimana komitmen daerah itu. Harus ada lahan pangan di sana.

Pemda harus melihat struktur masyarakat setiap desa. Harus ada datanya sehingga bisa dilihat kapasitasnya. Harus diberi peluang investasi yang masuk ke lokasi itu. Cara menentukannya, melihat prospek di sana. “Biasanya kita menyediakan wilayah pencadangan dan dibuatkan SK,” katanya.

Pemda juga membuat program wilayah cadangan bersertifikat Pemda. Sehingga ketika trans masuk, fasilitas sudah ada. Pembangunnya bisa dilakukan investor atau Pemda. Tenaganya harus dipersiapkan.

Mahendrawan tak menampik bila pada era otonomi daerah, banyak pejabat yang tak sesuai dengan kemampuannya. Termasuk penempatan pejabat di transmigrasi. Menurutnya, hal itu kembali ke visi atau tidaknya seorang kepala daerah. “Karena terlalu banyak koptasi dalam masalah politik. Akhirnya, kerja tak bisa berjalan,” katanya.

Mengenai syarat bagi pembukaan sebuah wilayah baru bagi lokasi transmigrasi, Untung Hidayat mengatakan, daerah yang punya program transmigrasi usul ke pemerintah pusat. Setelah itu, Depsonakertran mencari daerah yang siap memberangkatkan tran. “Ada legalitas lahan untuk transmigrasi,” katanya.

Mekanismenya, dimulai dari desa setempat yang ingin ada penempatan program transmigrasi. Usulan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Isinya, desa itu bersedia lahannya untuk transmigrasi. Setelah itu usul dilanjutkan ke camat dan bupati. Setelah ada pertemuan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi ke lapangan.

Bupati mengusulkan ke provinsi. Provinsi mencermati usulan kabupaten dengan mengadakan identifikasi lokasi. Pihak provinsi meneruskan usulan ke Menakertrans melalui Dirjen P4T (Pembinaan Penyiapan Pemukiman Penempatan Transmigrasi). Setelah itu, pusat membahas usulan tersebut. Berapa target di Kalbar, akan disesuaikan dengan dana di pemerintah pusat melalui dana Dekon. Kalau lokasi bisa untuk transmigrasi, Bupati membuat Surat Keputusan (SK) Pencadangan lahan.

Setelah SK terbit, Pemda harus membuat studi kelayakan. Namanya Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP). Dari studi kelayakan, akan diketahui daya tampung dari lahan tersebut. Setelah studi, lahan harus memenuhi syarat 2C4L. Artinya, Clear and Clean. Clear maksudnya, lahan harus jelas dan ada batas-batasnya. Clean, bebas dari kepemilikan atau penggunaan. Kepentingan surat-surat jelas. Sehingga tidak ada konflik dikemudian hari.

RTSP yang menentukan 4L. Yaitu, layak lingkungan, huni, berkembang dan usaha. Layak lingkungan berarti, lahan bisa dikembangkan dan tidak merusak lingkungan, dan tidak ada konflik dengan penghuni. Layak huni, lahan bisa dihuni dan layak dijadikan pemukiman. Layak berkembang, antara investasi dan hunian bisa sesuai. Misalnya, membangun jalan tidak terlalu panjang, dan langsung bisa menuju lokasi transmigarsi. Zaman dulu membangun jalan 50 km, bisa dilakukan. Sekarang harus efisien.

Idealnya, sekali penempatan 500 KK, sehingga bisa langsung menjadi satu desa. Rumah transmigran berupa rumah panggung dari kayu. Rumah itu dibuat seharga Rp 28-29 juta. Harga itu sangat minim. Rumah seperti itu, minimal dananya Rp 36 juta. Fasilitas umum, 1.300-1.500 meter. Pembangunan infrastruktur dananya hanya Rp 10 juta. Dana yang dibutuhkan untuk program transmigrasi setiap KK sekitar Rp 50-60 juta.

Tahun 1990-an, usaha perkebunan menanjak tajam. Tahun 1992, Deptran kembangkan transmigrasi perkebunan. Setiap KK dapat setengah hektar lahan pekarangan dan dua hektar lahan kebun kelapa sawit. Program itu ada di Sambas, Bengkayang, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Ketapang.

Beberapa nama perusahaan di lokasi transmigrasi antara lain, di Kabupaten Sambas terdapat PT Multi Inti Sejati Plantations. Di Sanggau, PT Multi Prima Entake, PT Kalimantan Sanggar Pustaka. Di Sintang, PT PSDK. Di Ketapang, PT Benoa Indah Grup.

Dengan masuknya perusahaan, kondisi jalan ikut diperbaiki. Bagaimanapun, angkutan bagi buah tandan segar (BTS), membutuhkan kondisi jalan yang baik. Perusahaan ikut membuat dan memperbaiki jalan. Warga mendapat keuntungan dari mudahnya akses jalan. Warga mudah menjual hasil bumi.

Sejak pertama digulirkan, permasalahan mendasar transmigrasi berkutat pada minimnya akses transportasi dan komunikasi. Sehingga semuanya tidak lancar. Dengan adanya alat komunikasi, misalnya telepon genggam, kalaupun hasil bumi tak bisa dibawa ke pasar atau kota secara langsung, ada pedagang pengumpul. Mereka datang dan membeli hasil bumi tersebut. “Hasil muncul juga karena orang rajin bekerja dan transportasi, serta komunikasi yang mulai lancar,” kata Hidayat.

Endang Kusmiyati merasakan perubahan betul perubahan warga transmigrasi di tempatnya tinggal. Sekarang ini, Pandan sangat panas. Tak banyak lahan kosong untuk mengembalakan ternak kambing atau sapi, dengan masuknya perkebunan kelapa sawit masuk ke desa sekitar 1992.

Kini, hampir semua lahan milik masyarakat telah diserahkan kepada perusahaan. Kesejahteraan karena hadirnya perkebunan tersebut, masih begitu dirasakan sebagian besar masyarakat trans. Rumah-rumah karbot tidak ada lagi, lampu sentir atau pelita tak ada lagi. Kendaraan roda dua terparkir hampir di setiap rumah, walaupun dengan status kredit.

Ada dampak positifnya. Kesejahteraan ekonomi, sedikit demi sedikit merembet kearah pendidikan. Dulu, orang tua merasa cukup, bila anaknya tamat SMA. Kini, mereka memilih perguruan tinggi, bagi kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. “Sudah tak terhitung jari lagi, anak-anak trans yang telah menjadi sarjana,” kata Endang.

Namun, Endang juga kecewa dengan adanya isu putra daerah, yang selalu dihembuskan ketika berlangsung sebuah hajatan politik. Meski terlahir di Kalbar, ia seakan tidak dianggap tidak memiliki hak yang sama dengan warga setempat.

Muda Mahendrawan, Bupati KKR menganggap, euforia politik terkadang membuat orang keluarkan isu putra daerah. Menurutnya, hal itu wajar saja, karena untuk keluarkan eksistensi. “Saya lihat tanpa dorongan untuk muncul komunitas yang lain, pemahaman politik masyarakat menjadi lambat,” kata Mahendrawan.

Percepatan perubahan sosial dan pemberdayaan, bisa dilakukan dengan transmigrasi. “Semakin kita tutup, transmigrasi ibarat menjadi teror politik. Kesadaran, partisipasi politik menjadi terlambat,” kata Mahendrawan.

Terbit di Voice of Human Right (VHR), 23 September-11 Oktober 2010

Jepara dan Semangat Zaman

2010-09-19T21:05:00.000-07:00

Ah, ini hari, aku dipaksa lagi untuk mengingat dan membuka sebuah memori. Pada sebuah tempat, di mana tembuniku ditanam dan dikaitkan lagi pada petilasan. Tempat yang telah menyemai bibit dan manusia unggul pada zamannya. Ratu Shima, Ratu Kalinyamat dan RA Kartini.

Ketiga manusia berkarakter tersebut, dihidupkan melalui dongeng pengantar tidur. Tidak untuk beromantisme pada sejarah. Tapi, demi menyalakan semangat dan pencapaian yang telah dilakukan. Pada lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.

Ratu Shima sangat terkenal keadilannya. Karenanya, istriku tak keberatan, saat anak kedua perempuanku, diberi nama Shima. Shima Anna Calluella. Perempuan jelita yang membawa berkah dan keadilan. Begitu kira-kira artinya.

Ratu Shima sangat melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Menurut cerita, suatu saat, Ratu ingin menguji kejujuran rakyatnya dengan meletakkan buntalan emas, dan ditaruh di perempatan jalan. Hingga semingguan, emas tak ada yang mengambil. Dan, sang anak mengambil buntalan berisi pundi-pundi tersebut. Demi menjalankan hukum dan keadilan, anaknya sendiri dipotong tangannya.

Pisau hukum memang tak memandang pengecualian. Begitu pesan moral yang ingin disampaikan.

Ratu Kalinyamat terkenal berani melawan kezaliman. Kokoh dan teguh pada prinsip. Tak heran bila kedatangan pasukan Portugis di Malaka, disambutnya dengan pengiriman bala pasukan penggempur. Ratu berani melawan kekuasaan yang bakal menghegemoni dan menindas.

Jauh jarak tak menyurutkan langkah. Meski akhirnya, armada perangnya kalah dan porak poranda. Namun, langkah yang dilakukan, telah menyurutkan Portugis. Untuk terus melaju, dan menanamkan kekuasaannya di Nusantara.

RA Kartini, perempuan yang melebihi zamannya. Ia memperjuangkan kaum perempuan. Memberikan pendidikan dan pencerahan. Dari ketertinggalan dan segregasi hukum, serta tata sosial yang timpang.

Lalu, sudahkah masyarakat Jepara mengadopsi semangat, konsistensi dan usaha, untuk terus melaju menuju perubahan?

Hingga sekarang, aku sudah banyak kehilangan memori tentang kota ini. Namun, semasa kecil hingga remaja, yang kulihat adalah kesahajaan hidup masyarakatnya.

Sebagian besar orang bergerak dengan mencipta dan berkreasi. Mengukir. Menganyam. Membuat songket. Gerabah. Cincin monel, emas dan lainnya.

Sebagian lainnya, membawa berbagai dagangan ke pasar. Membawa puluhan kilo dagangan di punggung. Berjalan beriringan menuju sebuah pasar. Di pundak mereka, harapan dan doa dari seluruh keluarga tertumpah. Setiap langkah adalah asa. Setiap keringat yang menetes, wujud pengorbanan tanpa pamrih. Pada anak yang menunggu di rumah.

Mereka jarang berpikir jadi pegawai pemerintah. Amtenar. Atau, seonggok daging yang menggelayut pada nyawa orang lain. Mereka manusia mandiri dengan segala kesahajaan. Mengabdikan diri dan mengubah nasib. Tanpa rengekan dan tuntutan. Bahwa, mereka harus diberi perhatian atau fasilitas penunjang.

Manusia-manusia itu, sebagian menyebar. Tanpa meninggalkan entitas dan identitasnya. Terus membawa semangat perubahan dan pencapaian.

Bau tatal kayu jati, tiba-tiba-tiba menyeruak.
Lembut angin pantai, seolah berembus pelan di sekitar.
Aku, tiba-tiba merindu.......

Pelajaran Mahal Sekarung Sawit

2010-08-26T08:34:00.000-07:00

Oleh: Muhlis Suhaeri
Tiga warga Sanggau ditahan dan diperkarakan karena mengambil sawit seharga Rp 60 ribu. PTPN XIII bersikukuh hanya memberikan pelajaran.

PT Perkebunan Nusantara (Persero) XIII memperkarakan pencuri brondolan sawit di Blok 107 Kebun Inti PTPN XIII Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat. Tiga warga tertangkap tangan membawa 60 kilogram brondolan sawit. Harga sekilogram brondolan sawit Rp 1.000 hingga Rp 1.500.

Tiga warga yang ditangkap adalah Yulita Linda (27), Agung (27), dan Norweti (30). Linda dan Agung merupakan suami-istri. Mereka ditahan di Mapolsek Tayan Hulu, Sosok, Sanggau, 14 hingga 17 Mei 2010.

Kejadian berawal pada 14 Mei. Ketika itu Linda berembuk dengan suaminya untuk membayar uang SPP anak mereka. Sudah setahun ini anak mereka menunggak uang SPP. Mereka juga harus membayar uang seragam sekolah Rp 480 ribu.

Saat itu datang Norweti. Ia mengajak Linda mencari buah sawit di kebun milik PTPN XIII. Agung melarang istrinya ikut. “Perbuatan itu bisa dianggap mencuri,” kata Agung. Agung berangkat ke kebun miliknya sambil memberikan uang Rp 15 ribu untuk biaya mencicil uang SPP anak mereka.

Sawit Busuk
Linda dan Norweti berangkat menuju kebun milik PTPN XIII. Selama dua jam, dari pukul 14.00 hingga 16.00, keduanya mengumpulkan sekitar 60 kilogram sawit. “Kami mengambil buah yang jatuh dari pohon dan tak diangkut. Kami kumpulkan dan masukkan karung,” kata Linda.

Buah sawit itu sudah busuk. Buah yang sudah jatuh diperkirakan tidak dipakai PTPN XIII lagi. “Saya yakin ini tidak dibawa dan tidak dibutuhkan perusahaan,” kata Norweti.

Karena tak sanggup membawa sendiri, Linda memberi tahu Agung melalui SMS. Dia meminta suaminya datang untuk membawa dua karung berisi sawit. “Saya baru saja operasi sesar. Jadi, tak sanggup bawa karung itu,” kata Linda.

Agung datang mengendarai sepeda motor dan mengangkut dua karung sawit tersebut di bagian depan motor. Di perjalanan, ia bertemu Razak, satpam PTPN XIII, Segianto, polisi Tayan Hulu, dan Asman, anggota TNI. Ketiga orang itu baru saja menonton pertandingan sepak bola di Sanjan Emberas.

Razak curiga melihat karung di sepeda motor Agung. Ia minta Agung ke kantor satpam PTPN XIII. Setelah diperiksa dan kedapatan membawa sawit, Agung dibawa ke Polsek Tayan Hulu. Dari pemeriksaan, Agung mengakui membawa dua karung berisi buah sawit tersebut. Polisi mengenakan Pasal 363 dan 362 KUHP, pencurian yang dilakukan secara bersama. Ancaman hukumannya selama-lamanya 7 tahun penjara.

Agung menyatakan hanya membawa sawit itu. Kemudian polisi memanggil Linda dan Norweti. Polisi menahan Agung. Linda dan Norweti diperbolehkan pulang. Keduanya diminta membuat surat pernyataan tak melakukan perbuatan itu lagi. Namun, karena khawatir dengan kondisi suaminya, Linda minta ditahan juga.

Linda meminta Norweti membawakan pakaian dan kedua anaknya. Sebab, dia tak membawa pakaian, dan anaknya tak ada yang menjaga. “Anak di rumah tak ada yang mengasuh. Jadi, dibawa ke kantor polisi juga,” kata Linda.

Polisi menahan Agung di sel tahanan. Linda dan dua anaknya di ruangan Polsek Tayan Hulu. Di kantor polisi, mereka tidur beralas tikar. Hari pertama, kondisi kedua anak itu baik saja. Hari kedua, anak-anak mulai rewel dan menangis. Hari ketiga, dua anak itu mulai sakit. Akhirnya, polisi memberikan penangguhan penahanan.

Jalur Hukum
Mereka dibebaskan dengan syarat wajib lapor setiap Senin. Pihak PTPN XIII bersikukuh melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Berkas sudah dikirim ke kejaksaan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik mengatakan, seharusnya kasus ini dihentikan. Sebab, dampak dari kasus tersebut tidak hanya terhadap orangtua, tetapi juga terhadap anak-anaknya. “Anak akan mengalami trauma. Banyak efek timbul dengan kasus tersebut. Terutama pada psikologi anak.”

Erma meminta kasus ini dihentikan dan selesai secara kekeluargaan. Erma secara resmi akan mengirim surat kepada Kementerian BUMN agar Direksi PTPN XIII diganti. “Sebab, mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang,” katanya. Erma bersama anggota DPD lainnya berjanji mengawal kasus ini.

Hairiah, anggota DPD dari Kalimantan Barat, menyatakan penyesalan atas sikap Direksi PTPN XIII. Menurut dia, apa yang dilakukan warga merupakan bentuk dari tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar warga. “Seharunya PTPN mengembangkan CSR bagi warga yang berada di sekitarnya,” kata Hairiah. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap warga di sekitarnya.

SD Hasugian, Manager Kebun Inti, Kembayan, Sanggau, menyatakan selama ini sudah sering terjadi pencurian buah sawit. “Sudah terlalu banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan.”

Menurut Hasugian, sebagai pegawai BUMN yang diberi mandat pemerintah, dia harus melakukan penanganan. Kalau dia memberikan toleransi terhadap pencurian, orang yang sudah pernah dipenjara atau sedang menjalani proses pemeriksaan, akan protes. “Ini efek domino yang akan terjadi. Orang akan mempertanyakan hal itu.”

Hasugian memberikan data, pada tahun 2008 ada sekitar 1.000 ton buah tandan segar (BTS) hilang. Jumlah itu nilainya setara dengan Rp 1,2 miliar. Pada 2009 buah sawit yang hilang berkurang menjadi ratusan ton saja. Pada 2010, dari Januari hingga Agustus, ada sekitar 16 kasus pencurian. “Jumlah yang dicuri biasanya lebih besar, karena tidak ketahuan,” katanya.

Hasugian mengatakan, manajemen PTPN XIII terpaksa menempuh jalur hukum karena ingin memberikan edukasi atau pendidikan kepada warga. Sebab, selama ini yang sudah dilakukan, setiap ada masalah selalu dilakukan penyelesaian secara adat. “Ketika hukum adat sudah dilakukan, dan mereka melakukan lagi, cara hukum positif yang kita lakukan.”

Selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang menangani 4.300 hektare kebun inti dan 5.000 hektare kebun plasma, Hasugian mempunyai kewajiban meningkatkan hasil kebun. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi pencurian sawit dan memangkas tengkulak sawit hasil warga.

Pembelaan
Erma Suryani Ranik mengatakan, bila PTPN XIII ingin menjadikan hal itu sebagai bentuk pembelajaran, sangat mengkhawatirkan. “Sangat tidak masuk akal, untuk membuat efek jera dengan uang Rp 60 ribu,” katanya.

Erma akan menyiapkan tujuh pengacara untuk melakukan pembelaan. Salah satu pengacara, Marselina, menyatakan dalam penanganan kasus hukum ada aspek keadilan. Tidak hanya menegakkan hukum. “Biaya yang akan dikeluarkan untuk sidang tidak sebanding dengan harga sawit yang diambil,” katanya.

P Girsang, General Manager Distrik Kalimantan Barat II, mengaku prihatin atas apa yang terjadi. Menurut dia, PTPN XIII sudah melakukan berbagai pemberdayaan pada masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kebun. Warga diberi berbagai pekerjaan semisal memberi pupuk dan memelihara tanaman . “Intinya, kalau warga mau bekerja, tidak akan kelaparan,” katanya.

Repotnya, warga di sekitar kebun PTPN XIII tidak mau bekerja sebagai petani kebun. “Setiap hari kami malah mendatangkan puluhan truk pekerja dari luar daerah. Sebab, warga di sini sudah tak mau bekerja seperti itu lagi,” kata Girsang.

Pencurian yang terjadi biasanya dilakukan orang yang sudah tidak mempunyai kebun plasma. Dan, brondolan yang jatuh dari pohon merupakan sawit paling bermutu. Sebab, kandungan minyaknya mencapai 40 persen. Buah tandan segar hanya memiliki kandungan minyak 20 persen hingga 22 persen.

PTPN XIII sudah menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility Rp 32 miliar untuk memberdayakan warga. Dana itu diberikan selama tahun 1998 - 2010 untuk semua daerah di Kalimantan.

Humas PTPN XIII, Subardi, menyatakan kewajiban PTPN XIII sebatas melaporkan kepada yang berwajib, sekecil apa pun permasalahan yang menyangkut kasus hukum. Masalah pencurian brondolan kelapa sawit sudah di ranah hukum. Dia meminta semua menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat hukum. “Mari kita belajar menghargai hak-hak orang lain. Jangan hanya menonjolkan hak sendiri,” kata Subardi.

Sebab, hidup memang seperti itu. Katanya. (*)
Dimuat di Voice of Human Right (VHR)

Konflik Patung Naga di Singkawang

2010-06-09T05:17:00.000-07:00

Naga Meliuk Warga Bertumbuk

Makalah Menyulut Amarah (bagian 1)
oleh: Muhlis Suhaeri
Malam semakin larut. Suasana jalan sepi. Hanya angin dan kepak serangga malam, menjadi penguasa jagat, malam itu. Empat orang masih terjaga dan terlibat pembicaraan serius, di tengah isu dan rumor bakal terjadi demo besar pagi harinya di Singkawang, Kalbar.

Aku, satu di antara orang yang sedang berbincang itu. Tiga orang lainnya, guru, PNS dan pemilik warung. Kami berbincang mengenai pilkada langsung di Singkawang, makalah Wali Kota, Hasan Karman, tugu naga, hingga kondisi dan situasi terakhir, pascabentrok antara kelompok FPI dengan aparat kepolisian, 28 Mei 2010.

Singkawang kota yang indah. Dua gunung mengapit dan menghadap laut. Di antara cekungan itu, Kota Singkawang berada. Sesuai dengan nama asalnya, San Keow Jong. Artinya, kota yang diapit bukit dan menjulur ke laut.

Singkawang dihuni tiga etnis besar, Tionghoa, Melayu dan Dayak. Tionghoa sebagian besar tinggal di Singkawang selatan. Melayu di utara. Dayak di timur. Jejak ketiganya, menanda pada nama daerah. Di selatan, ada nama Cong Sa Pa, Atap Kong, Jam Tang, Sakkok, Saliung, Kopi San dan lainnya. Di utara, banyak dimulai dengan nama sungai. Ini nama khas Melayu. Misalnya, Sungai Kunyit, Resak, Daun, Bulan, Garam, dan Nangka. Semelagi Besar dan Kecil. Di timur, Bagak, Mayasopa, Nyarumkop, Sanggau Kulor, Pendereng, Mencong, dan Senggang. Nama-nama itu berasal dari Dayak Selakau. Di Kalbar, Dayak ada 150-an subsuku.

Suku lainnya, Jawa, Madura, Bugis, Batak, Minang dan lainnya. Isu etnisitas sangat sensitif di Kalbar. Sejarah panjang konflik berlatar belakang komunitas etnis, kerap terjadi. Semua waspada.

Dari pembicaraan itu, aku menangkap banyak ketidakpuasan pada pemerintahan Hasan Karman dan pribadinya. Sebagian besar narasumber yang diwawancara, juga menyatakan hal sama. Ada ketidakpuasan menumpuk, kebuntuan komunikasi, segregasi sosial dan kelompok, serta ketidaksiapan sekelompok masyarakat terhadap kepemimpinannya. Pada akhirnya, semua jadi bom waktu yang efektif. Tinggal cari pemantik. Dan, konflik pun terjadi.

Naiknya Hasan Karman atau Bong Sau Fan sebagai wali kota Singkawang, tak lepas dari terbukanya demokrasi dan reformasi 1998. Ia mencalonkan diri dalam pilkada pertama yang dilakukan secara langsung. Ada lima pasangan. Hasan Karman berpasangan dengan Edy R. Yacoub. Awang Ischak dengan Raymundus Sailan. Darmawan dengan Ignatius Apui. Suyadi Wijaya dengan Bong Wui Khong. Syafei Djamil dengan Felix Periyadi. Awang Ischak merupakan incumbent atau wali kota menjabat.

“Secara komposisi, empat lawan satu,” kata Mansyur dari KNPI. Maksudnya, suara Melayu diperebutkan empat calon dari Melayu, dan suara Tionghoa untuk Karman.
Berdasarkan data terakhir pilkada, jumlah penduduk Singkawang sebesar 210 ribu. Jumlah paling besar di wilayah barat dan selatan. Bila sanggup memenangkan dua daerah itu, bisa memenangkan pemilihan. Begitu rumusnya.

Karman muncul pada saat yang tepat. Begitu bertanding langsung menang. “Dia memposisikan diri sebagai pembela yang tertindas. Ini membuat dia menang,” kata Wijaya Kurniawan, pemimpin Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), cabang Singkawang.
Euforia politik membuat warga Tionghoa memilihnya. Mereka ingin pemimpin Tionghoa di Singkawang. Ini suatu pandangan yang membuat warga Tionghoa sangat antusias mengikuti pilkada. Kantung-kantung warga Tionghoa, secara penuh mendukungnya.

“Suara orang Tionghoa, 90 persen untuk Hasan Karman,” kata Awang Gunawan, tim sukses Awang Ischak. Ia mengontrol seluruh saksi TPS di Singkawang. Malah, ada TPS-TPS, dimana suara Ischak tak ada sama sekali. “Saksi dari kita, tak memilih Pak Awang Ischak. Inikan aneh. Ada apa dengan itu? Tentu money politic,” kata Gunawan.

Masuknya politikus Tionghoa ke kancah politik, membuat politisi lain merasa gerah. Keberhasilan di bidang ekonomi selama ini, tentu tak membuat para politisi Tionghoa kesulitan menyediakan logistik, bagi jalannya politik praktis.

Karman dapat dukungan dari para pengusaha Jakarta, Pontianak, Singkawang dan sekitarnya. Dia pendiri dan Wakil Ketua Permasis (Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya), periode 2006-2009. Ini wadah para perantau Singkawang, Sambas dan Bengkayang di Jakarta.

Karman datang dan minta dukungan tokoh-tokoh Tionghoa. Sentimen etnisitas jadi pintu masuk. “Dia datang ke saya, kita inikan sama-sama Tionghoa, bantu saya jadi wali kota,” kata Chai Ket Khiong, pemimpin Majelis Tao Indonesia (MTI) cabang Singkawang.

Awalnya, dia menolak. Namun, Karman bisa menyakinkannya. Akan ada perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa, saat dia jadi wali kota. Karman juga berjanji, listrik tak akan mati, jalan diperbaiki, dan air lancar.

Khiong menganggap janji itu tak mewujud. “Yang ada, listrik naik 100 persen. Jalan berdebu. Air tidak lancar,” katanya.

Ischak tak mau berjanji. “Saya orang realistis karena birokrat. Apa yang dapat kita lakukan dengan potensi dan dana yang ada,” kata Ischak.

Ia menilai, pilkada langsung yang pertama di Singkawang, masih memilih suku. Bukan figur pemimpin. “Alangkah baiknya tak gunakan isu ras dan politik uang,” kata Ischak.

Dari jumlah total suara yang sah, 86.294 suara, Ischak mendapat 30.706 suara. Karman peroleh 36.103 suara. Meski memenangkan pilkada, langkah Karman tak mulus menuju kursi wali kota. Pilkada Singkawang menyisakan permasalahan.

Pasangan Awang Ischak dan Raymundus, melakukan gugatan ke pengadilan. Mereka menganggap pasangan Hasan Karman dan Edy R Yacoub, melakukan banyak kecurangan. Seluruh bukti sudah dikumpulkan. Ada anak SMP mencoblos, politik uang, memberikan barang, selebaran berbau SARA, hingga kehadiran Karman di KPU Singkawang jelang rekapitulasi suara. Dari rangkaian berjalannya sidang, Ischak yakin memenangkan gugatan.

Ada lima hakim dalam perkara itu. Ketua Majelis Hakim dipimpin Sofjan Tandjung. Anggota majelis hakim, CH Kristipurnami Wulan, Asmaini Adlis, I Nengah Suriada, dan Sudjono.

Malam hari menjelang keputusan sidang, Ischak masih yakin memenangkan gugatan. Bahkan, ia dan timnya, sudah menyiapkan rombongan dan kendaraan menuju ke Pontianak. Keputusan sidang di luar dugaan. Tiga hakim menolak gugatan, dua hakim menerima gugatan. Ischak kalah.

KPUD Kota Singkawang menetapkan pasangan Karman dan Yacoub sebagai pemenang pilkada dalam rapat pleno, Jum’at (23/11). Keduanya jadi Wali kota dan Wakil Wali kota Singkawang periode 2007-2012. Pelantikan berlangsung pada 17 Desember 2007.

Gaya kepemimpinan Karman dan Ischak berbeda. Ischak birokrat lulusan Sekolah Ilmu Pemerintahan. Ia meniti karir sebagai PNS. Jabatan awalnya camat. Karman mantan manager di perusahaan Barito Pacifik, milik konglomerat asal Bengkayang, Prayogo Pangestu. Karman juga pengusaha dan pengacara.

Karman dianggap memimpin pemerintahan dengan gaya perusahaan. Siapa pun anak buahnya tak akan menampik, ia paling awal datang ke kantor. Juga, paling terakhir pulang. Setelah pulang, dia menutup rumah dinas. Sejak itu, rumah dinas wali kota selalu tertutup.

“Dia salah satu pejabat yang paling sulit ditemui,” kata Iwan Gunawan, pengusaha, mantan tim suksesnya.

Gaya kepemimpinan perusahaan dan pemerintahan, dasar dan prinsipnya sangat berbeda. Memerintah dengan gaya perusahaan, pemerintah harus diuntungkan. Konsep pemerintahan, kalau warga sejahtera berarti berhasil. Sebab, konsep kebijakan publik, warga dapat untung.

Hingga 100 hari pemerintahannya, warga Singkawang menunggu realisasi pembangunan yang dijanjikan Karman. Repotnya lagi, Karman tak mau mendengar saran dan usul orang lain.

“Dia selalu bilang, jangan ajari bebek berenang, bila orang memberi saran dan usul,” kata Iwan Gunawan.

Zaman Ischak, rumah dinas tak memiliki pintu. Semua orang bisa masuk tanpa kecuali. Mulai dari tukang becak hingga pejabat. Semua membaur di ruang tamu. Anggaran rumah tangga sebesar Rp 18 juta setiap bulannya, habis untuk membeli berbagai keperluan rumah tangga wali kota, dalam menjamu setiap tamu yang datang. Pembelian gula dan kopi, jumlahnya mencapai ratusan kilogram setiap bulannya.

Karena itukah, meski tersandung kasus “Mercure Gate”, rakyat tetap memilihnya? Mercure Gate merupakan video Ischak dan Anita Cheung yang sedang berangkulan dan tidur bareng. Aku pernah meliput kasus itu, untuk Majalah Gatra. Setelah tiga tahun tidak pernah kontak sama sekali, ternyata Ischak masih mengenali.

Aku bertanya pada banyak orang, bagaimana sikap mereka terhadap kasus itu. Sebagian besar tak mempermasalahkan. Apakah norma sudah longgar atau dia memang diterima warga? “Ya, namanya orang, tak selamanya lurus. Kadang ada bengkoknya,” kata Awang Gunawan.

Pada 26 Agustus 2008, berlangsung seminar dan bedah buku Fiqih Melayu bertempat di Gedung Dekranasda Singkawang. Ada tiga pembicara. Hasan Karman, serta dua akademisi dari Untan dan UGM. Kegiatan diikuti sekitar 50-orang.

Dalam seminar tersebut, Karman meringkas penelitian dari desertasinya sebagai doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Makalah berjudul, “Sejarah dan Asal-usul dan Melayu.” Dalam makalahnya, Karman menulis, kerajaan Melayu hidup dari perdagangan dan perompakan. Perluasan wilayah dilakukan dengan mengawini para putri pemimpin di pedalaman.

Selepas acara belum muncul polemik. Nah, kenapa muncul dua tahun setelah itu? “Mungkin, saat itu, karena dia kepala daerah, orang setuju saja. Tak ada yang bereaksi atau menyanggah,” kata Kurniawan.

Mansyur, Ketua KNPI menyesalkan tindakan Karman. Hal itu melukai perasaan Puak Melayu. Sebagai kepada daerah, tak seharusnya Karman menulis seperti itu. Secara akademis, hal itu bisa saja dilakukan. “Tapi, sebagai kepada daerah, hal itu bisa menimbulkan kontroversi dan polemik,” kata Mansyur.

Menurutnya, Karman melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Ada satu pasal berbunyi, kepala daerah dilarang mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi. “Sebagai kepada daerah, wajib hukumnya menjaga stabilitas daerah,” kata Mansyur.

Mengenai tuntutan mundur yang dilakukan terhadap Karman, Mansyur menyatakan, masyarakat sudah memberikan toleransi pada pemerintahan Karman. “Ini terkait dengan janji Hasan Karman. Manakala dalam waktu dua tahun tak bisa bangun Singkawang, ia akan mundur,” kata Mansyur. Menurutnya, Karman selalu mengatakan hal itu, ketika berkampanye.

Beberapa akademisi memberikan pendapat terkait makalah Karman. Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, dosen Untan berpendapat, setiap orang bisa setuju atau tidak dengan makalah yang dibuat seseorang. Namun, ketidaksetujuan terhadap suatu makalah, tak bisa diselesaikan dengan pemaksaan.

“Orang harus mengubah ketidaksetujuan tersebut, melalui makalah dan argumentasi,” kata Alqadrie. Sebab, tak ada kekuatan yang bisa mengubah suatu penelitian. Harus dilakukan penelitian baru. Sehingga ilmu pengetahuan berkembang.

Ia berpendapat, “Mungkin, saja sewaktu menulis seminar, Karman kurang memperhitungkan faktor yang timbul secara psikologis, sosiologis dan religiusitas,” kata Alqadrie.

Prof Dr Chairil Effendy, Rektor Untan yang juga Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar menyesalkan ketidakbijaksanaan Karman menulis makalah. Karman dianggap mengutip tanpa menjelaskan referensinya. “Meskipun hanya kutipan, berarti dia setuju dengan kutipan tersebut,” kata Effendy.

Kutipan yang tertulis dalam makalah, kerajaan Melayu dibangun dari perdagangan dan perompakan, menurutnya merupakan pandangan kolonial. Karenanya, sebagai akademisi yang hidup pada era sekarang, harus dapat mengkaji atau mendekonstruksi pandangan kolonial yang ada.

“Sayangnya Hasan Karman meneruskan pandangan itu. Sehingga orang Melayu membuat penolakan,” kata Effendy.

Dr Akil Mochtar, Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam suatu pertemuan dengan jurnalis mengatakan, ada cara bijak menyelesaikan makalah Karman. Ada mekanisme bisa ditempuh. Misalnya, melalui jalur hukum.

“Orang atau organisasi yang tidak setuju dan dirugikan terhadap suatu persoalan, bisa melaporkannya secara hukum,” kata Akil.

Pada akhirnya, relasi sosial di Singkawang meski berjalan sangat baik, tetap saja menunjukkan sisinya yang retas dan gampang terbelah. Apalagi bila diiringi ketidakpuasan dan ketidaksiapan terhadap sebuah kepemimpinan. Juga, komunikasi yang tersumbat dan mandek.

Naga Emas Membuat Panas (bagian 2)
Sebuah Patung Naga berwarna kuning emas. Melingkar pada tugu setinggi enam meteran. Tugu terletak di perempatan Jalan Niaga dan Kepol Mahmud, Singkawang. Lokasi itu pusat pertokoan. Ada banyak bangunan rumah toko di sekitar Tugu Naga.

Sudah dua tahun Tugu Naga bertengger di sana. Sudah dua kali pula, warga mendemo. Ada pihak setuju dengan pendirian Tugu Naga. Pihak lainnya tak setuju. Mereka yang setuju menganggap, Kota Singkawang perlu ornamen kota, demi menarik wisatawan. Yang tak setuju menganggap, naga simbol komunitas masyarakat Tionghoa. Padahal, Singkawang multietnis.

Polemik dan penolakan terhadap Tugu Naga, sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Tahun 2003, masa pemerintahan Awang Ischak sebagai Wali Kota Singkawang, pendirian Patung Naga sudah bergulir. Saat itu, Patung Naga dibangun di dekat Klenteng Bumi Raya, di tengah kota. Penyandang dananya, Beni Setiawan, pemilik Hotel Prapatan dan Iwan Gunawan. Keduanya pengusaha di Singkawang.

Saat itu, bentuk Patung Naga memanjang, membelah persimpangan dan menjadi pembatas jalan. Namun, baru separuh dibangun, ada penolakan dari masyarakat. Sebagian warga tak setuju. Mereka membungkus Patung Naga dengan kain putih. Tanda tangan dibubuhkan sebagai isyarat penolakan.

“Karena ada penolakan dari warga, dan bila dilanjutkan bisa memicu konflik, pembangunan Patung Naga dihentikan,” kata Ischak.

Namun, saat tampuk pemerintahan berganti, dan Hasan Karman menjadi Wali Kota Singkawang, dia memberikan izin pada Beni Setiawan dan Iwan Gunawan, untuk membangun Tugu Naga. Bentuknya melingkar ke atas, membelit sebuah tugu.

Kedua orang itu beranggapan, Tugu Naga berfungsi memperindah kota. “Saya menganggap, Tugu Naga merupakan karya seni,” kata Gunawan. Tujuannya, agar Kota Singkawang memiliki ikon. Seperti, ketika orang datang ke Paris, ada Menara Eiffel. Atau, ke Singapura, ada Patung Singa.

Beni Setiawan juga menganggap, Tugu Naga hanya seni. Tak lebih. “Karena barang kesenian, ditaruh di mana saja tidak ada persoalan,” kata Setiawan.

Dana pembangunan Tugu Naga sekitar Rp 50-60 juta. Ia rela mengeluarkan uang bagi pembangunan Tugu Naga, sebab, ingin membangun Kota Singkawang dengan berbagai ikon. Nanti, setelah Tugu Naga, mungkin akan ada tugu atau patung yang melambangkan suku Dayak, Melayu atau lainnya.

Ia menganggap, pembangunan Tugu Naga bukan proyek besar. Sehingga tak perlu melibatkan banyak orang. “Kalau sesama teman bisa, kenapa libatkan banyak orang,” kata Setiawan.

Uray Sutamsi berpendapat, munculnya berbagai simbol yang identik dengan Tionghoa, tak lepas dari euforia politik, karena Wali Kota Singkawang dari Tionghoa. Seharusnya, masalah itu bisa diselesaikan sejak awal, bila ada undangan atau silaturahmi dilakukan Karman.

“Karena tak ada komunikasi itulah, muncul masalah dan penolakan terhadap Hasan karman,” kata Sutamsi.

Bagi warga Tionghoa pemeluk agama Khonghucu dan Tao, naga merupakan binatang tunggangan Dewi Kwan Im atau Dewi Welas Asih. Kwan Im menempati posisi istimewa dalam kepercayaan pemeluk Khonghucu dan Tao. Karenanya, naga dianggap binatang suci dan sakral. Naga hanya ada di tempat peribadatan.

“Naga tempatnya di atas, bukan di bawah,” kata Chai Ket Khiong, pimpinan Majelis Tao Indonesia (MTI), cabang Singkawang.

Ada tiga jenis naga. Naga Emas, Biru dan Hitam. Naga Emas jenis naga paling bagus. Naga Emas dianggap membawa keberuntungan dan rejeki berlimpah. Naga Biru adalah naga jantan. Biasanya dibangun di pintu gerbang. Fungsinya sebagai penjaga. Naga Hitam adalah naga sial.

Naga binatang suci. Kalau sudah buka mata, naga jadi binatang sakral. Buka mata dilakukan dengan upacara khusus. Dipimpin ta-thung atau orang sakti yang punya kemampuan sebagai sinsang atau dukun Tionghoa.

“Tak heran, Tugu Naga itu ‘memakan’ orang,” kata Khiong.

Ada pengendara motor menabrak Tugu Naga. Ia tewas seketika. Bahkan, seluruh keluarga korban, kerasukan roh dan meludah terus sepanjang hari. Mereka sembuh, setelah dilakukan upacara yang dipimpin ta-thung.

Tugu Naga memang diterjemahkan dengan beraneka versi. Wijaya Kurniawan dari Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), berkata, “Tugu Naga tak lepas dari kami punya simbolisasi.”

Secara pribadi ia menilai, Tugu Naga tidak di persimpangan jalan. Sebab, naga binatang sakral. Bahkan, ketika naga dibangun, para pemilik ruko tak mau kepala naga menghadap ruko mereka. Warga menganggap, hal itu bisa membawa ketidakberuntungan. Kepala naga, akhirnya diarahkan ke jalan yang menghadap arah terminal Singkawang.

Chia Jung Khong atau Haji Aman, pemimpin Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), cabang Singkawang, berpendapat, naga bagi Tionghoa muslim tidak masalah. Cuma, letaknya yang di perempatan jalan, membuat orang menolak keberadaannya.

Menurutnya, alasan pendirian Tugu Naga untuk menarik wisatawan, kurang tepat, bila Tugu Naga berada di perempatan jalan. “Bagaimana orang mau berfoto di Tugu Naga? Nanti malah menganggu lalu lintas, dan bisa tertabrak kendaraan,” kata Khong.

Menurutnya, kalau mau menarik wisatawan, harusnya Patung Naga ditempatkan di taman. Sebab, masih banyak taman kosong di Singkawang.

Menanggapi berbagai polemik yang muncul seputar Tugu Naga, Wali Kota Singkawang, Hasan Karman berpendapat, “Tugu Naga itu bukan tempat ibadah sakral. Itu bukan binatang sesembahan,” kata Karman, “jadi, harus dibedakan antara tugu, patung dan arca. Tugu Naga hanya karya seni yang dicipta seorang perupa asal Singkawang, M. Hasbi. “

Orang memaklumi pendapat Karman, karena selepas SMP, ia tak lagi di Singkawang. Balik lagi setelah 30 tahun. “Jadi, dia dianggap tak memiliki sensitivitas terhadap warganya,” kata Kurniawan.

Kalau Tugu Naga tetap dipertahankan, akan menjadi tugu kebencian bagi orang yang tak setuju. “Sehingga akan selalu memicu konflik,” kata Kurniawan.

Benarkah, orang yang telah lama tak tinggal di wilayahnya, mengalami kemunduran dalam memahami sensitivitas terhadap warganya?

Aku menemui orang Tionghoa kelahiran Singkawang yang lama tinggal di Jawa. Selepas sekolah, ia kuliah dan menetap 20 tahun di Yogyakarta dan Bandung. Sekarang, ia balik lagi dan tinggal di Singkawang. Namanya Dalimonte. Ia seorang notaris.
Menurutnya, orang Tionghoa di Jawa, lebih menyesuakan diri dengan budaya Jawa. Di Singkawang, karena Tionghoa jumlahnya banyak, biasanya hidup dengan komunitasnya sendiri.

“Karenanya, hidup terkotak-kotak,” kata Dalimonte. Terutama generasi tua. Generasi muda sudah lebih baik dalam hal pergaulan sosialnya. Ada pembauran.

Ia menilai, masuknya politikus Tionghoa ke kancah politik, sangat baik. Tapi, jangan sampai berlebihan. Harus pandai merangkul dan membangun relasi sosial.

“Ini yang saya lihat kurang dari kepemimpinan Hasan Karman,” kata Dalimonte, “ia kurang merakyat dan kurang bisa merangkul elemen masyarakat.”

Dia berharap, dalam membangun sesuatu, jangan terlalu frontal. Harus selaras dan serasi. Demikian juga dalam pembangunan Tugu Naga.

****

Mess Daerah Singkawang seolah tak sanggup lagi menampung orang yang hadir. Bangunan itu penuh dan sesak. Mereka yang tak kebagian tempat duduk di ruangan, berdiri dan tumpah ruah di halaman gedung. Siang itu, Jum’at (28/5), bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, Singkawang, menjadi saksi dari ribuan massa yang mulai resah.

Tujuan dari pertemuan, minta pertanggungjawaban Wali Kota Singkawang, Hasan Karman, terkait makalahnya yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pesertanya unsur pemerintah, pimpinan dari berbagai organisasi pemuda, sosial dan keagamaan di Singkawang. Ada juga utusan dari keraton Sambas, Sukadana, dan Ketapang. Karman diundang pada pertemuan, namun tak hadir.

Pemangku kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI selalu melakukan kegiatan pada tanggal 28. Hal itu mengambil semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober.
Acara dimulai pukul 14.00 WIB. Suasana semakin memanas. Terjadi perpecahan pendapat. Massa yang hadir mulai tak sabar. Mereka menggeruduk ke ruangan, dan ingin bukti konkret dari pertemuan tersebut.

“Suasana sudah tak terkendali dan kacau,” kata Mansyur, Ketua KNPI Cabang Singkawang. Dia menjadi moderator dalam kegiatan itu. Pertemuan sudah kantongi izin dari pihak keamanan.

Di luar ruangan, tiba-tiba sekelompok massa mengangkat Ilyas Buchairi, pimpinan Front Pembela Islam (FPI), cabang Singkawang, ke atas meja untuk berorasi. Ia tak bisa menolak. Dalam orasinya, ia menyampaikan program FPI terkait keberadaan Tugu Naga yang dibangun akhir 2008.

“Mari kita robohkan Patung Naga,” teriaknya lantang.

Massa bergerak ke arah Tugu Naga. Namun, para pimpinan organisasi dan utusan tetap melanjutkan dan membahas, langkah apa yang dilakukan, untuk membuat Karman mempertanggungjawabkan makalahnya.

“Perumusan tetap berjalan. Demo Tugu Naga tak ada di agenda pertemuan,” kata Mansyur.

Pertemuan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB. Ada tiga keputusan dihasilkan. Mereka menyebutnya “Dekrit Melayu.” Pertama, Hasan Karman harus mempertanggungjawabkan makalahnya secara hukum. Kedua, dalam waktu 1x24 jam, Hasan Karman harus turun dari jabatannya. Ketiga, Hasan Karman harus minta maaf dengan pihak keraton Sambas dan masyarakat Melayu.

Setelah orasi, Buchairi dibonceng sepeda motor keluar Mess Pemda. Selepas itu, dia masuk mobil bersama beberapa anggota FPI. Menurutnya, tindakan itu spontanitas saja. Tak ada rencana. Sebab, selepas shalat ashar, ia ada jadwal memberikan tausiah atau ceramah agama di majelis taklim Assyifah di Jalan Veteran, Singkawang.

Ia sampai di lokasi Tugu Naga sekitar pukul 15.00 WIB. Ia melihat banyak massa berkerumun. Ada puluhan aparat polisi dan Brimob mengelilingi Tugu Naga. Aparat dilengkapi tameng dan pentungan. Ada mobil antihuru-hara diparkir.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat dan massa. Ada yang mulai melempar batu. Tugu Naga jadi sasaran. Ada empat batu melayang. “Salah satu batu mengenai Tugu Naga dan memantul ke aparat,” kata Buchairi.

Tiba-tiba ada teriakan maju dari aparat. Seketika polisi yang berjaga, segera merangsek ke arah massa. Massa pendemo atau sekedar penonton, segera berlarian. Mereka saling berdesakan. Ada yang terjatuh. Buchairi salah satunya. Ia tertabrak massa yang lari dari kejaran aparat. “Saya tak lari, karena tak merasa melakukan demo,” kata Buchairi.

Polisi melakukan penangkapan. Tak sekedar menangkap, tapi juga memukul, menendang dan menyeret mereka yang tertangkap. “Ada banyak salah tangkap,” kata Buchairi.

Ada remaja yang hanya menonton, ikut tertangkap. Mereka terkena pukulan dan tendangan, hingga lebam di sekujur tubuh. Tindakan represif polisi menuai protes.

Kapolres Singkawang, AKBP Anthony Sinambela, saat ditemui di rumah dinasnya menyatakan, “Apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur.”

Ada tujuh orang ditangkap. Mereka adalah, Ilyas Buchairi, Iwan, Bambang Prayogi alias Bilal, Uray Robi, Hendra, Deni, dan Jery. Mereka dianggap melanggar pasal 160 dan 170 KUHP, karena melakukan pengrusakan dan mengganggu ketertiban umum. Ancaman hukuman maksimalnya, enam tahun penjara.

Bentrokan anggota FPI dan aparat, terdengar di Mess Pemda. Isunya, Buchairi dipukuli dan ditangkap aparat. “Namun, rapat terus berlanjut, karena ada beberapa rumusan belum selesai,” kata Mansyur.

Setelah ditangkap, ketujuh orang itu dibawa ke Mapolres Singkawang. Polisi memberlakukan Siaga 1. Malamnya, beberapa pimpinan FPI dan KNPI menjenguk tahanan. Hanya Mansyur dan M Zein, Sekretaris FPI, boleh masuk. Keduanya merasa, aparat terlalu arogan.

Dengan nada tinggi, Kapolres menunjuk Mansyur dan Zein. Ada urusan apa mau ketemu tujuh orang itu. Sebab, yang berhak mendampingi adalah pengacara.

“Saya terus terang tersinggung. Kita mau jalin komunikasi, malah disambut seperti itu,” kata Mansyur. Tapi, Sinambela membantah hal tersebut. Menurutnya, ia sudah melakukan yang sesuai prosedur. Mengenai suaranya yang terdengar membentak, karena karakternya memang seperti itu.

Setelah menginap dua malam di Polres Singkawang, 31 Juni 2010, sekitar pukul 16.55 WIB, mereka dibawa ke Pontianak dengan tangan diborgol tali plastik, lengkap dengan baju tahanan. Model borgol itu, semakin orang berusaha melepaskan diri, tali semakin kuat menjerat tangan. Pembukanya dengan gunting. Ketujuh orang ditempatkan dalam mobil tahanan, dan dikawal kendaraan khusus, selama perjalanan.

“Tak ada pemberitahuan kepada keluarga. Status kami sebagai tahanan titipan dari Polres Singkawang,” kata Buchairi.

Mereka diperlakukan dengan baik. Setelah berada semalam di tahanan Polda, ketujuh orang itu mendapat penangguhan penahanan, pada 1 Juni 2010. Mereka dibawa menuju Singkawang dengan mobil pribadi pada siang harinya. Menjelang magrib, ketujuh orang itu sampai di Masjid Raya Singkawang. Ada ribuan massa menyambut. Ada sambutan tepung tawar.

Meski pernah ditahan, Buchairi dan FPI akan terus melakukan perjuangan. “Selama, Tugu Naga tidak pada tempatnya,” kata Buchairi.

Rentang waktu selepas demo Tugu Naga yang berakhir dengan bentrokan, Jum’at (28/5), hingga Jum’at (5/6), merupakan waktu yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak isu beredar. Akan ada isu demo besar lagi. Ada provokasi. Ada pembakaran kantor PKK. Pembakaran lapak dagangan. Percobaan pembakaran mobil. Pelemparan molotov, hingga sweeping terhadap Karman.

Pada 30 Mei 2010, Pemda dan Muspida melakukan koordinasi dalam acara silaturahmi di Kantor Bappeda. Ada aparat keamanan, polisi, Kodim, pemerintah dan seluruh pimpinan elemen masyarakat di Singkawang. Agendanya, bagaimana mengatasi permasalahan yang kadung muncul.

Dalam pertemuan itu, Karman bertanya pada yang hadir. “Ini ada SMS dari Rumah Betang, ingin meletakkan tempayan di Tugu Naga,” kata Karman.

Meletakkan tempayan yang diikuti dengan upara Pamabank, merupakan isyarat, kondisi sedang gawat. Bila tempayan sudah diletakkan, wajib hukumnya warga Dayak, turut mengamankan Kota Singkawang. Ini berbahaya. Puak Melayu bisa berhadap-hadapan langsung dengan Dayak.

Puak Melayu juga sudah mengibarkan bendera kuning di berbagai tempat. Hal itu sebagai isyarat, sedang ada masalah. Harus bersiaga.

Menurut Kilim, ada yang coba menggiring masalah itu ke etnis. Tapi, tindakan itu bisa dicegah oleh Kilim yang hadir dalam pertemuan. “Belum saatnya,” kata Kilim, menanggapi SMS tersebut.

Aloysius Kilim adalah Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Singkawang. Dia juga anggota DPRD Singkawang.

Beberapa pucuk pimpinan Melayu, juga sudah menyiapkan diri. “Musuh jangan dicari. Ketemu, jangan lari. Takkan hilang Melayu ditelan zaman,” kata pucuk pimpinan ini.
Aku berusaha menemui beberapa simpul massa. Saat itu, sudah banyak warga dari luar yang masuk ke Singkawang. Sudah ada koordinasi. Bila ada yang menghentikan, akan berhadapan dengan massa. Pembagian tugas pun sudah dilakukan. Siapa bertugas di mana.

“Bagi kami, membakar Singkawang ini terlalu kecil. Kami tidak mau melakukan itu,” katanya. Apalagi dengan berbagai pengalaman yang pernah dijalani. Tak hanya di Asia Tenggara. Tapi juga di jaringan berskala Internasional.

Ah, aku hanya mendengus. Membayangkan liukan naga yang terlihat elok, namun bisa membakar apa saja yang ada di hadapannya……

Dimuat di Voice of Human Right (VHR).
Foto oleh Muhlis Suhaeri

Black Panther Party (Bagian 1-4)

2010-06-07T04:20:00.000-07:00

Sang Legenda Tanpa Jejak
Oleh: Muhlis Suhaeri

DRAMA PENYERGAPAN
Sebuah pagi di Oakland, California, Amerika Serikat (AS). Daerah itu, pemukiman kulit hitam. Sebagian besar penghuninya miskin dan termarjinal. Dua belas mobil sedang parkir di sepanjang jalan. Penanggalan menunjuk angka, 6 April 1968.

Pagi itu, David Hilliard dan beberapa pimpinan Black Panther Party (BPP), Bobby Hutton dan Eldridge Cleaver sedang berkumpul dalam suatu kegiatan. Tanpa mereka ketahui, tempat itu telah dikepung ratusan polisi. Aparat memberikan peringatan. Mereka diminta menyerahkan diri.

Hilliard teringat pada bagasi mobilnya. Ada persediaan makanan dan senjata. “Kami selalu bawa senjata, karena memang ada ancaman,” kata Hilliard.

Bersamaan dengan peringatan, polisi mulai menembakkan senjata. Orang yang berkumpul di rumah, segera bubar dan menyelamatkan diri. Polisi terus memuntahkan peluru.

Hilliard meloncat dan keluar rumah. Ia menyeberang ke rumah sebelah. Kebetulan, rumah tersebut milik kerabatnya. Sepupunya sedang di kamar. Ia terkejut. Namun, dia berkata pada Hilliard, supaya tidak keluar rumah karena berbahaya. Hilliard menurut. Dia tak keluar rumah hingga satu jam.

Suasana di luar rumah tegang. Tembakan dan raungan senapan masih mencari sasaran. Polisi mulai membakar rumah. Gas air mata dilempar. Hutton dan Cleaver di ruang dasar rumah. Cleaver tertembak pada bagian kaki. Keduanya berencana keluar rumah. Hutton memutuskan keluar lebih dulu.

Ia keluar rumah dengan telanjang dada. Tangannya diangkat ke atas. Polisi menemukan orang yang dicari. Hutton disuruh berlari meninggalkan rumah. Selepas itu, polisi menembakkan puluhan butir peluru. Ia menjadi martir. Di tubuh Hutton, 15 butir peluru bersarang. Dia mati seketika. Ketika itu, usia Hutton 17 tahun.

Setelah tembakan tak terdengar dan suasana mulai reda, Hilliard keluar rumah. Ia melihat-lihat sekeliling lingkungan. Darah berceceran. Serpihan kaca dan kayu berserakan. Warga mulai membersihkan trotoar.

Hilliard mencari informasi keberadaan anggota BPP lainnya. Dia mendapat kabar, Hutton tewas. Saat melihat-lihat lokasi, dua orang polisi muda bertanya pada dirinya. Warga yang melihatnya mulai diinterogasi berkata, Hilliard warga lokal dan orang baik.

“Jangan ganggu. Dia tinggal di sini dan tak apa-apa,” kata warga.
“Siapa nama Anda?” kata polisi.
“Charles Robbin,” kata Hilliard.

Ia memberikan nama palsu. Polisi melanjutkan pemeriksaan. Lalu, ia disuruh masuk ke mobil dan dibawa ke kantor polisi. Kepala polisi melihat kedatangan Hilliard. Dia langsung berkata pada dua polisi muda tersebut.

“Ih, goblok kalian. Memang kalian tidak tahu, ini salah satu dari pemimpin mereka,” kata pimpinan polisi.

Setelah itu, dua polisi tersebut, mulai memukuli Hilliard. Seorang polisi kulit hitam datang dan melerai. “Dia orang baik, jangan dipukul. Dia teman lama,” katanya.

Tapi, Hilliard tetap saja ditahan selama seminggu. Setelah itu, semua tuduhan dibatalkan. Dan, Hilliard dibebaskan.

Pada 1970, Hilliard mengikuti seminar di Aljazair. Sepulang dari seminar, polisi lokal dan FBI mengepung dan menahannya di Bandara.

Polisi berdalih, ada bukti baru dan akan menghukumnya. Polisi menemukan senjata dengan sidik jarinya. Mereka menemukan mobil berisi banyak senjata di dekat kantor BPP. Padahal, Hilliard sedang berada di rumah yang diserbu. Saat itu, tidak ada hubungan antara kejadian di rumah dan mobil di kantor BPP.

“Polisi sengaja mencari bukti-bukti baru untuk menjerat kami, agar bisa ditahan,” kata Hilliard. Kemudian, polisi mengusut dan menganggapnya bersalah, karena memukul polisi.

Hilliard diancam hukuman 6 bulan hingga 10 tahun. Ia bertanya, kenapa hukuman selama itu? Padahal, polisi tak punya dasar menghukumnya. Akhirnya, ia menjalani hukuman, tiga tahun sepuluh bulan.

Selama di penjara, anggota FBI mendatanginya. Mereka menawarkan Hilliard uang 50 ribu dollar, dan pembebasan bagi dirinya. Syaratnya, Hilliard harus memberikan informasi kegiatan BPP. Tapi, ia menolak.

Aparat tak putus asa. Mereka menambah uang 10 ribu dollar, kalau Hilliard mau jadi informan. Hilliard kesal dan berkata, “Anda mau tahu apa lagi? Semua sudah Anda ketahui mengenai organisasi ini.”

Hilliard tak mau jadi informan polisi dan menghianati organisasinya. Suatu ketika, anggota FBI datang dan mengatakan, ia bisa pulang. Hilliard dapat keringanan hukuman. Tapi, ia sudah terlanjur mendekam di penjara.

Lalu, ia bertanya, kenapa boleh pulang? Polisi menjawab, karena BPP sudah tak ada kegiatan. Pada 1974, BPP bubar. Jaksa Agung dan Presiden Richard Nixon menyatakan, BPP tak ada lagi.

Hilliard tak tahu, siapa penghianat yang memberitahu polisi, saat mereka berkumpul di rumah tersebut. Mereka dijebak orang dalam salah satu mobil. Sampai sekarang, ia tak tahu siapa dia. “Saya ingin tahu orang itu, “ kata Hilliard.

Penyerbuan itu terjadi, dua hari setelah Dr Martin Luther King dibunuh pada 4 April 1968, di Memphis, Tennessee.

Rumah yang diserbu polisi, masih berdiri hingga sekarang. Orang yang punya rumah, tahu sejarah dan kejadian tersebut. Dia tak memperbaiki rumah itu seluruhnya. Ada bagian-bagian yang kena peluru, dibiarkan apa adanya. Dulu, rumah itu banyak lubangnya.

“Ada sekitar 1.300 butir peluru bersarang di rumah itu,” kata Hilliard.

SEJARAH BERDIRINYA BPP
Black Panther Party (BPP) berdiri di Oakland, San Francisco, California, 15 Oktober 1965. Nama awalnya, The Black Panther Party for Self-Defense. Black Panther untuk mempertahankan atau menjaga diri. Pendirinya, Huey P. Newton dan Bobby Seale. Struktur awal organisasi partai, diisi Huey P. Newton sebagai Presiden. Bobby Seale, Wakil Presiden. Eldrigde Cleaver menjabat Menteri Informasi. David Hilliard sebagai Ketua Staf Organisasi.

“Kalau Partai Republik punya simbol gajah. Partai Demokrat punya simbol keledai. Kita sebagai partai juga butuh simbol,” kata Hilliard.

Simbol BPP, macan hitam atau panther. Binatang yang suka menyerang. Artinya, menyerang untuk mendapatkan makanan dan mempertahankan diri. Panther memiliki makna, garang dan agresif.

Pergerakan BPP mulai ada, ketika ada sebuah gereja dibom pada 1965 di Birmingham, Alabama, AS. Zaman itu penuh dengan kekerasan. Karena itu, pergerakan berdiri demi kesetaraan ekonomi dan sosial.

Tujuan awal BPP berdiri, memperjuangkan hak dan kebebasan berbicara. Menghilangkan diskriminasi. Peluang mendapatkan pekerjaan bagi orang kulit hitam. Melindungi warga dari kebrutalan polisi dan rasisme.

“Pergerakan kami muncul, karena adanya ketidaksetaraan pada warga kulit hitam,” kata Hiliiard. Mereka yang terlibat kebanyakan anak muda. Umurnya, tak ada yang lebih dari 20 tahun.

Orang kulit hitam harus bangkit dan berjuang. Ada tiga penyebab ketertinggalan. Secara sistem, hukum dan budaya. Ada sistem yang tidak berubah. Ada ketidakadilan. Ada kemalasan. Ketiganya, jadi penyebab.

Secara budaya, orang kulit hitam datang sebagai budak. Kemudian dipaksa mengikuti dan mengadopsi budaya orang kulit putih atau barat. Mereka mungkin tidak siap. Dan, ini menjadi masalah secara kultur. Yang membuat orang kulit hitam, tak bisa menghadapi situasi dan kondisi budaya barat yang masuk.

Apalagi makin banyak komunitas dan bangsa yang menempati AS, semakin membuat orang kulit hitam sulit berkembang. Persaingan ketat membuat mereka semakin terjepit. “Sistem ini kelihatan ada perubahan, namun tidak. Banyak generasi muda tak bisa sekolah dan melanjutkan kuliah,” kata Hilliard.

BPP punya sepuluh program. Intinya, mendapatkan tanah, makanan, perumahan, pendidikan, dan pakaian yang layak. Menentukan nasib sendiri, keadilan dan perdamaian.

Salah satu kegiatannya, membagikan makanan gratis pada anak-anak. Terkadang sampai 10.000 ribu paket. Selama lima tahun, BPP bisa memberikan makan gratis pada 200 ribu anak. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan. Misalnya, tes keracunan timah. BPP lakukan cek darah hingga 500 ribu orang.

“Padahal BPP tidak punya uang dan fasilitas. Namun, kami bisa lakukan itu semua,” kata Hilliard.

Pada waktu bersamaan, pemerintah AS melakukan perang di Vietnam. Miliaran dollar terkuras. Hilliard menganggap, pemerintah tak melakukan tanggung jawab pada anak-anak itu.

BPP punya terbitan sendiri, The Black Panther. Koran itu menyebar hingga ke delapan negara. Pimpinan redaksinya, Eldridge Cleaver. Sirkulasinya bisa mencapai 250 ribu. “Media-media mainstream punya berita dan cerita sendiri. Media kita juga punya cerita dan berita sendiri,” kata Hilliard.

Koran juga dipasarkan di Oakland. Banyak orang membaca. Warga merasa lebih dekat. Pasalnya, koran bicara persoalan mendasar warga.

Setelah berdiri di Oakland, BPP terus merambah dan buka cabang di beberapa kota di AS. Pada 1968, terbentuk cabang di Los Anggeles, San Diego, Chicago, Boston, Pittsburgh, Detroit, Denver, Cleveland, Baltimore, Washington D.C., Newark, New York City, Seatle dan lainnya. Ada sekitar 45 kantor cabang. Awal pendirian anggotanya sekitar 400 orang. Lalu, terus berkembang lebih dari 5.000 orang.

Ada beberapa hal penting dalam gerakan ini. Mereka tak mau disebut black power, karena anggotanya tidak hanya orang kulit hitam. Juga tak mau disebut black militan, karena konotasinya negatif dan suka ciptakan kerusuhan. Mereka lebih senang disebut pejuang kebebasan.

Anggota dan pendiri BPP kaum terpelajar. Huey P. Newton pernah belajar di berbagai kampus terkenal di Amerika. Semisal, Universitas Stanford. Ia seorang doktor. Bobby Seale kuliah di Oakland City College. Hilliard lulusan Universitas Connecticut, jurusan filosofi dan agama.

“Jadi, kami bukan anak-anak jalanan atau punya latar belakang keras, seperti yang biasa digambarkan,” kata Hilliard.

Anggota BPP biasa berkumpul di rumah Bobby Hutton atau anggota lainnya. Mereka diskusi banyak hal mengenai permasalahan di Africa, Eropa, Asia, dan lainnya.

Untuk menjalankan organisasi, mereka mencari rumah sebagai kantor. Caranya? BPP mengerahkan anggotanya jual buku The Little Red Book. Buku itu mengenai revolusi merah di China yang dipimpin Mao Tse-tung.

Mereka menjual ribuan buku dalam dua hari. Buku dijual dan tawarkan pada teman-teman di kampus. “Kalian harus baca buku ini, karena ada 400 juta orang di China yang ikut gerakan sosialis yang dilancarkan Mao Tse-tung,” kata mereka.

Kantor pertama BPP, sekarang untuk berjualan roti. Pemiliknya, anak yang sering dapat makanan gratis dari program BPP.

Hilliard mengklaim, BPP organisasi pertama dari AS yang diundang ke China. BPP jadi semacam duta besar bagi Mao Tse-tung. Gerakan BPP memang mengarah ke China. Sebab, revolusi China merupakan contoh revolusi yang berhasildan efektif. Karenanya, BPP dengan negara dan orang China keturunan Amerika, menjadi kawan.

BPP tak jadikan revolusi di Iran sebagai contoh. Meski di negeri Mullah tersebut, juga contoh revolusi yang berhasil. Mereka lebih banyak mengambil contoh di China, Kuba, Afrika, dan Amerika latin. Alasannya, ideologinya berbeda.

Ideologi BPP, merupakan sejarah panjang sejarah dan perjuangan bangsa kulit hitam di Amerika, yang diterjemahkan melalui suatu kontradiksi dari alat proses produksi. Hal itu tak lepas dari sejarah panjang penindasan dan perbudakan, terhadap orang kulit hitam.

Kegiatan BPP melintasi berbagai belahan dunia. Ke China, Korea, Cuba, Afrika dan lainnya. “Dan, itu mengancam pemerintah AS. Oleh sebab itu, kami dianggap berbahaya oleh pemerintah,” kata Hilliard.

Karenanya, BPP dianggap musuh pemerintah, FBI, polisi lokal, dan CIA. Bahkan, seorang Direktur FBI, J. Edgar Hoover mengatakan, BPP merupakan ancaman nomor satu dalam negeri AS. Pada November 1968, FBI membentuk COINTEPRO, suatu badan kontra intelejen yang bertujuan melumpuhkan BPP.

Dalam masa pergerakannya, sebanyak 28 anggota BPP terbunuh dalam tembak menembak dengan polisi. Atau, penyergapan yang dilakukan. Ada anggota BPP dipenjara 40 tahun.

Hilliard punya alasan ikut organisasi. Ia percaya dengan pemikiran, orang muda yang bisa mengubah dunia. Ia punya teladan dan kagum pada tokoh gerakan. Semisal, Malcom X, Che Guevara dan Nelson Mandela. Hilliard kenal Malcom X. Setiap sore sepulang sekolah, ia biasa ketemu dengannya.

Selama beraktivitas di BPP, ia pernah ketemu banyak tokoh dunia. Salah satunya, pemimpin PLO, Yasser Arafat.

Banyak pengalaman menegangkan dalam hidup Hilliard. Ancaman pembunuhan. Pernah baku tembak dengan polisi. Di penjara tanpa alasan jelas. Dan, kenapa ia masih hidup sampai sekarang, ia pun tidak tahu.

“Mungkin Tuhan selamatkan nyawa saya,” kata Hillard, “yang pasti, kita sangat berkorban mendirikan organisasi ini.”

AKSI ANGGOTA BPP
Ada dua bangunan mendominasi Oakland. Gereja dan toko minuman keras. Dulu, sebagian besar rumah dan tanah di Oakland, dimiliki orang kulit hitam. Sekarang, banyak rumah di pinggir jalan dibeli orang kulit putih. Setelah dimiliki orang kulit putih, harga rumah dan tanah jadi mahal.

“Itu yang membuat orang kulit hitam merasa, ini sesuatu yang tidak adil,” kata Hilliard.

Begitu pun dengan bisnis dan kegiatan ekonomi di Oakland. Sebelum tahun 1970-an, hampir semua toko minuman keras dimiliki orang kulit hitam. Mereka punya 5-6 toko minuman. Yang dijual aneka minuman keras. Seperti, liquer dan liqour, bir, wine, sampagne, dan lainnya.

Walau toko-toko itu dimiliki orang kulit hitam, tapi supplier atau perusahaan pemasok minuman keras, tak mau pekerjakan orang kulit hitam. Oleh sebab itu, para pemilik toko berunding dengan pimpinan BPP, Huey P. Newton.

Newton mendatangi perusahaan dan bernegosiasi. Intinya, orang kulit hitam dipekerjakan. Pemasok minuman menolak. Anggota BPP melakukan protes, saat truk supplier datang bawa minuman ke Oakland. Orang BPP berkata, “Hei, jangan kirim barang ke sini. Kami tidak akan menerimanya.”

Kemudian, truk-truk itu kembali ke perusahaan mereka. Sopir katakan pada perusahaan, mereka tak bisa antar barang, karena didemo anggota BPP. Orang perusahaan pemasok menelepon wakil para pemilik toko.

“Anda mau apa?”
“Kami mau orang kulit hitam dipekerjakan.”
Dan, perusahaan supllier akhirnya menyetujui.

Newton berkata pada para pemilik toko, mereka mesti sumbang untuk program makanan gratis, bagi anak-anak di Oakland. Ada sekitar 170 toko minuman keras di Oakland. Mereka memberikan uang. Besarnya berfariasi.

Ada yang berikan 500 dollar. Newton ingin uang itu dikurangi. Sebab, selama masih ada anak-anak kekurangan makan, mereka akan buat program makanan gratis. Tapi, pemilik toko berkata, tidak apa-apa.

Ada satu toko tak berikan uang. Toko itu diboikot selama enam bulan, hingga hampir bangkrut. Pemilik toko datang ke BPP, memberikan uang bagi program makanan gratis. Newton berkata pada pemilik toko, supaya mendengarkan BPP. Bila tidak, mereka akan memberikan dampak politik ke pemilik toko.

Meski untuk kegiatan sosial, aksi BPP menuai protes. Ada yang tak setuju. Mereka anggap aksi BPP, ganggu bisnis orang kulit hitam juga. BPP tidak melihat, hal itu ada kaitannya dengan masalah rasial. Mereka tidak melihat orang kulit hitam, putih, coklat, atau lainnya.

“Sebab kalau mereka sudah mengekploitasi komunitas, harus kembalikan sedikit ke komunitas,” kata Hilliard.

Pada awal 1970-an, orang Arab mulai masuk ke Oakland. Sebagian besar dari Yaman. Mereka bawa uang. Banyak toko minuman keras dibeli. Orang kulit hitam hanya bisa bilang, “Ya, sudah, kalau memang kamu punya duit banyak dan bisa membeli toko, kita juga akan berikan.”

Hal ini menuai protes. Kenapa sebagai orang muslim, menjual minuman keras? Para pemiliki toko menjawab, mereka hanya menjual apa yang warga Oakland butuhkan. Begitu juga sebagian besar toko minuman keras di San Francisco, pemiliknya orang Lebanon.

Ketika Anda mengunjungi Oakland, di persimpangan lampu merah Jalan Market, St 5500 dan 55 St 900, akan terlihat plang berwarna kuning. Plang terbuat dari lempengan besi, ukuran 30 kali 30 cm. Plang berisi peringatan, pernah ada empat anak tertabrak mobil. Keempatnya meninggal. Di persimpangan itu, digantungkan sepatu anak korban tabrakan di atas lampu merah tersebut.

Hilliard beserta simpatisan warga di sana, melakukan demontrasi dan berkeliling wilayah itu. Mereka membuat petisi. Sebanyak 1.000 tanda tangan terkumpul. Isinya, pemerintah memasang plang tersebut. Usaha itu tak gampang. Hingga satu tahun lamanya, petisi itu baru disetujui pemerintah.

Tak hanya masalah sosial, aktivitas BPP pada bidang politik, juga besar pengaruhnya. Pada 1973, Bobby Seale calonkan diri sebagai Walikota Oakland. Lawannya, walikota yang masih menjabat dari Partai Republik. Sebanyak 70 persen suara orang kulit hitam, memilih dalam pemilihan walikota yang pernah dilakukan. Dalam berbagai pemilihan sebelumnya, tak sampai demikian besar keikutsertaan orang kulit hitam.

Meski kalah, Seale masih sanggup meraup 43.710 atau 40 persen suara. Dan, nomor dua dari sembilan kandidat. Seale menjadi calon dari Partai Demokrat. Hasil itu jadi kejutan tersendiri. Sebab, hampir 110 tahun, Oakland dikuasai Partai Republik.

Begitu juga ketika Hilliard mencalonkan diri anggota Dewan Kota di Oakland, 2006. Ia kalah. Pemenangnya perempuan Yahudi. “Yang menarik, saya tidak memakai uang sama sekali dalam kampanye. Saya hanya memakai warisan sejarah,” kata Hilliard.

Hilliard berkata, bila orang mau terjun sebagai politikus di AS, harus punya uang banyak untuk kampanye. Sekarang tak ada lagi BPP. Ada yang calonkan diri, tapi tak wakili BPP.

Pada 1974, BPP dinyatakan bubar. Tapi, pada 1989, muncul kelompok menamakan diri New Black Panther Party (NBPP) di Dallas, Texas. Pemimpinnya, Khalid Abdul Muhammad. Namun, kelompok ini tak diakui keberadaannya, dan dianggap tidak representatif menggunakan nama BPP, oleh para pendiri BPP.

AKHIR YANG TRAGIS

Dua orang keluar dari sebuah rumah, pada sebuah penghujung pagi, 22 Agustus 1989. Beberapa orang mengiringi. Dua orang itu, seorang anak muda dan pria setengah baya. Huey P. Newton keluar rumah bersama Tyrone Demetrius Robinson (22 tahun).

Begitu keluar dari rumah, Tyron tiba-tiba memukul kepala Newton dengan senjatanya. Saat pelatuk ditarik, senjata itu macet. Ia segera meraih senjata temannya. Saat mau ditembak, Newton masih sempat berkata, “Silakan bunuh saya. Tapi, semangat untuk kebebasan, tidak akan bisa hilang.”

Senjata meletus dua kali. Newton tersungkur ke tanah. Dua lubang menembus dinding kepala. Dia mati seketika. Selepas itu, anak-anak muda tadi, segera meninggalkan tempat kejadian. Jasad Newton ditinggal sendirian. Akhir yang tragis. Jalan West Oakland bersimbah darah.

Ketika BPP dinyatakan bubar, para anggota dan pemimpinnya, tak lagi berkecimpung di gerakan. Mereka terpencar dalam berbagai aktivitas dan usaha menyambung hidup. Mantan pemimpin BPP, Huey P. Newton jadi pecandu narkoba.

Lingkungan Oakland sangat mendukung aktivitasnya. “Tak adanya pekerjaan membuat sebagian besar pemuda menjual narkoba,” kata Hilliard.

Karenanya, Hilliard selalu bicara pada generasi muda, narkoba sangat berbahaya dan bisa merenggut nyawa. Mengenai pembunuhan tersebut, Hilliard berpendapat, terkadang di wilayah tersebut, orang bisa saja membunuh tanpa alasan. Lain halnya dengan Tyrone, dengan membunuh Newton, ia akan mendapat kehormatan di komunitasnya. Karena membunuh orang yang pernah jadi legenda.

Mumia Abu Jamal dalam bukunya berjudul Memberangus Keadilan menulis, menurut laporan, Huey dan Tyrone meributkan 14 ampul kokain dan 160 dollar. Tragisnya lagi, Tyrone adalah anggota Black Guerilla Family (BGF), sebuah cabang BPP yang berbasis di penjara. Semasa remaja, Tyrone sering sarapan di salah satu lokasi Program Sarapan Gratis BPP di Bay Area.

Tyrone dihukum 36 tahun. Dia mendekam di penjara Pelican Bay SHU, di mana ia mendapat kesempatan membaca tulisan-tulisan Huey, dan terilhami oleh kata-kata orang yang telah dibunuhnya.

Huey sanggup berdiri diri di masa yang kelam itu. Ia melawan kekuatan-kekuatan bersenjata, dan bertahan hidup. “Tindakannya merupakan teladan yang patut ditiru. Caranya menemui ajal adalah tragedi yang memilukan, caranya menjalani hidup sangat luar biasa,” kata Mumia.

Mumia jurnalis radio. Dia dihukum dengan tuduhan pembunuhan yang tak pernah dilakukannya. Tahun 1969, dia turut mendirikan dan menjadi menteri informasi di Cabang BPP di Philadelphia. Mumia pernah bekerja di penerbitan koran BPP di Oakand.

Sekarang ini banyak orang mengklaim, mereka pendiri BPP. Hilliard tak memedulikan itu. Ia terus berjuang dengan caranya sendiri. Ia dosen sejarah di Universitas Albuquerque, New Mexico. Hilliard menulis tujuh buku mengenai BPP, dan sejarah lainnya.

Yang ia inginkan dengan mengajar dan menulis buku, memberitahu sejarah yang pernah terjadi. “Kami tidak akan lupakan sejarah gerakan itu, tapi tidak akan meratap. Sebab mempelajari sejarah adalah sesuatu yang penting,” kata Hilliard.

Jadi, sejarah itu penting. Dengan melakukan penelusuran sejarah yang mereka alami, hal itu penting bagi pelajaran kedepan.

Sekarang ini kondisi makin buruk, karena tidak ada lagi gerakan seperti Martin Luther King. Tidak ada organisasi atau kelompok yang suarakan kepentingan mereka. Organisasi yang memberikan pendidikan, kesehatan, tergantung pada orang-orang tertentu.

Mengenang gerakan yang pernah menyuarakan mereka, tentu saja sesuatu yang baik. Tapi, hal itu juga tidak dengan tinggal diam, dan hanya meratapi masa lalu. Jadi, ia akan terus berjuang menghapus ketertinggalan. Salah satu cara, mendirikan Newton Foundation, memberikan pendidikan sejarah dengan mengadakan tour.

BPP pernah melegenda. Namun, ia tak meninggalkan jejak lanjutan dan semangat pembebasan, bagi generasi muda kulit hitam di Amerika. “Sekarang ini tak ada kesinambungan gerakan, antara orang tua dan generasi muda. Yang tinggal dari gerakan kita adalah budaya kekerasan,” kata Hilliard.

Sayang memang. Partai berlambang macan hitam tersebut, tak lagi terdengar dan diingat generasi muda di Amerika. Legenda yang menghilang. Tanpa jejak.

Dimuat di Voice of Human Right (VHR). Foto-foto oleh Muhlis Suhaeri

Bara Dalam Rumah Tangga

2010-05-29T09:05:00.000-07:00

Oleh: Muhlis Suhaeri
Kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi. Banyak korban enggan melapor. Perlu pemahaman hak asasi bagi pasangan suami-istri.

Riyanti hanya bisa pasrah, ketika tamparan keras suaminya menghajar wajah. Tak ada perlawanan. Sebagian warga Desa Ngarak, Lubuk Batu, Landak, Kalimantan Barat, mencoba menengahi urusan rumah tangga tersebut.

Tamparan itu pengalaman Riyanti 17 tahun lalu. Peristiwa itu masih membekas dalam ingatan. Kini Riyanti (42 tahun) sudah pindah rumah. Tak lagi tinggal di kampung. Ia membuka warung di depan markas Pemadam Kebakaran Bhakti Suci di Pontianak. Di sana, ia meneruskan hidup.

Saat itu Riyanti suka bertandang ke rumah tetangga. Saat suaminya, Agus Sabi, pulang dari bekerja di bengkel tak menemuinya di rumah, langsung marah-marah. Suaminya juga sering cemburu. “Saya tidak dendam saat dipukul, karena memang saya yang salah,” katanya.

Budaya Patriarki
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak menimpa perempuan. Sepanjang tahun 2009 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Pontianak menangani 80 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, 52% kasus KDRT. Urutan berikutnya pencabulan dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, mencapai 10% dan 8% kasus. “Jumlah kasus KDRT cenderung meningkat,” kata Ruslaini Sitompul, Direktur LBH APIK Pontianak.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain budaya patriarki, bias pemahaman agama, dan permasalahan ekonomi. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. “Keempat model itu saling melengkapi,” ujar Suprihatin, Koordinator Bantuan Hukum LBH APIK Pontianak.

Suprihatin melihat permasalahan KDRT masih dianggap isu pinggiran. Padahal, KDRT sangat berpengaruh terhadap masalah sosial. Menurut dia, generasi yang baik berasal dari rumah tangga yang sehat. Dia meminta pemerintah melindungi korban KDRT.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari rendahnya kesadaran korban, sebagian besar perempuan, untuk melapor. Sejak tahun 1997 LBH APIK mulai melakukan sosialisasi melawan KDRT, namun belum menampakkan hasil yang efektif.

Perempuan masih memiliki pemahaman yang minim soal UU tentang KDRT. UU ini mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga.

Kendala lain juga muncul, yaitu rendahnya pemahaman aparat hukum mengenai KDRT. Suprihatin berharap pemerintah memberikan pelatihan khusus kepada aparat hukum dalam menangani kasus KDRT. “Sehingga ketika menangani kasus tersebut, tidak muncul bias gender atau agama,” ujarnya.

Penanganan KDRT
Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Suhadi SW mengatakan, kepolisian sudah melakukan sosialisasi internal mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatnya kasus KDRT menunjukkan masyarakat semakin berani melaporkan kasus ini kepada polisi. “Mungkin, karena pemahaman sudah mulai tinggi.”

Menurut Suhadi, kesadaran warga terhadap hak sudah meningkat. Ada beberapa pelaku KDRT yang ditahan. Namun, banyak juga yang mencabut laporan, ketika suami akan ditahan, karena menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dilarang. Di Bugis, misalnya, suami dihukum tidak boleh berhubungan badan jika memukul istri. Pasangan suami-istri harus mengucapkan ijab kabul kembali. Bahkan, menyentil telinga istri sudah dapat dianggap menjatuhkan talak.

Memukul istri merupakan pantangan bagi masyarakat Bugis. “Takut kualat karena istri, umpama ibu sendiri. Karenanya, sebelum menikah harus memahami ekonomi dan semua informasi mengenai calon pasangan. Ibaratnya, harus keliling dapur tujuh kali, sebelum memutuskan nikah,” kata Nasir asal Bugis. (E4)

Terbit di Voice of Human Right (VHR).

Broadway dan Sepenggal Kisah

2010-05-02T02:55:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, New York - Berada di Kota New York atau New York City (NYC), seperti yang saya alami sebulan yang lalu, ibarat menyusuri rimba belantara yang berisi gedung-gedung tinggi. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya bangunan pencakar langit. Gedung-gedung berstruktur membelah langit tersebut seolah menenggelamkan penghuninya ke muka bumi yang tak terkena sinar matahari.

Ada pemahaman yang keliru selama ini soal New York dan NYC. New York adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang beribu kota di Albani. Sedangkan NYC merupakan kota (berupa pulau) dengan lima borough (setingkat kecamatan), yaitu Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, dan The Bronx.

NYC terpisah dari daratan AS. Ada dua terowongan, Lincoln Tunnel dan Holland Tunnel, yang menghubungkan Manhattan dengan wilayah terdekatnya, New Jersey. NYC terhubung dengan Brooklyn melalui Brooklyn Bridge dan Manhattan Bridge. Dan terhubung melalui Third Avenue Bridge serta Willis Avenue Bridge dengan wilayah The Bronx.

Saya dan rombongan melewati Lincoln Tunnel, yang berada di bawah Sungai Hudson, dalam perjalanan dari Weehawken di New Jersey menuju Manhattan. Terowongan ini dibangun pada 1934. Arsiteknya, Ole Singstad. Panjang terowongan 2,4 kilometer. Di dalam terowongan ada tiga lajur. Setiap lajur dapat dilewati dua kendaraan.

Di NYC tidak ada industri. Tapi semua perusahaan besar punya kantor di Manhattan. Pelabuhan besar juga sudah ditutup. Semuanya dipindahkan ke New Jersey.

“Tanah di Kota New York sangat ideal bagi fondasi pencakar langit,” kata Steven, 70-an tahun, pemandu wisata saya, yang pernah tinggal di Indonesia sampai 1950. Sebab, struktur tanahnya bebatuan. Selain itu, wilayah tersebut tak dilewati sabuk gunung api sehingga jarang terjadi gempa seperti yang sering terjadi di San Francisco di pantai barat.

Menurut sejarahnya, Kota New York awalnya dihuni orang Indian. Pada 1609, ekspedisi awal dan pemetaan dilakukan orang Belanda. Pada sekitar 1626, orang Belanda mulai berdatangan dan mendiami pulau berbukit ini. Mereka menamakan daerah itu Nieuw Amsterdam sebagai koloni barunya.

Kedatangan orang Belanda kerap memantik perseteruan dengan penduduk lokal. Sekitar 1650, perkampungan orang Belanda diserang orang Indian. Orang Belanda membuat pagar tinggi dari kayu mengelilingi daerah itu. Sekarang daerah itu dinamakan Wall Street. Wall Street merupakan daerah tertua di NYC. Tata wilayahnya tidak berkotak-kotak atau dibagi per blok seperti daerah lainnya. Wilayah itu dibangun sebelum ada perencanaan tata kota.

Pada 1664, penguasa wilayah ini berganti ke Inggris. Pada 1666, Inggris menyerahkan Pulau Banda di Indonesia kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pulau Manhattan ke Inggris. Belanda merebutnya kembali dari tangan Inggris pada 1673. Tahun 1674, Inggris menguasainya secara permanen. Karenanya, wilayah itu diberi nama New York. Berasal dari kata Duke of York, bangsawan Inggris.

Kalau ingin berwisata mengelilingi Manhattan, banyak cara bisa ditempuh. Bisa menggunakan jalur kereta api dan bus. Ada lima jalur kereta bawah tanah yang terhubung dengan semua tempat di Manhattan. Jadwalnya tepat waktu. Tiketnya US$ 2,25.

Menyusuri NYC tentu tak bisa dilepaskan dari nama jalan yang satu ini, Jalan Broadway. “Broadway adalah jalan tertua di Kota New York,” kata Steven. Broadway berasal dari bahasa Belanda, Breede weg.

Bentuk jalan ini tak mengikuti struktur tata kota yang dibagi tegak lurus dan per blok. Jalan Broadway membelah kota dengan struktur diagonal dari ujung barat laut hingga ke tenggara. Jalan ini menghubungkan perbatasan NYC dengan Yonkers di Westchester County atau South Broadway, melewati The Bronx hingga ke Battery Park di bagian selatan. Panjangnya sekitar 60,8 kilometer.

Sepanjang Jalan Broadway, banyak tempat populer. Ada kampus, museum, gedung opera, gereja, perkantoran, pertokoan, dan lainnya. Universitas Columbia salah satunya. Jurusan jurnalistik di kampus ini jadi salah satu yang terbaik di AS, bahkan dunia. Uang kuliah di jurusan ini US$ 42 ribu per tahun. Sekolah musik yang sangat terkenal di Amerika, Juilliard School, yang berdiri sejak 1905, ada di jalan ini.

Bila menyusuri Jalan Broadway, kita akan bertemu dengan sebuah taman terluas di Manhattan, yakni Central Park. Luasnya sekitar 40 hektare. Central Park terletak di 5th-8th Avenue dan 59th-110th Street. Jalan Broadway menembus taman ini pada sisi sebelah barat daya.

Central Park selalu ramai. Ada orang yang melakukan olahraga: jalan santai, joging, atau bersepeda. Atau sekadar duduk-duduk saja. Bahkan lokasi ini selalu dijadikan latar beberapa pembuatan film. Terdapat jasa penyewaan sepeda. Juga danau, untuk olahraga air, lapangan tenis, dan lainnya. Taman ini relatif aman.

Ketika musim dingin, pohon-pohon di Central Park meranggas. Yang tersisa batangnya saja. Selepas musim dingin, pohon tumbuh kembali dan lebat daunnya. Kalau sudah begitu, terasa seperti bukan di NYC, karena tak terlihat gedung-gedungnya lantaran tertutup dedaunan pohon.

Para selebritas banyak tinggal di sekitar taman ini. Britney Spears, Michael Douglas, Madonna, dan lainnya, pernah tinggal di sepanjang jalur ini. Begitu pun salah satu legenda pers di AS, Joseph Pulitzer, rumahnya berada di bagian timur Central Park, di 5th Avenue.

Malah ada satu apartemen yang diklaim tertua di Amerika, bahkan dunia, bernama The Dakota. Di apartemen ini vokalis The Beatles, John Lennon, ditembak mati penggemarnya, Mark David Chapman, pada 8 Desember 1980.

Untuk mengenang Lennon, area di sisi barat Central Park, 72th Street, diberi nama Strawberry Fields Forever. Di taman ada keramik melingkar bertulisan “Imagine”, judul lagu The Beatles. Pada keramik ini selalu ada bunga dari para penggemarnya.

Segaris di sisi barat, terdapat American Museum of Natural History. Dibangun pada 1869. Museum enam lantai ini memiliki koleksi sekitar 32 juta artefak dari seluruh dunia. Di lantai 3 terdapat koleksi khas Indonesia, dari batik, keris, gamelan, sampai jenis-jenis binatang, seperti orangutan, bekantan, dan tupai Jawa. Uniknya, ada tur malam hari dengan penerangan lilin. Ada kepercayaan, pada tengah malam binatang-binatangnya seperti bisa jalan sendiri.

Museum lainnya di sekitar Central Park adalah El Museo del Barrio, Museum of the City of New York, Jewish Museum, Cooper-Hewitt Museum, National Academy Museum, Guggenheim Museum, Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum of American Art, dan Neue Galerie.

Melewati Broadway, sejauh mata memandang akan terlihat banyak tempat hiburan dan teater. Setiap malam, ribuan orang memadati wilayah tersebut, untuk menonton teater. Saya berkesempatan menonton teater berjudul The Lion King di Minskoff Theatre, Broadway, 45th Street. Dengan tiket masuk US$ 20, badan rasanya tak mau beranjak dari kursi. Cara pemain beraksi, tata panggung, musik dan cahaya, kostum pemain, semuanya tertata apik dan sempurna.

Di seputar lokasi ini ada Time Square, yang sangat berwarna-warni oleh cahaya lampu dan billboard pada malam hari. Ada banyak restoran terkenal. Salah satunya, Hard Rock Cafe. Time Square menjadi tempat berkumpulnya ratusan ribu orang pada perayaan malam tahun baru.

Broadway mendekati gedung perkantoran tertinggi di AS, Empire State Building, milik konglomerat Rockefeller. Dibangun saat krisis di Amerika pada 1930-an. Gedung berlantai 102 ini kini tertinggi di New York setelah menara kembar World Trade Center (WTC) runtuh pada 11 September 2001. Empire State Building terbuka untuk umum. Dengan membayar US$ 20, pengunjung bisa sampai di puncak gedung.

Jalan Broadway juga membelah gedung yang diklaim sebagai tertua dan pertama di dunia yang menggunakan lift. Bentuknya segitiga, seperti setrika pakaian. Karenanya, gedung itu diberi nama Flatiron Building. Gedung dibangun pada 1903.

Bila kita berjalan-jalan di Manhattan, rasanya tak lengkap bila tak mengunjungi China Town. Daerah itu terletak di Canal Street, bersebelahan dengan Jalan Broadway. Ada sekitar 250 ribu anggota komunitas Cina di Manhattan. Jumlah tersebut dianggap yang terbesar di Amerika, bahkan di luar Asia. Mereka datang pada 1880-an.

Pada ujung Jalan Broadway di bagian selatan NYC, terdapat Financial District. Tempat ini menjadi pusat keuangan terbesar di AS, bahkan dunia. Ada Wall Street, tempat berkantor perusahaan keuangan dari seluruh pelosok dunia. Di Wall Street ada patung banteng terbuat dari perunggu seberat 3.175 kilogram. Patung ini melambangkan semangat dan antusiasme.

Ada juga kompleks WTC yang disebut Ground Zero. Di bekas gedung WTC itu dibangun gedung baru yang diberi nama Freedom. Bentuknya piramida, tidak setinggi WTC. Karena kompleksnya dipagar, kita tidak bisa melihat pembangunannya. Bila ingin melihat pengerjaan gedung, bisa mengamatinya dari gedung Winter Garden.

Ada gereja di samping WTC yang tak terkena sedikit pun reruntuhan WTC. Padahal bangunan di sekitarnya terkena. Warga menyebutnya Gereja Ajaib. Dari gedung Winter Garden, kita bisa berjalan kaki menuju pelabuhan penyeberangan, tempat patung Liberty berada. Sambil menyisir jalan dan taman yang asri di Battery Park. Ah, rasanya waktu tiada cukup untuk menjelajah NYC.

Muhlis Suhaeri, Penikmat Wisata, Tinggal di Pontianak
Edisi cetak di Koran Tempo tanggal 2 Mei 2010

May Day dan Setumpuk Masalah Buruh

2010-05-01T09:17:00.000-07:00

Hari Buruh Internasional
Oleh: Muhlis Suhaeri
Nurani, dengan bersemangat datang ke Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan), pagi itu, 1 Mei. Dia mendekap keponakannya, Abdul Basid Al-Ikram yang baru berusia 3,5 tahun.

Keduanya langsung berkumpul dengan ratusan orang, untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Tempat ini lokasi favorit menggelar aksi. Banyak orang lewat di tempat ini.
Suasana semarak semakin terasa, dengan adanya berbagai bendera, spanduk, poster, tetabuhan, dan beraneka seragam atribut. Suasana riuh dengan yel-yel bersahut-sahutan dari peserta aksi.

Ada yang berseragam birokrat, petani, buruh, dan kaum miskin kota. Pawai ini semakin panas karena orator tak henti-hentinya menggelorakan peserta aksi. Berbagai agitasi dan propaganda meluncur dari mulutnya.

Aksi ini, yang menamakan diri Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB), adalah gabungan dari 50 organisasi. Buruh, nelayan, petani, kaum miskin kota, pedagang kaki lima, mahasiswa, masyarakat adat, LSM, dan jurnalis, tumplek jadi satu.

Isu utama yang diusung pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Stop Perampasan!!! Upah, Tanah dan Kerja.

Deman Huri dari LPS AIR mengatakan, 3 isu tersebut diangkat, karena masih adanya ketidakadilan dari segi upah. “Gaji buruh kecil, tak sesuai dengan pendapatan perusahaan yang besar,” kata Deman.

UU No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan sangat tidak menguntungkan buruh. Dalam UU tersebut, ada pasal yang mengatur tentang buruh kontrak dan outsourcing. “Hal ini tentu saja menguntungkan pemodal dan mengkebiri hak buruh,” kata Deman.

Juga ada kasus perluasan perkebunan yang hanya berpihak pada pengusaha. Membuat tanah rakyat dirampas penguasa dan investor. Begitu juga dengan semakin sempitnya peluang kerja, membuat rakyat menganggur.

Nurani, punya sejumlah alasan kenapa ikut demo bersama buruh. Tujuannya, mengkritisi pemerintah yang tak memberikan perhatian terhadap rakyatnya. “Tak ada perubahan,” kata Nurani.

Dia mengajak keponakan serta, agar si kecil belajar hidup mandiri. “Supaya kalau sudah dewasa, mengerti bagaimana keadaan sebenarnya,” kata Nurani.

Tak takutkah Nurani, bila sewaktu-waktu terjadi bentrokan dalam aksi tersebut? “Kita melaksanakan aksi damai. Semoga hari ini menjadi pembelajaran. Bahwa, masih banyak yang terjadi di Kalbar,” ujarnya.

Dia berpendapat, kondisi ekonomi sekarang serba sulit. Lapangan kerja susah, pendidikan mahal, kesehatan bagi rakyat miskin, kurang dilayani. “Banyak rakyat miskin yang tak dapat Jamkesmas,” katanya.

Pam Pam, Koordinator Aksi dalam orasinya menyatakan, ada berbagai ketidakadilan yang masih terjadi
pada buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota.

“Padahal, mereka punya andil dalam pembangunan bangsa,” kata Pam Pam.

Hari makin siang. Rombongan aksi melanjutkan perjalanan menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak 1 kilometer. Sambil berjalan, peserta aksi menyanyikan lagu dan orasi dari pengeras suara.

Sesampai di Gedung DPRD, rombongan aksi menggelar orasi di depan pintu masuk. Hanya ada satu anggota dewan menyambut. Sabtu, anggota Dewan libur.

Suratimin, dari perwakilan buruh mengatakan, tanpa buruh semua sektor perusahaan tak akan bisa bergerak. “Namun, buruh malah diperlakukan tak adil dan digaji rendah,” katanya.

Secara bergiliran, perwakilan organisasi menyampaikan orasinya. Mengkritisi berbagai kebijakan yang timpang. Mereka berharap, perubahan dan keberpihakan pada kamu buruh bakal terjadi. Atau, mereka akan terus menyuarakan tuntutan. (*)

Dimuat di Voice of Human Right (VHR)

*Melongok Amerika dari Dekat (Bagian 2)

2010-04-22T02:48:00.000-07:00

Tradisi dan Sejarah Pers yang Terjaga
by Muhlis Suhaeri
Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech; or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances. (The first amendment to the constitutions of the United State).

Tulisan dalam ukuran besar itu, mengukir dinding depan sebuah gedung beraksitektur modern, setinggi enam lantai di jalan 555 Pennsylvania Avenue, N.W, Washington DC. Inilah gedung Newseum yang didirikan pada 2008. Sebuah museum yang merangkai sejarah panjang pers di Amerika. Tak jauh dari gedung ini, kita bisa menyaksikan Capitol Hill atau Gedung Konggres Amerika di Washington.

Pada halaman depan gedung, pengunjung langsung disuguhi deretan kaca berisi berbagai halaman depan surat kabar. Ia seakan menyambut setiap tamu yang datang, untuk melihat dan menelusuri setiap detail dari sejarah panjang pers di Amerika.

Tradisi kebebasan surat kabar di Amerika sangat terjaga. Bahkan, UUD memberikan perlindungan, seperti tertuang dalam Amandemen I UUD. Karenanya, media benar-benar memiliki fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Untuk masuk ke Newseum, pengunjung harus membayar $ 20 dollar. Ada dua pintu masuk. Pintu masuk bagi rombongan dan perseorangan. Banyak rombongan anak sekolah dan keluarga mengunjungi tempat ini.

Museum ini sangat interaktif. Pengunjung bisa melakukan berbagai eksperimen dan mencoba berbagai fasiltas teater dan pertunjukkan, ruang audio dan video, hingga praktek menjadi seorang reporter televise.

Ada enam lantai di bangunan ini. Bentuknya atrium dengan bagian tengah merupakan ruang kosong. Dari pintu masuk utama, kita langsung bisa menyaksikan sebuah helikopter jenis Bell bertengger di atas ruangan. Helikopter ini biasa digunakan untuk membuat berita seputar lalu lintas.

Pada lantai paling dasar terdapat Conus I Truck. Mobil ini berisi berbagai peralatan liputan, untuk sebuah acara langsung di televisi. Tak kalah fantastiknya adalah, adanya enam bekas dinding tembok Berlin dari Jerman dan menara pengawas. Tembok setinggi sekitar 2,5 meter tersebut, lengkap dengan coretan dan grafitinya, langsung dibawa dari Jerman, pascarubuhnya tembok yang pernah memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur.

Untuk lebih enaknya, pengunjung disarankan mulai mengunjungi lantai enam, terus turun ke bawah, lantai lima dan seterusnya. Pengunjung bisa menggunakan lift atau tangga melingkar.

Lantai enam berisi halaman muka sebagian besar surat kabar di Amerika dan dunia. Koran tersebut ditata dalam sebuah kotak kaca. “Di Newseum ada 700 halaman muka koran dari 75 negara di dunia. Namun hanya satu dari Indonesia. Yaitu, Media Indonesia,” kata Gene Mater, Media Consultant dari Freedom Forum. Gene merupakan salah satu pendiri, dan Freedom Forum adalah pengelola museum ini.

Pada lantai enam di bagian luar dari ruangan ini, ada Pennsylvania Avenue Terrace, juga berisi halaman muka surat kabar. Dari luar ruangan ini kita bisa melihat Gedung Konggres Amerika dengan lebih jelas.

Berjalan sedikit dari lokasi ini, pada lantai yang sama, terdapat Manhunt Chasing Lincoln’s Killer. Pengunjung akan disuguhi dokumentasi terbunuhnya presiden ke 16 AS, Abraham Lincoln. Di sini pengunjung bisa melihat berbagai gambar, lukisan dan teks yang mengisahkan terbunuhnya Abraham oleh Piter Both (?). Juga keterangan mengenai orang-orang yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Presiden, yang membebaskan perbudakan dari Amerika tersebut.

Turun ke lantai lima, pengunjung bisa melihat sejarah dari pemberitaan. Sejarah pemberitaan yang berawal dari buku, hingga terciptanya koran, radio, televisi dan internet. Berita-berita besar yang menjadi momentum dari sebuah peritiwa besar di dunia, terdokumentasi dengan baik lewat berbagai halaman muka surat kabar. Peristiwa terbunuhnya JF Kennedy, berakhirnya perang Vietnam hingga peristiwa sunami Aceh di koran The Jakarta Post, bisa kita lihat di sini.

Tak hanya itu, sebanyak lima teater juga bakal memanjakan rasa ingin tahu pengunjung dengan dokumentasi melalui audio visual. Dari lantai ini, kita juga bisa menyaksikan sebuah replika dari satelit ATS 1, yang dibuat untuk siaran langsung lima stasiun televisi.

Lantai empat merupakan drama dari peristiwa rubuhnya menara kembar World Trade Center (WTC). Peristiwa itu biasa disebut 9/11. Ratusan halaman muka surat kabar dari berbagai belahan dunia yang memberitakan peristiwa ini, menempel pada dinding selebar puluhan meter persegi. Pengunjung juga akan diaduk-aduk emosinya, lewat gambar-gambar dan audio visual yang bercerita tentang 9/11.

Tak hanya itu, berbagai perlengkapan jurnalis, seperti kamera, tas, buku catatan, kartu pers, yang berserakan dan rusak akibat meliput peristiwa tersebut, juga ditampilkan di sini. Lantai empat juga bisa disaksikan lima dari isi Amandemen I UUD Amerika, yang salah satunya berisi jaminan terhadap kebebasan pers.

Lantai tiga diisi dengan berbagai perkembangan media yang dimulai pada abad ke 19, seperti radio, televisi dan internet. Sebuah dinding besar dan berisi berbagai catatan tentang jurnalis yang menjadi korban selama melakukan liputan, juga ada di sini.

Tak kalah menariknya, di lantai ini terdapat master kontrol yang menjadi pusat kendali bagi siaran televisi. Juga, studio televisi dan berbagai pemberitaan dunia melalui media massa eletronik. Di bagian sudut sebuah ruangan, terdapat berbagai perlengkapan dan alat kerja seorang legenda jurnalis di AS, Robert R. Murrow.

Pada lantai dua terdapat ethics center. Di sini pengunjung bisa melakukan berbagai permainan yang berhubungan dengan masalah etika di bidang jurnalistik. Bagi pengunjung yang ingin merasakan menjadi reporter dan melakukan siaran langsung, layaknya seorang jurnalis profesional, ada kamera yang bisa siarang langsung di ruangan ini.

Lantai merupakan pintu masuk utama. Di lantai ini terdapat Annenberg Theater yang bisa digunakan untuk menyaksikan berbagai film dan pemberitaan. Rentetan foto-foto pemenang hadiah Pulitzer terpajang di sini. Pulitzer merupakan penghargaan bergengsi dalam bidang jurnalistik di AS. Diambil dari nama Yoseph Pulitzer, seorang pelopor dan pendiri berbagai koran di AS.

Di lantai satu terdapat toko terbuka yang menjual berbagai souvenir khas Newseum. Toko yang sama juga terdapat di lantai dua.

Lantai dasar selain berisi kepingan tembok Berlin, beserta menara pengawasnya, juga terdapat lima teater kecil. Pengunjung tinggal memilih, mau menyaksikan apa. Sebab, ada teater tentang dokumenter, olahraga, dan berbagai isu pemberitaan lainnya.

Di lantai dasar terdapat pusat jajan dan makanan. Bagi pengunjung yang merasa lapar setelah berkeliling enam lantai gedung ini, bisa rehat sejenak sambil menyeruput minuman ringan dan makanan. Setelah makan, pengunjung harus membawa nampan dan bekas makanannya ke tempat penyimpanan nampan kotor.

Yang paling menarik menyaksikan rangkaian Newseum adalah, sebagian besar ruangan atau isi museum, disumbang oleh orang atau lembaga. Semangat filantrophy atau mendonasikan uang bagi suatu kegiatan atau konservasi, merupakan salah satu tradisi di AS. Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Edisi cetak di Tribun Pontianak, 22 April 2010

*Melongok Amerika dari Dekat (bagian 1)

2010-04-21T02:39:00.000-07:00

Amerika, Negeri Para Pencari Kebebasan
by Muhlis Suhaeri
Angin musim dingin segera menyergap, saat kami tiba di Bandara Internasional Dulles, Washington, Amerika Serikat (AS). Angin seakan membekap dan memenjarakan kami dalam suatu mesin pendingin raksasa. Hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Dua lapis baju dan jaket tebal, seakan tak sanggup menutup kulit tropis kami, yang sepanjang tahun menerima sinar matahari dengan terik. Apalagi aku yang biasa hidup di garis Khatulistiwa, Pontianak.

Dua orang intepreter, Irawan Nugroho dan Shawn Callanan, segera membimbing kami menuju mobil limo penjemput. Irawan mantan jurnalis Jawa Post di biro Washington. Dia juga pernah bekerja di Voice of America (VOA). Shawn pernah belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta. Dia juga bisa bahasa Jawa, Spanyol, dan Inggris tentunya.

Pertengahan Februari, cuaca di AS memang sedang ekstrem. Berita di layar televisi ketika kami tiba di hotel menunjukkan, temperatur berada di bawah nol derajat. Itu artinya titik beku. Tak heran bila sepanjang mata memandang, yang nampak hanya warna putih. Salju. Dan, sebelum kami tiba di Washington, badai salju terparah sepanjang AS, baru saja terjadi. Salju menutup lapisan permukaan tanah hingga ketebalan 60 cm. Ini salju terburuk dalam sejarah Amerika sejak 1921.

“Ketika turun salju, truk pembawa makanan banyak yang terlambat. Sehingga persediaan makanan dan keperluan, banyak yang kosong. Ini jarang sekali terjadi, bahkan setelah 16 tahun saya di Amerika,” kata Svet Voloshin, pemandu wisata kami di Washington. Voloshin kelahiran Rusia. Dia sudah jadi warga negara AS.

Suatu keberuntungan, aku bisa melihat dan merasakan Amerika dari dekat. Kesempatan itu kuperoleh karena mendapatkan undangan secara personal dari Kedutaan Amerika di Jakarta. Kegiatan itu bernama International Visitor Leadership Program (IVLP). Tema programnya, Democracy and Governance. Kami bertemu dengan orang media, akademisi, aktivis, pejabat pemerintahan, dan mengunjungi berbagai tempat bersejarah atau yang menjadi pusat kegiatan penting di pemerintahan dan media massa.

Kami ada lima orang. Ada yang dari Riau, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Tarakan. Semuanya jurnalis. Di Amerika kegiatan berlangsung selama 21 hari, menjelajah lima negara bagian di AS. Yaitu, Washington DC, New York, Atlanta, Saint Louis dan California. Bila ditarik garis lurus antara lima negara bagian tersebut, perjalanan itu sekira dengan Kota Sabang di Aceh hingga Merauke di Irian Barat.

Sejarah Amerika termasuk baru, bila dibandingkan dengan Negara-negara di Eropa. Namun, Amerika punya landasan kuat, didasari dari filosofi Eropa, Montesqui, John Lock, dan lainnya. Ketika menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada 4 Juli 1776, AS merupakan tempat mencari kebebasan para imigran dari Inggris, Irlandia, Swedia, Norwegia, Perancis, Belanda, Prusia, Polandia dan berbagai bangsa lainnya. Karenanya, kebebasan dan hak individu sangat dijaga dan dihormati.

Amerika didukung 13 negara bagian, saat pertama kali merdeka. Sekarang ada 50 negara bagian. UUD merupakan instrumen utama pemerintahan dan hukum tertinggi. “Kekuatan UUD Amerika, karena sifatnya sederhana, luwes dan lentur. Ada proses amandemen atau pengubahan, jika kondisi sosial, ekonomi atau politik mengharuskan,” kata Akram Elias, President Capital Communication Group, Inc, ketika memberikan materi diskusi.

Sejak diberlakukan secara resmi pada 4 Maret 1789, UUD Amerika sudah diamandemen 27 kali. Sebelum UUD berlaku, dasar pijakan pemerintahan adalah Articles of Confederation.

Dalam buku berjudul Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, UUD diterjemahkan dalam suatu penjelasan bernama The Federalist Paper yang ditulis antara Oktober 1787 – Mei 1788 oleh Alexander Hamilton, 32 tahun, dan James Madison, 36 tahun. Penjelasan itu berupa tulisan essai sebanyak 51 surat di media massa. Intinya, untuk bisa bertahan sebagai bangsa terhormat, diperlukan transfer kekuasaan, meski terbatas kepada pemerintahan pusat. Para sejarawan, ilmuwan politik, berpendapat bahwa, The Federalist Paper merupakan karya penting mengenai filsafat politik dan pemerintahan di AS.

Amerika pernah mengalami perang sipil atau perang saudara antarnegara bagian, pada 1861-1864. Negara bagian selatan ingin memisahkan diri dari utara atau Union, dan memerintah sendiri dengan bentuk Konfederasi. Tapi hal itu dicegah pihak utara, terutama oleh Presiden AS ke 16, Abraham Lincoln. Isu utama perang, hak mengatur perbudakan di Negara Serikat yang baru terbentuk. Pihak utara ingin menghapuskan perbudakan, selatan tetap mempertahankan. Dalam perang ini, sebanyak 300-an ribu orang terbunuh dan 200-an ribu terluka.

Washington DC (District of Columbia) merupakan ibukota AS. Washington ibukota AS ketiga setelah New York dan Philadelphia.

Sebagai pusat pemerintahan, Washington merupakan kota yang ditinggali para diplomat. Sebagian besar negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan AS, menempatkan perwakilannya di sini. Karenanya, tak heran bila gedung-gedung di Washington, banyak berkibar beraneka warna bendera.

Ada satu pengalaman lucu terjadi. Ketika sedang mencari makan, salah seorang teman berkata, “Lho, kok petugas di Kedutaan Indonesia, memasang bendera terbalik, ya?”

Kami segera menengok arah yang dia tunjuk. Setelah diamati, ternyata ada dua gedung yang memasang bendera hampir sama. Bendera dengan warna putih di atas dan merah di bawah. Dan bendera dengan warna merah di atas dan putih di bawah.

Setelah diamati dengan seksama, ternyata itu dua gedung berbeda. Satu gedung milik kedutaan Polandia, dan satunya milik Indonesia. Kami tertawa terpingkal dengan bebas. Sebebas negeri ini melakukan pembebasan, atas para individunya.

Edisi cetak di Koran Tribun Pontianak

IVLP, Keliling Lima Negara Bagian Amerika

2010-04-20T03:11:00.000-07:00

USA, Disiplin dan Aturan Jelas

By Muhlis Suhaeri
Sebagian besar kota di Amerika memiliki tata ruang yang tertata rapi. Kota memiliki blue print. Ada aturan jelas. Orang tidak bisa membangun sembarangan dan seenaknya sendiri.

Kota ditata berdasarkan blok-blok wilayah. Satu blok biasanya selebar 1 acre atau 70 meter persegi. Setiap beberapa blok ada taman kota. Tata kota yang permanen, membuat kota tetap terjaga. Bahkan, hingga ratusan tahun, sejak pertama kali didirikan.

Selama mengunjungi AS, jalan-jalan di dalam kota jarang terlihat macet. Kendaraan dialihkan dengan jalan keluar wilayah kota. Ada jalan tol penghubung ke semua wilayah. Bahkan ke semua negara bagian. Semuanya gratis. Tak perlu bayar. Begitu juga dengan air minum. Semua bisa langsung diminum dari kran.

Aku langsung teringat dengan air produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagaimana bila air dari kran langsung diminum? Pasti perut akan melilit dibuatnya. Karenanya, mau tak mau, harus merogoh uang kocek sebesar Rp 30 ribu, untuk satu gallon air atau 5 liter air, yang biasa kami konsumsi selama 4-5 hari.

Pemerintah AS sangat memperhatikan sarana dan fasilitas untuk warganya. “Ya, kami membayar pajak, kami harus dapat faslitas yang baik,” kata Michele dari Siera Club, pegiat LSM lingkungan di AS.

Sebagai pusat pemerintahan, Washington DC juga ditata dengan perencanaan yang baik. Tinggi bangunan tak boleh lebih dari The Washington Monument. Ini tugu berbentuk obelisk, setinggi 555 kaki atau sekira 169 meter.

Berbeda dengan Washington, New York merupakan kota jasa dan pusat perdagangan di pantai timur AS. Menginjakkan kaki di New York, ibarat berada di belantara gedung pencakar langit. Sangking tingginya, banyak jalan di New York, tak tersentuh panas matahari.

New York dihuni sekitar 8 juta orang. Meski padat dan sesak oleh manusia dan gedung pencakar langit, New York bukan kota semrawut. Setiap blok ada perempatan jalan yang diatur lampu lalu lintas. Di antara perempatan jalan tersebut, orang berlalu lalang dengan dinamis. Langkah-langkah para pejalan kaki seolah saling berpacu, dengan jarum jam yang terus berputar.

Karenanya, jangan sekali-kali lengah ketika menyusuri jalan di kota New York. Sekali terpisah dari rombongan, Anda akan alami kesulitan menemukan teman tersebut. Dia seakan hilang begitu saja, di tengah pusaran manusia, dan orang yang sedang berjalan kaki.

Seorang teman yang ditemui di New York berkata, Coen Husain Pontoh mengatakan, “Persaingan dan kehidupan di New York, luar biasa.”

Ketika meneruskan perjalanan ke Atlanta, pesawat dari New York, tak bisa langsung menuju ibukota negara bagian Georgia tersebut. Cuaca buruk membuat maskapai membatalkan penerbangan. Namun, maskapai penerbangan tetap bertanggungjawab, dan memberangkatkan kami menuju Houston. Dari sini, langsung ke Atlanta. Yang termasuk wilayah selatan AS.

Hampir di semua penerbangan domestik di AS, memberlakukan pengamanan dan pemeriksaan sangat ketat, terhadap semua penumpang. Segala macam tas, laptop, sepatu, ikat pinggang, dan sesuatu yang bakal menimbulkan bunyi, harus diletakkan dalam wadah khusus. Tas di bagasi tidak boleh dikunci. Tapi, Anda tidak perlu kuatir, barang Anda tak bakal hilang atau diambil petugas.

Hal itu dilakukan pascaperistiwa 9/11 atau ditabraknya menara kembar WTC oleh pesawat terbang. Bahkan, pemerintah AS membuat departemen baru. Namanya, Homeland Security Service. Salah satu tugasnya, mengamankan seluruh penerbangan domestik di AS.

Meski matahari bersinar lebih hangat di Atlanta, namun angin yang selalu bertiup kencang, membuat udara kota lebih dingin. Badan alergi dan muncul bercak-bercak merah yang rasanya gatal sekali. Ini kami alami semua. Karenanya, krim pelembab kulit dan bibir, harus selalu dibawa. Agar, kulit tak semakin pecah dan kering.

Selepas Atlanta, kami menuju St. Louis, Missouri. Kota ini menjadi pintu masuk bagi wilayah pantai timur AS, menuju pantai barat. Sejarah AS memang dimulai dari pantai timur. Sebagai simbol dari penjelajahan ke wilayah barat, pemerintah AS membuat monumen Gateway Arch. Ini tugu berbentuk melengkung, menyerupai gerbang, terbuat dari baja stainless setinggi 630 feet, dan lebar 630 feet. Satu feet sama dengan 30,48 cm.

St. Louis kota kecil. Penduduknya ramah dan bersahabat. Banyak bangunan tua dengan kondisi masih terawat dan apik.

Di sini banyak kampus terkenal. Salah satunya, Webster University. Ketika kami bertemu dengan beberapa dosen jurnalistik dari Webster, mereka dengan bangga menunjukkan sebuah kertas berisi, wisuda salah satu alumnusnya. Namanya, Susilo Bambang Yudhoyono. Biasa disebut SBY. Dia Presiden RI.

Perjalanan terakhir menuju San Francisco, California di pantai barat AS. Sepanjang perjalanan dari St Louis ke San Francisco, banyak wilayah kosong tak berpenghuni. Tapi, struktur tata wilayah dengan model blok, sudah dibuat sedemikian rupa. Dari atas pesawat, terlihat wilayah berbentuk kotak-kotak. Rapi dan tersusun. Ketika wilayah itu ditinggali, orang menyesuaikan sesuai dengan tata ruang yang sudah ada.

San Fransisco merupakan kota berbukit dengan Samudera Pasifik sebagai batas langsungnya. Memasuki wilayah udara kota ini, pesawat akan selalu disambut awan. Udara di kota ini lebih hangat. Namun, salju sesekali tetap saja nampak.

Stuktur kota ini unik, karena dibangun di atas bebukitan. Sehingga, banyak pencakar langit mengikuti struktur tanah yang miring, bahkan hingga 45 derajat. Ada sistem angkutan sangat khas di San Francisco. Kereta satu gerbong yang sanggup naik, hingga puncak paling tinggi di kota. Memakai jalur rel.

Penduduk di kota ini sangat beragam. Banyak orang Asia tinggal di sini. Orang dari China, Pilipina, Vietnam, Thailand, dan lainnya. “Meski beragam, tidak pernah terjadi keributan antara orang-orang yang tinggal di kota ini,” kata Albert, sopir yang biasa mengantar kami.

Karenanya, berjalan di kota San Francisco, serasa tinggal di kota sendiri. Hanya saja, mereka tentu ada kelebihannya. Mereka lebih tertib, disiplin dan modis….

Dua Jurnalis Alami Kekerasan di Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak

2010-03-12T20:33:00.000-08:00

Kekerasan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi di Pontianak. Kali ini menimpa Arif Nugroho, jurnalis dari Harian Metro Pontianak, dan Faisal Abubakar, stringer dari Metro TV.

Semalam sebelum kejadian, Jum’at dinihari, 12 Maret 2010, sempat terjadi perkelahian antara mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dan Fakultas Teknik (FT), Universitas Tanjungpura (Untan). Peristiwa terjadi di Bundaran Untan di jalan Ahmad Yani, Pontianak. Kejadian berlanjut dengan pengrusakan terhadap kelas Fakultas Teknik.

Esok harinya, suasana kampus mulai tegang. Mahasiswa dua fakultas sudah menyiapkan diri.
Sorenya, Jum’at, 12 Maret 2010, sekitar pukul 16.30, ada keributan antara dua fakultas tersebut. Dua jurnalis ini, berangkat menuju kampus. Jarak antara gedung Fisipol dan Teknik sekitar 500 meter.
Gedung Fakultas Teknik lebih dekat ke jalan raya Ahmad Yani.

Setiba di jalan utama kampus, ratusan mahasiswa sudah berkerumun di depan Fakultas Teknik. Sebagian mahasiswa teknik sudah menyerang dan menghancurkan kaca-kaca jendela gedung pos Satpam, pintu perpustakaan, dan kelas Fisipol. Bahkan, mahasiswa teknik juga membakar gedung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisipol dengan bom molotof. Gedung BEM hancur dan terbakar.

Arif berboncengan dengan Didit, stringer RCTI menuju kampus dengan sepeda motor. Melihat situasi sudah memanas, keduanya memarkir kendaraan roda duanya agak jauh dari kerumunan mahasiswa.
Saat keduanya berjalan, mahasiswa teknik yang menyerang gedung Fisipol kembali ke gedung Teknik. Bersamaan dengan itu, masuk mobil patroli Polsek Selatan berisi empat anggota polisi. Dua jurnalis ini segera mengeluarkan kamera dan handycam.

Melihat ada jurnalis, beberapa mahasiswa langsung melarang dan menghalangi jurnalis untuk meliput. Keduanya segera memasukkan kameranya kembali ke tas. Tapi, mahasiswa masih mengejar Arif. Mahasiwa minta Arif menghapus gambar-gambar di kameranya.

Arif segera merapat ke mobil patroli. Namun, mahasiwa masih mengejar dan berusaha merampas kamera yang dipegangnya. Arif mempertahankan diri dan kameranya.

Mahasiswa bertindak brutal. Arif langsung dipukuli beramai-ramai. Tak hanya dengan tangan, berbagai benda tumpul seperti kayu, besi, segera mengenai tubuhnya. Didit yang dipiting tangannya oleh mahasiswa, hanya bisa menyaksikan, Arif, jurnalis harian kriminal tersebut dipukuli. Meski Arif sudah masuk ke mobil Kijang polisi, namun masih dikejar hingga ke dalam.

Empat polisi yang berada di mobil tak bisa berbuat banyak. Mereka kalah jumlah.

Sekitar lima meter dari mobil polisi, jurnalis lain, Faisal, stringer Metro TV dan Martono, stringer TV One juga telah datang ke lokasi kejadian.

Keduanya jalan beriringan, namun berseberangan jalan. Faisal yang melihat kejadian, segera mengeluarkan kamera. Mahasiswa yang melihat ada jurnalis, segera merampas handycam Faisal. Dia dipukuli mahasiswa dengan kayu dan besi. Faisal yang memakai helm fullface dihajar mukanya dengan kayu. Helm Faisal pecah dan berderai.

Faisal yang sudah jatuh dibangunkan lagi, dan dihajar dengan pukulan bertubi-tubi. Tak hanya itu, Faisal juga diseret dan dibawa ke suatu ruangan kelas di Fakultas Teknik. Faisal disandera di kelas Fakulktas Teknik hingga dua jam lamanya.

Kamera Faisal diambil dan kasetnya dirampas. Di dalam kelas tersebut, menurut pengakuan Faisal, dia masih dipukuli mahasiswa.

Faisal dan Arif sempat divisum di Dokkes di jalan KS Tubun. Kini, Arif dirawat di salah satu rumah sakit di Pontianak.

Melihat kejadian ini, kami selaku pengurus AJI Pontianak, menyerukan:

1. Polisi segera mengusut kekerasan yang terjadi pada jurnalis, saat melakukan tugas jurnalistiknya. Sebab, jurnalis ketika melakukan liputan dilindungi oleh UU.
2. Meminta Rektor Untan, Dekan Teknik dan Fisipol, segera melakukan tindakan terhadap mahasiswa yang telah bertindak brutal, dan melakukan tindak kekerasan. Apalagi kejadian berada di kampus yang merupakan institusi pendidikan.
3. Meminta pelaku tindak kekerasan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kejadian kekerasan terhadap jurnalis tak terjadi lagi.

Tertanda,

Ketua AJI Pontianak Sekretaris AJI Pontianak

Moh. Aswandi Muhlis Suhaeri

For What It’s Worth

2009-12-08T07:45:00.000-08:00

By Antonia Koop
Open letter to my friends and fellows who are not journalists:

30 Journalists died in an ambush on November 23,2009 in Maguindanao, Central Mindanao, Philippines, along with 27 other people who joined the family of a local politician for the filing of candidacy for the upcoming 2010 elections. The International Federation of Journalists (IFJ) qualified the incident as the worst attack on journalists recorded so far in journalism history. The event has come to be known as the Ampatuan or Maguindanao Massacre.

The brutal and brazen attack once more raises the most crucial questions we as journalists have to face:
Is there any story worth dying for? And for what do we journalists risk our lives?

Being a good journalist has never been easy. In many countries the job is poorly paid, journalists are harassed or threatened. And in too many places reporters get killed, such as in the Philippines. Journalists often work in areas known to be dangerous. We ask questions that put us into trouble, that leave us hated and disliked by those who attempt to hide their actions and intentions from public.

Many people look at us as if we were leeches who crave for the blood of others to feed their newspapers’ sales. We are seen as tool, easy to abuse for polishing an image, for gaining fame, for outing an opponent by spreading scandals.

Even our own business driven companies often treat us journalists as cheap producers of reality entertainment for bored and disinterested masses waiting to be fed with delusion and potato chips on their living room sofa.

And then once in a while we become essential as instrument to be used to gain political power in the campaign for an upcoming election.

What a dirty business. What a poor job.

So, why do we risk so much, risk our lives our families, our personal well being to do that?
Many believe journalists are natural adrenaline junkies, adventurous, restless folks who crave for experiences beyond the limit. And to a certain extend those people are right. But one can satisfy those needs by other less dangerous means, such as bungee jumping or sky diving. So there must be more to the journalism profession than adventurism.

The good ones among us deeply believe that journalism is a damn important profession.
In this interconnected interdependent world we live in, information is power and those who control information control the world.

In this world journalism is the only institution that has the single task to provide the public with independent, reliable information. Our task as journalists is to allow everybody access to vital information, because only if each member of society truly knows what is happening out there, people have a chance to make good choices for their own lives. We believe that journalism as an institution is essential to keep every member of society accountable for their actions and is thereby crucial defense for the people in our modern interest driven societies against abuse, lies and manipulation.

We have painfully experienced what happens if this important instrument of accountability fails; in Rwanda where the media became agitator for the genocide, in fascist Germany, where people were all too willing to believe a propaganda that paved the way for killing Millions and devastated not only Europe but affected large parts of the world. In war zones all over the world journalists got targeted and killed to shut out the worlds attention. Until today we have seen an increasingly sophisticated propaganda machinery driving some of the most suppressive or problematic situations in the world.

Without the courageous efforts of independent journalism we have no chance to distinguish between what is true and what is fake, what to believe and what to question.

This is why being a journalist is so challenging. Why we always have to do our best despite danger, difficulties and dislikes. Despite being harassed and threatened and having missed another birthday of our kids because of a road accident, a bombing, a political clash, a burning chemical factory. Despite becoming ourselves victims of a system that doesn’t like to have reporters around to tell the truth.

If we journalists fail, you live your lives blindfolded.

We are not journalists for our own fun, for travel and adventure.
We do this job for you people out there. For the politicians who try to truly lead their cities, regions and countries. For business that aims to be successful without leaving burned earth behind. For public administration that truly aims to serve the peoples needs. And for each and every member of a society that tries to exist in abundance, peace and security.

By keeping all stakeholders of society accountable, journalists protect your rights.
And now we need you to protect us.

Do you choose to be a bored and disinterested mass that doesn’t care? Or do you choose to claim your right to be concerned about what is happening around you, willing to ask who defines the rules, willing to claim your right to speak out?

The killing of a journalist is not an internal problem of the media.
It is concern for each and every member of the public, of a society that chooses to have a say.
So now is the time to claim back your right to know and your right to be heard.

It is time to protect your journalists.
Or you will lose us.
One after the other.
To danger or temptation wrapped in bribes, political power or the promise
of an easier way of life and earning.

Now it is time also for you to stand up and say:

STOP KILLING JOURNALISTS!

(AK)